DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu di sempurnakan;
c.bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 2
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETANAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI NEGARA PENEMPATAN KE DAERAH ASAL SECARA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luran negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.Pemulangan TKI adalah kegiatan pelayanan kepulangan TKI dari bekerja di luar negeri ke daerah asal.
3.Debarkasi adalah tempat kedatangan TKI yang pulang dari luar negeri, baik melaui bandar udara, pelabuhan laut dan pos lintas batas.
4.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayana penempatan TKI di luar negeri.
5.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
6.Daerah asal adalah daerah tempat tinggal TKI.
7.Menteri adalah Menteri yang yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEPULANGAN TKI

Pasal 2

TKI dapat pulang ke daerah asal secara mandiri apabila telah memiliki kemampuan mengurus dirinya sendiri, meliputi:

a.pengurusan dokumen kepulangan;
b.secara fisik dan mental dapat pulang tanpa bantuan pihak lain; 3
c.mampu menjaga keamanan dan keselamatan diri serta barang bawaannya; dan
d.mampu memilih dan menentukan moda transportasi ke daerah asal.

Pasal 3

(1)Moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.transportasi udara;
2. b.transportasi laut; dan
3. c.transportasi darat.
(2)Dalam hal TKI memilih moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c TKI dapat memilih angkutan/sarana transportasi yang telah memperoleh izin dari Perusahaan Umum Angkasa Pura dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

(1)Setiap TKI yang akan pulang ke daerah asal secara mandiri wajib melapor kepada Atase Ketenagakerjaan atau Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI apabila tidak memiliki Atase Ketenagakerjaan.
(2)Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Pengguna;
2. b.Mitra Usaha;
3. c.Perwakilan PPTKIS di luar negeri.
(3)Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI melakukan pendataan dan memberikan pengarahan kepada TKI yang akan pulang secara mandiri.

Pasal 5

(1)Pendataan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilaporkan oleh Atase Ketenagakerjaan atau Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan di negara penempatan apabila tidak memiliki Atase Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BNP2TKI yang dapat dilakukan secara off line maupun on line.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

Dalam hal TKI bekerja pada pengguna perseorangan maka PPTKIS wajib berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI untuk memfasilitasi kepulangan TKI.

Pasal 7

(1)TKI yang pulang secara mandiri dapat pulang langsung ke daerah asal tanpa bantuan petugas. 4
(2)TKI yang pulang secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepulangannya kepada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

TKI bermasalah dapat meminta bantuan kepada petugas help desk crisis center yang pelaksanaannya dilakukan oleh BNP2TKI.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu di sempurnakan;
c.bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 2
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETANAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI NEGARA PENEMPATAN KE DAERAH ASAL SECARA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luran negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.Pemulangan TKI adalah kegiatan pelayanan kepulangan TKI dari bekerja di luar negeri ke daerah asal.
3.Debarkasi adalah tempat kedatangan TKI yang pulang dari luar negeri, baik melaui bandar udara, pelabuhan laut dan pos lintas batas.
4.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayana penempatan TKI di luar negeri.
5.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
6.Daerah asal adalah daerah tempat tinggal TKI.
7.Menteri adalah Menteri yang yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEPULANGAN TKI

Pasal 2

TKI dapat pulang ke daerah asal secara mandiri apabila telah memiliki kemampuan mengurus dirinya sendiri, meliputi:

a.pengurusan dokumen kepulangan;
b.secara fisik dan mental dapat pulang tanpa bantuan pihak lain; 3
c.mampu menjaga keamanan dan keselamatan diri serta barang bawaannya; dan
d.mampu memilih dan menentukan moda transportasi ke daerah asal.

Pasal 3

(1)Moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.transportasi udara;
2. b.transportasi laut; dan
3. c.transportasi darat.
(2)Dalam hal TKI memilih moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c TKI dapat memilih angkutan/sarana transportasi yang telah memperoleh izin dari Perusahaan Umum Angkasa Pura dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

(1)Setiap TKI yang akan pulang ke daerah asal secara mandiri wajib melapor kepada Atase Ketenagakerjaan atau Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI apabila tidak memiliki Atase Ketenagakerjaan.
(2)Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Pengguna;
2. b.Mitra Usaha;
3. c.Perwakilan PPTKIS di luar negeri.
(3)Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI melakukan pendataan dan memberikan pengarahan kepada TKI yang akan pulang secara mandiri.

Pasal 5

(1)Pendataan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilaporkan oleh Atase Ketenagakerjaan atau Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan di negara penempatan apabila tidak memiliki Atase Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BNP2TKI yang dapat dilakukan secara off line maupun on line.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

Dalam hal TKI bekerja pada pengguna perseorangan maka PPTKIS wajib berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI untuk memfasilitasi kepulangan TKI.

Pasal 7

(1)TKI yang pulang secara mandiri dapat pulang langsung ke daerah asal tanpa bantuan petugas. 4
(2)TKI yang pulang secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepulangannya kepada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

TKI bermasalah dapat meminta bantuan kepada petugas help desk crisis center yang pelaksanaannya dilakukan oleh BNP2TKI.