menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN MANFAATJAMINAN PENSIUN MENTERIKETENAGAKERJAAN i SALINAN i memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. yang yang Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang dibayarkan setiap bulan kepada peserta 3. Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARANDAN PENGHENTIANMANFAATJAMIN_f\N PENSIUN. Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); Program Jaminan Pensiun Republik Indonesia Tahun 2015 Penyelenggaraan (Lembaran Negara Nomor 155);
4.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Menetapkan
4.Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.
5.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7.Janda atau Duda adalah istri atau suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang meninggaldunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS KetenagakeIjaan.
8.Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang- undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS.Ketenagakerjaan.
9.Orang Tua adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat, yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
10.Penerima Manfaat Pensiun adalah, Peserta atau ahli waris Peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
11.luran Jaminan Pensiun yang se1anjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan PemberiKerja.
12.Masa lur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran luran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
13.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. kepesertaan perundang- penahapan peraturanketentuanberdasarkan undangan. Pensiun sesuai dengan Pasal 2
(1)Peserta merupakan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ..
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta penerima upah yang terdiri atas:
a.Pekerja pada perusahaan; dan
b.Pekerja pada orang perseorangan.
(3)Selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja dapat mengikuti .program Jaminan BABII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFrARAN
14.Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
15.Usia Pensiun adalah usia saat Peserta dapat mulai menerima Manfaat Pensiun.
16.Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.
17.Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan luran, pelayanan jaminan baik milik sendiri maupun bekerja sarna dengan pihak ketiga.
18.Tingkat Kepadatan adalah tingkat ketaatan pembayaran luran oleh Peserta.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.