DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015

Nomor: 27
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sektor agribisnis hortikultura mempunyai karakteristik tersendiri mengingat sifat dari tanaman hortikultura khususnya buah dan sayuran yang bersifat mudah rusak dan penyebab terjadinya fluktuatif buah dan sayuran antara lain variasi umur panen, jarak lokasi, cuaca dan iklim yang menyebabkan waktu panen menjadi bervariasi sehingga perlu diatur tersendiri;
b.bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Hortikultura; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTUISTIRAHAT SEKTOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA MENTERIKETENAGAKERJAAN Menimbang PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEKTOR AGRIBISNISHORTIKULTURA. MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5170);
4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
5.Keputusan Presiden Nomor 12JJP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP-I02jMEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; Menetapkan Mengingat Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Waktu Kerja adalah waktu yang' digunakan untuk melakukan pekerjaan pada suatu periode tertentu.
2.Waktu Istirahat adalah waktu yang digunakan untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan.
3.Periode Kerja adalah waktu tertentu bagi pekerjajburuh untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jadual kerja yang ditetapkan.
4.Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan danj atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
5.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha berbadan .hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerjajburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; Pasa13

(1)Perusahaan di sektor agribisnis hortikultura dapat memilih dan menetapkan salah satu danIatau beberapa Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:
1. a.Waktu Kerja 6 (enam)hari dalam 1 (satu) minggu dan Waktu Istirahat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 7 (tujuh) jam"dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
2. b.Waktu Kerja 5 (lima)hari dalam 1 (satu) minggu dan Waktu Istirahat 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 8 (delapan)jam dalam Pasa12 Peraturan Menteriini meliputi pengaturan Waktu Kerjadan Waktu Istirahat bagi pekerjajburuh yang dipekerjakan di dalam perusahaan sektor agribisnis hortikultura.
3. c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  1. 8.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan hortikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, danj atau bahan estetika.
  2. 9.Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk danl atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
  3. 10.Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
  4. 11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. .1 Pasal 5
(1)Pengusaha dapat melakukan penggantian danj'atau perubahan Periode Kerja dengan memilih dan menetapkan kembali Periode Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pergantian danIatau perubahan Periode Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib disepakati terlebih dahulu oleh Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.
(3)Pergantian danl atau perubahan Periode Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan Pasa14 Pemilihan pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalarn Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
1. c.apabila PeriodeKerjadilaksanakan selama 2 (dua) minggu berturut-turut, diberikan 2 (dua) hari istirahat pengganti;
2. d.apabila PeriodeKerja dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu berturut-turut, diberikan 3 (tiga) hari istirahat pengganti; e.' apabila Periode Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) minggu berturut-turut, diberikan 4 (empat)hari istirahat pengganti.
(2)Dalam hal perusahaan menerapkan Periode Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf CJ huruf d, dan huruf e, Waktu Kerja paling lama 12 (dua be1as) jam sehari tidak termasuk Waktu Istirahat selama 1 (satu)jam.
(3)Perusahaan yang menggunakan Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Waktu KerjaLembur dan upah kerja lembur.

Pasal 9

(1)Pengusaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.periode kerja dan jam kerja yang dipilih danl atau ditetapkan;
2. b.bagian-bagian yang dipekerjakan lembur;
3. c.jumlah pekerjaj buruh yang dipekerjakan; dan
4. d.daftar upah kerja lembur.

Pasal 8

Waktu yang dipergunakan untuk perjalanan Pekerja/Buruh dari tempat tinggal yang diakui oleh pengusaha ke tempat kerja adalah termasuk Waktu Kerja apabila perjalanan tersebut memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih. Pasa17 Dalam hal Pekerja/Buruh dipekerjakan pada hari libur resmi yang jatuh pada Periode Kerja yang- telah dipilih darr/atau ditetapkan, dihitung sebagai bekerja lembur. Pasa16 Dalam hal Pekerja/Buruh dan Pengusaha telah memilih dan menetapkan Periode Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ternyata Pekerja/Buruh dipekerjakan kurang dari Periode Kerjayang dipilih dan/ atau ditetapkan, Pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan periode kerja yang dipilih dan/ atau ditetapkan. secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. udiman, SH 9600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1511 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sektor agribisnis hortikultura mempunyai karakteristik tersendiri mengingat sifat dari tanaman hortikultura khususnya buah dan sayuran yang bersifat mudah rusak dan penyebab terjadinya fluktuatif buah dan sayuran antara lain variasi umur panen, jarak lokasi, cuaca dan iklim yang menyebabkan waktu panen menjadi bervariasi sehingga perlu diatur tersendiri;
b.bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5170);
4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
5.Keputusan Presiden Nomor 12JJP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP-I02jMEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; Menetapkan Mengingat Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Waktu Kerja adalah waktu yang' digunakan untuk melakukan pekerjaan pada suatu periode tertentu.
2.Waktu Istirahat adalah waktu yang digunakan untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan.
3.Periode Kerja adalah waktu tertentu bagi pekerjajburuh untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jadual kerja yang ditetapkan.
4.Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan danj atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
5.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha berbadan .hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerjajburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; Pasa13

(1)Perusahaan di sektor agribisnis hortikultura dapat memilih dan menetapkan salah satu danIatau beberapa Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:
1. a.Waktu Kerja 6 (enam)hari dalam 1 (satu) minggu dan Waktu Istirahat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 7 (tujuh) jam"dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
2. b.Waktu Kerja 5 (lima)hari dalam 1 (satu) minggu dan Waktu Istirahat 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 8 (delapan)jam dalam Pasa12 Peraturan Menteriini meliputi pengaturan Waktu Kerjadan Waktu Istirahat bagi pekerjajburuh yang dipekerjakan di dalam perusahaan sektor agribisnis hortikultura.
3. c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  1. 8.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan hortikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, danj atau bahan estetika.
  2. 9.Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk danl atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
  3. 10.Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
  4. 11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. .1 Pasal 5
(1)Pengusaha dapat melakukan penggantian danj'atau perubahan Periode Kerja dengan memilih dan menetapkan kembali Periode Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pergantian danIatau perubahan Periode Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib disepakati terlebih dahulu oleh Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.
(3)Pergantian danl atau perubahan Periode Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan Pasa14 Pemilihan pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalarn Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
1. c.apabila PeriodeKerjadilaksanakan selama 2 (dua) minggu berturut-turut, diberikan 2 (dua) hari istirahat pengganti;
2. d.apabila PeriodeKerja dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu berturut-turut, diberikan 3 (tiga) hari istirahat pengganti; e.' apabila Periode Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) minggu berturut-turut, diberikan 4 (empat)hari istirahat pengganti.
(2)Dalam hal perusahaan menerapkan Periode Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf CJ huruf d, dan huruf e, Waktu Kerja paling lama 12 (dua be1as) jam sehari tidak termasuk Waktu Istirahat selama 1 (satu)jam.
(3)Perusahaan yang menggunakan Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Waktu KerjaLembur dan upah kerja lembur.

Pasal 9

(1)Pengusaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.periode kerja dan jam kerja yang dipilih danl atau ditetapkan;
2. b.bagian-bagian yang dipekerjakan lembur;
3. c.jumlah pekerjaj buruh yang dipekerjakan; dan
4. d.daftar upah kerja lembur.

Pasal 8

Pasal 10

Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003