DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyesuaian/lnpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerj aan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINAN I Mengingat Menimbang Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya; PengawasFungsionaIJabatanten tang

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/6/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan FungsionaI Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/lNPASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
13.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 ten tang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya; Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. melaksanakan proses dan pernberhentian rnempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6.Instansi Pembina adalah kementerian yang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang BABI KETENTUAN UMUM
8.Penyesuaian/lnpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan orgarusasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9.Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
10.Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
11.Mediator Hubungan Lndustrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta Mediasi perselisihan hubungan industrial di Iuar pengadilan.
12.Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
13.Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kcrja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja,
14.Portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dalam interval waktu tertentu.

Pasal 3

(I) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan kategori keterampilan dari/atau keahlian melalui Penyesuaian/lnpassing ditujukan bagi:

a.PNS yang telah dan/ atau masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang bcrwenang;
b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang merniliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan diduduki; dan Umum BABII PENGANGKATANDALAMJABATANFUNGSIONAL MELALUIPENYESUAlAN/INPASSING

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi PPK dan pejabat yang berwenang di Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan melalui Penyesuaian/lnpassing.

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)PNS yang melaksanakan Penyesuaian/lnpassing ke dalam .Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan:
1. a.berijazah paling rendah D2 (Diploma Dua) atau sederajat;
2. b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional instruktur;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai balk dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional instruktur. 8agian Kedua Persyaratan Pengangkatan
7. d.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatanj' pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya serta Jabatan Fungsional KategoriKeterampilan.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian/lnpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan pcta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah S 1 (Strata Satu) atau D4 (DiplomaEmpat);
2. b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus UJl kompetensi di bidang ketenagakerjaan;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
6. f.berusia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang AhliPertama dan Ahli Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam J abatan Fungsional jenjang AhliMadya.
(2)Surat pernyataan memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Surat Pernyataan memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

PNSyang akan diangkat melalui Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial harus memiliki pengalaman dalam bidang pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 2 (dua)tahun. Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan ,tugas pelayanan antar kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(2)PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan belum pernah mengikuti diklat dasar Pengantar Kerja wajib mengikuti bimbingan teknis pengantar kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina, paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. melaluidiangkat Pasa17 akanyang(1) PNS Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur kategori keahlian harus memiliki pengalaman di bidang pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun.
(2)PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur dan belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Instruktur wajib mengikuti pelatihan metodologidan/ atau pelatihan teknis paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsionallnstruktur. melaluidiangkat Pasa16 akanyang(1) PNS

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke daJam Jabatan Fungsional rnelalui Penyesuaian/lnpassing meliputi:

a.penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan FungsionaJ dari pimpinan Instansi Pemerintah kepada pimpman Instansi Pembina dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
b.verifikasi dan validasi usulan oleh Instansi Pembina; Penyesuaian/lnpassing ke dalam .Jabatan FungsionaJ Pengawas Ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. melaluidiangkattelahyang(2) PNS Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus rnerniliki pengalaman daJam peJaksanaan tugas pelayanan pengawasan ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tabun. melaluidiangkat PasaJ 9 akanyang(1) PNS

Pasal 12

(1)PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaiari/ Inpassing kepada Mcnteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi.
(2)Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
2. b.fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. e.surat pernyataan dari atasan langsung darr/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/ atau masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
6. c.pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
7. d.penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
8. e.pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan Jabatan Fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
9. r.pelaporan pelaksanaan dari Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina kepada Menteri, sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh lnstansi Pembina; dan
10. b.verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan pedoman kebutuhan PNS Jabatan Fungsional yang Lelah ditetapkan oleh Inslansi Pembina. dokumen usulandan validasia. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: usulanvalidasidanverifikasi(1) Pelaksanaan

Pasal 13

(3)Seleksi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksariakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(4)Batas waktu penyampaian usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 September 2020.
1. f.fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
2. g.surat pemyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, tidak merangkap Jabatan Fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam format 1b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lUI.

Pasal 15

(1)Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional bidang KetenagakeIjaan melalui Penyesuaian/ Inpassing oleh PPK.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/6/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan FungsionaI Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/lNPASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
13.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 ten tang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya; Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. melaksanakan proses dan pernberhentian rnempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6.Instansi Pembina adalah kementerian yang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang BABI KETENTUAN UMUM
8.Penyesuaian/lnpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan orgarusasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9.Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
10.Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
11.Mediator Hubungan Lndustrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta Mediasi perselisihan hubungan industrial di Iuar pengadilan.
12.Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
13.Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kcrja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja,
14.Portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dalam interval waktu tertentu.

Pasal 3

(I) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan kategori keterampilan dari/atau keahlian melalui Penyesuaian/lnpassing ditujukan bagi:

a.PNS yang telah dan/ atau masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang bcrwenang;
b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang merniliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan diduduki; dan Umum BABII PENGANGKATANDALAMJABATANFUNGSIONAL MELALUIPENYESUAlAN/INPASSING

Pasal 2

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)PNS yang melaksanakan Penyesuaian/lnpassing ke dalam .Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan:
1. a.berijazah paling rendah D2 (Diploma Dua) atau sederajat;
2. b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional instruktur;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai balk dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional instruktur. 8agian Kedua Persyaratan Pengangkatan
7. d.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatanj' pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya serta Jabatan Fungsional KategoriKeterampilan.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian/lnpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan pcta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah S 1 (Strata Satu) atau D4 (DiplomaEmpat);
2. b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus UJl kompetensi di bidang ketenagakerjaan;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
6. f.berusia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang AhliPertama dan Ahli Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam J abatan Fungsional jenjang AhliMadya.
(2)Surat pernyataan memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Surat Pernyataan memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(2)PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan belum pernah mengikuti diklat dasar Pengantar Kerja wajib mengikuti bimbingan teknis pengantar kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina, paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. melaluidiangkat Pasa17 akanyang(1) PNS Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur kategori keahlian harus memiliki pengalaman di bidang pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun.
(2)PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur dan belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Instruktur wajib mengikuti pelatihan metodologidan/ atau pelatihan teknis paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsionallnstruktur. melaluidiangkat Pasa16 akanyang(1) PNS

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke daJam Jabatan Fungsional rnelalui Penyesuaian/lnpassing meliputi:

a.penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan FungsionaJ dari pimpinan Instansi Pemerintah kepada pimpman Instansi Pembina dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
b.verifikasi dan validasi usulan oleh Instansi Pembina; Penyesuaian/lnpassing ke dalam .Jabatan FungsionaJ Pengawas Ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. melaluidiangkattelahyang(2) PNS Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus rnerniliki pengalaman daJam peJaksanaan tugas pelayanan pengawasan ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tabun. melaluidiangkat PasaJ 9 akanyang(1) PNS

Pasal 12

(1)PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaiari/ Inpassing kepada Mcnteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi.
(2)Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
2. b.fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. e.surat pernyataan dari atasan langsung darr/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/ atau masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
6. c.pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
7. d.penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
8. e.pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan Jabatan Fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
9. r.pelaporan pelaksanaan dari Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina kepada Menteri, sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh lnstansi Pembina; dan
10. b.verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan pedoman kebutuhan PNS Jabatan Fungsional yang Lelah ditetapkan oleh Inslansi Pembina. dokumen usulandan validasia. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: usulanvalidasidanverifikasi(1) Pelaksanaan

Pasal 13

(3)Seleksi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksariakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(4)Batas waktu penyampaian usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 September 2020.
1. f.fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
2. g.surat pemyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, tidak merangkap Jabatan Fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam format 1b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lUI.

Pasal 15

(1)Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional bidang KetenagakeIjaan melalui Penyesuaian/ Inpassing oleh PPK.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017