Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
93);
162);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pejabat penerbitan izin dan petugas operasional dalam memberikan pelayanan RPTKA dan IMTA pada PTSP di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pemangku kepentingan untuk mengetahui alur proses penerbitan IMTA.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:
RPTKA baru, RPTKA perpanjangan, surat rekomendasi visa kerja, IMTA baru dan IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Direktur.
Pengesahan RPTKA, penerbitan surat rekomendasi visa kerja dan penerbitan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pengesahan RPTKA, penerbitan surat rekomendasi visa kerja dan penerbitan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, alur proses dan flowchart sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan contoh format formulir permohonan RPTKA dan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Proses pengesahan RPTKA, penerbitan surat rekomendasi visa kerja dan penerbitan IMTA dilaksanakan secara online yang dapat diakses melalui website Kementerian: http://www.tka-online.depnakertrans.go.id.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 120 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam era liberalisasi pasar kerja bebas akibat dari kesepakatan internasional seperti WTO, AFTA, APEC, AFAS, MEA dan perjanjian bilateral lainnya telah membuka kesempatan tenaga kerja untuk bekerja di luar negaranya. Di Indonesia setiap orang asing yang mau bekerja di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dari peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Indonesia memperbolehkan orang asing untuk bekerja di Indonesia. Namun demikian walaupun Indonesia terbuka bagi orang asing untuk bekerja di Indonesia akan tetapi pemerintah melakukan proteksi terhadap TKI melalui kebijakan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Disisi lain, perkembangan investasi di Indonesia perlu terus ditingkatkan. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan investasi. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel. Salah satunya dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana kegiatan PTSP adalah menyelenggarakan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, dari mulai tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Diharapkan dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu ini para investor dapat lebih mudah, cepat dan murah dalam mengurus perijinan terkait dengan penanaman modal sehingga diharapkan para investor akan tertarik untuk datang menanamkan modalnya di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sektor dalam bidang Ketenagakerjaan memiliki peran penting di dalam meningkatkan daya tarik investasi melalui kemudahan-kemudahan dalam perijinan yang terkait dengan tenaga kerja dan juga perbaikan-perbaikan peraturan perundang- undangan tentang ketenagakerjaan. Dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis dan perizinan sektor industri, analisis dan perizinan sektor jasa, serta pengendalian dan kerjasama kelembagaan, turut berperan serta dalam upaya menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah di bidang pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Rekomendasi Visa Kerja dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. B. Maksud dan Tujuan
BAB II TATA CARA PENGESAHAN RPTKA BARU A. Persyaratan Untuk mengajukan permohonan RPTKA Baru, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online dengan meng- upload scan warna dokumen serta membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
profilpma.pta@gmail.com yang terdiri atas:
B. Jangka Waktu Proses Penerbitan RPTKA Jangka waktu proses penyelesaian pengesahan RPTKA Baru selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen secara online dan apabila semua persyaratan telah dinyatakan lengkap C. Mekanisme Pelayanan
1) mengajukan permohonan secara online yang dapat di akses melalui website Kementerian http://www.tka- online.depnakertrans.go.id. 2) formulir permohonan di download dari website Kementerian http://www.tka-online.depnakertrans.go.id atau dapat diperoleh di Kementerian; dan 3) formulir harus divalidasi dengan lengkap dan rapi.
1) melakukan verifikasi data perusahaan sesuai dengan dokumen aslinya; 2) petugas counter meneliti kelengkapan berkas permohonan RPTKA; 3) memeriksa jabatan dan cakupan pekerjaan berdasarkan ijin usaha, domisili perusahaan, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) menganalisa jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan oleh pengguna tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang belaku; 5) memeriksa jabatan kesesuaian antara jabatan yang diajukan dengan jabatan-jabatan untuk tenaga kerja asing menurut sektor/sub sektor yang terdapat dalam peraturan tentang jabatan dan jangka waktu yang dapat digunakan untuk jabatan tersebut; 6) meneliti nama jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan dengan ruang lingkup kegiatan dalam struktur organisasi perusahaan; 7) apabila jabatan yang diusulkan tidak sesuai dengan jabatan di dalam peraturan yang ditetapkan maka permohonan ditolak dikembalikan ke perusahaan atau di Informasikan melalui melalui akun perusahaan yang mengajukan permohonan RPTKA; 8) memperhatikan rekomendasi dari instansi teknis terkait atas jabatan yang diusulkan apabila diperlukan; 9) memeriksa nama dan pendidikan TKI yang ditunjuk sebagai pendamping TKA; Apabila persyaratan angka 1) sampai dengan angka 9) telah sesuai, maka berkas permohonan diterima dan petugas memberikan tanda terima yang selanjutnya diproses lebih lanjut. Apabila persyaratan angka 1) sampai dengan angka 9) belum sesuai atau belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan atau diinformasikan melalui akun perusahaan yang mengajukan permohonan RPTKA.
Direktur atau pemilik perusahaan dapat menunjuk pihak manajemen yang kompeten untuk mewakili perusahaan. Ketentuan mengenai jumlah penggunaan TKA yang diusulkan diatur sebagai berikut: 1) RPTKA kurang dari 10 (sepuluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Kepala Sub Direktorat dengan anggota Kasi dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan. 2) 10 (sepuluh) sampai dengan/kurang dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Direktur dan dapat diwakilkan dengan anggota yang terdiri dari baik KaSub. Direktorat Analisa dan Perijinan Sektor Jasa maupun sektor industri maupun KaSub. Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan. 3) Lebih dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan dapat diwakilkan oleh Direktur dengan anggota yang terdiri dari baik KaSub Direktorat Analisa dan Perijinan Sektor Jasa maupun Sektor Industri maupun KaSub. Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan. 4) Tim Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 5) Indikator penilaian kelayakan adalah sebagai berikut: a) memperhatikan jenis bidang usaha; b) kontrak pekerjaan bagi pemegang izin usaha yang bergerak di bidang Jasa dan atau lainnya bila diperlukan; c) memperhatikan pasar kerja nasional; d) memperhatikan jumlah TKI yang dipekerjakan, memperhatikan posisi (jabatan) TKI, dan memperhatikan penyerapan jumlah TKI yang dipekerjakan (perluasan kesempatan kerja); e) jumlah TKA yang akan dipekerjakan disesuaikan dengan beban kerja, tingkat kesulitan, teknologi dan lokasi kerja serta memperhatikan ketersediaan TKI yang bisa menangani (jika memungkinkan dipublikasikan melalui media massa); f) kewajiban perusahaan untuk menempatkan TKI disabilitas (penyandang cacat) paling sedikit 1:100 dari jumlah pegawai dan perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perluasan kesempatan kerja. D. Proses Pengesahan RPTKA Baru
Petugas meneliti ulang hasil rekaman data. Apabila telah sesuai dicetak. Selanjutnya draft RPTKA Baru disampaikan kepada Kepala Seksi.
1) Setelah draft RPTKA Baru diparaf oleh Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat memeriksa kembali draft dan seluruh persyaratan; 2) Apabila terdapat kesalahan, draft RPTKA dikembalikan kepada petugas validasi untuk diperbaiki; dan 3) Apabila telah sesuai, draft RPTKA Baru diparaf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat (Kasubdit).
BAB III TATA CARA PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN (LINTAS PROPINSI) A. Persyaratan Untuk mengajukan permohonan RPTKA Perpanjangan (lintas propinsi), pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online dengan meng-upload scan warna dokumen serta membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
B. Dokumen Terkait
D. Mekanisme Pelayanan RPTKA Perpanjangan
1) mengajukan permohonan secara online yang dapat di akses melalui website Kementerian http://www.tka- online.depnakertrans.go.id. 2) formulir permohonan di download dari website Kementerian http://www.tka-online.depnakertrans.go.id atau dapat diperoleh di Kementerian. 3) formulir harus divalidasi dengan lengkap dan rapi.
1) petugas validasi di counter meneliti kelengkapan berkas permohonan RPTKA Perpanjangan (lintas provinsi); 2) memeriksa jabatan, dan cakupan pekerjaan berdasarkan SIUP atau ijin usaha, domisili perusahaan (lintas propinsi) dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) menganalisa jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan oleh pengguna tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang belaku; 4) memeriksa jabatan kesesuaian antara jabatan yang diajukan dengan jabatan-jabatan untuk tenaga kerja asing menurut sektor/sub sektor yang terdapat dalam peraturan tentang jabatan dan jangka waktu yang dapat digunakan untuk jabatan tersebut; 5) meneliti nama jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan dengan ruang lingkup kegiatan dalam struktur organisasi perusahaan; 6) apabila jabatan yang diusulkan tidak sesuai dengan jabatan didalam peraturan yang ditetapkan maka permohonan ditolak dikembalikan ke perusahaan atau di Informasikan melalui melalui akun perusahaan yang mengajukan permohonan RTKA; 7) memperhatikan rekomendasi dari instansi teknis terkait atas jabatan yang diusulkan apabila diperlukan; 8) memeriksa nama dan pendidikan tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 8) telah sesuai maka berkas permohonan diterima dan petugas validasi memberikan tanda terima yang selanjutnya diproses lebih lanjut; Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 8) belum sesuai atau belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Pengguna TKA untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dibutuhkan atau di Informasikan melalui akun perusahaan yang mengajukan permohonan RTKA.
Direktur atau pemilik perusahaan dapat menunjuk HRD atau yang kompeten untuk mewakili perusahaan. Ketentuan mengenai jumlah penggunaan TKA yang diusulkan diatur sebagai berikut: 1) RPTKA kurang dari 10 (sepuluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Kepala Sub Direktorat dengan anggota Kasi dengan Surat Persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan. 2) 10 (sepuluh) sampai dengan/kurang dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Direktur dan dapat diwakilkan dengan anggota yang terdiri dari baik KaSub. Direktorat Analisa dan Perijinan Sektor Jasa maupun Sektor Industri maupun KaSub. Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk, dengan Surat Persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan. 3) Lebih dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan dapat diwakilkan oleh Direktur dengan anggota yang terdiri dari baik KaSub Direktorat Analisa dan Perijinan Sektor Jasa maupun Sektor Industri maupun KaSub. Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk, dengan Surat Persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan. 4) Tim Penilai Kelayakan sebagai mana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 5) Indikator Penilaian Kelayakan adalah sebagai berikut: a) Memperhatikan jenis bidang usaha; b) Kontrak Pekerjaan untuk jabatan dalam rangka kegiatan proyek; c) Memperhatikan pasar kerja Nasional; d) Memperhatikan jumlah TKI yang dipekerjakan, memperhatikan posisi (jabatan) TKI, dan memperhatikan penyerapan jumlah TKI yang dipekerjakan (perluasan kesempatan kerja); e) Memperhatikan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan TKI dalam rangka alih keterampilan dan alih pengetahuan; f) Jumlah TKA yang akan dipekerjakan disesuaikan dengan beban kerja, tingkat kesulitan, teknologi dan lokasi kerja serta memperhatikan ketersediaan TKI yang bisa menangani (jika memungkinkan dipublikasikan melalui media massa); g) Kewajiban perusahaan untuk menempatkan TKI disabilitas (penyandang cacat) paling sedikit 1:100 dari jumlah pegawai, dan perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perluasan kesempatan kerja
1) Hasil penelitian kelayakan permohonan RPTKA perpanjangan (lintas provinsi) yang telah dibuatkan surat persetujuan, selanjutnya divalidasi oleh petugas validasi 2) Petugas validasi meneliti ulang hasil rekaman data. Apabila telah sesuai dicetak. 3) Selanjutnya draft RPTKA perpanjangan disampaikan kepada Kepala Seksi.
1) Kepala Seksi memeriksa kembali draft RPTKA perpanjangan (Lintas provinsi) yang telah dicetak untuk diteliti kesesuaiannya dengan Surat Persetujuan yang telah dibuat dan diparaf. 2) apabila terdapat kekeliruan, draft RPTKA perpanjangan dikembalikan kepada petugas validasi ivalidasi untuk diperbaiki. 3) Apabila telah sesuai, draft RPTKA perpanjangan diparaf dan selanjutnya disampaikan kepada kepada Kepala Sub Direktorat.
BAB IV TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI VISA KERJA (TA-01) A. Persyaratan Untuk mengajukan permohonan, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online dengan meng-upload scan warna dokumen serta membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
B. Dokumen Terkait
C. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Jangka waktu proses penyelesaian penerbitan Rekomendasi Visa Kerja (TA- 01) selama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen secara online dan apabila semua persyaratan telah dinyatakan lengkap. D. Mekanisme Pelayanan
1) Mengajukan permohonan secara online yang dapat di akses melalui website Kementerian: http://www.tka- online.depnakertrans.go.id. 2) Formulir permohonan di download dari website Kementerian: http://www.tka-online.depnakertrans.go.id atau dapat diperoleh di Kementerian. 3) Formulir harus diketik dengan lengkap dan rapi.
1) Hasil Penelitian Permohonan Rekomendasi Visa Kerja (TA-01) selanjutnya divalidasi oleh Petugas Validasi. 2) Petugas Validasi meneliti ulang hasil rekaman, apabila telah sesuai dicetak dan diparaf. 3) Selanjutnya draft Rekomendasi Visa Kerja (TA-01) disampaikan kepada Kepala Seksi sesuai sektor masing-masing.
1) Kepala Seksi memeriksa kembali draft Rekomendasi Visa Kerja (TA–01). 2) Apabila terdapat kekeliruan, draft dikembalikan kepada Petugas Validasi untuk diperbaiki. 3) Apabila telah sesuai, draft Rekomendasi Visa Kerja ((TA-01)) diparaf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Subdit Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan atau Kepala Subdit Analisis Perijinan Sektor Industri maupun Sektor Jasa.
1) Draft Rekomendasi Visa Kerja TA-01) yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi kemudian diteliti ulang oleh Kepala Subdit. 2) Selanjutnya Kepala Subdit menerbitkan rekomendasi visa kerja (TA-01).
BAB V TATA CARA PENERBITAN IMTA BARU A. Persyaratan Untuk mengajukan permohonan IMTA Baru, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online dengan meng- upload dan membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
B. Jangka Waktu Proses Penerbitan IMTA Jangka waktu proses penyelesaian penerbitan IMTA Baru selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap. C. Mekanisme Pelayanan Penerimaan Berkas Permohonan IMTA Baru
1) petugas operasional meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan IMTA baru; 2) meneliti kesesuaian antara jumlah pembayaran yang tercantum didalam bukti setor DPKK dengan jangka waktu dalam surat rekomendasi kerja (TA-01) dan copy surat pemberitahuan tentang persetujuan kawat surat visa; dan 3) apabila huruf a dan huruf b telah sesuai maka dilanjutkan dengan validasi DPKK.
1) validasi bukti setor DPKK meliputi kesesuaian antara pemberi kerja, nama TKA, dan jumlah yang dibayarkan dengan yang tertera dalam rekening bendaharawan DPKK Depnakertrans dengan nomor rekening 11773003 dari Bank BNI Cabang Tebet; 2) apabila huruf c. dan huruf d. tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan; dan 3) apabila huruf c dan huruf d telah sesuai maka diteruskan kepada petugas operasional. D. Proses Penerbitan
BAB VI TATA CARA PENERBITAN IMTA PERPANJANGAN Dalam SOP ini yang dimaksud penerbitan IMTA Perpanjangan adalah IMTA yang diterbitkan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. A. Persyaratan Untuk mengajukan permohonan IMTA Perpanjangan, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online dengan meng-upload dan membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut :
B. Dokumen Terkait
C. Jangka Waktu Proses Penerbitan IMTA Jangka waktu proses penyelesaian penerbitan IMTA perpanjangan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen dan apabila semua persyaratan telah dinyatakan lengkap. D. Mekanisme Pelayanan
1) petugas operasional meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan IMTA perpanjangan; 2) meneliti kesesuaian antara jumlah pembayaran yang tercantum didalam bukti setor DPKK dengan jangka waktu perpanjangan penggunaan TKA dalam surat permohonan; dan 3) apabila huruf a dan huruf b telah sesuai maka dilanjutkan dengan validasi DPKK.
1) validasi bukti setor DPKK meliputi kesesuaian antara pemberi kerja, nama TKA dan jumlah yang dibayarkan dengan yang tertera dalam rekening bendaharawan DPKK Depnakertrans dengan nomor rekening 11773003 dari Bank BNI Cabang Tebet, baik untuk bukti setor DPKK Baru maupun yang lama; 2) apabila huruf c dan huruf d tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan; dan 3) apabila huruf c dan huruf d telah sesuai maka diteruskan kepada petugas operasional. E. Proses Penerbitan
BAB VII PENUTUP Demikian SOP ini disusun sebagai acuan bagi pejabat penerbit izin dan petugas operasional melakukan pelayanan penerbitan RPTKA Baru, RPTKA Perpanjangan yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi, Surat Rekomendasi Visa Kerja, IMTA baru dan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui alur proses penerbitan IMTA baru dan IMTA perpanjangan. MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ALUR PROSES DAN FLOWCHART PENGESAHAN RPTKA, SURAT REKOMENDASI VISA KERJA DAN PENERBITAN IMTA
2 Melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan dokumen asli dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan. Jika lengkap , petugas akan memberikan jadwal expose Jika tidak lengkap , mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi. 3 Memanggil pemohon untuk melakukan expose (secara langsung maupun melalui teleconference/skype tka-online) dan menilai kelayakan RPTKA berdasarkan peraturan yang berlaku Jika layak , menandatangani berita acara Persetujuan dan diserahkan kepada petugas entry data Jika tidak layak , berkas 4 Memasukan data permohonan RPTKA dan mengetik draf RPTKA sesuai dengan berita acara penilaian, serta diserahkan kepada kepala seksi 5 Meneliti draft SK RPTKA. Jika sesuai , diparaf dan disampaikan kepada kasubdit Jika tidak sesuai , dikembalikan kepada petugas entry data. 6 Meneliti draft SK RPTKA. Jika sesuai , ditandatangan dan diserahkan kepada agendaris Jika tidak sesuai , dikembalikan kepada Kepala Seksi 7 Menerima dan memberikan nomor SK RPTKA dan di serahkan kepada petugas loket pengambilan 8 Menyerahkan SK RPTKA kepada pemohon 9 Menerima SK RPTKA Kegiatan Pelaksana Keterangan Petugas Loket Petugas LoketKasie Kasubdit agendarisPemohon Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya
2 Memeriksa, meneliti dan menilai kelengkapan dokumen permohonan yang sesuai dengan persyaratan. Jika lengkap , diserahkan kepada petugas entri data. Jika tidak lengkap , mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi. 3 Memasukan data draf Rekomendasi Visa Kerja (TA - 01) serta meneliti ulang hasil rekaman yang kemudian diserahkan kepada kepala seksi4 Memeriksa dan meneliti draft Rekomendasi Visa Kerja (TA - 01) dan diserahkan kepada Kasubdit. Jika sesuai , diparaf dan disampaikan kepada Kasubdit Jika tidak sesuai , dikembalikan kepada petugas 5 Meneliti draft Rekomendasi Visa Kerja (TA - 01) Jika sesuai , diparaf dan menerbitkan Rekomendasi Visa Kerja (TA - 01) Jika tidak sesuai , dikembalikan kepada Kasi 6 Menerima dan membubuhkan stempel, mengagendakan serta membuat rekapitulasi penerbitan Rekomendasi Visa Kerja (TA - 01) yang kemudian diserahkan secara Online kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi 8 Menerima penerbitan Rekomendasi Visa Kerja (TA-01). Kegiatan Keterangan Pelaksana Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak
2 Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan. Jika lengkap , diserahkan kepada Tim Validasi. Jika tidak lengkap , mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi. 3 Memeriksa atau mengecek keabsahan bukti setor Dana Komensasi (DPKK) Jika Valid , berkas diserahkan kepada petugas entry data untuk diproses Jika tidak valid , berkas dikembalikan kepada pemohon 4 Memasukan data draf IMTA dan diserahkan kepada kepala seksi untuk diperiksa. 1 5 Meneliti draft IMTA. Jika sesuai , diparaf dan disampaikan kepada kasubdit Jika tidak sesuai , dikembalikan kepada petugas entry data. 6 Meneliti draft IMTA Jika sesuai , diparaf dan diserahkan kepada agendaris Jika tidak sesuai , dikembalikan kepada Kepala Seksi. 7 Menerima dan memberikan nomor serta stempel IMTA dan di serahkan kepada petugas loket pengambilan 8 Menyerahkan IMTA kepada pemohon 9 Menerima IMTA Kegiatan Keterangan Pelaksana Kasie Kasubdit agendaris Tidak YaTidak Ya Tidak Ya Tidak Ya MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Contoh Format Formulir Permohonan RPTKA dan IMTA DAFTAR ISIAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
E-Mail : ............................................................ ....................... ...................................... Website : ............................................................ ....................... ......................................
Nomor Telepon/Fax : ……………………………………………........ ……………....... …………………….…........ E-Mail : ............................................................. ……………....... …………………….…........ Website ............................................................ ……………....... ...................................... .
Penanggung Jawab 4. Lokasi Kegiatan/Produksi *) : ……………………………………………........ ……………....... …………………….…........ 5. Jenis Usaha/Hasil Usaha : ……………………………………………........ ……………....... …………………….…........ 6. Instansi Pemberi Izin Usaha : ……………………………………………........ ……………....... …………………….…........
PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYAS AN/ PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING **)
Dipekerjakan 10 . Jumlah Kesempatan Kerja : ……………………………………………........ ……………....... …………………….…........ *) Lokasi sampai Kabupaten/Kota **) Coret yang tidak perlu. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING NO NAMA JABATAN JUMLAH JANGKA WAKTU MULAI DIPEKERJAKAN KETERANGAN TKA PENGGUNAAN 1 2 3 4 5 6 Catatan: Lampirkan Struktur Organisasi RENCANA PENEMPATAN TKI SEBAGAI PENDAMPING TKA JUMLAH JUMLAH PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKI NAMA JABATAN KETERANGAN NO TKA TKI SEBAGAI PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA PENDAMPING TKA 1 2 3 4 5 6 7 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM JABATAN TKA URAIAN SINGKAT PERSYARATAN MINIMUM NO. NAMA JABATAN PEKERJAAN/JABATAN PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA 1 2 3 4 5 Jakarta. …………………………… PIMPINAN, _____________________________ DAFTAR ISIAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA
*) Coret yang tidak perlu. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PEKERJAAN SEMENTARA NO. NAMA JABATAN JUMLAH TKA JANGKA WAKTU MULAI KETERANGAN PENGGUNAAN DIPEKERJAKAN Jakarta. …………………………… PIMPINAN, _____________________________ DAFTAR ISIAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT DARURAT
*) Coret yang tidak perlu. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PEKERJAAN DARURAT NO. NAMA JABATAN JUMLAH TKA JANGKA WAKTU MULAI KETERANGAN PENGGUNAAN DIPEKERJAKAN Jakarta. …………………………… PIMPINAN, _____________________________ DAFTAR ISIAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK USAHA JASA IMPRESARIAT
*) Coret yang tidak perlu. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK USAHA JASA IMPRESARIAT NO. NAMA JABATAN JUMLAH JANGKA WAKTU MULAI UPAH TKA LOKASI SHOW TKA PENGGUNAAN DIPEKERJAKAN Jakarta. …………………………… PIMPINAN, _____________________________ LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA NAMA DIKLAT YANG NAMA TKI SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT JABATAN DILAKSANAKAN PENDAMPING RENCANA NO. YANG KETERANGAN NAMA JABATAN DALAM LUAR PENEMPATAN DIDUDUKI JENIS LAMA TKI TKI PERUSAHAAN PERUSAHAAN *) TKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *) sebutkan lembaga diklat dan alamatnya. Jakarta. …………………………… PIMPINAN, __________________________ Contoh Format Formulir Permohonan IMTA PERMOHONAN IMTA Baru Perpanjangan Pindah I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKA:
Nomor Telepon dan Fax, e-Mail :
II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN:
Tanggal Berlaku :
Tanggal lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
b. c.
Nomor : Tanggal :
- Jenis : - Nomor : - Tanggal Dikeluarkan : - Masa Berlaku :
- Nomor : - Tanggal Dikeluarkan : - Masa Berlaku :
- Nomor : - Tanggal Dikeluarkan : - Masa Berlaku :
- Nomor : - Tanggal Dikeluarkan : - Masa Berlaku : III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING:
Level Jabatan : Pimpinan Manajer Profesional Penasehat/Advisor Supervisor
- Kabupaten/Kota Pertama : - Kabupaten/Kota Kedua :
- Kabupaten/Kota Pertama : - Kabupaten/Kota Kedua :
IV. KONDISI KERJA
-------------------------------------- Pemohon, ----------------------------------- Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab di atas materai Rp. 6000,- *) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)