DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015

Nomor: 28
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerjaj'buruh yang mengalami kecelakaan kerja darr/ atau penyakit akibat kerja, perlu diangkat dokter penasehat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dokter Penasehat; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang Pasa11 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat BABI KETENTUANUMUM PERATURANMENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DOKTERPENASEHAT. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan .Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Menetapkan kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan danl atau lingkungan kerja.
3.Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
4.Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak lang sung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
5.Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
6.Dokter Penasehat adalah Dokter yang diangkat oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, menentukan Cacat Total Tetap, serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work).
7.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati, dan merawat pekerja.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial.
9.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa13

(1)Pengangkatan Dokter Penasehat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasa12
(1)Dokter Penasehat terdiri atas Dokter Penasehat pusat dan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pegawai negeri sipil dengan pangkat/ golongan paling rendah Penata (III/c);
3. c.berbadan sehat;
4. d.dokter umum atau dokter spesialis;
5. e.memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)yang masih berlaku;
6. f.tidak bekerja sebagai dokter perusahaan;
7. g.memiliki keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.mendapat persetujuan dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
(3)Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. BABII PENGANGKATANDANPERMBERHENTIAN DOKTERPENASEHAT Pasal 4
(1)Dalam hal diperlukan, Dokter Penasehat yang telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat kembali sebagai Dokter Penasehat sampai usia paling lama 65 (enam puluh lima) tahun.
(2)Pengangkatan kembali Dokter Penasehat yang telah pensrun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (I) dan ayat (2).
1. f.fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)yang masih berlaku;
2. g.surat pernyataan tidak bekerja sebagai dokter perusahaan; dan
3. h.fotokopi sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja. e. bekerja; surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; fotokopi ijazah dokter umum atau dokter spesialis; d.
(2)Pengangkatan Dokter Penasehat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan kepada Menteri melalui kepala dinas pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi Surat Keputusan kepangkatanj golongan terakhir sebagai pegawai negeri sipi1;
3. c.surat ijin dari Instansi tempat yang bersangkutan sebagaimana mestinya;
4. f.mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; atau
5. g.meninggal dunia. Penasehat Pasal 6 Pemberhentian sebagai Dokter Penasehat dapat dilakukan apabila:
6. a.masa bakti sebagai Dokter Penasehat berakhir;
7. b.mengundurkan diri;
8. c.dicabut surat keputusan pengangkatannya oleh Menteri;
9. d.mutasi ke luar daerah kerjanya;
10. e.tidak menjalankan tugas Dokter Pasal 5 Pengangkatan Dokter Penasehat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja atau jumlah Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi surat keputusan pensiun sebagai pegawai negeri sipil;
3. c.fotokopi surat keputusan pengangkatan Dokter Penasehat yang terakhir;
4. d.surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
5. e.fotokopi ijazah dokter umum atau dokter spesialis;
6. f.fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)yang masih berlaku;
7. g.surat ·pernyataan tidak bekerja sebagai dokter perusahaan;dan
8. h.fotokopi sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja.

Pasal 7

(1)Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pengawas Ketenagakerjaan, dan/ atau Menteri dalam penentuan persentase kecacatan, diagnosis Penyakit Akibat Kerja, dan menentukan Cacat Total Tetap serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work).
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dokter Penasehat mempunyai tugas:
1. a.melakukan pemeriksaan data medis, data terkait lainnya, dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada pekerja;
2. b.memberikan pertimbangan; medis besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja, baik Cacat Total Tetap, Cacat Sebaglan Fungsi, dan Cacat Sebagian Anatomis;
3. c.memberikan pertimbangan medis kepada Menteri mengenai besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja danj atau Penyakit Akibat Kerja;
4. d.melakukan konsultasi dengan Dokter Pemeriksa darr/atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan Penyakit Akibat Kerja atau persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja;
5. e.memberikan rekomendasi untuk memperoleh program kembali kerja (Return To Work) bagi pekerja yang mengalami cacat atau berkurangnya kemampuan bekerja akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
(3)Dalam memberikan pertimbangan medis, Dokter Penasehat harus memilikisikap, yaitu:
1. a.mampu dan berani memberikan rekomendasi berdasarkan kemampuan profesional;
2. b.memenuhi objektivitas dan legalitas; dan
3. c.memperhatikan kode etik kedokteran. BABIII FUNGSI DANTUGASDOKTERPENASEHAT Pasal 8
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteridapat mengangkat:
1. a.koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara;
2. b.koordinator Dokter Penasehat tingkat daerah yang berkedudukan di provinsi.
(2)Koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dokter Penasehat di seluruh Indonesia;
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dokter Penasehat;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dokter Penasehat di seluruh Indonesia; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.
(3)Koordinator Dokter Penasehat, tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Penasehat di daerah sesuai wilayah kerja masing-masing;
2. b.melakukan koordinasi dengan instarisi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat dalam menyelesaikan kasus Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
(4)Dokter Penasehat dalam memberikan rekomendasi dapat meminta pendapat kepada dokter spesialis dan ahli terkait lainnya.

Pasal 11

(1)·Pembinaan Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. BABIV PEMBINMN Pasall0
(1)Setiap Dokter Penasehat pusat berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional.
(2)Setiap Dokter Penasehat daerah berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri mela1uikoordinator Dokter Penasehat tingkat daerah.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di pusat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan I Keselamatan dan Kesehatan Kerja. C. melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dokter Penasehat di daerah sesuai wilayah kerjanya kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional secara periodik setiap 3 (tiga)bulan; dan
1. d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.17/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4)Pembinaan teknis operasional Dokter Penasehat dilakukan antara lain melalui:
1. a.temu konsultasi teknis Dokter Penasehat tingkat regional dan nasional;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.pelatihan hiperkesjkesehatan kerja; danjatau
4. d.kegiatan pembinaan lain yang mendukung.
(5)Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), biaya operasional Dokter Penasehat, dan biaya penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penasehat(3) Pembinaan profesionalisme Dokter dilakukan melalui:
1. a.temu ilmiah;
2. b.semmar;
3. c.pelatihan profesi;
4. d.simposium; danj atau
5. e.kegiatan pembinaan lain yang mendukung.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan profesionalisme Dokter Penasehat dan pembinaan teknis operasional. iman, SH 00324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1512 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal15 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganirnMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pasal 13

Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerjaj'buruh yang mengalami kecelakaan kerja darr/ atau penyakit akibat kerja, perlu diangkat dokter penasehat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat BABI KETENTUANUMUM PERATURANMENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DOKTERPENASEHAT. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan .Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Menetapkan kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan danl atau lingkungan kerja.
3.Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
4.Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak lang sung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
5.Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
6.Dokter Penasehat adalah Dokter yang diangkat oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, menentukan Cacat Total Tetap, serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work).
7.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati, dan merawat pekerja.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial.
9.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa13

(1)Pengangkatan Dokter Penasehat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasa12
(1)Dokter Penasehat terdiri atas Dokter Penasehat pusat dan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pegawai negeri sipil dengan pangkat/ golongan paling rendah Penata (III/c);
3. c.berbadan sehat;
4. d.dokter umum atau dokter spesialis;
5. e.memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)yang masih berlaku;
6. f.tidak bekerja sebagai dokter perusahaan;
7. g.memiliki keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.mendapat persetujuan dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
(3)Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. BABII PENGANGKATANDANPERMBERHENTIAN DOKTERPENASEHAT Pasal 4
(1)Dalam hal diperlukan, Dokter Penasehat yang telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat kembali sebagai Dokter Penasehat sampai usia paling lama 65 (enam puluh lima) tahun.
(2)Pengangkatan kembali Dokter Penasehat yang telah pensrun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (I) dan ayat (2).
1. f.fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)yang masih berlaku;
2. g.surat pernyataan tidak bekerja sebagai dokter perusahaan; dan
3. h.fotokopi sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja. e. bekerja; surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; fotokopi ijazah dokter umum atau dokter spesialis; d.
(2)Pengangkatan Dokter Penasehat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan kepada Menteri melalui kepala dinas pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi Surat Keputusan kepangkatanj golongan terakhir sebagai pegawai negeri sipi1;
3. c.surat ijin dari Instansi tempat yang bersangkutan sebagaimana mestinya;
4. f.mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; atau
5. g.meninggal dunia. Penasehat Pasal 6 Pemberhentian sebagai Dokter Penasehat dapat dilakukan apabila:
6. a.masa bakti sebagai Dokter Penasehat berakhir;
7. b.mengundurkan diri;
8. c.dicabut surat keputusan pengangkatannya oleh Menteri;
9. d.mutasi ke luar daerah kerjanya;
10. e.tidak menjalankan tugas Dokter Pasal 5 Pengangkatan Dokter Penasehat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja atau jumlah Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi surat keputusan pensiun sebagai pegawai negeri sipil;
3. c.fotokopi surat keputusan pengangkatan Dokter Penasehat yang terakhir;
4. d.surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
5. e.fotokopi ijazah dokter umum atau dokter spesialis;
6. f.fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)yang masih berlaku;
7. g.surat ·pernyataan tidak bekerja sebagai dokter perusahaan;dan
8. h.fotokopi sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja.

Pasal 7

(1)Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pengawas Ketenagakerjaan, dan/ atau Menteri dalam penentuan persentase kecacatan, diagnosis Penyakit Akibat Kerja, dan menentukan Cacat Total Tetap serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work).
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dokter Penasehat mempunyai tugas:
1. a.melakukan pemeriksaan data medis, data terkait lainnya, dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada pekerja;
2. b.memberikan pertimbangan; medis besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja, baik Cacat Total Tetap, Cacat Sebaglan Fungsi, dan Cacat Sebagian Anatomis;
3. c.memberikan pertimbangan medis kepada Menteri mengenai besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja danj atau Penyakit Akibat Kerja;
4. d.melakukan konsultasi dengan Dokter Pemeriksa darr/atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan Penyakit Akibat Kerja atau persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja;
5. e.memberikan rekomendasi untuk memperoleh program kembali kerja (Return To Work) bagi pekerja yang mengalami cacat atau berkurangnya kemampuan bekerja akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
(3)Dalam memberikan pertimbangan medis, Dokter Penasehat harus memilikisikap, yaitu:
1. a.mampu dan berani memberikan rekomendasi berdasarkan kemampuan profesional;
2. b.memenuhi objektivitas dan legalitas; dan
3. c.memperhatikan kode etik kedokteran. BABIII FUNGSI DANTUGASDOKTERPENASEHAT Pasal 8
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteridapat mengangkat:
1. a.koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara;
2. b.koordinator Dokter Penasehat tingkat daerah yang berkedudukan di provinsi.
(2)Koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dokter Penasehat di seluruh Indonesia;
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dokter Penasehat;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dokter Penasehat di seluruh Indonesia; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.
(3)Koordinator Dokter Penasehat, tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Penasehat di daerah sesuai wilayah kerja masing-masing;
2. b.melakukan koordinasi dengan instarisi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat dalam menyelesaikan kasus Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
(4)Dokter Penasehat dalam memberikan rekomendasi dapat meminta pendapat kepada dokter spesialis dan ahli terkait lainnya.

Pasal 11

(1)·Pembinaan Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. BABIV PEMBINMN Pasall0
(1)Setiap Dokter Penasehat pusat berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional.
(2)Setiap Dokter Penasehat daerah berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri mela1uikoordinator Dokter Penasehat tingkat daerah.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di pusat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan I Keselamatan dan Kesehatan Kerja. C. melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dokter Penasehat di daerah sesuai wilayah kerjanya kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional secara periodik setiap 3 (tiga)bulan; dan
1. d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Pasal 12

(4)Pembinaan teknis operasional Dokter Penasehat dilakukan antara lain melalui:
1. a.temu konsultasi teknis Dokter Penasehat tingkat regional dan nasional;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.pelatihan hiperkesjkesehatan kerja; danjatau
4. d.kegiatan pembinaan lain yang mendukung.
(5)Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), biaya operasional Dokter Penasehat, dan biaya penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penasehat(3) Pembinaan profesionalisme Dokter dilakukan melalui:
1. a.temu ilmiah;
2. b.semmar;
3. c.pelatihan profesi;
4. d.simposium; danj atau
5. e.kegiatan pembinaan lain yang mendukung.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan profesionalisme Dokter Penasehat dan pembinaan teknis operasional. iman, SH 00324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1512 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal15 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganirnMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pasal 13

Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan