DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya; Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan F\ingsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Keija dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya merupakan pedoman bagi:

1.Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
2.Tim Penilai Angka Kredit;
3.Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit; dan
4.Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, di Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Pengantar Kerja.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.04/MEN/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 April 2017 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 633 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA tIRO HUKUM, V % UK IAN, SH NIP. 19600324 198903 1 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA Mengingat keberadaan jabatan fungsional Pengantar Kerja tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan tetapi juga di instansi lain selain Kementerian Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah maka dibutuhkan keseragaman dalam memahami setiap butir kegiatan dan teknis penilaian. Sehubungan hal tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu petunjuk teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja dan angka kreditnya untuk dijadikan pedoman. Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina jabatan fungsional Pengantar Kerja menetapkan petunjuk teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja dan angka kreditnya dengan harapan penilaian angka kredit dapat dilaksanakan secara benar, lancar dan obyektif sehingga dapat meningkatkan profesionalisme fungsional Pengantar Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan antar kerja. B. Maksud dan Tujuan

1.Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman persepsi/pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional Pengantar Kerja, baik di instansi pusat maupun daerah. Penilaian setiap butir kegiatan dilakukan selama periode tertentu dengan bukti flsik yang diperlukan melalui teknik dan prosedur pengusulan angka kredit.
2.Penyiasunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
b.Tim penilai angka kredit;
c.Pejabat yang mengusuikan angka kredit; dan
d.Pejabat fungsional Pengantar Kerja, di Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Pengantar Kerja. C. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. 2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan.
3. 3.Jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah kelompok jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan antarkerja.
4. 4.Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan antarkerja.
5. 5.Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.
6. 6.Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.
7. 7.Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.
8. 8.Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.
9. 9.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan setara Eselon II.
10. 10.Pejabat Administrator adalah PNS yang menduduki jabatan Administrator atau jabatan setara Eselon 111.
11. 11.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja fungsional Pengantar Kerja.
12. 12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13. 13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Kementerian
14. 14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15. 15.Instansi Pusat selain Kementerian adalah lembaga yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja lndonesia/BNP2TKl).
16. 16.Instansi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. D. Instansi Pembina Kementerian merupakan instansi pembina jabatan fungsional Pengantar Kerja. Unit pelaksana teknis pembina jabatan fungsional Pengantar Kerja berada pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:
17. 1.perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
18. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar keija dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
19. 3.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga keija dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
20. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Jabatan, Pangkat, dan Golongan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
21. 1.JenjangAhli Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Jenjang Ahli Golongan Ruang Jabatan Pangkat Pengantar Kerja Ahli Penata Muda Pertama Penata Muda Tk. I Pengantar Kerja Ahli Penata Muda Penata Tk. I Pengantar Kerja Ahli Pembina Madya Pembina Tk. I Pembina Utama Muda Pengantar Kerja Ahli Pembinan Utama Madya Utama Pembina Utama IV/d IV/e Jenjang Terampil Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Jenjang Terampil Jabatan Pangkat Pengantar Kerja Pengatur Muda Tk. I Terampil Pelaksana Pengatur Pengatur Tk. I
22. 2.Pengantar Kerja Penata Muda Terampil Pelaksana Penata Muda Tk. I Lanjutan Golongan Ruang No. Jabatan Pangkat Golongan Ruang
23. 3.Pengantar Kerja Penata III/c Terampil Penyelia Penata Tk. I Ill/d BAB n PEDOMAN PENILAIAN A. Angka Kredit Angka Kredit diperoleh berdasarkan hasil penilaian atas prestasi dari pelaksanaan setiap butir rincian kegiatan fungsional Pengantar Kerja sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya. Setiap fungsional Pengantar Kerja hams memahami dengan benar rincian butir kegiatan fungsional Pengantar Kerja untuk dapat mencapai prestasi dan memperoleh angka kredit. Angka kredit dimaksud diperlukan bagi:
24. 1.PNS yang pertama kali akan diangkat menjadi Ahli Pertama dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja; Pejabat fungsional Pengantar Kerja yang akan naik pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi; dan Pejabat fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama, golongan mang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari unsur utama. 2. 3. B. Waktu Penilaian Angka Kredit Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Penetapan angka kredit dalam rangka kenaikan pangkat Pengantar Kerja dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
25. 1.untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
26. 2.untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. C. Penilaian Angka Kredit Penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengantar Kerja dibedakan menjadi 2 (dua) unsur, yaitu unsur utama dan penunjang.
27. 1.Unsur utama terdiri atas sub unsur:
a.Pendidikan, terdiri atas: 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang antar kerja serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan.
b.Tugas Pokok Fungsional Pengantar Kerja, terdiri atas: 1) penyajian data antar kerja dan data pendukungnya; 2) perencanaan tenaga kerja; 3) indeks ketenagakerjaan; 4) informasi pasar kerja; 5) analisis jabatan; 6) penyuluhan dan bimbingan jabatan. 7) perantaraan kerja; 8) kelembagaan; 9) perluasan kesempatan kerja; 10) pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; dan 11) pengembangan antarkerja.
c.Pengembangan Profesi, terdiri atas: 1) pembuatan kaiya tulis ilmiah di bidang ketenagakerjaan; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang ketenagakeijaan; 3) penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bidang antarkerja.
1. 2.Unsur penunjang, terdiri atas:
a.mengajar/melatih pada diklat teknis/fungsional di bidang antarkerja;
b.keanggotaan dalam Tim Penilai;
c.peran serta dalam seminar/lokakarya bidang antarkerja;
d.keanggotaan dalam organisasi profesi Pengantar Kerja;
e.peran serta dalam pertemuan forum Pengantar Kerja;
f.memperoleh penghargaan/tanda jasa;
g.memperoleh gelar kesaijanaan lainnya. D. Komposisi Angka Kredit
1. 1.Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional pengantar kerja dan angka kreditnya.
2. 2.Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud dalam point 1, yaitu:
a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal.
b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit dari unsur penunjang.
1. 3.Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh fungsional Pengantar Kerja, sebagai berikut:
a.Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Jenjang Ahli No. Jenjang Jabatan Golongan Angka Ruang Kredit
1. 1.Pengantar Kerja Ahli Pertama III/a 100 Ill/b 150
2. 2.Pengantar Kerja Ahli Muda III/c 200 Ill/d 300
3. 3.Pengantar Kerja Ahli Madya IV/a 400 IV/b 550 IV/c 700
4. 4.Pengantar Kerja Ahli Utama IV/d 850 IV/e 1050
b.Pejabat fungsional Pengantar Kerja jenjang terampil No. Jabatan Golongan Angka Ruang Kredit ^
1. 1.Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Il/b 40 II/c 60 Il/d 80
2. 2.Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Ill/a 100 Lanjutan Ill/b 150 No. Jabatan Golongan Angka Ruang Kredit
3. 3.Pengantar Kerja Terampil Penyelia 200 300 Jumlah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperlukan untuk naik jabatan/pangkat yang harus dipenuhi fungsional Pengantar Kerja, sebagai berikut:
a.Pengantar Kerja Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pengantar Kerja Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
b.Pengantar Kerja Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat 1, golongan ruang Ill/d, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
c.Pengantar Kerja Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pengantar Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
d.Pengantar Kerja Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
e.Pengantar Kerja Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
f.Pengantar Kerja Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pengantar Kerja Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang disyaratkan 16(enam belas) dari unsur pengembangan profesi.
g.Pengantar Kerja Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang disyaratkan 20(dua puluh) dari unsur pengembangan profesi.
1. 5.Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas, sebagai berikut:
a.Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengantar Kerja yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan butir kegiatan, maka Pengantar Kerja yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
b.Pengantar Kerja yang melaksanakan tugas Pengantar Kerja 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan;
c.Pengantar Kerja yang melaksanakan tugas Pengantar Kerja 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
1. 6.Fungsional Pengantar Kerja yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka:
a.Kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
b.Fungsional Pengantar Kerja yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan antar kerja.
1. 7.Fungsional Pengantar Keija Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pelayanan antarkerja dan pengembangan profesi.
2. 8.Fungsional Pengantar Kerja yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang antarkerja, diberikan angka kredit dengan ketentuan, sebagai berikut:
a.apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b.apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
c.apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud di atas paling banyak 3 (tiga) orang.
1. 9.Pelaksanaan kegiatan yang diperoleh di luar masa penilaian yang karena satu dan lain hal tidak diajukan pada masa penilaian sebelumnya maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai.
2. 1.Mengumpulkan bukti fisik dan/atau dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
3. 2.Memilah bukti fisik tersebut berdasarkan unsur dan sub unsur kegiatan.
4. 3.Mengisi surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja . sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
5. 4.Mengisi surat pemyataan melakukan kegiatan pelayanan antar kerja menggunakan blangko sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
6. 5.Mengisi Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi menggunakan blangko sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
7. 6.Mengisi surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang menggunakan blangko sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
8. 7.Mengisi DUPAK yang berpedoman pada Lampiran III Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
9. 8.Surat pernyataan beserta buktinya disusun sesuai dengan urutan unsur kegiatan.
10. 9.Surat pernyataan disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah oleh Pejabat Administrator di lingkungan kerja fungsional Pengantar Keija.
11. 10.DUPAK disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya dilampiri:
a.fotokopi Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat terakhir;
b.fotokopi Surat Keputusan (SK) kenaikan jabatan terakhir;
c.fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang telah disahkan; dan
d.untuk fungsional Pengantar Kerja yang akan naik jabatan/pangkat melampirkan semua PAK sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir.
1. 11.DUPAK disahkan oleh Pejabat Pengusul DUPAK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya. B. Pejabat Pengusul DUPAK Usul penetapan angka kredit Pengantar Kerja diajukan oleh:
2. 1.Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian BNP2TKI, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di masing-masing.
3. 2.Pejabat Administrator di Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian kepada Sekretaris Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga keija dan perluasan kesempatan kerja untuk angka kredit Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di Kementerian.
4. 3.Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian BNP2TKI untuk angka kredit Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengantar Keija Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di BNP2TK1.
5. 4.Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah yang membidangi ketenagakerjaan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan untuk angka kredit Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang 111/a sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di pemerintah daerah provinsi.
6. 5.Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah yang membidangi ketenagakerjaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan untuk angka kredit Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di pemerintah daerah kabupaten/kota. C. Jadwal penyampaian DUPAK jabatan fungsional Pengantar Keija adalah:
7. 1.Usul penetapan angka kredit periode penilaian bulan Januari disampaikan dan diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit cq. Ketua Tim Penilai paling lambat 15 Desember tahun kalender yang sedang beijalan.
8. 2.Usul penetapan angka kredit periode penilaian bulan Juli disampaikan dan diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit cq. Ketua Tim Penilai paling lambat 15 Juni tahun kalender yang sedang beijalan.
9. 1.Direktur Jenderal bagi Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, BNP2TKI, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
10. 2.Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan keija bagi Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di Kementerian.
11. 3.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada BNP2TKI bagi Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan BNP2TKI.
12. 4.Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengantar Keija Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di pemerintah daerah provinsi.
13. 5.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di pemerintah daerah kabupaten/kota. B. Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, .Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai, yaitu:
a.Direktur Jenderal untuk Tim Penilai Pusat.
b.Sekretaris Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk Tim Penilai Unit Kerja.
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian BNP2TKI untuk Tim Penilai Instansi.
d.Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakeijaan untuk Tim Penilai Provinsi.
e.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. C. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit. D. Jumlah dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai
1. 1.Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat
a.Tim Penilai Pusat dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan perundang-undangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) orang ketua yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 2) 1 (satu) orang wakil ketua yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi antarkeija. 3) 1 (satu) orang sekretaris yaitu Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian. 4) Paling banyak 4(empat) orang anggota meliputi unsur: a) 1 (satu) orang Pejabat Administrator yang menangani kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan keija. b) 1 (satu) orang Pejabat Administrator pada Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi antarkerja. c) 2 (dua) orang pejabat fungsional Pengantar Kerja.
b.Tim penilai pusat dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan susunan anggota yaitu pegawai yang menangani kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, paling banyak 5 (lima) orang.
1. 2.Tim Penilai Unit Kerja dan Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja
a.Tim Penilai Unit Kerja dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan perundang-undangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) 1 (satu) orang ketua yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi antarkerja; 2) 1 (satu) orang wakil ketua yaitu Pejabat Administrator pada Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi antarkerja; 3) 1 (satu) orang sekretaris yaitu Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan 4) Paling banyak 4(empat) orang anggota, meliputi unsur: a) Pejabat Pengawas yang tugas dan fungsi kepegawaian; b) Pejabat Pengawas pada direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi antarkerja; dan c) Pejabat fungsional Pengantar Kerja.
1. 3.Tim penilai unit kerja dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan susunan anggota yaitu pegawai yang menangani kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, paling banyak 5 (lima) orang.
2. 4.Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Tim Penilai Instansi
a.Tim Penilai Instansi dibentuk dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian BNP2TKI sesuai dengan perundang-undangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) ketua; 2) wakil ketua merangkap anggota; 3) sekretaris merangkap anggota,
b.Dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan susunan anggota paling banyak 5 (lima) orang.
1. 5.Tim Penilai Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Provinsi Tim Penilai Provinsi dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakeijaan sesuai dengan perundang-undangan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) seorang ketua merangkap anggota; 2) seorang wakil ketua merangkap anggota; 3) seorang sekretaris merangkap anggota; dan 4) paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
2. 6.Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota
a.Tim Penilai Kabupaten/Kota bentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut: 1) seorang ketua merangkap anggota; 2) seorang wakil ketua merangkap anggota; 3) seorang sekretaris merangkap anggota; dan 4) paling sedikit 4 (empat) orang anggota. E. Keanggotaan Tim Penilai dan Sekretaris Tim Penilai
1. 1.Persyaratan anggota Tim Penilai, sebagai berikut:
a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengantar Kerja yang dinilai;
b.memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengantar Kerja; dan
c.aktif melakukan penilaian.
1. 2.Persyaratan Sekretaris Tim Penilai, sebagai berikut:
a.Sekretaris Tim Penilai Pusat merupakan Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakeijaan.
b.Sekretaris Tim Unit Keija merupakan Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
c.Sekretaris Tim Penilai Instansi merupakan Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian pada BNP2TKI.
d.Sekretaris Tim Penilai Provinsi merupakan Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
e.Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota merupakan Pejabat Administrator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. F. Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai
1. 1.Pengangkatan Tim Penilai:
a.Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
b.Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja ditetapkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal.
c.Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian instansi pusat selain Kementerian.
d.Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan.
e.Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan.
f.Usul calon anggota dan Sekretariat Tim Penilai hams sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya masa jabatan Tim Penilai.
g.Keputusan pengangkatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim penilai oleh pejabat yang berwenang sudah diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa jabatan Tim Penilai.
h.Masa jabatan Tim Penilai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
i.PNS yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara bertumt-tumt, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
j.Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
k.Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
1. 1.Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai dibebankan pada anggaran rutin instansi/unit kerja masing-masing.
m.Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berkedudukan PNS atau non-PNS yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
n.Dalam hal Tim Penilai yang ada tidak mampu menilai dan terdapat prestasi kerja fungsional Pengantar Kerja yang dinilai memiliki kekhususan, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis.
o.Anggota Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf n, terdiri atas para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun non-PNS yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
1. 2.Pemberhentian Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai:
a.Anggota Tim Penilai diberhentikan dalam hal: 1) habis masa jabatannya; 2) mengajukan permohonan mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penilai; 3) tidak terpenuhi syarat lagi sebagai anggota Tim Penilai; 4) dijatuhi hukuman displin tingkat sedang atau berat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan 5) berhenti atau diberhentikan dari PNS.
b.Sekretariat Tim Penilai diberhentikan dalam hal: 1) Mengajukan permohonan mengundurkan diri; 2) Pindah tempat bekerja; 3) Dijatuhi hukuman displin tingkat sedang atau berat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 4) Berhenti atau diberhentikan dari PNS. 5) Bagi anggota sekretariat yang diberhentikan dapat diganti dengan anggota yang baru. G. Tata Kerja Tim Penilai Tata kerja Tim Penilai, sebagai berikut:
1. 1.Menghimpuan data prestasi kerja fungsional Pengantar Kerja yang dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang.
2. 2.Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja fungsional Pengantar Keija yang ada dan member angka kredit atas dasar criteria yang telah ditentukan.
3. 3.Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur yang sesuai dengan menggunakan blangko data usul penetapan angka kredit sebagaimana diatur pada Lampiran III Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
4. 4.Menuangkan angka kredit akhir setiap unsur pada kolom/lajur yang sesuai, dengan menggunakan blangko penetapan angka kredit sebagaimana diatur pada Lampiran VIII Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
5. 5.Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit apabila Pengantar Keija belum dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
6. 6.Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit. H. Tugas Tim Penilai
7. 1.Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
a.Membantu Direktur Jenderal dalam menetapkan angka kredit bagi fungsional: 1) Pengantar Kerja Ahli Madya (IV/b sampai dengan IV/c); dan 2) Pengantar Kerja Ahli Utama (IV/d sampai dengan IV/e), yang bertugas di Kementerian, instansi pusat selain Kementerian, instansi daerah provinsi, dan instansi daerah kabupaten/kota; dan
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
1. 2.Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
a.Membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja dalam menetapkan angka kredit bagi fungsional: 1) Pengantar Kerja Ahli Pertama(IIl/a sampai dengan Ill/b); 2) Pengantar Kerja Ahli Muda (IIl/c sampai dengan Ill/d); dan 3) Pengantar Kerja Ahli Madya (IV/a), yang bertugas di Kementerian.
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
1. 3.Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:
a.Membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada BNP2TKI dalam menetapkan angka kredit bagi fungsional: 1) Pengantar Kerja Ahli Pertama(III/a sampai dengan Ill/b); 2) Pengantar Kerja Ahli Muda (III/c sampai dengan Ill/d); dan 3) Pengantar Kerja Ahli Madya (IV/a); yang bertugas di BNP2TKI.
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada BNP2TKI yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
1. 4.Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
a.Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan dalam menetapkan angka kredit bagi fungsional: 1) Pengantar Kerja Ahli Pertama(III/a sampai dengan Ill/b); 2) Pengantar Kerja Ahli Muda (III/c sampai dengan Ill/d); 3) Pengantar Kerja Ahli Madya (IV/a), yang bertugas di pemerintah daerah provinsi.
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
1. 5.Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
a.Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan dalam menetapkan angka kredit bagi fungsional: 1) Pengantar Kerja Ahli Pertama (Ill/a sampai dengan Ill/b); 2) Pengantar Kerja Ahli Muda (III/c sampai dengan Ill/d); dan 3) Pengantar Kerja Ahli Madya (IV/a), yang bertugas di pemerintah daerah kabupaten/kota.
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. I. Tugas Sekretariat Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dengan rincian, sebagai berikut:
1. 1.menerima, mengadministrasi, dan menuangkan usul penetapan angka kredit fungsional Pengantar Keija ke dalam blangko sebagaimana diatur pada Lampiran III Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Felaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
2. 2.menyiapkan persidangan Tim Penilai;
3. 3.melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugas;
4. 4.mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
5. 5.membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit Pengantar Kerja yang telah disepakati Tim Penilai untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan blangko sebagaimana diatur pada Lampiran VIII Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
6. 6.menyiapkan nota peringatan 6 (enam) bulan sebelumnya kepada fungsional Pengantar Kerja yang belum dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk pembebasan sementara atau pemberhentian dengan menggunakan blangko sebagaimana diatur pada Lampiran X Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
7. 7.menyiapkan nota pemberitahuan mengenai fungsional Pengantar Kerja yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dengan tembusan kepada fungsional Pengantar Kerja bersangkutan sebagaimana diatur pada Lampiran XI Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelahsanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya; dan
8. 8.melaporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai. J. Tugas Tim Penilai
9. 1.memberikan saran dan pendapat/pertimbangan kepada Ketua Tim Penilai dalam memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu; dan
10. 2.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penilai yang bersangkutan. K. Tata Cara Penetapan Angka Kredit
11. 1.Ketua Tim Penilai dibantu sekretaris mencantumkan perkiraan angka kredit prestasi fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan bukti prestasi yang disampaikan.
12. 2.Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan berurutan sebagaimana diatur pada Lampiran III Peraturan Bersama Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
13. 3.Ketua Tim Penilai menilai ulang kebenaran isi dan menandatangani blangko serta melengkapi bukti-bukti fisik.
14. 1.Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Persyaratan 1) PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Pengantar Kerja untuk pertama kali harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: a) fotokopi ijazah, paling rendah ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) dengan bidang studi sesuai dengan peraturan; b) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Galon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); c) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS; d) fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir, pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; e) fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengantar Kerja; f) fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabat golongan III; g) fotokopi sasaran kinerja pegawai, nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; h) fotokopi penetapan angka kredit; i) Kartu PNS; j) surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman displin atau dalam proses penjatuhan hukuman displin tingkat sedang atau berat; dan k) daftar riwayat hidup. 2) PNS dari jabatan lain yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Pengantar Keija, selain melampirkan persyaratan pada butir 1) ditambahkan dengan persyaratan, sebagai berikut; a) tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengantar Kerja; b) memiliki pengalaman di bidang antarkerja paling singkat 2(dua) tahun; dan c) berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. 3) Fungsional Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengantar Kerja dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pangantar Kerja dalam usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun dan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a) fotokopi surat keputusan pembebasan sementara; b) fotokopi surat keputusan jabatan fungsional terakhir; dan c) fotokopi surat keputusan pangkat terakhir. PNS yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja dapat mempergunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang antarkerja yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja.
15. 2.Tata Cara Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
a.Kementerian Ketenagakerjaan Bagan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Galon pejabat fungsional Pengantar Keija Pimpinan Tinggi Pratama unit keija Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK Sekretaris Jenderal Kemnaker 1 tembusan Kepala Biro OKE veriflkasi Keterangan Bagan: 1) PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan jabatan fungsional Pengantar Keija, selanjutnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama unit kerjanya diusulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 2) Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja membuat usulan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian. 3) Sekretaris Jenderal Kementerian menerbitkan keputusan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja. Keputusan pengangkatan pertama PNS dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
b.BNP2TKI Bagan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Galon pejabat fungsional Pengantar Keija Pejabat Administrator unit kerja Sekretaris Utama BNP2TKI I 3 Kepala Biro OKE verifikasi Keterangan Bagan: 1) PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan jabatan fungsional Pengantar Kerja, selanjutnya oleh Pejabat Administrator unit keijanya dibuatkan surat usulan. Surat usulan dan persyaratan disampaikan kepada Sekretaris Utama BNP2TKI tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian. 2) Sekretaris Utama menerbitkan keputusan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja. Keputusan pengangkatan pertama PNS dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
c.Pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bagan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Calon pejabat fungsional Pengantar Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Gubernur/Bup ati/Walikota 1 tembusan BKD verifikasi Keterangan Bagan: 1) PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan jabatan fungsional Pengantar Keija, selanjutnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama unit keijanya dibuatkan surat usulan. Surat usulan dan persyaratan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menerbitkan keputusan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja. Keputusan keputusan pengangkatan pertama PNS dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
1. 3.Tata Cara Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
a.Prosedur pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengantar Keija sama dengan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja.
b.Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja. Keputusan pengangkatan PNS dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
1. 4.Tata Cara Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
a.Prosedur pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja dengan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja.
b.Keputusan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja. Keputusan pengangkatan kembali PNS dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya. B. Kenaikan Jabatan dan Pangkat
1. 1.Kenaikan Jabatan
a.Kenaikan jabatan fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya dapat dipertimbangkan apabila: 1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 2) memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan 3) n nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
b.Kenaikan jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama untuk menjadi fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda sampai dengan fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c.Keputusan kenaikan jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya.
1. 2.Kenaikan Pangkat
a.Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, kenaikan pangkat funsional Pengantar Kerja dapat dipertimbangkan apabila: 1) paling sedikit 2(dua) tahun dalam pangkat terakhir; 2) memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan 3) nilai prestasi keija paling kurang bernilai baik dalam 2 (satu) tahun terakhir.
b.Kenaikan pangkat pejabat fungsional Pengantar Kerja ditetapkan oleh: 1) Presiden untuk kenaikan pangkat Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengantar Kerja Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2) Menteri untuk kenaikan pangkat PNS di Kementerian yang menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a menjadi fungsional Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang lll/b sampai dengan fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk kenaikan pangkat PNS di BNP2TKI yang menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a menjadi Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang lll/b sampai dengan fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 4) Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat PNS di instansi daerah provinsi yang menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b sampai dengan fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 5) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat fungsional PNS di instansi daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a menjadi Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang 111/b sampai dengan Pengantar Kerja Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang 111/d, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 6) Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat PNS di instansi daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang Ill/d menjadi fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
1. 3.Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dapat Diberikan Dengan Memperhatikan Ketentuan, sebagai berikut:
a.pendidikan/ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus dengan tugas pokoknya;
b.paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai balk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d.memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh; dan
e.tidak sedang menjalani hukuman atau dalam proses penjatuhan hukuman tingkat sedang atau berat. C. Uji Kompetensi Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme fungsional Pengantar Kerja yang akan naik jabatan hams mengikuti dan lulus uji kompetensi. Tata cara uji kompetensi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan. D. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengantar Kerja sebagaimana diatur pada Bab IX Pasal 36 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya. E. Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan Pejabat fungsional Pengantar Kerja jenjang keterampilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, apabila memperoleh ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja jenjang keahlian.
1. 1.Pendidikan
a.Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar 1) Kriteria Cakupan Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. 2) Kriteria Teknis Pendidikan sekolah yaitu pendidikan formal pada perguruan tinggi dalam negeri yang diakreditasi oleh kementerian atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian yang berwenang. 3) Bukti Fisik Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansi dilampiri fotokopi cover skripsi/tesis/disertasi dan lembar persetujuan kecuali bagi pengusul yang tidak menyusun skripsi/tesis/disertasi. 4) Penilaian a) Setiap ijazah/gelar Pacasarjana

(1)Doktor (S3) mendapat nilai 200.
(2)Magister (82) mendapat nilai 150.
(3)Setiap ijazah/gelar Sarjana (Sl)/Diploma IV mendapat nilai 100. b) Angka kredit yang diberikan kepada fungsional Pengantar Kerja yang memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah selisih antara angka kredit untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang pernah dinilai sebelumnya. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. b.Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional/Teknis Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat 1) Kriteria Cakupan Mengikuti diklat fungsional/teknis fungsional di bidang antarkerja. 2) Kriteria Teknis a) Mengikuti diklat fungsional di bidang antarkerja maupun diklat teknis yang berkaitan dan mendukung kegiatan antarkerja, baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan maupun lembaga pendidikan dan pelatihan lain. b) Diklat yang dilaksanakan kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran (jpl) dinilai sebagi unsur penunjang. c) Apabila dalam STTPP atau sertifikat lamanya pendidikan hanya tertulis dalam satuan hari maka satu hari diperhitungkan 8 (delapan)jam pelajaran. 3) Bukti Fisik Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat dilampiri surat perintah dari atasan. 4) Penilaian Mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan durasi: a) lebih dari 960 jam mendapat angka kredit 15. b) antara 641-960 jam mendapat angka kredit 9. c) antara 481-640 jam mendapat angka kredit 6. d) antara 161-480 jam mendapat angka kredit 3. e) antara 81-160 jam mendapat angka kredit 2. f) antara 31-80jam mendapat angka kredit 1. g) kurang dari 10-30 jam mendapat angka kredit 0.5. 5) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
  1. 0.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 1) Kriteria Umum Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan PNS golongan III. 2) Kriteria Teknis Pendidikan dan pelatihan prajabatan hanya digunakan untuk angka kredit pertama. 3) Bukti Fisik Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat dilampiri surat perintah dari atasan. 4) Penilaian Setiap STTPP pendidikan dan pelatihan prajabatan mendapat nilai 2. 5) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja ahli semua jenjang.
  2. 2.Pelayanan AntarKerja
2. a.Penyajian Data AntarKeija dan Data Pendukung 1) Mengumpulkan/Mengolah Data Antarkerja Mikro/Makro dan Data Pendukung a) Kriteria Cakupan
(1)mengumpulkan data antarkerja, meliputi data antarkeija mikro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota.
(2)mengumpulkan data antarkerja, meliputi data antarkerja makro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota.
(3)mengolah data antar keija meliputi data antarkerja mikro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota.
(4)mengolah data antarkerja meliputi data antarkerja makro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota.
(5)mengumpulkan data pendukung antarkerja, meliputi data pendukung antarkerja mikro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota.
(6)mengumpulkan data pendukung antarkerja makro, meliputi data pendukung antarkerja makro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional (d) kabupaten; dan (e) kota.
(7)mengolah data pendukung antarkerja, meliputi data pendukung mikro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota.
(8)mengolah data pendukung antarkerja, meliputi data pendukung makro, lingkup: (a) nasional; (b) provinsi; (c) regional; (d) kabupaten; dan (e) kota. b) Kriteria Teknis
(1)data antarkerja, yaitu data di dalam proses antarkerja, antara lain data pencari kerja, data pendaftaran, data lowongan kerja, data penempatan, dan data penghapusan;
(2)data antarkerja mikro, yaitu data antarkerja di Kementerian;
(3)data antarkerja makro, yaitu data antarkeija di luar Kementerian;
(4)data pendukung antarkerja, yaitu data yang tidak langsung dalam proses antarkerja.
(5)data pendukung antarkerja mikro, yaitu data yang tidak langsung dalam proses antarkerja di Kementerian, antara lain data pelatihan, data produktivitas, data pengawasan ketenagakerjaan, dan data hubungan industrial;
(6)data pendukung antarkerja makro, yaitu data yang tidak langsung dalam proses antarkeija di luar Kementerian, antara lain data penduduk, data tenaga kerja, data angkatan kerja, dan data penganggur;
(7)jenis data yang dikumpulkan/diolah bisa data primer maupun sekunder, dapat berupa data transaksional maupun data non-transaksional, baik data mikro maupun makro; dan
(8)pengumpulan/pengolahan data, menggunakan metodologi dan teknik pengumpulan/pengolahan data. c) Bukti Fisik Laporan pengumpulan atau pengolahan data antarkerja atau data pendukung antarkerja dengan lampiran hasil pengumpulan atau pengolahan data. d) Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,18. e) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama. 2) Memproyeksikan/Menganalisis/Menyajikan Data AntarKerja Mikro/Makro dan Data Pendukungnya Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota a) Kriteria Cakupan
(1)Memproyeksikan data antarkerja mikro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(2)Memproyeksikan data pendukung antarkerja mikro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(3)Memproyeksikan data antarkerja makro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(4)Memproyeksikan data pendukung antarkerja makro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; (c) kota.
(5)Menganalisis data antarkerja mikro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(6)Menganalisis data pendukung antarkerja mikro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(7)Menganalisis data antarkerja makro, tingkat; (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(8)Menganalisis data pendukung antarkerja makro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(9)Menyajikan data antarkerja mikro, tingkat; (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(10)Menyajikan data pendukung antarkerja mikro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(11)Menyajikan data antarkerja makro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota.
(12)Menyajikan data pendukung antarkerja makro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota. b) Kriteria Teknis Memproyeksikan, menganalisis, dan menyajikan data antarkerja mikro/makro dan data pendukung tingkat provinsi kabupaten/ kota menggunakan metodologi pemroyeksian, penganalisisan, dan penyajian data yang berlaku. c) Bukti Fisik Laporan pemroyeksian, penganalisisan, dan penyajian data antarkerja mikro/makro dan data pendukung dilampiri hasilnya. d) Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,27. e) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda. 3) Memproyeksikan/Menganalisis/Menyajikan Data Antarkerja Makro/Mikro dan Data Pendukung Tingkat Nasional a) Kriteria Cakupan {!) Memproyeksikan data antarkerja makro tingkat nasional.
(2)Menganalisis data antarkerja makro tingkat nasional.
(3)Menyajikan data antarkerja makro tingkat nasional.
(4)Memproyeksikan data antarkerja mikro tingkat nasional.
(5)Menganalisis data antarkerja mikro tingkat nasional.
(6)Menyajikan data antarkerja mikro tingkat. nasional.
(7)Memproyeksikan data pendukung antarkerja mikro tingkat nasional.
(8)Menganalisis data pendukung antarkerja mikro tingkat nasional.
(9)Menyajikan data pendukung antarkerja mikro tingkat nasional.
(10)Memproyeksikan data pendukung antar kerja makro tingkat nasional.
(11)Menganalisis data pendukung antarkerja makro tingkat nasional.
(12)Menyajikan data pendukung antarkerja makro tingkat nasional. b) Kriteria Teknis Pemproyeksian, penganalisisan, dan penyajian data antarkerja makro/mikro dan data pendukung berdasarkan metodologi statistika. c) Bukti Fisik Laporan pemproyeksian, penganalisisan, dan penyajian data antar kerja makro/mikro, dan data pendukung. d) Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,48. e) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. 4) Menyusun Profil Ketenagakerjaan Mikro/Makro Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota a) Kriteria Cakupan
(1)Menyusun profil ketenagakerjaan mikro.
(2)Menjoisun profil ketenagakerjaan makro, tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten; dan (c) kota. b) Kriteria Teknis
(1)Penyusunan profil ketenagakerjaan mikro, yaitu profil pegawai, menggunakan metodologi atau pedoman yang berlaku, yang sekurang- kurangnya mencakup data persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, kekurangan/kelebihan pegawai, pelatihan pegawai, dan kualifikasi pegawai.
(2)Penyusunan profil ketenagakerjaan makro menggunakan metodologi atau pedoman yang berlaku, paling sedikit mencakup data penduduk, penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, penduduk yang bekerja, penganggur, setengah penganggur, data penempatan, dan data lowongan kerja. c) Bukti Fisik Naskah profil ketenagakerjaan mikro/makro. d) Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,26. e) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda. 5) Menyusun Profit Ketenagakerjaan Mikro/Makro Tingkat Nasional a) Kriteria Cakupan
(1)Menyusun profil ketenagakerjaan mikro tingkat nasional.
(2)Menjrusun profil ketenagakerjaan makro tingkat nasional. b) Kriteria Teknis
(1)Profil ketenagakerjaan mikro tingkat nasional adalah profil pegawai pada instansi ketenagakerjaan pemerintah.
(2)Penjoisunan profil ketenagakerjaan makro tingkat nasional menggunakan metodologi statistika atau pedoman yang berlaku, yang sekurang-kurangnya mencakup data penduduk, penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan keija, penduduk yang bekerja, penganggur, setengah penganggur, data penempatan, dan data lowongan kerja. c) Bukti Fisik Naskah profil ketenagakerjaan mikro/makro tingkat nasional. d) Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,33. e) Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. B. Perencanaan Tenaga Kerja

1.Menjaisun/Menyempurnakan Konsep Perencanaan Tenaga Kerja Mikro

a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Menyempurnakan konsep perencanaan tenaga kerja mikro.
b.Kriteria Teknis 1) Konsep perencanaan tenaga kerja mikro, meliputi pokok pikiran komprehensif mengenai perencanaan tenaga kerja mikro, sistem, metodologi, dan teknik yang mencakup persediaan, kebutuhan, neraca, program kepegawaian, dan penerapannya. 2) Konsep perencanaan tenaga kerja mikro selanjutnya ditindaklanjuti dengan instrumen, model, dan pedoman penerapannya. 3) Penyempurnaan konsep perencanaan tenaga kerja mikro berupa penyempurnaan konsep yang sudah ada, meliputi sistem, metodologi, dan teknik yang mencakup persediaan, kebutuhan, neraca, program kepegawaian, dan penerapannya. 4) Penyempurnaan dibutuhkan karena adanya kelemahan untuk mengikuti perkembangan ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan kebutuhan pasar.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan/penyempurnaan konsep perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 2,2.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 2.Men5n_isun Konsep Program Perencanaan Tenaga Kerja Mikro Tingkat Nasional
a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep program perencanaan tenaga kerja mikro tingkat nasional.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan konsep program perencanaan tenaga kerja mikro tingkat nasional didasarkan atas program atau rencana yang lebih tinggi. 2) Penyusunan konsep program perencanaan tenaga kerja mikro tingkat nasional juga didasarkan atas hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya, kemampuan serta kebutuhan daerah serta sektor, dan kebijakan kementerian. 3) Substansi program perencanaan tenaga kerja mikro, meliputi program penyuluhan serta promosi, penyempurnaan metodologi serta teknik, persiapan pelaksanaan, konsultasi, penciptaan tenaga Teknisi serta Perencana Tenaga Kerja Mikro, dan evaluasi efektivitas penerapan.
c.Bukti Fisik Naskah konsep program perencanaan tenaga kerja mikro tingkat nasional.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,76.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 3.Menyusun Konsep Program Perencanaan Tenaga Kerja Mikro Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan Men5aisun konsep program perencanaan tenaga kerja mikro tingkat: 1) provinsi; 2) kabupaten; dan 3) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penjoisunan konsep program perencanaan tenaga kerja mikro provinsi, kabupaten/kota didasarkan atas program atau rencana yang lebih tinggi. 2) Penyusunan konsep program perencanaan tenaga kerja mikro provinsi, kabupaten/kota juga didasarkan atas hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya, kemampuan serta kebutuhan daerah serta sektor, dan kebijakan kementerian serta pemerintah daerah. 3) Substansi program perencanaan tenaga kerja mikro meliputi program penjmluhan serta promosi, penyempurnaan metodologi serta teknik, persiapan pelaksanaan, konsultasi, penciptaan tenaga teknisi serta perencana tenaga kerja mikro, dan evaluasi efektivitas penerapan. 4) Penynsunan konsep program perencanaan tenaga kerja di dasarkan atas juklak penyusunan program dan metodologi serta teknik perencanaan tenaga kerja mikro.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan konsep program perencanaan tenaga kerja mikro tingkat provinsi/kabupaten/kota.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,36.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 4.Merumuskan Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro dan Pilihan Metodologinya
a.Kriteria Cakupan 1) Merumuskan kebutuhan perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Merumuskan pilihan metodologi perencanaan tenaga kerja mikro.
b.Kriteria Teknis 1) Perumusan kebutuhan perencanaan tenaga kerja mikro, didasarkan atas kebutuhan riil perusahaan atau instansi misalnya untuk menghitung: a) kebutuhan pegawai; b) rekrutmen, seleksi serta penempatan pegawai; c) program pelatihan pegawai; d) peningkatan produktivitas pegawai; dan e) relokasi atau realokasi pegawai. 2) Pemilihan metodologi perencanaan tenaga kerja didasarkan atas tingkat intensitas program, tenaga pelaksanaan, dan anggaran serta waktu yang tersedia, misalnya metodologi tenaga ahli atau tim ahli, metodologi kerja lapangan, metodologi pelaksanaan oleh tenaga internal, atau oleh pihak ketiga.
c.Bukti Fisik Naskah rumusan kebutuhan perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,2.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 5.Mengumpulkan/Mengolah Data Persediaan/Kebutuhan Tenaga Kerja untuk Perencanaan Tenaga Kerja Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Mengumpulkan data persediaan antarkerja, meliputi: a) Data persediaan perencanaan tenaga kerja mikro. b) Data persediaan perencanaan tenaga kerja makro. 2) Mengolah data persediaan tenaga keija, meliputi: a) Data persediaan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja mikro. b) Data persediaan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro. 3) Mengumpulkan data kebutuhan tenaga kerja, meliputi: a) Data kebutuhan tenaga kerja perencanaan tenaga keija mikro. b) Data kebutuhan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro. 4) Mengolah data kebutuhan tenaga keija, meliputi: a) Data kebutuhan pegawai untuk perencanaan tenaga kerja mikro. b) Data kebutuhan tenaga kerja untuk perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis 1) Pengumpulan/pengolahan data dilakukan dengan metodologi pengumpulan/pengolahan data. 2) Data persediaan dan kebutuhan pegawai merupakan data yang memenuhi metodologi dan teknik perencanaan tenaga kerja mikro. 3) Pengumpulan/pengolahan data perencanaan tenaga keija mikro menggunakan metodologi sendiri berbeda dengan metoda perencanaan tenaga kerja makro.
c.Bukti Fisik Laporan pengumpulan/pengolahan data persediaan/ kebutuhan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja mikro/ makro.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,36.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Pertama.
1. 6.Mengumpulkan/Mengolah/Menyajikan Data Jabatan dan Data Pendukungnya Untuk Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan 1) Mengumpulkan data jabatan dan data pendukungnya untuk perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Mengolah data jabatan dan data pendukungnya untuk perencanaan tenaga kerja mikro. 3) Menyajikan data jabatan dan data pendukungnya untuk perencanaan tenaga kerja mikro.
b.Kriteria Teknis 1) Pengumpulan/pengolahan/penyajian data jabatan dan data pendukungnya dilakukan dengan metodologi analisis jabatan untuk perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Data jabatan adalah data yang melekat atau menjadi substansi jabatan, seperti nama jabatan, ikhtisar jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, uraian tugas, korelasi jabatan, tanggung jawab, kondisi/lingkungan kerja, kemungkinan risiko bahaya, dan syarat jabatan, dan fungsi kerja. 3) Data pendukungnya adalah data yang diperlukan untuk kegiatan analisis jabatan seperti data profil perusahaan seperti nama perusahaan, lapangan usaha, produk, bahan, data personalia, tingkat teknologi, proses arus kerja, dan organisasi perusahaan.
c.Bukti Fisik Laporan pengumpulan/pengolahan/penyajian data jabatan dan data pendukungnya untuk perencanaan tenaga kerja mikro dilampiri surat tugas.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,36.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 7.Menynsun Spesifikasi Jabatan untuk Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan Menyusun spesifikasi jabatan untuk perencanaan tenaga kerja mikro setiap satu jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan spesifikasi jabatan untuk perencanaan tenaga kerja mikro dengan metodologi analisis jabatan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Penyusunan spesifikasi jabatan didasarkan atas program yang akan dilaksanakan misalnya untuk kepentingan rekruitmen, seleksi, penempatan, menghitung kebutuhan pegawai, pelatihan, dan penilaian jabatan.
c.Bukti Fisik Laporan pen5aisunan spesifikasi jabatan untuk perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Laporan untuk satu spesifikasi jabatan atas satu jabatan mendapat angka kredit 0,05.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 8.Menjnisun Jenis Kebutuhan Program Kepegawaian Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan Penyusunan jenis kebutuhan program kepegawaian didasarkan atas: 1) satu perusahaan untuk perusahaan berskala kecil dan menengah. 2) satu satuan unit kerja seperti cabang, direktorat, divisi, dan satuan kerja yang terpisah untuk perusahaan berskala besar.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan jenis kebutuhan program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro didasarkan atas permasalahan atau pengembangan perusahaan/instansi. 2) Kebutuhan program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro juga dirumuskan berdasarkan kemampuan tenaga pelaksana, dan waktu serta anggaran yang diperlukan. 3) Apabila program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro terlalu banyak maka disusun skala prioritas program. 4) Jenis kebutuhan program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro dapat berupa: a) penghitungan kekuatan pegawai, persediaan, kebutuhan, kekurangan, kelebihan pegawai, realokasi, dan relokasi; b) rekruitmen, seleksi, dan penempatan; c) pengembangan pegawai, berupa pelatihan, penyusunan jenjang jabatan, dan penjoisunan pola karir; d) penilaian jabatan untuk memberikan bobot jabatan, menyusun klasifikasi jabatan, dan menjnisun jenjang jabatan serta kepangkatan; e) pengupahan dan penggajian; f) penilaian kinerja dan arah karir pegawai; dan g) penyusunan bagan struktur jabatan, organisasi, tata kerja tata laksana, dan standar operasional prosedur (SOP).
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan jenis kebutuhan program kepegawaian perencanaan tenaga keija mikro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,24.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 9.Menyusun Program Kepegawaian Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan Program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro, terdiri atas: 1) penghitungan kekuatan pegawai; 2) penghitungan kebutuhan pegawai; 3) penghitungan kekurangan dan kelebihan pegawai; 4) rekrutmen calon pegawai; 5) seleksi calon pegawai; 6) penempatan pegawai; 7) realokasi pegawai; 8) relokasi pegawai; 9) induksi (pelatihan untuk menjadi pegawai baru); 10) pelatihan pegawai; 11) peningkatan produktivitas pegawai; 12) penataan pegawai; 13) pembaruan administrasi kepegawaian; 14) penyusunan jenjang jabatan dan pola karier pegawai; 15) pengupahan dan penggajian pegawai; 15) peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 17) peningkatan kesejahteraan pegawai; 18) pensiun dini; 19) penataan jabatan; 20) penataan organisasi; 21) penjoisunan tata kerja, tata laksana, dan Standar Operasional Prosedural (SOP); dan 22) pemberian penghargaan {reward) dan pengenaan hukuman (punishment) pegawai.
b.Kriteria Teknis 1) Program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro dan program lain merupakan program kepegawaian dan program lain yang berkaitan yang dapat dilakukan dengan perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Program kepegawaian merupakan penerapan atau tindak lanjut pen5aisunan neraca kepegawaian. 3) Neraca kepegawaian merupakan perimbangan antara kebutuhan pegawai dengan persediaan pegawai. 4) Hasil neraca kepegawaian berupa kekurangan atau kelebihan jumlah dan kondisi pegawai dengan berbagai aspek yang berkaitan. Kekurangan dan kelebihan pegawai disusun per jabatan dan per satuan kerja. 5) Program kepegawaian merupakan program untuk memenuhi kekurangan dan tindak lanjut atas kelebihan pegawai dan kondisi kepegawaian serta kondisi lain yang berhubungan.
c.Bukti Fisik Naskah program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Naskah setiap satu program mendapat angka kredit 0,72.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 10.Menyusun Rekomendasi Penerapan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan Rekomendasi penerapan perencanaan tenaga kerja mikro disusun untuk setiap program.
b.Kriteria Teknis 1) Rekomendasi penerapan perencanaan tenaga kerja mikro didasarkan atas hasil pen5aisunan program kepegawaian perencanaan tenaga kerja mikro, yaitu komponen program kepegawaian. 2) Program penerapan perencanaan tenaga kerja mikro disusun untuk setiap jenis program.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan rekomendasi penerapan perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Laporan rekomendasi setiap program mendapat angka kredit 0,8.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 11.Memberikan Konsultasi Pelaksanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan Konsultasi pelaksanaan program perencanaan tenaga kerja mikro meliputi konsultasi mengenai; 1) jadwal kegiatan dan batasan waktu. 2) susunan tim dan uraian tugasnya. 3) materi pelaksanaan program. 4) anggaran pelaksanaan program. 5) kontingensi pelaksanaan program.
b.Kriteria Teknis 1) Pemberian konsultasi pelaksanaan program didasarkan atas materi konsultasi seperti jadual, susunan tim, materi permasalahan yang dihadapi dan kondisi internal serta eksternal perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan program. 2) Pemberian konsultasi pelaksanaan program memerlukan keahlian di bidang kepegawaian, organisasi, visi, dan misi serta budaya kerja perusahaan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi pelaksanaan program perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,09.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 12.Memberikan Konsultasi Perancangan Program Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi perancangan program perencanaan tenaga kerja mikro.
b.Kriteria Teknis 1) Konsultasi perancangan program perencanaan tenaga kerja mikro diberikan kepada instansi atau perusahaan yang akan melaksanakan program perencananaan tenaga kerja mikro agar dapat memillih program perencanaan tenaga kerja mikro yang tepat, 2) Konsultasi pemilihan program didasarkan atas masalah dan kebutuhan pengembangan instansi/perusahaan, kemampuan anggaran, tenaga, waktu dan prioritas program.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi perancangan program perencanaan tenaga kerja mikro.
d.Penilaian Laporan setiap konsultasi mendapat angka kredit 0,12.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 13.Menyusun Bahan Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun bahan sosialisasi perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Menyusun bahan sosialisasi perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan bahan sosialisasi perencanaan tenaga kerja mikro/makro didasarkan atas tujuan sosialisasi yaitu untuk mengenalkan dan mendorong instansi/perusahaan untuk melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro/makro. 2) Kelompok sasaran perencanaan tenaga kerja mikro adalah perusahaan, asosiasi perusahaan, serikat pekerja, asosiasi manajemen personalia, instansi pemerintah, dan lembaga swasta lain. 3) Kelompok sasaran perencanaan tenaga kerja makro adalah instansi sektoral baik pusat, maupun daerah, pemda provinsi, kabupaten, kota, dan Bappeda.
c.Bukti Fisik Naskah bahan sosialisasi perencanaan tenaga kerja mikro/makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,54.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 14.Memberikan Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan sosialisasi perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Memberikan sosialisasi perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis Sosialisasi perencanaan tenaga kerja mikro/makro, menggunakan metodologi atau pedoman yang ada.
c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi perencanaan tenaga kerja mikro, dilampiri surat tugas.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,07.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 15.Menyusun Konsep Bahan Program/Rencana Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep bahan program perencanaan tenaga kerja makro. 2) Menyusun konsep bahan rencana kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan konsep bahan program/rencana kegiatan perencanaan tenaga kerja makro didasarkan atas program/rencana tahun sebelumnya dan sasaran tahun yang bersangkutan dan yang akan datang. 2) Bahan program kegiatan perencanaan tenaga kerja makro meliputi data penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, tingkat partisipsai angkatan kerja, bekerja, penganggur, setengah penganggur, pertumbuhan ekonomi, dan program pembangunan. 3) Bahan rencana kegiatan perencanaan tenaga keija makro merupakan bahan program kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan konsep bahan program atau rencana kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,26.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 16.Merumuskan Kebutuhan Program/Pilihan Metodologi Perencanaan Tenaga Kerja Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Merumuskan program perencanaan tenaga kerja makro: a) pusat; b) sektor pusat; c) provinsi; d) sektor provinsi; e) kabupaten; f) sektor kabupaten; g) kota; dan b) sektor kota. 2) Merumuskan pilihan metodologi perencanaan tenaga kerja makro: a) pusat; b) sektor pusat; c) provinsi; d) sektor provinsi; e) kabupaten; f) sektor kabupaten; g) kota; dan h) sektor kota.
b.Kriteria Teknis 1) Perumusan kebutuhan program perencanaan tenaga kerja makro didasarkan pada masalah yang hams dipecahkan atau kebutuhan pengembangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan sektor/subsektor. Masalah yang hams dipecahkan atau kebutuhan pengembangan bisa bempa perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, kesejahteraan, dan distribusi tenaga kerja. 2) Pemilihan metodologi perencanaan tenaga kerja makro didasarkan atas ketersediaan data, tenaga perencana serta teknisi, waktu, anggaran, dan prioritas program.
c.Bukti Fisik Naskah mmusan kebutuhan program/pilihan metodologi perencanaan tenaga keija makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,75.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 17.Merumuskan Kebutuhan Data/Informasi/Instmmen Perencanaan AntarKerja Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Memmuskan kebutuhan data perencanaan tenaga kerja makro. 2) Memmuskan kebutuhan informasi perencanaan tenaga kerja makro. 3) Memmuskan kebutuhan instmmen perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis 1) Kebutuhan data, informasi, dan instrumen perencanaan tenaga kerja makro, bergantung pada program yang akan dilakukan. 2) Data perencanaan tenaga kerja makro merupakan jenis data yang akan dikumpulkan, diolah, disusun neracanya, dan dirumuskan kebijakan, strategi serta programnya, yang meliputi data kebutuhan tenaga kerja, persediaan tenaga kerja, data kebutuhan tenaga kerja, dan data penjoisunan program tenaga kerja. 3) Informasi perencanaan tenaga keija makro merupakan informasi yang berhubungan dengan komponen persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja, dan kebijakan, strategi serta program tenaga kerja. 4) Kebutuhan instrumen perencanaan tenaga kerja makro merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk perencanaan tenaga kerja makro dapat berupa format pengumpulan, pengolahan, penyajian data, format neraca tenaga kerja, persediaan tenaga kerja, kebutuhan kerja, dan format untuk penyusunan program tenaga kerja.
c.Bukti Fisik Naskah kebutuhan data/informasi/instrumen perencanaan tenaga keija makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,54.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 18.Mengolah Data Persediaan/Kebutuhan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Mengolah data persediaan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro. 2) Mengolah data kebutuhan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis Pengolahan data persediaan/kebutuhan tenaga kerja makro dilakukan dengan metodologi perencanaan tenaga kerja makro.
c.Bukti Fisik Laporan pengolahan data persediaan atan kebutuhan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,6.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 19.Menyusun Neraca Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Menyusun neraca ketenagakerjaan lingkup: 1) nasional; 2) sektoral nasional; 3) provinsi; 4) sektoral provinsi; 5) kabupaten; 6) sektoral kabupaten; 7) kota; dan 8) sektoral kota.
b.Kriteria Teknis Penyusunan neraca ketenagakerjaan menggunakan metodologi perencanaan tenaga kerja makro.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan neraca ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,3.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 20.Menyusun Program Ketenagakerjaan Tingkat Nasional
a.Kriteria Cakupan Menjrusun program ketenagakerjaan tingkat nasional.
b.Kriteria Teknis 1) Program ketenagakerjaan nasional didasarkan atas kebijakan dan strategi ketenagakerjaan. 2) Program ketenagakerjaan nasional mencakup dimensi kewilayahan selumh provinsi dan dimensi sektoral seluruh sektor lapangan usaha. 3) Program ketenagakeijaan nasional mencakup antara lain program penempatan tenaga kerja, pelatihan serta produktivitas, pengupahan, penggajian serta kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan-kesehatan kerja, pemerataan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan keija.
c.Bukti Fisik Naskah program ketenagakerjaan nasional.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,8.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Utama.
1. 21.Menyusun Program Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan Menyusun program ketenagakerjaan tingkat: 1) provinsi; 2) kabupaten; dan 3) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Program ketenagakerjaan disusun berdasarkan neraca ketenagakerjaan. 2) Program ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota mencakup dimensi kewilayahan dan dimensi sektoral seluruh sektor lapangan usaha. 3) Program ketenagakerjaan dapat berupa program penanggulangan pengangguran, program penempatam tenaga kerja, program tenaga kerja luar negeri, program AntarKerja AntarDaerah (AKAD), program penempatan tenaga kerja khusus, program perluasan kerja, program pelatihan, program produktivitas, program peningkatan kesejahteraan buruh, program peningkatan jaminan sosial, dan program peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
c.Bukti Fisik Naskah pen5aisunan program ketenagakerjaan tingkat provinsi/ kabupaten/ kota.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,42.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 22.Menyusun Rekomendasi Penerapan Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro Tingkat Nasional
a.Kriteria Cakupan 1) Menjaisun rekomendasi penerapan program perencanaan tenaga kerja makro tingkat nasional kewilayahan. 2) Menyusun rekomendasi penerapan program perencanaan tenaga kerja makro tingkat nasional sektoral.
b.Kriteria Teknis 1) Penerapan program perencanaan tenaga kerja makro tingkat nasional bertujuan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan nasional atau mengembangkan ketenagakerjaan nasional sesuai dengan kebijakan, strategi dan program yang disusun dalam rencana tenaga kerja nasional. 2) Rekomendasi penerapan program didasarkan atas kemampuan sumber daya yang dimiliki, prioritas program, saling keterkaitan dengan bidang lain, dan ketersambungan dengan program yang lalu serta program yang akan datang. 3) Penerapan program perencanaan tenaga kerja makro nasional meliputi program perencanaan tenaga kerja kewilayahan yaitu provinsi, kabupaten/kota dan sektoral. 4) Tujuan akhir penerapan program perencanaan tenaga kerja makro nasional adalah untuk meningkatkan angka indeks ketenagakerjaan nasional.
c.Bukti Fisik Naskah pen5njisunan rekomendasi penerapan program perencanaan tenaga keija makro tingkat nasional.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,8.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 23.Menyusun Rekomendasi Penerapan Program Tenaga Kerja Makro Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan Menyusun rekomendasi penerapan program tenaga kerja makro tingkat: 1) provinsi; 2) sektoral provinsi; 3) kabupaten; 4) sektoral kabupaten; 5) kota; dan 6) sektoral kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rekomendasi penerapan program tenaga kerja makro didasarkan atas program tenaga kerja yang telah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjan. 2) Peningkatan kondisi ketenagakerjaan merupakan bagian dari program pembangunan ketenagakerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Naskah pen3aisunan rekomendasi penerapan program tenaga kerja makro tingkat provinsi/kabupaten/kota.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya,
1. 24.Memberikan Konsultasi Perencanaan Pelaksanaan/Pelaksanaan/ Penyusunan Hasil Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan konsultasi perencanaan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja mikro. 2) Memberikan konsultasi pelaksanaan program perencanaan tenaga kerja makro. 3) Memberikan konsultasi penyusunan hasil program perencanaan tenaga kerja makro.
b.Kriteria Teknis Pemberian konsultasi perencanaan pelaksanaan/ pelaksanaan/penyusunan hasil program perencanaan tenaga kerja makro berdasarkan metodologi perencanaan tenaga kerja makro, prioritas program, kebutuhan tenaga/tim pelaksana/supervisi, waktu, anggaran, dan instrumen- instrumen yang dibutuhkan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi perencanaan pelaksanaan/ pelaksanaan/penyusunan hasil program perencanaan tenaga kerja makro.
d.Penilaian Laporan setiap kali pemberian konsultasi mendapat angka kredit 0,06.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 25.Memberikan Konsultasi Penerapan Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi penerapan program perencanaan tenaga kerja makro kepada: 1) sektor/subsektor nasional; 2) provinsi; 3) sektoral provinsi; 4) kabupaten; 5) sektoral kabupaten; 6) kota; dan 7) sektoral kota.
b.Kriteria Teknis 1) Pemberian konsultasi penerapan perencanaan tenaga kerja makro meliputi tahapan penerapan, kerangka waktu, sumber daya penerapan, prioritas penerapan, masalah yang mungkin timbul serta pemecahannya, dan kontingensi atas kendala yang dihadapi. 2) Pemberian konsultasi penerapan perencanaan tenaga kerja makro bertujuan untuk mendapatkan efektivitas penerapan yang berdampak pada peningkatan angka indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan konsultasi penerapan perencanaan tenaga kerja makro.
d.Penilaian Laporan setiap kali pemberian konsultasi mendapat angka kredit 0,12.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama. C. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
1. 1.Menjoisun Konsep Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan. 2) Menjoisun konsep instrumen, model, dan pedoman penerapan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
b.Kriteria Teknis 1) Konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan meliputi pokok pikiran komprehensif tentang indeks pembangunan ketenagakerjaan, komponen sistem, metodologi dan teknik yang mencakup tujuan, manfaat serta penggunaan, jenis indikator, subindikator, bobot serta nilai, penilaian, tingkatan status, pengukuran, pemberian penghargaan, dan tindak lanjut. 2) Konsep instrumen indeks pembangunan ketenagakerjaan berupa indikator, subindikator, metoda penghitungan, dan bobot penilaian. 3) Konsep model indeks pembangunan ketenagakerjaan meliputi model perhitungan, model penilaian, dan model pengukuran. 4) Konsep pedoman penerapan indeks pembangunan ketenagakerjaan adalah acuan untuk menerapkan indeks pembangunan ketenagakerjaan antara lain pedoman penilaian, pedoman pengukuran, dan pedoman pemberian penghargaan.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,9.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 2.Mengevaluasi Konsep Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Mengevaluasi konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan.
b.Kriteria Teknis Evaluasi konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menguji kredibilitas konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk penyempurnaan.
c.Bukti Fisik Naskah evaluasi konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 3.Menyempurnakan Konsep Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Menyempurnakan konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan.
b.Kriteria Teknis 1) Penyempurnaan konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan didasarkan atas bahan hasil evaluasi indeks pembangunan ketenagakerjaan. 2) Penyempurnaan konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan meliputi semua komponen indeks.
c.Bukti Fisik Naskah sempurnaan konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 4.Menyusun Materi Sosialisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Menyusun materi sosialisasi indeks pembangunan ketenagakerjaan untuk: 1) sektor tingkat nasional; 2) sektor tingkat provinsi; 3) sektor tingkat kabupaten; 4) sektor tingkat kota; 5) provinsi; dan 6) kabupaten. 7) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Sosialisasi bertujuan untuk: a) memberikan pemahaman mengenai indeks ketenagakerjaan; b) memberikan wawasan tentang indeks pembangunan ketenagakerjaan; c) membangkitkan kemauan sektor/provinsi/ kabupaten/kota untuk menyusun dan menerapkan indeks pembangunan ketenagakerjaan; d) membangkitkan political will dan good will sektor provinsi/kabupaten/kota untuk membangun ketenagakerjaan di instansi masing-masing; 2) Materi sosialisasi indeks pembangunan ketenagakerjaan berisi antara lain latar belakang, tujuan serta manfaat, pengertian, sasaran, cara penerapan, metoda pengukuran serta penilaian, organisasi, pelaksana, dan pemberian penghargaan.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan materi sosialisasi indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,54.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 5.Mensosialisasikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Pusat Ke Provinsi/Sektor
a.Kriteria Cakupan 1) Mensosialisasikan indeks pembangunan ketenagakerjaan pusat ke provinsi. 2) Mensosialisasikan indeks pembangunan ketenagakerjaan pusat ke sektor.
b.Kriteria Teknis 1) Mensosialisasikan indeks pembangunan ketenagakerjaan dari Kementerian ke pemerintah daerah provinsi dengan tujuan untuk menggugah pemerintah daerah provinsi untuk membangun ketenagakerjaan dengan berkesinambungan dan terus meningkat. 2) Mensosialisasikan indeks pembangunan ketenagakerjaan ke sektor dilakukan Kementerian ke sektor tingkat pusat, bertujuan agar sektor dalam pembangunan sektor juga memperhatikan pembangunan ketenagakeijaan di sektor yang bersangkutan. 3) Tujuan akhir sosialisasi indeks ketenagakerjaan yaitu meningkatlan kesadaran sektor, provinsi, dan kabupaten/kota bahwa pembangunan ketenagakerjaaan menjadi tolok ukur pembangunan sektor, provinsi, dan kabupaten/kota. 4) Kelompok sasaran sosialisasi. 5) Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metoda ceramah. 6) Media sosialisasi berupa pamflet, booklet, leaflet, video, media masa, dan internet.
c.Bukti Fisik Laporan indeks pembangunan ketenagakerjaan Kementerian ke pemerintah daerah provinsi atau sektor.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,09.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 6.Mensosialisasikan indeks pembangunan ketenagakerjaan provinsi ke kabupaten/kota/instansi terkait, atau kabupaten/kota ke instansi terkait
a.Kriteria Cakupan Mensosialisasikan indeks ketenagakerjaan dari: 1) provinsi ke kabupaten; 2) provinsi ke kota; 3) provinsi ke instansi terkait; 4) kabupaten ke instansi terkait; dan 5) kota ke instansi terkait.
b.Kriteria Teknis 1) Sosialisasi indeks ketenagakerjaan menggunakan pedoman yang tersedia. 2) Sosialisasi bertujuan untuk membangkitkan kepedulian instansi sektoral dan instansi lain seperti Bappeda, DPRD, dan badan pengelolaan keuangan serta aset daerah dalam pembangunan ketenagakerjaan. 3) Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metoda ceramah. 4) Media sosialisasi bisa berupa pamflet, booklet, leaflet, dan video.
c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi indeks pembangunan ketenagakerjaan provinsi ke kabupaten atau kota, atau instansi terkait, atau kabupaten ke instansi terkait atau kota ke instansi terkait, dilampiri surat tugas.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,06.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 7.Memberikan Konsultasi Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kementerian ke Pemerintah Daerah Provinsi/Sektor Provinsi
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi penjoisunan indeks pembangunan ketenagakerjaan Kementerian ke: 1) provinsi; dan 2) sektor provinsi.
b.Kriteria Teknis 1) Memberikan konsutasi teknis penyusunan indeks pembengunan ketenagakerjaan kepada provinsi/sektor provinsi. 2) Materi konsultasi meliputi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metoda pengukuran, dan metoda penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan. 3) Salah satu acuan konsultasi adalah peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan pusat ke provinsi/sektor.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,17.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 8.Memberikan konsultasi Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi ke Kabupaten/Kota/Instansi Terkait atau Kabupaten/Kota ke Instansi Terkait
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan: 1) provinsi ke kabupaten; 2) provinsi ke kota; dan 3) provinsi ke sektor.
b.Kriteria Teknis 1) Memberikan konsutasi teknis pen5aisunan indeks pembengunan ketenagakerjaan kepada kabupaten/kota/sektor. 2) Materi konsultasi meliputi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metoda pengukuran, dan metoda penilaian indeks pembangunan ketenagakeijaan. 3) Salah satu acuan konsultasi adalah peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,3.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 9.Melakukan Penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sebagai Anggota Tim Penilai Pusat
a.Kriteria Cakupan Melakukan penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan sebagai anggota Tim Penilai Pusat.
b.Kriteria Teknis 1) Penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan didasarkan atas pedoman pengukuran indeks ketenagakerjaan. 2) Instrumen lain dalam penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan yaitu rencana tenaga kerja nasional.
c.Bukti Fisik Laporan penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan sebagai anggota Tim Penilai Pusat, dilampiri surat keputusan sebagai anggota Tim Penilai Pusat.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,67.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 10.Melakukan Penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sebagai Anggota Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota
a.-Kriteria Cakupan Melakukan penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan sebagai anggota tim penilai: 1) provinsi; 2) kabupaten; dan 3) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penilai Provinsi menilai indeks pembangunan ketenagakerjaan kabupaten, kota, dan sektor provinsi. 2) Tim Penilai Kabupaten menilai indeks pembangunan ketenagakerjaan sektor kabupaten. 3) Tim Penilai Kota menilai indeks pembangunan ketenagakerjaan sektor kota. 4) Penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan didasarkan atas pedoman pengukuran indeks ketenagakerjaan. 5) Instrumen lain dalam penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan yaitu rencana tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota.
c.Bukti Fisik Laporan penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, dilampiri surat keputusan sebagai anggota tim penilai provinsi/kabupaten/kota.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,36.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 11.Mengumpulkan Data Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Pengumpulan data penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan lingkup: 1) nasional; 2) sektor nasional; 3) provinsi; 4) sektor provinsi; 5) kabupaten; 6) sektor kabupaten; 7) kota; dan 8) sektor kota.
b.Kriteria Teknis 1) Pengumpulan data dilakukan dengan metodologi pengumpulan data. 2) Macam data yang dikumpulkan adalah data yang dibutuhkan untuk penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan seperti data penduduk, data tenaga kerja, data angkatan kerja, data pengangguran, data angkatan kerja yang bekerja, data TPAK, data pelatihan, data produktivitas, data penempatan antar kerja, data hubungan industrial, data pengawasan ketenagakerjaan, data perusahaan, data ekonomi, dan data pembangunan.
c.Bukti Fisik Laporan pengumpulan data.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,9.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 12.Mengolah/Menganalisis Data Pen5aisunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Mengolah dan menganalisis data penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan lingkup: 1) nasional; 2) sektor nasional; 3) provinsi; 4) sektor provinsi; 5) kabupaten; 6) sektor kabupaten; 7) kota; dan 8) sektor kota.
b.Kriteria Teknis Pengolahan/penganalisisan data penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menggunakan metodologi yang ada.
c.Bukti Fisik Laporan pengolahan atau penganalisisan data penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 1,6.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 13.Menyusun Indeks Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Menyusun indeks pembangunan ketenagakerjaan sebagai anggota tim penyusun, lingkup: 1) nasional; 2) sektor nasional; 3) provinsi; 4) sektor provinsi; 5) kabupaten; 6) sektor kabupaten; 7) kota; dan 8) sektor kota.
b.Kriteria Teknis Penyxisunan indeks pembangunan ketenagakerjaan menggunakan metodologi penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dan berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan, dilampiri surat keputusan sebagai anggota tim penyusun.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 1,26.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 14.Menyusun Penjelasan/Uraian Indeks Ketenagakerjaan
a.Kriteria Cakupan Menyusun penjelasan atau uraian penjelasan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
b.Kriteria Teknis 1) Penjelasan indeks pembangunan ketenagakerjaan meliputi diskripsi setiap indikator, capaian setiap indikator, faktor yang mempengaruhi indeks dan masalah yang dihadapi. 2) Uraian indeks pembangunan ketenagakerjaan bisa berupa tindak lanjut dan program tindak lanjut.
c.Bukti Fisik Laporan penjnasunan penjelasan/uraian indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 1,9.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 15.Menyusun Rekomendasi Indeks Ketenagakerjaan Tingkat Pusat
a.Kriteria Cakupan Menyusun rekomendasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan lingkup: 1) nasional; dan 2) sektor nasional.
b.Kriteria Teknis 1) Rekomendasi indeks pembangunan ketenagakerjaan berisi saran tindak lanjut atas Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. 2) Saran tindak lanjut tersebut dapat berupa peningkatan indeks, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks atau mempertahankan indeks, sosialisasi indeks kepada sektor serta instansi pemangku kepentingan untuk meningkatkan atau mempertahankan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan rekomendasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tingkat pusat.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 2,5.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 16.Men3n_isun Rekomendasi Indeks Ketenagakerjaan Tingkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan Menyusun rekomendasi indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat: 1) provinsi; 2) sektor provinsi; 3) kabupaten; 4) sektor kabupaten; 5) kota; dan 6) sektor kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rekomendasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan dengan menerapkan program-program ketenagakerjaan di provinsi/ kabupaten/kota dengan hasil indeks dan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota. 2) Materi rekomendasi berisi antara lain akselerasi pembangunan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dalam semua aspek pembangunan, peningkatan peranan tenaga kerja dalam pembangunan, peningkatan pembangunan sektoral, dan keberpihakan pembangunan terhadap ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan rekomendasi indeks pembangunan ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 1,2.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. 17, Menjoisun Program Peningkatan Indeks Ketenagakerjaan Tingkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan Menyusun program peningkatan indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat: 1) provinsi; 2) sektor provinsi; 3) kabupaten; 4) sektor kabupaten; 5) kota; dan 6) sektor kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan program peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan didasarkan atas rencana tenaga kerja, peningkatan program pembangunan sektor yang ramah ketenagakerjaan, dan menjadikan pembangunan ketenagakerjaan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan provinsi, kabupaten, kota, sektor. 2) Program peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan berisi antara lain akselerasi pembangunan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dalam semua aspek pembangunan, peningkatan peranan tenaga kerja dalam pembangunan, peningkatan pembangunan sektoral, dan keberpihakan pembangunan terhadap ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Naskah program peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tingkat provinsi/kabupaten/kota.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,72.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 18.Memberikan Konsultasi Penyusunan Indeks Ketenagakerjaan Kepada Instansi Pusat Ke Instansi Daerah Provinsi atau Sektor
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi penyusunan indeks pembangunan ketanagakerjaan oleh: 1) pusat ke provinsi; dan 2) pusat ke sektor provinsi.
b.Kriteria Teknis 1) Memberikan konsultasi tentang langkah-langkah pen5rusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan ke provinsi/sektor provinsi. 2) Konsultasi tentang langkah-langkah penjoisunan indeks pembangunan ketenagakerjaan antara lain menyusun tim, menyusun rencana keija, menetapkan pilihan metodologi serta teknik penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan, peraturan perundang- undangan, pedoman penyusunan, cakupan materi serta substansi teknis, dan indikator pengukuran serta penilaian. 3) Salah satu acuan konsultasi yaitu mengenai pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan. 4) Konsultasi penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ke sektor bertujuan agar sektor dapat menyusun indeks pembangunan ketenagakerjaan, dapat meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan, dan dapat membimbing subsektor dalam menyusun indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,12.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 19.Memberikan Konsultasi Pen5aisunan Indeks Ketenagakerjaan kepada Instansi Daerah Provinsi ke Instansi Daerah Kabupaten/Kota atau Sektor
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi penjaisunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan: 1) provinsi ke kabupaten; 2) provinsi ke kota; dan 3) provinsi ke sektor.
b.Kriteria Teknis 1) Memberikan konsultasi mengenai langkah-langkah penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ke kabupaten/kota/sektor. 2) Konsultasi tentang langkah-langkah penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan antara lain menyusun tim, menyusun rencana kerja, menetapkan pilihan metodologi serta teknik penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan, peraturan perundang- undangan, pedoman pen5aisunan, cakupan materi serta substansi teknis, indikator pengukuran serta penilaian, dan anggaran yang diperlukan dan masalah yang dihadapi. 3) Salah satu acuan konsultasi yaitu peraturan perundang- undangan mengenai pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan. 4) Konsultasi penjoisunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ke sektor bertujuan agar sektor dapat menyusun indeks pembangunan ketenagakerjaan, dapat meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan, dan dapat membimbing subsektor dalam menyusun indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,09.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 20.Memberikan Konsultasi Penyusunan Indeks Ketenagakerjaan kepada Instansi Daerah Kabupaten/Kota Ke Sektor
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan: 1) kabupaten ke sektor; dan 2) kota ke sektor.
b.Kriteria Teknis Pemberian konsultasi/penyusunan indeks berdasarkan metodologi dan teknik pen5usunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,06.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 21.Mempromosikan Indeks Ketenagakerjaan kepada Lembaga/Instansi Lain Tingkat Nasional
a.Kriteria Cakupan 1) Mempromosikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kepada lembaga tingkat nasional seperti asosiasi pengusaha, serikat pekerja, LSM bidang ketenagakerjaan, lembaga pendidikan. 2) Mempromosikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kepada instansi Iain tingkat nasional seperti kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
b.Kriteria Teknis 1) Materi promosi berupa pengertian, substansi, latar belakang masalah, tujuan, manfaat, instansi yang berkewajiban menyusun serta berkontribusi, dan masalah yang dihadapi beserta cara pemecahannya. 2) Tujuan promosi adalah mengenalkan, mendorong agar bersedia menyusun, memberikan kontribusi, memberi dukungan, dan menerapkan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan pelaksanaan promosi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,11.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya,
1. 22.Mempromosikan Indeks Ketenagakerjaan kepada Lembaga/Instansi Lain Tingkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan 1) Mempromosikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kepada lembaga lain tingkat: a) provinsi; b) kabupaten; dan c) kota. 2) Mempromosikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kepada instansi lain tingkat: a) provinsi; b) kabupaten; dan c) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Materi promosi berupa pengertian, substansi, tujuan, manfaat, instansi yang berkewajiban menyusun serta berkontribusi, dan masalah yang dihadapi beserta cara pemecahannya. 2) Tujuan promosi yaitu mengenalkan, mendorong agar bersedia menyusun, memberikan kontribusi, memberi dukungan, dan menerapkan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Laporan hasil pelaksanaan promosi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,07.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda. D. Informasi Pasar Kerja
1. 1.Menyusun Konsep Program/Rencana Kegiatan Informasi Pasar Kerja Tingkat Nasional
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep program informasi pasar kerja tingkat nasional. 2) Menyusun konsep rencana kegiatan informasi pasar kerja tingkat nasional.
b.Kriteria Teknis 1) Pen)aisunan konsep program informasi pasar kerja didasarkan atas pedoman yang berlaku, mengaitkannya dengan program lain seperti antar kerja, penjailuhan serta bimbingan jabatan, analisis jabatan, dan menggunakan program lain yang relevan sebagai masukan seperti program pembangunan nasional, kondisi pasar keija daerah, pasar kerja nasional, dan pasar kerja internasional. 2) Pen3rusunan konsep rencana kegiatan informasi pasar kerja didasarkan atas program, pedoman, juklak, dan juknis yang didasari atas kondisi pelaksanaan di daerah serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan konsep program/rencana kegiatan informasi pasar kerja tingkat nasional.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,54.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 2.Menjoisun Konsep Program/Rencana Kegiatan Informasi Pasar Kerja Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep program informasi pasar keija, lingkup: a) provinsi; b) kabupaten; dan c) kota. 2) Menyusun konsep rencana kegiatan informasi pasar kerja, lingkup: a) provinsi; b) kabupaten; dan c) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan konsep program informasi pasar kerja didasarkan atas pedoman yang berlaku, mengaitkannya dengan program Iain seperti antarkerja, penyuluhan serta bimbingan jabatan, analisis jabatan, dan menggunakan program lain yang relevan sebagai masukan seperti program pembangunan nasional, kondisi pasar keija daerah, pasar kerja nasional, dan pasar kerja internasional. 2) Penjoisunan konsep rencana kegiatan informasi pasar kerja didasarkan atas program, pedoman, juklak, dan juknis yang didasari atas kondisi pelaksanaan di daerah serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. 3) Pen3nisunan konsep program/rencana kegiatan informasi pasar keija dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku.
c.Bukti Fisik Naskah penjoisunan konsep program/rencana kegiatan informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,3.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
1. 3.Mengumpulkan/Mengolah Data Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan 1) Mengumpulkan data informasi pasar kerja. 2) Mengolah data informasi pasar kerja.
b.Kriteria Teknis 1) Pengumpulan/pengolahan data dilakukan dengan metodologi pengumpulan/pengolahan data informasi pasar kerja. 2) Data informasi pasar kerja terdiri atas antara lain data pencari kerja, data lowongan kerja, data penempatan, dan data penghapusan.
c.Bukti Fisik Laporan pengumpulan/pengolahan data informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,2.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 4.Menganalisis/Menyusun Data Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan Menyusun dan menganalisis data informasi pasar kerja, lingkup: 1) nasional; 2) provinsi; 3) kabupaten; dan 4) kota.
b.Kriteria Teknis Penyxisunan/penganalisisan informasi pasar kerja dilakukan berdasarkan pedoman dan metodologi yang berlaku.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan dan penganalisisan data informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,26.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 5.Menyusun Laporan Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan Menyusun laporan informasi pasar kerja, lingkup: 1) nasional; 2) provinsi; 3) kabupaten; dan 4) kota.
b.Kriteria Teknis Pen5aisunan laporan informasi pasar kerja dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku, dan dilakukan secara berkala atau insidental.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan laporan informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,22.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 6.Menganalisis Situasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan Menganalisis situasi pasar kerja: 1) internasional; 2) nasional; 3) sektoral nasional; 4) provinsi; 5) sektoral provinsi; 5) kabupaten; 7) sektoral kabupaten; 8) kota; dan 9) sektoral kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penganalisisan situasi pasar kerja dilakukan berdasarkan aspek-aspek informasi pasar kerja antara lain area atau wilayah, lowongan kerja, jabatan, penempatan, lapangan usaha, pencari kerja, jangka waktu, teknologi, dan perekonomian. 2) Penganalisisan informasi pasar keija bertujuan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut baik untuk program pengembangan informasi pasar kerja, program pembangunan, program pelatihan, program pendidikan atau program penempatan tenaga kerja.
c.Bukti Fisik Naskah analisis situasi informasi pasar kerja. • d. Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,4.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 7.Memproyeksikan informasi pasar kerja yang akan datang
a.Kriteria Cakupan Memproyeksikan informasi pasar kerja yang akan datang tingkat: 1) internasional; 2) nasional; 3) provinsi; 4) kabupaten; dan 5) kota.
b.Kriteria Teknis Pemroyeksikan informasi pasar keija yang akan datang dilakukan berdasarkan metodologi dan pedoman yang berlaku.
c.Bukti Fisik Laporan proyeksi informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,22.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
1. 8.Menjrusun Bentuk Sajian Informasi Pasar Keija
a.Kriteria Cakupan 1) Menjrusun bentuk sajian informasi pasar kerja, lingkup: a) internasional; b) nasional; c) provinsi; d) kabupaten; dan e) kota. 2) Menyusun bentuk sajian informasi pasar kerja berdasarkan media: a) cetak seperti koran, majalah, buletin, leaflet, pamflet, dan booklet; b) elektronik seperti televisi, radio, video, dan media online; c) papan bursa kerja; dan d) tatap muka.
b.Kriteria Teknis Penjoisunan bentuk sajian informasi pasar kerja dilakukan berdasarkan media, teknik, dan pedoman yang berlaku.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan sajian informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,16.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
1. 9.Menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan Penyebarluasan informasi pasar kerja melalui: 1) media cetak seperti koran, majalah, buletin, leaflet, pamflet, dan booklet; 2) media elektronik seperti televisi, radio, video dan media online; 3) papan bursa kerja; dan 4) tatap muka.
b.Kriteria Teknis Penyebarluasan informasi pasar kerja dilakukan berdasarkan karakteristik media, bentuk sajian, kelompok sasaran, biaya, intensitas, dan pedoman penyebarluasan informasi pasar kerja.
c.Bukti Fisik Laporan penyebarluasan informasi pasar kerja.
d.Penilaian Laporan penyebarluasan setiap teks untuk satu media mendapat angka kredit 0,022.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 10.Menyusun Rekomendasi Implikasi Pasar Kerja Tingkat Nasional
a.Kriteria Cakupan Men3aisun rekomendasi implikasi pasar kerja tingkat nasional.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rekomendasi implikasi pasar kerja didasarkan antara lain analisis situasi pasar keija. 2) Rekomendasi implikasi pasar kerja tingkat nasional meliputi implikasi terhadap pendidikan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, dan pesebaran tenaga kerja. 3) Rekomendasi tersebut mencakup perumusan kebijakan; strategi; program; dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, sektor, dunia industri, lembaga penempatan tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan tingkat nasional.
c.Bukti Fisik Naskah rekomendasi implikasi pasar kerja tingkat nasional.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,48.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 11.Menyusun Rekomendasi Implikasi Pasar Kerja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
a.Kriteria Cakupan Menyusun rekomendasi implikasi pasar kerja tingkat: 1) provinsi; 2) kabupaten; dan 3) kota.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rekomendasi implikasi pasar kerja didasarkan antara lain analisis situasi pasar kerja. 2) Rekomendasi implikasi pasar kerja tingkat nasional meliputi implikasi terhadap pendidikan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, dan pesebaran tenaga kerja. 3) Rekomendasi tersebut mencakup perumusan kebijakan; strategi; program; dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, sektor, dunia industri, lembaga penempatan tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan tingkat provinsi/kabupaten/kota.
c.Bukti Fisik Naskah rekomendasi implikasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,34.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 12.Menjrusun Statistik Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan 1) Menjmsun statistik informasi pasar kerja lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 2) Menyusun statistik informasi pasar kerja perioda: a) bulanan; b) triwulan; c) semesteran; dan d) tahunan.
b.Kriteria Teknis Penyusunan statistik informasi pasar kerja dilakukan berdasarkan metodologi dan pedoman yang berlaku.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan statistik informasi pasar kerja.
d.Penilaian Laporan setiap perioda mendapat angka kredit 0,32.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 13.Menyusun Materi Sosialisasi Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan Menyusun materi sosialisasi informasi pasar kerja untuk: 1) perusahaan; 2) pencari kerja; 3) eks pemutusan hubungan kerja; 4) lembaga penempatan; dan 5) bursa kerja khusus.
b.Kriteria Teknis Materi sosialisasi informasi pasar kerja, meliputi data terkini informasi lowongan kerja yang terkait dengan karakteristik kebutuhan serta persediaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, lembaga penempatan, lokasi penempatan, lowongan yang tidak terisi, trend pencari kerja, dan kondisi pasar kerja saat ini. "98-
c.Bukti Fisik Naskah materi sosialisasi informasi pasar kerja.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0, 24.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 14.Melakukan Sosialisasi Informasi Pasar Kerja
a.Kriteria Cakupan 1) Melakukan sosialisasi informasi pasar kerja lingkup: a) provinsi; b) kabupaten; dan c) kota. 2) Melakukan sosialisasi informasi pasar kerja untuk: a) perusahaan; b) pencari kerja; c) eks PHK; d) lembaga penempatan; dan e) bursa keija khusus.
b.Kriteria Teknis 1) Sosialisasi informasi pasar keija bertujuan untuk menjelaskan situasi pasar kerja, bagi perusahaan dan lembaga penempatan agar bersedia untuk melaporkan lowongan pekerjaan. 2) Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kelompok sasaran, berdasarkan materi dan pedoman yang berlaku. 3) Sosialisasi dilakukan berdasarkan rencana kegiatan.
c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi informasi pasar kerja, dilampiri surat tugas.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,07.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 15.Melakukan Kliring Informasi Pasar Kerja AntarNegara
a.Kriteria Cakupan Melakukan kliring informasi pasar keija dengan negara lain.
b.Kriteria Teknis 1) Kliring informasi pasar kerja adalah pertukaran informasi lowongan pekeijaan dan pencari kerja dengan negara lain, baik dengan pemerintah maupun swasta. 2) Kliring bertujuan untuk menempatkan pencari kerja mengisi lowongan kerja. 3) Kliring informasi pasar kerja dengan negara lain dilakukan berdasarkan metoda dan pedoman yang berlaku.
c.Bukti Fisik Laporan kliring informasi pasar kerja dengan negara Iain.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,09.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
1. 16.Melakukan Kliring Informasi Pasar Kerja AntarProvinsi atau Kabupaten/Kota atau Lembaga Penempatan
a.Kriteria Cakupan Melakukan kliring informasi pasar kerja: 1) antarprovinsi; 2) antarkabupaten; 3) antarkota; 4) antarkabupaten/kota; dan 5) antar lembaga penempatan pemerintah dengan swasta.
b.Kriteria Teknis 1) Kliring IPK adalah pertukaran informasi lowongan pekerjaan dan pencari kerja, antar lembaga pelayanan penempatan, baik pemerintah maupun swasta. 2) Tujuan kliring adalah agar pencari kerja dapat ditempatkan, dan agar lowongan pekerjaan segera dapat diisi sehingga dapat membantu pemberi kerja mendapatkan calon karyawan.
c.Bukti Fisik Laporan kliring informasi pasar kerja, dilampiri surat tugas.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama. E. Analisis Jabatan
1. 1.Menjrusun Konsep Program/Rencana Kegiatan Analisis Jabatan
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep program analisis jabatan. 2) Menjmsun konsep rencana kegiatan analisis jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan konsep program didasarkan atas rencana semesteran, tahunan atau jangka waktu yang lebih lama. 2) Substansi program dapat berupa kebutuhan analisis jabatan bagi instansi, sektor, perusahaan, dan bidang ketenagakerjaan seperti penempatan, pelatihan, produktivitas, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. 3) Penyusunan konsep rencana kegiatan didasarkan dan merupakan tindak lanjut program, yang dapat berupa analisis jabatan dasar, analisis jabatan lanjutan seperti analisis jabatan untuk penghitungan kebutuhan pegawai, rekrutmen, seleksi, penempatan, peningkatan produktivitas, pengupahan, evaluasi jabatan, pen3msunan standar kompetensi, perumusan jabatan fungsional, pelatihan. 4) Penyusunan konsep rencana kegiatan analisis jabatan bisa juga berorientasi kepada produk seperti kegiatan untuk menyusun kamus jabatan, buku uraian jabatan, inventarisasi jabatan, spesifikasi jabatan dan standar jabatan. 5) Aspek program/kegiatan meliputi rumusan aktivitas/program/kegiatan, pelaku kegiatan, kelompok sasaran, kerangka waktu, tujuan, anggaran, dampak ganda, dan pemangku kepentingan.
c.Bukti Fisik Naskah konsep program/rencana kegiatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,42.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 2.Merancang Kebutuhan/Menjoisun Metoda/Menyusun Instrumen Analisis Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Merancang kebutuhan analisis jabatan; a) mikro; dan b) makro. 2) Menyusun metoda analisis jabatan: a) mikro; dan b) makro. 3) Menyusun instrumen analisis jabatan: a) mikro; dan b) makro.
b.Kriteria Teknis 1) Perancangan kebutuhan analisis jabatan mikro/makro didasarkan atas kepentingan instansi, perusahaan atau pemangku kepentingan, yang didasarkan atas analisis kebutuhan nyata, dan pengembangan yang akan datang. 2) Penyusunan metoda analisis jabatan mikro/makro, didasarkan atas ketersediaan sumber daya baik tenaga, anggaran, waktu maupun tingkat akurasi yang ingin dicapai, yang meliputi metoda kerja lapangan, studi pustaka, tim ahli, dan paduan beberapa metoda. 3) Penyusunan instrumen analisis jabatan mikro/makro didasarkan atas rancangan kebutuhan analisis jabatan dan metoda yang dipilih. 4) Instrumen analisis jabatan berupa instrumen pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi analisis jabatan, instrumen pelaksanaan di lapangan seperti pedoman pelaksanaan, jadual, rincian target dan personal.
c.Bukti Fisik Naskah kebutuhan/metoda/instrumen analisis jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,45.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 3.Merumuskan Kebutuhan Informasi Jabatan Mikro
a.Kriteria Cakupan Merumuskan kebutuhan informasi jabatan mikro untuk program: 1) penyusunan uraian jabatan; 2) administrasi kepegawaian; 3) pelatihan; 4) perencanaan tenaga kerja; dan 5) program lainnya.
b.Kriteria Teknis Perumusan kebutuhan informasi jabatan mikro dilakukan berdasarkan metodologi analisis jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah rumusan kebutuhan informasi jabatan mikro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,1.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
1. 4.Mengumpulkan dan Mengolah Data Analisis Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Mengumpulkan data analisis jabatan mikro; 2) Mengolah data analisis jabatan mikro; 3) Mengumpulkan data analisis jabatan makro; dan 4) Mengolah data analisis jabatan makro.
b.Kriteria Teknis Pengumpulan/pengolahan data analisa jabatan mikro/makro menggunakan metodologi analisis jabatan baik analisis jabatan mikro maupun analisis jabatan makro.
c.Bukti Fisik Laporan pengumpulan/pengolahan data analisis jabatan mikro/makro dilampiri surat tugas.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,25.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 5.Menyusun Uraian Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan Menyusun uraian jabatan: 1) mikro; dan 2) makro.
b.Kriteria Teknis Penyusunan uraian jabatan mikro/makro menggunakan metodologi analisis jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah uraian jabatan mikro/makro.
d.Penilaian Naskah setiap uraian jabatan mendapat angka kredit 0,03.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 6.Menyunting Uraian Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan Menyunting uraian jabatan: 1) mikro; dan 2) makro.
b.Kriteria Teknis Penyuntingan uraian jabatan mikro/makro dilakukan berdasarkan metodologi analisis jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah suntingan uraian jabatan mikro/makro.
d.Penilaian Naskah setiap suntingan uraian jabatan mendapat angka kredit 0,03.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 7.Menyusun Hasil Analisis Jabatan Mikro
a.Kriteria Cakupan Menyusun hasil analisis jabatan mikro.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan hasil analisis jabatan mikro didasarkan pada tujuan, metoda, program, dan kebutuhan informasi jabatan. 2) Penyusunan hasil analisis jabatan dilakukan menggunakan instrumen penyajian hasil analisis jabatan dan meliputi hasil prosesual dan hasil teknis.
c.Bukti Fisik Naskah susunan hasil analisis jabatan mikro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat nilai 0,42.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 8.Mengumpulkan/Mengolah Data Analisis Jabatan Lanjutan untuk Menyusun Spesifikasi Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Mengumpulkan data analisis jabatan lanjutan untuk menyusun spesifikasi jabatan mikro. 2) Mengolah data analisis jabatan lanjutan untuk penyusunan spesifikasi jabatan mikro. 3) Mengumpulkan data analisis jabatan lanjutan untuk menyusun spesifikasi jabatan makro. 4) Mengolah data analisis jabatan lanjutan untuk penyusunan spesifikasi jabatan makro.
b.Kriteria Teknis Mengumpulkan/mengolah data analisis jabatan lanjutan untuk men5aisun spesifikasi jabatan mikro/makro, menggunakan metodologi analisis jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah kumpulan/olahan data analisis jabatan lanjutan spesifikasi jabatan mikro/makro.
d.Penilaian Naskah setiap jabatan mendapat angka kredit 0,02.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 9.Menyiisun Spesifikasi Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan Men5aisun spesifikasi jabatan: 1) Mikro; dan 2) makro.
b.Kriteria Teknis Penyusunan spesifikasi jabatan mikro/makro dilakukan berdasarkan metoda analisis jabatan yang berlaku dan penggunaan spesifikasi jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah spesifikasi jabatan mikro/makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,05.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 10.Menyunting Spesifikasi Jabatan Mikro/Makro
a.Kriteria Cakupan Menyunting spesifikasi jabatan: 1) mikro. 2) makro.
b.Kriteria Teknis 1) Penyuntingan spesifikasi jabatan mikro adalah spesifikasi jabatan untuk satu instansi atau perusahaan yang mencakup beberapa jenis spesifikasi misalnya spesifikasi jabatan untuk program pelatihan, evaluasi jabatan, standar kompetensi, dan standarisasi jabatan. 2) Penjointingan spesifikasi jabatan makro dilakukan dengan menganalisis dan mengambil kesimpulan secara induktif dari berbagai sumber instansi atau perusahaan atau lembaga. 3) Spesifikasi jabatan makro meliputi spesifikasi jabatan untuk program pelatihan, evaluasi jabatan, standar jabatan, standar kompetensi, kamus jabatan, klasifikasi jabatan, uraian jabatan sektoral, uraian jabatan segmen tertentu misalnya uraian jabatan tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia, dan tenaga kerja difabel. 4) Untuk melakukan penyuntingan, dibutuhkan keahlian, ketelitian yang tinggi, wawasan yang luas, ketekunan, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam volume yang banyak.
c.Bukti Fisik Naskah suntingan spesifikasi jabatan.
d.Penilaian Naskah suntingan untuk satu jabatan mendapat angka kredit 0,06.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 11.Merumuskan Sampel Pengumpulan Data Jabatan/Kebutuhan Informasi Jabatan Makro
a.Kriteria Cakupan 1) Merumuskan sampel pengumpulan data jabatan makro. 2) Merumuskan kebutuhan informasi jabatan makro.
b.Kriteria Teknis Perumusan sampel pengumpulan data jabatan/kebutuhan informasi jabatan makro dilakukan berdasarkan metodologi analisis jabatan makro.
c.Bukti Fisik Naskah rumusan sampel pengumpulan data jabatan makro atau kebutuhan informasi jabatan makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,07.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 12.Men5aisun Daftar Jabatan Makro
a.Kriteria Cakupan Menyusun daftar jabatan makro berdasarkan: 1) abjad; 2) klasifikasi; 3) sektor lapangan usaha; 4) kata pokok; 5) syarat jabatan; 6) fungsi pekerja; dan 7) aspek lainnya.
b.Kriteria Teknis 1) Daftar jabatan makro yaitu daftar jabatan yang akan digunakan untuk kepentingan analisis jabatan makro seperti kamus jabatan dan klasifikasi jabatan. 2) Penyusunan daftar jabatan makro menggunakan metodologi pen3aisunan daftar jabatan seperti metodologi leksikografi dan klasifikasi jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah penyusunan daftar jabatan makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,06.
e.Pelaksana Fungional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
1. 13.Men5aisun Konsepsi Penggunaan Hasil Analisis Jabatan Makro
a.Kriteria Cakupan Menyxisun konsepsi penggunaan hasil analisis jabatan makro untuk kepentingan program: pelatihan; pengupahan; penerapan keselamatan dan kesehatan kerja; peningkatan produktivitas kerja; kelembagaan; tata kerja; tata laksana; prosedur kerja; dan program lainnya.
b.Kriteria Teknis 1) Konsepsi penggunaan hasil analisis jabatan makro meliputi tujuan, metodologi, instrumen, penerapan, dan evaluasi penerapan. 2) Konsepsi ditindaklanjuti dengan pemilihan metodologi, pemilihan instrumen, langkah-langkah pelaksanaan, dan teknik pelaksanaan.
c.Bukti Fisik Naskah konsepsi penggunaan hasil analisis jabatan makro.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,6.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 14.Menyusun Konsepsi Kamus Jabatan
a.Kriteria Cakupan Konsepsi kamus jabatan disusun menurut: 1) sektor; 2) sub sektor; 3) kewilayahan; dan 4) segmen jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Konsepsi kamus jabatan berisi antara lain komponen isi, proses penyusunan, penetapan sampel, prosedur, metodologi, penjelasan materi, dan manfaat. 2) Konsepsi kamus jabatan menurut sektor, sub sektor, kewilayahan, dan segmen jabatan merupakan penjabaran atas konsepsi dasar kamus jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah konsepsi kamus jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,6.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 15.Menyusun Panduan Penggunaan Kamus Jabatan
a.Kriteria Cakupan Menyusun panduan penggunaan kamus jabatan: 1) nasional; 2) provinsi; 3) sektoral; 4) subsektoral; dan 5) regional.
b.Kriteria Teknis 1) Panduan penggunaan kamus jabatan meliputi panduan pemahaman, pengertian informasi jabatan yang disajikan, susunan isi kamus jabatan, cara mencari jabatan dalam kamus, dan proses penyusunan kamus jabatan. 2) Panduan penggunaan kamus jabatan secara teknis meliputi penggunaan untuk rekrutmen, seleksi, penempatan, penjoiluhan serta bimbingan jabatan, pelatihan, penyusunan jabatan perusahaan, keselamatan kesehatan kerja, upaya perbaikan produktivitas, dan hubungan industrial.
c.Bukti Fisik Naskah panduan penggunaan kamus jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0, 22.
e.Pelaksana Fungsioal Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 16.Menyusun Panduan Pelaksanaan Penjoisunan Kamus Jabatan
a.Kriteria Cakupan Menjnisun panduan pelaksanaan penyusunan kamus jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Panduan pelaksanaan penyusunan kamus jabatan merupakan panduan proses penyusunan dan teknis penyusunan yang bersifat substantif serta sistematis. 2) Panduan proses penyusunan kamus jabatan berisi langkah-langkah yang meliputi: a) penetapan cakupan wilayah atau sektor/sub sektor/kelompok lapangan usaha; b) penetapan cakupan sumber data serta informasi; c) pemilihan perusahaan, lembaga atau instansi; d) pengambilan sampel; e) pengumpulan data; f) pengolahan data; g) penyusunan uraian jabatan; h) penyuntingan uraian jabatan; i) penyusunan petunjuk penggunaan; j) penyusunan leksikografi; dan k) penyusunan penjelasan. 3) Panduan teknis penyusunan kamus jabatan berupa teknik sampling perusahaan/lembaga/instansi sumber data, penggunaan formulir, daftar serta tabel, penjointingan spesifikasi jabatan untuk kamus jabatan, teknik leksikografi, teknis pengumpulan, pengolahan serta pengujian data, dan penyusunan urutan substantif.
c.Bukti Fisik Naskah panduan pelaksanaan penynsunan kamus jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,17.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 17.Menyusun Leksikografis Jabatan
a.Kriteria Cakupan Menyusun leksikografis jabatan menurut: 1) abjad; 2) klasifikasi jabatan; 3) kata pokok; 4) syaratjabatan; 5) fungsi pekerja; dan 6) aspek lainnya. -Ill -
b.Kriteria Teknis Pen3nasunan leksikografis jabatan berdasarkan metodologi pen5aisunan kamus atau leksikografi.
c.Bukti Fisik Naskah susunan leksikografis jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,27.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
1. 18.Menyusun Konsepsi/Penggunaan Klasihkasi Jabatan
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsepsi klasifikasi jabatan. 2) Menyusun pedoman penggunaan klasifikasi jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Menyusun konsepsi klasifikasi jabatan a) Konsepsi klasifikasi jabatan meliputi pengertian, konsep dasar klasifikasi, acuan klasifikasi, cakupan klasifikasi, tingkat klasifikasi, komponen klasifikasi, sistem kode, dan komparasi dengan sistem klasifikasi lain. b) Konsepsi klasifikasi jabatan disajikan pada bagian depan buku klasifikasi jabatan yang berfungsi sebagai petunjuk untuk memahami klasifikasi jabatan secara umum. c) Konsepsi klasifikasi jabatan berfungsi sebagai pedoman untuk menyempurnakan dan merevisi klasifikasi jabatan. d) Konsepsi klasifikasi jabatan digunakan sebagai dasar pen5njisunan klasifikasi jabatan. e) Berdasarkan konsepsi klasifikasi jabatan disusun pedoman penggunaan klasifikasi jabatan. 2) Menyusun pedoman penggunaan klasifikasi jabatan Pedoman penggunaan klasifikasi jabatan meliputi: a) Petunjuk cara memahami susunan buku klasifikasi jabatan. b) Petunjuk cara mencari jabatan dalam buku klasifikasi jabatan. c) Petunjuk cara mensepadankan suatu jabatan dengan jabatan yang ada di buku klasifikasi jabatan. d) Petunjuk untuk mengkode suatu jabatan dengan jabatan yang ada dalam buku klasifikasi jabatan. e) Petunjuk untuk penggunaan bagi berbagai macam kepentingan ketenagakerjaan seperti antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelatihan kerja, pungupahan/penggajian, penelitian pengembangan ketenagakerjaan, statistik ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Naskah laporan konsepsi klasifikasi jabatan atau pedoman penggunaan klasifikasi jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 1.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 19.Merumuskan Konsepsi Sistem Pengolahan Data Untuk Klasifikasi Jabatan
a.Kriteria Cakupan Merumuskan konsepsi sistem pengolahan data untuk klasifikasi jabatan, lingkup: 1) nasional; 2) provinsi; 3) kabupaten; 4) kota; dan 5) sektoral.
b.Kriteria Teknis 1) Konsepsi sistem pengolahan data untuk klasifikasi jabatan berisi komponen pengolahan data seperti penilaian data, verifikasi, tabulasi, klasifikasi, pengolahan penyajian, dan penyusunan profil data untuk klasifikasi jabatan. analisis jabatan untuk 2) Konsepsi sistem pengolahan data juga merumuskan formulir, pedoman pengambilan simpulan, generalisasi data dan informasi untuk penyajian data klasifikasi jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah konsepsi sistem pengolahan data untuk klasifikasi jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,39.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 20.Merumuskan Kebutuhan/ Metodologi/ Instrumen Analisis Jabatan untuk Memberikan Layanan pada Perusahaan atau Instansi
a.Kriteria Cakupan 1) Merumuskan kebutuhan memberikan layanan pada: a) perusahaan. b) instansi. 2) Merumuskan metodologi memberikan layanan pada: a) perusahaan. b) instansi. 3) Merumuskan instrumen memberikan layanan pada: a) perusahaan. b) instansi.
b.Kriteria Teknis 1) Perumusan kebutuhan analisis jabatan untuk perusahaan/instansi didasarkan atas kepentingan instansi, perusahaan atau pemangku kepentingan lain, yang didasarkan atas analisis kebutuhan nyata, dan pengembangan yang akan datang. 2) Penyusunan metoda analisis jabatan untuk perusahaan/instansi, didasarkan atas ketersediaan sumber daya baik tenaga, anggaran, waktu maupun tingkat akurasi yang ingin dicapai, yang meliputi metoda analisis jabatan untuk analisis jabatan untuk kerja lapangan, studi pustaka, tim ahli, dan paduan beberapa metoda. 3) Pen3aisunan instrumen analisis jabatan untuk perusahaan/instansi didasarkan atas rancangan kebutuhan analisis jabatan dan metoda yang dipilih. 4) Instrumen analisis jabatan berupa instrumen pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi analisis jabatan, instrumen pelaksanaan di lapangan seperti pedoman pelaksanaan,jadwal, rincian target, dan personal.
c.Bukti Fisik Naskah mmusan kebutuhan/metodologi/instrumen analisis jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 21.Menjmsun Konsep Penerapan Hasil Analisis Jabatan untuk Memberikan Layanan pada Perusahaan atau Instansi
a.Kriteria Cakupan 1) men5aisun konsep penerapan hasil analisis jabatan untuk memberikan layanan pada: a) perusahaan; dan b) instansi. 2) konsep layanan penerapan pada perusahaan/instansi meliputi: a) penghitungan kebutuhan pegawai; b) rekrutmen; c) seleksi; d) penempatan; e) pendayagunaan tenaga kerja divabel; 1) pen5aisunan jenjang serta karier pegawai; g) mutasi; h) promosi; i) pelatihan; j) upaya peningkatan produktivitas kerja; k) pengupahan/penggajian; 1) peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; m) penataan jabatan; n) penynsunan tata kerja/tata laksana/SOP; dan o) penataan organisasi.
b.Kriteria Teknis 1) Penyiasunan konsep didasarkan atas kebutuhan program. 2) Konsep penerapan hasil analisis jabatan berisi latar belakang, maksud serta tujuan, proses atau langkah- langkah penerapan, metoda serta teknik penerapan, dan evaluasi penerapan.
c.Bukti Fisik Naskah konsep penerapan hasil analisis jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,4.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 22.Memberikan Konsultasi/Asistensi kepada Perusahaan/Instansi untuk Penyelenggaraan/Pelaksanaan Teknis/Penjnasunan Hasil Analisis Jabatan
a.Kriteria Cakupan memberikan konsultasi atau asistensi kepada perusahaan/instansi untuk: 1) penyelenggaraan analisis jabatan; 2) pelaksanaan teknis analisis jabatan; dan 3) penyusunan hasil analisis jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Pemberian konsultasi/asistensi berdasarkan panduan prosedural dan panduan penyelenggaraan/ pelaksanaan/pen5aisunan hasil analisis jabatan yang meliputi antara lain metodologi analisis jabatan dan teknik pelaksanaan analisis jabatan. 2) Konsultasi penyelenggaraan antara lain pembentukan tim, waktu, anggaran, peralatan, tempat, dan administrasi. 3) Konsultasi pelaksanaan teknis antara lain jadual pelaksanaan kegiatan, perangkat yang dibutuhkan, narasumber, kerangka waktu, evaluasi, dan bahan yang dibutuhkan. 4) Konsultasi penyusunan basil analisis jabatan meliputi industrial brief, daftar jabatan berserta tenaga kerja, bagan alur proses kerja, tata kerja, tata laksana, prosedur kerja, bagan struktur jabatan, uraian jabatan, dan daftar inventarisasi jabatan.
c.Bukti Fisik Laporan hasil pemberian konsultasi/asistensi.
d.Penilaian Laporan setiap konsultasi/asistensi mendapat angka kredit 0,08.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 23.Memberikan Konsultasi kepada Perusahaan atau Instansi untuk Penerapan Hasil Analisis Jabatan
a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi untuk penerapan hasil analisis jabatan kepada: 1) perusahaan; dan 2) instansi.
b.Kriteria Teknis 1) Pemberian konsultasi meliputi bidang kepegawaian, pelatihan, produktivitas kerja, penataan jabatan, tata laksana, tata kerja, prosedur kerja, penataan organisasi, dan kontingensi penerapan. 2) Pemberian konsultasi meliputi aspek teknis yaitu metoda serta teknik penerapan, dan aspek proses atau langkah-langkah yang hams dilakukan.
c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi kepada pemsahaan/instansi untuk penerapan hasil analisis jabatan.
d.Penilaian Laporan setiap konsultasi mendapat angka kredit 0,16.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 24.Menjoasun Materi Sosialisasi Analisis Jabatan
a.Kriteria Cakupan Menyusun materi sosialisasi analisis jabatan kepada: 1) perusahaan; 2) instansi atau lembaga; 3) asosiasi manajer personalia perusahaan; 4) asosiasi pengusaha.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan materi sosialisasi didasarkan atas tujuan agar kelompok sasaran mengerti manfaat analisis jabatan, bersedia melaksanakan, dan menerapkan hasil analisis jabatan. 2) Materi sosialisasi berisi antara lain latar belakang, pengertian, tujuan, manfaat, keuntungan penerapan hasil analisis jabatan, dan penggunaan hasil analisis jabatan.
c.Bukti Fisik Naskah materi sosialisasi analisis jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,41.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
1. 25.Memberikan Sosialisasi Analisis Jabatan
a.Kriteria Cakupan Memberikan sosialisasi analisis jabatan kepada: 1) perusahaan; 2) instansi atau lembaga; 3) asosiasi perusahaan; 4) asosiasi manajer personalia perusahaan; 5) guru bimbingan dan konseling; dan 6) dosen bimbingan dan konseling.
b.Kriteria Teknis 1) Sosialisasi analisis jabatan dilakukan untuk memberikan pengertian tentang analisis jabatan, informasi jabatan, cara melakukan analisis jabatan, dan manfaat analisis jabatan. 2) Tujuan sosialisasi analisis lebih lanjut untuk membangkitkan kesadaran agar bersedia melakukan analisis jabatan, menerapkan hasil analisis jabatan, dan menyebarluaskan analisis jabatan.
c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi analisis jabatan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,08.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda. F. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
1. 1.Menyusun Konsep Program/Rencana Kegiatan Penyuluhan/Bimbingan Jabatan
a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep program penyuluhan jabatan; 2) Men3nisun konsep program bimbingan jabatan; 3) Menyusun konsep rencana kegiatan penyuluhan jabatan; dan 4) Menyusun konsep rencana kegiatan bimbingan jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan konsep program penyuluhan/bimbingan jabatan didasarkan atas antara lain program penempatan tenaga kerja, dan kondisi serta perkembangan pasar kerja terkini. 2) Penyusunan konsep rencana kegiatan penyuluhan/bimbingan jabatan didasarkan atas program penyuluhan/bimbingan jabatan. 3) Program/rencana penyuluhan dan bimbingan jabatan meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan serta sasaran, pembiayaan, waktu, dan organisasi pelaksana.
c.Bukti Fisik Naskah konsep program/rencana kegiatan penyuluhan/bimbingan jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,34.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
1. 2.Menynsun Kebutuhan Informasi Jabatan untuk Penyuluhan/Bimbingan Jabatan
a.Kriteria Cakupan Men3nasun kebutuhan informasi jabatan untuk: 1) penyuluhan jabatan; dan 2) bimbingan jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan kebutuhan informasi jabatan untuk penyuluhan/bimbingan jabatan dilakukan berdasarkan kelompok sasaran. 2) Bahan penjoisunan kebutuhan informasi jabatan antara lain buku klasifikasi jabatan, kamus jabatan, uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan inventarisasi jabatan.
c.Bukti Fisik Laporan penyusunan kebutuhan informasi jabatan untuk penyuluhan/bimbingan jabatan.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,12.
e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
1. 3.Menyusun Konsep Standar Pelayanan Penjorluhan/Bimbingan Jabatan
a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep standar pelayanan: 1) penyuluhan jabatan. 2) bimbingan jabatan.
b.Kriteria Teknis 1) Standar pelayanan penyuluhan/bimbingan jabatan diperlukan untuk menjamin kualitas penynluhan dan bimbingan jabatan. 2) Standar pelayanan penyuluhan/bimbingan jabatan meliputi standar isi/materi, standar proses, standar output/tujuan, standar tenaga penyuluh serta pembimbing, standar perangkat, standar biaya, standar waktu/pengelolaan, dan standar penilaian/evaluasi. 3) Penyusunan standar pen3ailuhan/bimbingan jabatan didasarkan atas penguasaan substansi, proses, dan program serta pedoman standar pelayanan publik.
c.Bukti Fisik Naskah konsep standar pelayanan penyuluhan/bimbingan jabatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 1,1.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Utama.
1. 4.Men3aisun Naskah Penyuluhan Jabatan
a.Kriteria Cakupan 1) Penyusunan naskah penyuluhan jabatan untuk kegiatan: a) pelatihan bagi penyuluhan jabatan, dengan sasaran:

(1)guru;
(2)guru bimbingan konseling;
(3)petugas lembaga penempatan;
(4)petugas lembaga pelatihan; dan
(5)petugas lembaga pendidikan. b) penyuluhan jabatan, dengan sasaran:
(1)pencari keija;
(2)pegawai;
(3)pegawai puma;
(4)tenaga keija ter-PHK;
(5)siswa sekolah;
(6)orang tua siswa;
(7)mahasiswa;
(8)masyarakat; dan
(9)kelompok masyarakat tertentu. 2) Menyiasun naskah penyuluhan jabatan dalam bentuk: a) media cetak; b) dialog; dan c) audio video.
1. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan naskah penyuluhan jabatan didasarkan atas tingkat intelektualitas dan kepentingan kelompok sasaran. 2) Penyusunan naskah penyuluhan jabatan berpedoman pada ketersediaan waktu dan media untuk pelaksanaan. 3) Materi naskah penyuluhan jabatan secara umum meliputi dunia kerja, jenis-jenis jabatan, syarat jabatan, dunia industri, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, dan struktur jabatan.
2. c.Bukti Fisik Naskah penyuluhan jabatan.
3. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,84.
4. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 5.Menyusun Naskah Bimbingan Jabatan
5. a.Kriteria Cakupan 1) Pen3aisunan naskah bimbingan jabatan untuk kegiatan: a) pelatihan bagi pembimbing jabatan, dengan sasaran:
(1)guru;
(2)guru bimbingan konseling;
(3)petugas lembaga penempatan;
(4)petugas lembaga pelatihan; dan
(5)petugas lembaga pendidikan. b) pembimbingan jabatan, dengan sasaran:
(1)pencari kerja.
(2)pegawai.
(3)pegawai purna.
(4)tenaga keija ter-PHK.
(5)siswa sekolah.
(6)orangtua siswa.
(7)mahasiswa.
(8)masyarakat.
(9)kelompok masyarakat tertentu. 2) Menyusun naskah bimbingan jabatan dalam bentuk: a) media cetak; b) dialog; dan c) audio video.
1. b.Kriteria Teknis 1) Naskah bimbingan jabatan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan bimbingan jabatan yang bisa digunakan secara penuh atau utuh atau sebagai alat bantu untuk mempermudah kegiatan bimbingan jabatan. 2) Penyusunan naskah bimbingan jabatan didasarkan atas keahlian dan pengalaman dalam bimbingan jabatan baik dalam materi, proses, maupun metodologi.
2. c.Bukti Fisik Naskah bimbingan jabatan.
3. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 1,1.
4. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 5.Memberikan Materi tentang Penyuluhan Jabatan kepada Guru Bimbingan Konseling/Guru, Lembaga Penempatan, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Pendidikan
5. a.Kriteria Cakupan Memberikan materi tentang penjoiluhan jabatan kepada kelompok sasaran: 1) guru BK; 2) guru; 3) lembaga penempatan; 4) lembaga pelatihan; dan 5) lembaga pendidikan.
6. b.Kriteria Teknis 1) Pemberian materi tentang penyuluhan jabatan didasarkan atas kelompok sasaran; dan 2) Materi tentang penjoiluhan jabatan meliputi antara lain metodologi, media yang digunakan, teknik serta metoda penyampaian, dan isi materi berupa antara lain analisis jabatan, informasi pasar kerja, mekanisme perantaraan kerja, metoda rekrutmen, seleksi serta penempatan; dan kiat-kiat memasuki pasar kerja.
7. c.Bukti Fisik Laporan pemberian materi tentang penyuluhan jabatan, dilampiri surat tugas.
8. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,05.
9. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 7.Memberikan Materi tentang Bimbingan Jabatan kepada Guru BK/Guru, Lembaga Penempatan, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Pendidikan
10. a.Kriteria Cakupan Memberikan materi tentang bimbingan jabatan kepada kelompok sasaran: 1) guru BK; 2) guru; 3) lembaga penempatan; 4) lembaga pelatihan; dan 5) lembaga pendidikan.
11. b.Kriteria Teknis 1) Pemberian materi tentang bimbingan jabatan didasarkan atas kelompok sasaran; dan 2) Materi tentang bimbingan jabatan meliputi antara lain metodologi, media yang digunakan, teknik serta metoda bimbingan jabatan, dan isi materi berupa antara lain pengenalan diri; teknik menggali bakat, minat serta kemampuan; teknik wawancara; dan teknik memotivasi.
12. c.Bukti Fisik Laporan pemberian materi tentang bimbingan jabatan, dilampiri surat tugas.
13. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,08.
14. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
  1. 8.Memberikan Penyuluhan Jabatan kepada Siswa/Orangtua Siswa, Pencari Keija, Mahasiswa, Guru/Guru BK, Lembaga Penempatan, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, Kelompok Masyarakat, atau Tenaga Kerja ter-PHK
15. a.Kriteria Cakupan Memberikan pen3ailuhan jabatan kepada: 1) pencari kerja; 2) pegawai; 3) pegawai purna; 4) tenaga kerja ter-PHK; 5) siswa sekolah; 6) orangtua siswa; 7) mahasiswa; 8) masyarakat; dan 9) kelompok masyarakat tertentu.
16. b.Kriteria Teknis 1) Penyuluhan jabatan dilakukan untuk memberikan pengertian pengetahuan, wawasan atau pemahaman tentang antara lain karakteristik jabatan; informasi pasar kerja; mekanisme perantaraan kerja; metoda rekrutmen, seleksi serta penempatan; dan kiat-kiat memasuki pasar kerja; dan 2) Penyuluhan jabatan dilakukan dengan metoda ceramah serta tatap muka kepada kelompok sasaran.
17. c.Bukti Fisik Laporan pen5uluhan jabatan, dilampiri surat tugas.
18. d.Penilaian Setiap laporan diberi angka kredit 0,03.
19. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 9.Memberikan Bimbingan Jabatan kepada Pekerja/Pencari Kerja atau Tenaga Kerja Khusus atau Tenaga Kerja Ter-PHK atau Kelompok Tertentu
20. a.Kriteria Cakupan Memberikan bimbingan jabatan kepada: 1) pencari kerja; 2) pegawai; 3) pegawai purna; 4) tenaga kerja ter-PHK; 5) siswa sekolah; 6) orangtua siswa; 7) mahasiswa; 8) masyarakat; dan 9) kelompok masyarakat tertentu.
21. b.Kriteria Teknis 1) Pemberian bimbingan jabatan dilakukan berdasarkan metodologi, teknik bimbingan jabatan, dan perbedaan individu pada setiap kelompok sasaran; 2) Bimbingan jabatan dilakukan dengan metoda konsultasi menggunakan teknik wawancara; dan 3) Bimbingan jabatan dilakukan oleh Pengantar Kerja yang mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang bimbingan jabatan.
22. c.Bukti Fisik Laporan pemberian bimbingan jabatan.
23. d.Penilaian Laporan bimbingan jabatan setiap individu mendapat angka kredit 0,03.
24. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 10.Menyusun Bahan Sosialisasi Penyuluhan/Bimbingan Jabatan
25. a.Kriteria Cakupan 1) Menyrisun bahan sosialisasi: a) penyxiluhan jabatan; dan b) bimbingan jabatan. 2) Sasaran sosialisasi adalah: a) lembaga penempatan seperti pengelola/petugas antar kerja di bursa kerja dan lembaga penempatan swasta; b) lembaga pelatihan seperti pengelola lembaga pelatihan pemerintah/swasta; c) lembaga pendidikan menengah/tinggi meliputi:
(1)tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, wakil kepala, kepala administrasi sekolah, dekan, dan ketua jurusan; dan
(2)tenaga pendidik seperti guru, guru bimbingan dan konseling, dosen, dan dosen pembimbing akademik.
1. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan bahan sosialisasi penyuluhan/bimbingan jabatan didasarkan pada kelompok sasaran; 2) Tujuan sosialisasi adalah memberikan pengertian, wawasan, manfaat tentang penyuluhan/bimbingan jabatan; dan 3) Materi sosialisasi penynluhan/bimbingan jabatan berisi antara lain latar belakang, tujuan serta manfaat, pengertian, sasaran, cara penerapan, organisasi, dan pelaksana.
2. c.Bukti Fisik Naskah bahan sosialisasi pen3ailuhan/bimbingan jabatan.
3. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,32.
4. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 11.Melakukan Sosialisasi Penyuluhan Jabatan kepada Guru Bimbingan Konseling/Guru, Lembaga Penempatan, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Pendidikan
5. a.Kriteria Cakupan Melakukan sosialisasi pen5ruluhan jabatan kepada: 1) lembaga penempatan; 2) lembaga pelatihan dan 3) lembaga pendidikan.
6. b.Kriteria Teknis 1) Sosialisasi penyuluhan jabatan bertujuan untuk memberikan pengertian, wawasan, dan manfaat agar bersedia untuk menerapkan penyuluhan jabatan; 2) Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metoda ceramah; dan 3) Media sosialisasi bisa berupa pamflet, booklet, leaflet, dan audio video tentang penyuluhan jabatan.
7. c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi penyuluhan jabatan, dilampiri surat tugas.
8. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
9. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Pertama.
  1. 12.Melakukan Sosialisasi Bimbingan Jabatan kepada Guru Bimbingan Konseling/Guru atau Lembaga Penempatan atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Pendidikan
10. a.Kriteria Cakupan Melakukan sosialisasi bimbingan jabatan kepada: 1) lembaga penempatan; 2) lembaga pelatihan; dan 3) lembaga pendidikan.
11. b.Kriteria Teknis 1) Sosialisasi bimbingan jabatan bertujuan untuk memberikan pengertian, wawasan, dan manfaat agar bersedia untuk menerapkan bimbingan jabatan; 2) Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metoda ceramah; 3) Media sosialisasi bisa berupa pamflet, booklet, leaflet, dan audio video tentang bimbingan jabatan; dan 4) Sosialisasi bimbingan jabatan dilakukan oleh Pengantar Kerja yang mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang bimbingan jabatan.
12. c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi bimbingan jabatan, dilampiri surat tugas.
13. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,06.
14. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 13.Menyusun Rekomendasi Tindak Lanjut Penyuluhan/Bimbingan Jabatan
15. a.Kriteria Cakupan Menyusun rekomendasi tindak lanjut: 1) pen5ruluhan jabatan; dan 2) bimbingan jabatan.
16. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rekomendasi didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan jabatan; 2) Rekomendasi tindak lanjut pen3niluhan jabatan dapat berupa saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyuluhan jabatan, seperti penyuluhan yang lebih intensif; pembatasan atau lebih spesiflk terhadap kelompok sasaran; dan media, materi serta metoda yang lebih tepat; 3) Rekomendasi tindak lanjut bimbingan jabatan dapat berupa usulan, saran dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas bimbingan jabatan, seperti media serta metoda yang lebih tepat.
17. c.Bukti Fisik Naskah rekomendasi tindak lanjut penyuluhan/bimbingan jabatan.
18. d.Penilaian Setiap naskah rekomendasi mendapat angka kredit 0,13.
19. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 14.Menioisun Konsep Media Penyuluhan Jabatan
20. a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep media penyuluhan jabatan melalui: 1) gambar; 2) sketsa; 3) film; 4) audio; 5) video; dan 6) sandiwara.
21. b.Kriteria Teknis 1) Pemilihan jenis media berdasarkan kelompok sasaran. 2) Penyusunan konsep media meliputi penentuan tujuan, waktu, tempat, pemilihan metoda penyusunan media, durasi, alat bantu dan desain; dan 3) Penyusunan konsep media ditindaklanjuti dengan pemilihan jenis media yang tepat.
22. c.Bukti Fisik Naskah konsep media penyuluhan jabatan.
23. d.Penilaian Setiap naskah mendapatkan angka kredit 0,24.
24. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 15.Men3rusun Konsep Media Bimbingan Jabatan
25. a.Kriteria Cakupan Konsep media bimbingan jabatan berupa: 1) tulisan; 2) gambar; 3) sketsa; dan 4) dialog.
26. b.Kriteria Teknis 1) Media bimbingan merupakan media untuk kelompok sasaran perseorangan atau individual; 2) Media bimbingan jabatan berbeda-beda, bergantung pada karakteristik individu yang dibimbing, tingkat, jenis, dan ciri - ciri spesifik setiap jabatan; 3) Penyusunan konsep media didasarkan atas tujuan, waktu, tempat, pemilihan metoda penyusunan media, durasi, alat bantu, dan disain; dan 4) Penyusunan konsep media ditindaklanjuti dengan pemilihan jenis media yang tepat.
27. c.Bukti Fisik Naskah konsep media bimbingan jabatan.
28. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,34.
29. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 16.Menyunting Konsep Media Penyuluhan/Bimbingan Jabatan
30. a.Kriteria Cakupan Menyunting konsep media: 1) penyuluhan jabatan; dan 2) bimbingan jabatan.
31. b.Kriteria Teknis 1) Penyuntingan konsep media penyuluhan/bimbingan jabatan mencakup aspek teknis substansi dan aspek kemediaan; dan 2) Penyuntingan konsep media penyuluhan/bimbingan jabatan memerlukan keahlian pada bidang media yang meliputi media audio, media visual, media audio visual, media cetak, media seni seperti seni panggung, dan media lukis.
32. c.Bukti Fisik Naskah penjuntingan konsep media penyuluhan/bimbingan jabatan.
33. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,36.
34. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. 17, Menj^sun Rancangan Media Penyuluhan Jabatan
35. a.Kriteria Cakupan Menyusun rancangan media penynluhan jabatan melalui: 1) gambar; 2) sketsa; 3) film; 4) audio; 5) video; dan 6) sandiwara.
36. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rancangan media penyuluhan jabatan hams didasarkan atas keahlian teknis penyuluhan jabatan dan keahlian tentang media penyuluhan jabatan baik media audio, audio visual, media cetak, maupun media seni lainnya; 2) Rancangan media penyuluhan jabatan mencakup maksud, tujuan, kelompok sasaran, jabatan, metoda penyuluhan, waktu, dan tempat.
37. c.Bukti Fisik Naskah rancangan media penyuluhan jabatan.
38. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,21.
39. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 18.Menyusun Rancangan Media Bimbingan Jabatan
40. a.Kriteria Cakupan Menyusun rancangan media bimbingan jabatan dalam bentuk: 1) tulisan; 2) gambar; 3) sketsa; dan 4) dialog.
41. b.Kriteria Teknis 1) Rancangan media bimbingan jabatan bempa kerangka media bimbingan jabatan yang berisi tentang maksud, tujuan, kelompok sasaran, metoda, prasarana, sarana. perangkat, waktu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis; dan 2) Selain keahlian atas bimbingan jabatan, penyusunan rancangan media bimbingan jabatan juga didasarkan atas n keahlian dalam perancangan media bimbingan jabatan.
42. c.Bukti Fisik Naskah rancangan media bimbingan jabatan.
43. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,38.
44. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 19.Melakukan Administrasi Pemeriksaan Psikologi
45. a.Kriteria Cakupan Melakukan administrasi pemeriksaan psikologi.
46. b.Kriteria Teknis 1) Administrasi pemeriksaan psikologi merupakan prosedur administrasi pelaksanaan tes psikologi yang harus dilakukan agar pelaksanaan tes berjalan dengan baik; 2) Pelaksanaan administrasi pemeriksaan psikologi dimulai dari mengumpulkan serta memilih instrumen pemeriksaan, meneliti kelengkapan instrumen pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pengumpulan hasil pemeriksaan; 3) Laporan pelaksanaan administrasi pemeriksaan psikologi mencakup tujuan tes, identitas peserta tes, tempat, lokasi, waktu, nama petugas, ringkasan pelaksanaan; dan 4) Administrasi pemeriksaan psikologi dilaksanakan oleh sarjana psikologi/psikolog.
  1. 0.Bukti Fisik Laporan administrasi pemeriksaan psikologi.
47. d.Penilaian Laporan administrasi pemeriksaan psikologi untuk satu orang mendapat angka kredit 0,07.
48. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 20.Melakukan Skoring Pemeriksaan Psikologis
49. a.Kriteria Cakupan Melakukan skoring pemeriksaan psikologis.
50. b.Kriteria Teknis 1) Skoring pemeriksaan psikologis dilakukan dengan metodologi pemeriksaan psikologis; 2) Skoring pemeriksaan psikologis dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban benar dari masing-masing peserta menggunakan norma tes pemeriksaan psikologis; dan 3) Administrasi pemeriksaan psikologi dilaksanakan oleh sarjana psikologi/psikolog.
51. c.Bukti Fisik Laporan pelaksanaan skoring pemeriksaan psikologis.
52. d.Penilaian Laporan skoring pemeriksaan psikologis untuk satu orang mendapat angka kredit 0,04.
53. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Pertama.
  1. 21.Menganalisis/Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis
54. a.Kriteria Cakupan 1) Menganalisis hasil pemeriksaan psikologis; dan 2) Menyusun laporan hasil pemeriksaan psikologis.
55. b.Kriteria Teknis 1) Penganalisisan hasil pemeriksaan psikologis hanya dapat dilakukan oleh Psikolog; dan 2) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan psikologis meliputi psikogram dan deskripsi.
56. c.Bukti Fisik Laporan hasil pemeriksaan psikologis.
57. d.Penilaian Laporan hasil pemeriksaan psikologis untuk satu orang mendapat angka kredit 0,12.
58. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 22.Memberikan Layanan Penyuluhan/Bimbingan Jabatan kepada Perusahaan
59. a.Kriteria Cakupan Memberikan pelayanan: 1) penerapan penyuluhan jabatan kepada perusahaan; dan 2) penerapan bimbingan jabatan kepada perusahaan.
60. b.Kriteria Teknis 1) Layanan penyuluhan/bimbingan jabatan kepada perusahaan dilakukan untuk memberikan bantuan dalam penerapan penyuluhan/bimbingan jabatan untuk menangani permasalahan karyawan dan pencari kerja; 2) Layanan pen5naluhan/bimbingan jabatan kepada perusahaan dilakukan dengan metoda dan teknik penyuluhan/bimbingan jabatan; 3) Layanan penyuluhan/bimbingan jabatan kepada perusahaan berupa sosialisasi program penyuluhan/bimbingan jabatan, penanganan permasalahan rekrutmen serta seleksi, penyusunan pola karier karyawan, pembimbingan pemilihan karir bagi kaiyawan, penanganan permasalahan karyawan, pengarahan dalam pemberian petunjuk kerja bagi pimpinan untuk menangani bawahan, dan penerapan disiplin dan motivasi kerja.
61. c.Bukti Fisik Laporan pelayanan penyuluhan/bimbingan jabatan kepada perusahaan.
62. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,06.
63. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 23.Memberikan Layanan Konsultasi Penyuluhan/Bimbingan Jabatan kepada Kaiyawan
64. a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan layanan konsultasi penyuluhan jabatan kepada kaiyawan; dan 2) Memberikan layanan konsultasi bimbingan jabatan kepada kaiyawan.
65. b.Kriteria Teknis 1) Pelayanan konsultasi penyuluhan jabatan kepada kaiyawan berisi pemberian pemahaman tentang jabatan, tugas, syarat jabatan, letak jabatan dalam lapangan usaha serta satuan kerja, dan prospek jabatan; dan 2) Pelayanan konsultasi bimbingan jabatan kepada kaiyawan berupa layanan untuk memilih jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kaiyawan, pemilihan karir, dan program pelatihan yang diperlukan.
66. c.Bukti Fisik Laporan pemberian layanan konsultasi/bimbingan jabatan kepada kaiyawan.
67. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,09.
68. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
  1. 24.Menyusun Panduan Pemeriksaan Psikologis/Instrumen Pemeriksaan Psikologis
69. a.Kriteria Cakupan Menyusun panduan pemeriksaan psikologis/instrumen pemeriksaan psikologis.
70. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan panduan pemeriksaan psikologis/instrumen pemeriksaan psikologis hanya dapat dilakukan oleh Pengantar Kerja yang juga Psikolog; 2) Penyusunan panduan pemeriksaan psikologis/instrumen pemeriksaan psikologis, digunakan untuk kepentingan bimbingan jabatan; dan 3) Panduan pemeriksaan psikologis berisi cara penggunaan serta penyajian instrumen pemeriksaan psikologis.
71. c.Bukti Fisik Naskah panduan pemeriksaan psikologis/instrumen pemeriksaan psikologis.
72. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,72.
73. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 25.Memberikan Panduan/Pembinaan Pembentukan Lembaga di Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
74. a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan panduan pembentukan lembaga di bidang penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan 2) Memberikan pembinaan lembaga di bidang penjoiluhan dan bimbingan jabatan.
75. b.Kriteria Teknis 1) Lembaga di bidang penyuluhan dan bimbingan jabatan adalah lembaga yang melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, antara lain lembaga penempatan tenaga kerja, lembaga psikologi, kelompok kerja guru bimbingan karir (KKG BK), lembaga pengembangan SDM; 2) Panduan terdiri atas peraturan perundangan, bentuk lembaga, susunan organisasi, syarat-syarat personil, bidang kegiatan; dan 3) Pembinaan lembaga bidang penjoiluhan dan bimbingan jabatan meliputi pembinaan program, pembinaan operasionalisasi, pembinaan personil teknis.
76. c.Bukti Fisik Laporan pemberian panduan/pembinaan pembentukan lembaga di bidang penyuluhan dan bimbingan jabatan.
77. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,15.
78. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 26.Memantau Kegiatan Lembaga di Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
79. a.Kriteria Cakupan Memantau kegiatan lembaga di bidang pen3ailuhan dan bimbingan jabatan.
80. b.Kriteria Teknis 1) Pemantauan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kunjungan atau pelaporan; dan 2) Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kinerja lembaga.
81. c.Bukti Fisik Laporan pemantauan kegiatan lembaga di bidang penjruluhan dan bimbingan jabatan.
82. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,11.
83. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 27.Memberikan Konsultasi kepada Lembaga di Bidang Penjoiluhan/ Bimbingan Jabatan
84. a.Kriteria Cakupan Memberikan konsultasi kepada lembaga dibidang penyuluhan/bimbingan jabatan.
85. b.Kriteria Teknis 1) Pemberian konsultasi meliputi metodologi, kelompok sasaran, media, efektivitas kegiatan, dan tindak lanjut kegiatan; dan 2) Konsultasi dapat diberikan melalui tatap muka, ceramah, media internet dan korespondensi.
86. c.Bukti Fisik Laporan pemberian konsultasi kepada lembaga di bidang penyuluhan/bimbingan jabatan.
87. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,13.
88. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. G. Perantaraan Kerja
  1. 1.Menyusun konsep program/rencana kegiatan perantaraan kerja
89. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep program perantaraan kerja dalam negeri untuk pencari kerja dengan kelompok sasaran pencari kerja umum,lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 2) Menyusun konsep program perantaraan kerja dalam negeri untuk kelompok sasaran pencari kerja khusus, lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 3) Menyusun konsep program perantaraan kerja penempatan tenaga kerja luar negeri, mencakup: a) wilayah penempatan meliputi:
(1)Asia-Pasifik; dan
(2)di luar Asia-Pasifik. b) Jenis penempatan meliputi:
(1)G to G (negara dengan negara);
(2)Gto P(negara dengan swasta); dan
(3)P to P(swasta dengan swasta). c) Jenis jabatan meliputi:
(1)formal (perjanjian keija dengan pengguna lembaga/institusi); dan
(2)informal (perjanjian kerja dengan pengguna perseorangan). 4) Menyusun konsep rencana kegiatan perantaraan keija dalam negeri untuk pencari keija dengan kelompok sasaran pencari kerja umum,lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 5) Menyusun rencana kegiatan perantaraan kerja dalam negeri untuk dengan kelompok sasaran pencari keija khusus, lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 6) Menyusun konsep rencana kegiatan perantaraan kerja luar negeri, mencakup: a) wilayah penempatan meliputi:
(1)Asia-Pasiiik; dan
(2)di luar Asia-Pasifik. b) Jenis penempatan meliputi:
(1)Gto G(negara dengan negara);
(2)Gto P(negara dengan swasta); dan
(3)P to P(swasta dengan swasta). c) Jenis jabatan meliputi:
(1)formal (perjanjian kerja dengan pengguna lembaga/institusi); dan
(2)informal (peijanjian kerja dengan pengguna perseorangan).
1. b.Kriteria Teknis 1) bahan-bahan untuk penyusunan program perantaraan keija penempatan tenga kerja dalam negeri baik kelompok sasaran umum maupun khusus meliputi data pencari kerja, data lowongan keija, lokasi lowongan kerja, dan jenis jabatan; 2) Penyusunan program dan rencana kegiatan perantaraan kerja dalam negeri didasarkan atas pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja; dan 3) Penyusunan program dan rencana kegiatan perantaraan kerja luar negeri didasarkan atas perjanjian kerjasama penempatan, biaya penempatan, tingkat upah, perlindungan, dan situasi pasar kerja.
2. c.Bukti Fisik Naskah program/rencana kegiatan.
3. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,44.
4. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 2.Menyusun Konsep Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perantaraan Kerja
5. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan perantaraan kerja untuk kelompok sasaran pencari kerja umum,lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 2) Menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan perantaraan kerja untuk kelompok sasaran pencari kerja khusus, lingkup: a) nasional; b) provinsi; c) kabupaten; dan d) kota. 3) Men5aisun konsep rencana pelaksanaan kegiatan perantaraan kerja luar negeri, mencakup: a) wilayah penempatan meliputi:
(1)Asia-Pasifik; dan
(2)di luar Asia-Pasifik. b) Jenis penempatan meliputi:
(1)G to G (negara dengan negara);
(2)G to P(negara dengan swasta); dan
(3)Pto P(swasta dengan swasta). c) Jenis jabatan meliputi:
(1)formal (perjanjian kerja dengan pengguna lembaga/institusi); dan
(2)informal (perjanjian kerja dengan pengguna perseorangan).
1. b.Kriteria Teknis 1) Menyusun rencana pelaksanaan disusun sesuai dengan rincian kegiatan; 2) Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) Menyusun rencana pelaksana kegiatan perantaraan kerja; dan 4) Menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan.
2. c.Bukti Fisik Naskah rencana pelaksanaan kegiatan perantaraan kerja.
3. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,25.
4. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 3.Memberikan Pelayanan kepada Pencari Kerja
5. a.Kriteria Cakupan 1) Pelayanan kepada pencari kerja umum, meliputi kegiatan; a) memberikan informasi kepada pencari kerja; b) pendaftaran pencari kerja; c) melakukan konseling pencari keija; dan d) menawarkan lowongan pekerjaan yang tersedia kepada pencari kerja. 2) Pelayanan kepada pencari kerja khusus (disabilitas, lanjut usia, muda, wanita, eks warga binaan) meliputi kegiatan: a) memberikan informasi kepada pencari keija; b) pendaftaran pencari kerja; c) melakukan konseling kepada pencari kerja; dan d) menawarkan lowongan pekerjaan yang tersedia kepada pencari kerja. 3) Pelayanan kepada pencari kerja dapat dilakukan secara manual atau dalam jaringan.
6. b.Kriteria Teknis 1) Memberikan informasi kepada pencari kerja secara meliputi: a) informasi tentang pelayanan ketenagakerjaan; b) informasi lowongan pekerjaan; c) proses perantaraan kerja; dan d) informasi tentang pemecahan masalah pencari kerja. 2) Melayani pendaftaran pencari kerja dengan menggunakan kartu AK/I; 3) Mengidentifikasi kualifikasi pencari kerja meliputi keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan melakukan wawancara secara mendalam dan menuangkannya dalam kartu AK/II; 4) Menawarkan lowongan pekerjaan kepada pencari kerja didasarkan atas kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan jabatan lowongan; 5) Apabila pencari kerja telah cocok dengan tawaran lowongan pekerjaan maka ditindaklanjuti dengan memberikan surat pengantar kepada pemberi kerja dengan menggunakan kartu AK/V; dan 5) Menyusun kartu antar kerja dan perubahannya (AK/I sampai dengan AK/V).
7. c.Bukti Fisik Laporan pemberian pelayanan kepada pencari kerja.
8. d.Penilaian Laporan pemberian pelayanan kepada pencari kerja setiap 1 (satu) orang mendapat angka kredit 0,005.
9. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 4.Memberikan Pelayanan kepada Pemberi Kerja
10. a.Kriteria Cakupan Memberikan pelayanan kepada pemberi kerja meliputi: a) pemenuhan kebutuhan calon karyawan untuk internal perusahaan; b) pemenuhan kebutuhan calon karyawan perusahaan di lokasi luar kabupaten/kota melalui mekanisme AKL; c) pemenuhan kebutuhan calon karyawan di lokasi luar provinsi melalui mekanisme AKAD; d) analisis jabatan; e) perencanaan tenaga kerja mikro; f) rekruitmen calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja umum; g) rekruitmen calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja khusus; h) seleksi calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja umum; i) seleksi calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja khusus; j) konseling karyawan; dan k) penggunaan tenaga kerja asing.
11. b.Kriteria Teknis 1) Pemenuhan kebutuhan karyawan dilakukan dengan: a) Mengambil dari data pencari kerja yang terdaftar yang mempunyai kualifikasi sama dengan syarat jabatan; b) Melakukan rekrutmen pencari kerja baru berdasarkan syarat jabatan, lowongan serta jumlah kebutuhan kaiyawan, dan dilakukan sesuai dengan jadual; dan c) Melakukan seleksi pencari kerja baru berdasarkan syarat jabatan, lowongan dan jumlah kebutuhan mengunakan berbagai teknik seleksi antara Iain seleksi administrasi, ujian tertulis untuk menguji pengetahuan kerja, ujian praktek untuk menguji keterampilan kerja, tes psikologi untuk mengetahui kualifikasi psikologi, dan seleksi sikap kerja. 2) Melakukan analisis jabatan untuk perusahaan untuk berbagai macam kepentingan; 3) Melakukan perencanaan tenaga kerja mikro untuk kepentingan perusahaan; 4) Memberikan konseling karyawan tentang bermacam masalah dan keluhan; dan 5) Memberikan konsultasi tentang penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan.
12. c.Bukti Fisik Laporan pemberian layanan kepada pemberi kerja.
13. d.Penilaian Laporan pemberian pelayanan kepada pemberi kerja setiap 1 (satu) perusahaan untuk setiap jenis layanan mendapat angka kredit 0,008.
14. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 5.Melakukan Konfirmasi Syarat Jabatan Dan Kondisi Kerja
15. a.Kriteria Cakupan 1) Konfirmasi syarat jabatan meliputi: a) nama jabatan; b) uraian tugas; dan c) syarat jabatan. 2) Konfirmasi kondisi kerja meliputi: a) status kepegawaian; b) gaji/upah; c) hak-hak kepegawaian yang lain misalnya hak cuti, fasilitas, tunjangan, transpot; dan d) prospek kepegawaian (jalur karir kepegawaian).
16. b.Kriteria Teknis 1) Konfirmasi syarat jabatan didasarkan atas teknis analisis jabatan; 2) Konfirmasi kondisi kerja didasarkan atas ketentuan yang ditetapkan dalam hubungan industrial khususnya mengenai Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; dan 3) Pencocokkan antara jabatan dengan syarat jabatan serta kondisi kerja masing-masing jabatan.
17. c.Bukti Fisik Laporan konfirmasi syarat jabatan dan kondisi keija.
18. d.Penilaian Setiap laporan konfirmasi syarat jabatan dan kondisi keija mendapat angka kredit 0,005.
19. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 6.Memberikan Konsultasi kepada Pencari Kerja/Pemberi Kerja
20. a.Kriteria Cakupan 1) Kegiatan memberikan konsultasi kepada pencari keija; dan 2) Kegiatan memberikan konsultasi kepada pemberi kerja.
21. b.Kriteria Teknis 1) Pemberian konsultasi kepada pencari kerja didasarkan atas permasalahan yang dihadapi pencari kerja; 2) Pemberian konsultasi kepada pencari kerja bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan memberikan wawasan atau pertimbangan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekeijaan yang sesuai dengan kualiflkasi yang dimiliki; 3) Materi konsultasi meliputi jabatan atau jenis pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, status kepegawaian, upah/gaji, tunjangan, lokasi penempatan dan prospek jabatan; 4) Materi konsultasi kepada pemberi kerja meliputi: a) pemenuhan kebutuhan calon karyawan untuk internal perusahaan; b) pemenuhan kebutuhan calon kaiyawan perusahaan di lokasi luar kabupaten/kota melalui mekanisme AKL; c) pemenuhan kebutuhan calon karyawan di lokasi luar provinsi melalui mekanisme AKAD; d) analisis jabatan; e) perencanaan tenaga kerja mikro; f) rekrutmen calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja umum; g) rekrutmen calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja khusus; h) seleksi calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja umum; i) seleksi calon karyawan kelompok sasaran pencari kerja khusus; j) konseling karyawan; dan k) penggunaan tenaga kerja asing.
22. c.Bukti Fisik Laporan hasil konsultasi kepada pencari kerja dan pemberi kerja untuk pengisian lowongan pekeijaan dan persyaratan jabatan.
23. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
24. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 7.Mencari Lowongan Pekerjaan untuk Penempatan Tenaga Kerja
25. a.Kriteria Cakupan 1) Kelompok sasaran pencari keija: a) Umum; dan b) khusus. 2) Mekanisme antar keija: a) Perusahaan; b) AKL; c) AKAD; dan d) AKAN. 3) Tingkatjabatan: a) Manajer; b) Professional; c) Supervisor; dan d) operator.
26. b.Kriteria Teknis 1) Pencarian lowongan pekerjaan ke perusahaan, lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja lain baik pemerintah maupun swasta; 2) Jenis lowongan pekerjaan yang dicari disesuaikan dengan kualifikasi pencari keija; 3) Untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan harus dilakukan terlebih dahulu klasifikasi kualifikasi pencari kerja; 4) Lowongan pekerjaan yang diperoleh diklasifikasikan menurut syarat jabatannya; dan 5) Untuk pengisian lowongan pekerjaan yang tidak bisa diisi dengan pencari kerja yang tersedia dilakukan rekrutmen baru.
27. c.Bukti Fisik Laporan pencarian lowongan pekerjaan.
28. d.Penilaian Setiap laporan persatu jenis jabatan mendapat angka kredit 0,015.
29. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Pertama.
  1. 8.Menyusun Jenis-Jenis Jabatan dan Syarat Jabatan Lowongan Pekerjaan
30. a.Kriteria Cakupan Menyusun lowongan pekerjaan menurut: 1) sektor/subsector; 2) tingkat jabatan; 3) syarat-syarat jabatan; 4) lokasi penempatan; dan 5) kondisi kerja.
31. b.Kriteria Teknis 1) Menyusun lowongan pekerjaan menurut sektor/subsektor berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia); 2) Menyusun lowongan pekerjaan menurut tingkat jabatan yaitu manajer, profesional, supervisor, dan operator; 3) Menyusun lowongan pekerjaan menurut syarat jabatan, meliputi pendidikan, syarat fisik (jenis kelamin, umur, ukuran badan, postur tubuh), pengalaman kerja, keterampilan kerja, kompetensi kerja; 4) Menyusun lowongan pekerjaaji menurut lokasi penempatan yaitu lokal, antar daerah, dan antar negara; dan 5) Menyusun lowongan pekerjaan menurut kondisi kerja yang meliputi status kepegawaian, gaji/upah/tunjangan, dan jam kerja.
32. c.Bukti Fisik Laporan penyusunan lowongan pekerjaan.
33. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,18.
34. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 9.Menempatkan Pencari Kerja atas Permintaan Pemberi Kerja
35. a.Kriteria Cakupan Menempatkan pencari kerja meliputi semua jenis dan tingkat jabatan.
36. b.Kriteria Teknis 1) Mengklarifikasi syarat jabatan kepada pemberi kerja; 2) Menyusun lowongan pekerjaan berdasarkan syarat jabatan; 3) Menyusun data pencari kerja berdasarkan kualilikasi; 4) Menyeleksi dengan mencocokkan kualifikasi pencari kerja dengan syaratjabatan; dan 5) Mengirim pencari kerja yang terpilih kepada pemberi kerja sesuai dengan jadwal.
37. c.Bukti Fisik Laporan penempatan.
38. d.Penilaian Laporan penempatan setiap satu orang mendapat angka kredit 0,15.
39. e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 10.Memasarkan Calon Tenaga Kerja kepada Pemberi Kerja
40. a.Kriteria Cakupan Calon tenaga kerja yang dipasarkan meliputi semua kualifikasi.
41. b.Kriteria Teknis 1) Menjoisun data pencari keija sesuai dengan kualiflkasinya; 2) Mempelajari jenis-jenis jabatan yang ada di peruseihaan; dan 3) Menawarkan calon tenaga kerja yang tersedia pada pemberi tenaga kerja sesuai jabatan yang dimiliki oleh pemberi kerja.
42. c.Bukti Fisik Laporan pemasaran calon tenaga kerja dilampiri surat perintah tugas dari atasan langsung.
43. d.Penilaian Laporan pemasaran, setiap satu orang calon tenaga kerja mendapat angka kredit 0,03.
44. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 11.Menempatkan Tenaga Kerja ke Pemberi Kerja untuk Tingkat Pendidikan Diploma ke Bawah
45. a.Kriteria Cakupan 1) Menempatkan tenaga kerja ke semua lokasi penempatan; 2) Untuk semua jenis tenaga kerja baik umum maupun khusus; dan 3) Untuk tingkat pendidikan diploma ke bawah.
46. b.Kriteria Teknis 1) Menyusun data tenaga kerja menurut kualiflkasinya; 2) Mencari lowongan pekerjaan yang syarat jabatan dan kondisi kerja sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang akan ditempatkan; 3) Menawarkan calon tenaga kerja yang kualiflkasinya sesuai dengan syarat jabatan dan kondisi kerja lowongan pekerjaan; 4) Mengirimkan calon tenaga kerja yang kualiflkasinya sesuai dengan syarat jabatan dan kondisi kerja; dan 5) Mengonfirmasikan kepada pemberi kerja atas calon tenaga kerja yang diterima.
47. c.Bukti Fisik Laporan penempatan tenaga kerja dan dilampiri surat perintah tugas.
48. d.Penilaian Laporan penempatan untuk setiap satu orang mendapat angka kredit 0,2.
49. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 12.Menempatkan Tenaga Kerja ke Pemberi Kerja untuk Tingkat Pendidikan Strata I sampai dengan Strata III
50. a.Kriteria Cakupan 1) Menempatkan tenaga kerja ke semua lokasi penempatan; 2) Untuk semua jenis tenaga kerja baik umum maupun khusus; dan 3) Untuk tingkat pendidikan strata I s.d strata III.
51. b.Kriteria Teknis 1) Menjrusun data tenaga kerja menurut kualifikasinya; 2) Mencari lowongan pekerjaan yang syarat jabatan dan kondisi kerja sesuai dengan kualiflkasi tenaga kerja yang akan ditempatkan; 3) Menawarkan calon tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan syarat jabatan dan kondisi kerja lowongan pekerjaan; 4) Mengirimkan calon tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan syarat jabatan dan kondisi kerja; dan 5) Mengonfirmasikan kepada pemberi kerja atas calon tenaga kerja yang diterima.
52. c.Bukti Fisik Laporan penempatan tenaga kerja dan dilampiri surat perintah tugas.
53. d.Penilaian Laporan penempatan untuk setiap satu orang mendapat angka kredit 0,5.
54. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 13.Memberikan Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja
55. a.Kriteria Cakupan Pemberian fasilitasi pelatihan kerja untuk semua pencari kerja yang memerlukan pelatihan.
56. b.Kriteria Teknis 1) Pemberian fasilitasi pelatihan berupa pemilihan lembaga pelatihan, jenis serta tingkat pelatihan, lokasi pelatihan, biaya pelatihan, dan waktu pelatihan berdasarkan daftar lembaga pelatihan beserta spesifikasinya; dan 2) Memberikan petunjuk kepada pencari kerja untuk memilih pelatihan yang dibutuhkan.
57. c.Bukti Fisik Laporan pemberian fasilitasi pelatihan kepada pencari kerja.
58. d.Penilaian Laporan pemberian fasilitasi setiap satu orang pencari kerja mendapat angka kredit 0,03.
59. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 14.Meneliti Berkas Permohonan Pengerahan/Rekrut Calon Tenaga Keija
60. a.Kriteria Cakupan 1) Berkas permohonan pengerahan/rekrut calon tenaga kerja dapat disampaikan langsung oleh pemberi keija atau lembaga penempatan; 2) Meneliti berkas permohonan pengerahan calon tenaga kerja AKAD di tingkat: a) kabupaten/kota; b) provinsi; dan c) pusat. 3) Meneliti berkas permohonan rekrut calon tenaga kerja AKAD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi; 4) Meneliti berkas permohonan pengerahan calon tenaga kerja AKAN di pusat; dan 5) Meneliti berkas permohonan rekrut calon tenaga kerja AKAN provinsi dan kabupaten/kota.
61. b.Kriteria Teknis 1) Daerah pengerahan tenaga kerja AKAD adalah daerah penerima/penempatan tenaga kerja; 2) Daerah rekrut tenaga kerja AKAD adalah daerah penyedia calon tenaga kerja AKAD; 3) Surat izin pengerahan tenaga keija AKAN diterbitkan oleh instansi pusat; 4) Surat pengantar rekrut tenaga kerja AKAN diterbitkan oleh instansi penempatan tenaga kerja luar negeri tingkat provinsi; 5) Berkas permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD di tingkat provinsi yang diajukan oleh pemberi kerja meliputi surat permohonan penggunaan TK-AKAD dari perusahaan/pemberi kerja, surat persetujuan menerima atau mendatangkan TK-AKAD dari dinas kabupaten/kota, DIK-RKTKAD, rancangan perjanjian keija, fotokopi akte pendirian perusahaan, dan fotokopi surat izin kegiatan dari instansi teknis sesuai dengan jenis dan lapangan usaha. Bila pengerahan TK-AKAD dilakukan melalui lembaga penempatan swasta berkas permohonan dilengkapi dengan job order, surat penunjukan yang sah dari pemberi kerja, fotokopi SIUP lembaga penempatan swasta, dan bukti kontrak kerja borongan atau surat perintah kerja pemborongan bagi perusahaan kontrak/pemborong; 6) Berkas permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD di tingkat pusat yang diajukan oleh pemberi kerja meliputi surat permohonan penggunaan TK-AKAD dari perusahaan/pemberi kerja, surat persetujuan menerima atau mendatangkan TK-AKAD dari dinas provinsi daerah tujuan penempatan TK-AKAD , DIK-RKTKAD, rancangan perjanjian kerja, fotokopi akte pendirian perusahaan, dan fotokopi surat izin kegiatan dari instansi teknis sesuai dengan jenis dan lapangan usaha. Bila pengerahan TK-AKAD dilakukan melalui lembaga penempatan swasta berkas permohonan dilengkapi dengan Job order, surat penunjukan yang sah dari pemberi kerja, fotokopi SIUP lembaga penempatan swasta, dan bukti kontrak kerja borongan atau surat perintah keija pemborongan bagi perusahaan kontrak/pemborong; 7) Berkas permohonan rekrut calon tenaga keija AKAD tingkat kabupaten/kota yang diajukan oleh pemberi kerja meliputi surat perintah tugas dari pimpinan pemberi kerja bagi petugas rekrut, surat rekomendasi rekrut dan seleksi dari dinas provinsi, surat permohonan rekrut CT-AKAD dari pemberi keija, SPT bagi petugas rekrut, fotokopi SPP-AKAD, DIK-RKTKAD, rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh dinas kabupaten/kota daerah penempatan. Bila rekrut TK- AKAD dilakukan melalui lembaga penempatan swasta berkas dilengkapi surat kuasa/surat penunjukkan yang sah dan berkekuatan hukum dari pemberi kerja kepada lembaga penempatan swasta, fotokopi SIUP lembaga penemaptan swasta dan surat persetujuan menerima dan mendatangkan TK-AKAD dari dinas kabupaten/kota daerah tujuan penempatan; 8) Berkas permohonan rekrut calon tenaga keija AKAD tingkat provinsi yang diajukan oleh pemberi kerja meliputi surat permohonan rekrut CT-AKAD dari pemberi kerja, SPT bagi petugas rekrut, fotokopi SPP- AKAD, DIK-RKTKAD, rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh dinas kabupaten/kota daerah penempatan. Bila rekrut TK-AKAD dilakukan melalui lembaga penempatan swasta berkas dilengkapi surat kuasa/surat penunjukan yang sah dan berkekuatan hukum dari pemberi kerja kepada lembaga penempatan swasta, fotokopi SIUP lembaga penempatan swasta dan surat persetujuan menerima dan mendatangkan TK- AKAD dari dinas kabupaten/kota daerah tujuan penempatan; 9) Berkas permohonan pengerahan tenaga kerja AKAN meliputi job order, lokasi penempatan, lokasi pengerahan, dan perjanjian keijasama penempatan antara PPTKIS dengan mitxa kerja di negara penempatan; 10) Berkas permohonan rekrut tenaga kerja AKAN meliputi job order dan surat izin pengerahan; dan 11) Penelitian berkas permohonan pengerahan/rekrut didasarkan atas keaslian dan kelengkapan.
62. c.Bukti Fisik Berkas/laporan permohonan pengerahan/rekrut.
63. d.Penilaian Berkas/laporan setiap satu permohonan mendapat angka kredit 0,003.
64. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 15.Mengecek Kebenaran Permintaan Tenaga Kerja ke Lapangan
65. a.Kriteria Cakupan Mengecek kebenaran permintaan tenaga kerja ke daerah penempatan.
66. b.Kriteria Teknis Pengecekan kebenaran permintaan tenaga kerja meliputi pemberi kerja, lokasi penempatan, jenis serta syarat jabatan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan kondisi kerja (status kepegawaian, gaji/upah, waktu, dan fasilitas serta tunjangan yang diberikan).
67. c.Bukti Fisik Laporan hasil pengecekan kebenaran permintaan tenaga kerja ke lapangan disertai surat perintah tugas.
68. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
69. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 16.Menynsun Materi Surat Persetujuan/Rekomendasi/Penolakan/ Perpanjangan Izin Pengerahan Tenaga Kerja/Pengalihan Daerah Rekrut
70. a.Kriteria Cakupan Menyusun materi surat: 1) persetujuan izin pengerahan tenaga kerja; 2) persetujuan izin pengalihan daerah rekrut; 3) rekomendasi izin pengerahan tenaga keija; 4) rekomendasi pengalihan daerah rekrut; 5) penolakan izin pengerahan tenaga kerja; 6) penolakan pengalihan daerah rekrut; dan 7) perpanjangan izin pengerahan tenaga kerja.
71. b.Kriteria Teknis 1) Substansi surat meliputi dasar, pertimbangan, dan materi pokok surat; dan 2) Materi surat didasarkan atas aspek peraturan perundangan yang berlaku.
72. c.Bukti Fisik Naskah surat persetujuan/rekomendasi/penolakan/ perpanjangan izin pengerahan tenaga kerja/pengalihan daerah rekrut.
73. d.Penilaian Setiap naskah surat mendapat angka kredit 0,03.
74. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 17.Menyusun Materi Penyuluhan kepada Calon Tenaga Keija dalam Rangka Rekrutmen
75. a.Kriteria Cakupan Materi penyuluhan kepada calon tenaga kerja dalam rangka rekrutmen meliputi materi untuk penempatan tenaga kerja melalui mekanisme: 1) AKL; 2) AKAD; dan 3) AKAN.
76. b.Kriteria Teknis Substansi meliputi jenis serta syarat jabatan, syarat serta kondisi kerja, waktu kerja, lokasi kerja, rencana pemberangkatan, fasilitas, peraturan perundangan, sosial budaya daerah penempatan, kondisi geografis.
77. c.Bukti Fisik Naskah penjoiluhan.
78. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,08.
79. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 18.Melakukan Penyuluhan Kepada Calon Tenaga Kerja dalam Rangka Rekrutmen
80. a.Kriteria Cakupan Penyuluhan dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja melalui mekanisme: 1) AKL; 2) AKAD; dan 3) AKAN.
81. b.Kriteria Teknis 1) Menyusun rencana penyuluhan yang mencakup kelompok sasaran, lokasi, waktu, susunan acara, materi penyuluhan, metoda, dan sarana; dan 2) Pen5ajiluhan dengan berbagai materi dapat dilakukan dengan berbagai media antara lain, tatap muka langsung, media cetak, media elektronik.
82. c.Bukti Fisik Laporan pelaksanaan pen3ailuhan dilampiri surat perintah tugas.
83. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,02.
84. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 19.Melakukan Rekrutmen Calon Tenaga Kerja untuk Penempatan
85. a.Kriteria Cakupan Melakukan rekrutmen calon tenaga kerja untuk penempatan: 1) untuk suatu perusahaan; 2) instansi pemerintah; 3) AKL; 4) AKAD; dan 5) AKAN.
86. b.Kriteria Teknis 1) Rekrutmen meliputi kegiatan merekrut dan menseleksi; 2) Rekrutmen dan seleksi dilakukan berdasarkan sistem manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Rekrutmen dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan redaksi rekrutmen, pengumuman, pendaftaran, dan seleksi yang dapat meliputi seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi tertulis, seleksi praktek, dan seleksi psikologi.
87. c.Bukti Fisik Laporan rekrutmen dan dilampiri surat tugas.
88. d.Penilaian Laporan rekrutmen untuk setiap satu orang mendapat angka kredit 0,02.
89. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 20.Menyusun Materi Surat Permintaan Rencana Pengadaan Calon Pegawai Negeri kepada Instansi Penerima
90. a.Kriteria Cakupan Semua instansi/lembaga pemerintah/badan usaha milik negara tingkat pusat maupun daerah.
91. b.Kriteria Teknis Surat permintaan rencana pengadaan calon pegawai negeri meliputi jumlah, syarat jabatan serta kualifikasi pegawai negeri yang dibutuhkan di instansi/lembaga pemerintahan/badan usaha milik negara, dan waktu pengadaan.
92. c.Bukti Fisik Naskah surat permintaan rencana pengadaan calon pegawai negeri.
93. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,1.
94. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 21.Menyusun Laporan Hasil Penempatan Calon Pegawai Negeri
95. a.Kriteria Cakupan Semua instansi/lembaga pemerintah/badan usaha milik negara tingkat pusat maupun daerah.
96. b.Kriteria Teknis Laporan hasil penempatan calon pegawai negeri sekurang- kurangnya mencakup jumlah, jabatan, kualifikasi, dan lokasi penempatan calon pegawai negeri di masing-masing instansi/lembaga/badan usaha milik negara baik pusat maupun daerah.
97. c.Bukti Fisik Laporan penempatan calon pegawai negeri.
98. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,05.
99. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 22.Men3aasun Rekomendasi Penjajakan Pemasaran TKI
100. a.Kriteria Cakupan Rekomendasi penjajakan pemasaran TKI di semua negara penempatan.
101. b.Kriteria Teknis Rekomendasi penjajakan pemasaran TKI mencakup kondisi pasar kerja, peraturan perundang-undangan, kondisi geografis, dan sosial budaya negara tujuan penempatan.
102. c.Bukti Fisik Naskah rekomendasi penjajakan pemasaran TKI.
103. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,004.
104. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 23.Memfasilitasi Pengesahan Peijanjian Penempatan dan Membuat Data Base Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan Mitra Kerja
105. a.Kriteria Cakupan 1) Memfasilitasi pengesahan perjanjian penempatan; dan 2) Membuat data base perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dengan mitra kerja.
106. b.Kriteria Teknis 1) Fasilitasi pengesahan perjanjian penempatan meliputi pemberian informasi tentang perjanjian penempatan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 2) Data base perjanjian kerjasama penempatan mencakup data PPTKIS (nama, alamat, penanggung jawab dan status), negara penempatan, dan data mitra kerja (nama, alamat, dan penanggung jawab).
107. c.Bukti Fisik Laporan fasilitasi pengesahan perjanjian penempatan atau laporan pembuatan data base perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dengan mitra kerjanya.
108. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,004.
109. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 24.Menyusun Materi Pembekalan Akhir Tenaga Kerja yang akan Ditempatkan
110. a.Kriteria Cakupan Materi pembekalan akhir tenaga kerja yang akan ditempatkan meliputi materi untuk penempatan tenaga kerja melalui mekanisme: 1) AKAD; dan 2) AKAN.
111. b.Kriteria Teknis 1) Substansi pembekalan untuk penempatan melalui mekanisme AKAD meliputi perjanjian kerja, kondisi serta lingkungan kerja, lokasi keija, dan sosial budaya daerah penempatan; dan 2) Substansi pembekalan untuk penempatan melalui mekanisme AKAN meliputi perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan, kondisi geografis negara tujuan penempatan, sosial budaya negara tujuan penempatan, dan informasi tentang kesehatan serta keselamatan diri.
112. c.Bukti Fisik Naskah materi pembekalan akhir tenaga kerja yang akan ditempatkan.
113. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,18.
114. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 25.Memberikan Pembekalan Akhir Tenaga Kerja yang akan Ditempatkan
115. a.Kriteria Cakupan Pembekalan akhir yang diberikan kepada tenaga kerja yang akan ditempatkan melalui mekanisme: 1) AKAD; dan 2) AKAN.
116. b.Kriteria Teknis 1) Pembekalan akhir diberikan menurut materi pembekalan yang telah ditetapkan; dan 2) Dalam satu kegiatan pembekalan akhir dapat diberikan beberapa materi pembekalan.
117. c.Bukti Fisik Laporan pembekalan akhir tenaga kerja yang akan ditempatkan dan dilampiri surat tugas.
118. d.Penilaian Laporan pembekalan akhir setiap materi mendapat angka kredit 0,03.
119. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 26.Memfasilitasi Penandatanganan Perjanjian Penempatan/Kontrak Kerja
120. a.Kriteria Cakupan 1) Memfasilitasi penandatanganan perjanjian penempatan AKAN; 2) Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kontrak kerja: a) AKAD; dan b) AKAN.
121. b.Kriteria Teknis Fasilitas yang diberikan meliputi penyediaan tempat, pengaturan waktu, kesediaan serta kesiapan pihak terkait, dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
122. c.Bukti Fisik Laporan hasil fasilitasi penandatanganan peijanjian penempatan atau laporan hasil fasilitasi penandatanganan kontrak kerja.
123. d.Penilaian Laporan fasilitasi setiap orang mendapat angka kredit 0,005.
124. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 27.Membuat Konsep Berita Acara Pemberangkatan Tenaga Kerja AntarKerja Lokal (AKL), AntarKerja AntarDaerah (AKAD) atau serah terima calon TKI
125. a.Kriteria Cakupan 1) Membuat konsep berita acara pemberangkatan tenaga kerja AKL: a) pemberi kerja dengan dinas ketenagakerjaan daerah asal tenaga kerja; dan b) pemberi kerja dengan lembaga pelaksana penempatan. 2) Membuat konsep berita acara pemberangkatan .tenaga kerja AKAD antara: a) pemberi kerja dengan dinas ketenagakerjaan daerah asal tenaga kerja; dan b) pemberi kerja dengan lembaga pelaksana penempatan. 3) Membuat konsep berita acara serah terima calon TKI antara: a) pemerintah negara asal dengan pemerintah negara tujuan penempatan; b) pemerintah negara asal dengan pemberi kerja negara tujuan penempatan (lembaga/perseorangan); dan c) pelaksana penempatan TKI dengan mitra kerja di negara tujuan penempatan.
126. b.Kriteria Teknis 1) Konsep berita acara pemberangkatan tenaga kerja AKL berisi data pemberi kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, jabatan, gaji/upah, jenis kelamin, pendidikan, dan tanggal mulai bekerja; 2) Konsep berita acara pemberangkatan tenaga kerja AKAD berisi, tanggal keberangkatan, perkiraan tanggal kedatangan, data pemberi kerja, daerah asal tenaga kerja (kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan), identitas tenaga kerja (nama, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman kerja), dan salinan SPP-PTKAKAD; dan 3) Konsep berita acara serah terima CTKI berisi data pihak- pihak (yang menyerahkan yaitu pemerintah atau PPTKIS serta yang menerima yaitu pemerintah atau mitra kerja atau pemberi kerja di negara tujuan penempatan), jumlah tenaga kerja, data perjanjian kerja, data perjanjian penempatan, dan data perjanjian kerjasama penempatan.
127. c.Bukti Fisik Naskah konsep berita acara pemberangkatan tenaga kerja/serah terima.
128. d.Penilaian Setiap naskah konsep mendapat angka kredit 0,005.
129. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 28.Melakukan Pendampingan Pemberangkatan/Pemulangan Tenaga Kerja
130. a.Kriteria Cakupan 1) Melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja: a) AKAD; dan b) AKAN. 2) Melakukan pendampingan pemulangan tenaga keija: a) AKAD; dan b) AKAN.
131. b.Kriteria Teknis 1) Pendampingan pemberangkatan TK-AKAD dari daerah asal ke daerah penempatan; 2) Pendampingan pemberangkatan TK-AKAN dari negara asal ke negara penempatan; 3) Pemulangan TK-AKAD dari daerah penempatan ke daerah asal; 4) Pemulangan TK-AKAN dari negara penempatan ke negara asal; dan 5) Tugas pendampingan pemberangkatan dan pemulangan meliputi menyelesaikan masalah yang timbul seperti permasalahan transportasi, akomondasi, konsumsi, dan kesehatan.
132. c.Bukti Fisik Laporan pelaksanaan pemberangkatan/pemulangan tenaga kerja dan dilampiri surat tugas.
133. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,24.
134. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 29.Melakukan Tindak Lanjut dan Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja
135. a.Kriteria Cakupan 1) Melakukan tindaklanjut penempatan tenaga kerja: a) AKL; b) AKAD; dan c) AKAN. 2) Melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja: a) AKL; b) AKAD; dan c) AKAN.
136. b.Kriteria Teknis 1) Tindaklanjut penempatan mencakup kegiatan pengecekan penerapan perjanjian keija dan kinerja tenaga kerja yang ditempatkan; 2) Menindaklanjuti permasalahan yang timbul baik di pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja berdasarkan basil pengecekan; dan 3) Pemantauan adalah mengamati dan mencatat kondisi penempatan tenaga kerja berdasarkan isi perjanjian kerja dan kinerja tenaga kerja yang ditempatkan.
137. c.Bukti Fisik Laporan tindak lanjut/pemantauan penempatan tenaga kerja serta dilampiri surat perintah tugas.
138. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,24.
139. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 30.Memfasilitasi Perpanjangan Kontrak Tenaga Kerja
140. a.Kriteria Cakupan Perpanjangan kontrak tenaga kerja untuk penempatan: 1) AKL; 2) AKAD; dan 3) AKAN.
141. b.Kriteria Teknis 1) Memberikan pemahaman kepada tenaga kerja agar dapat memahami isi perpanjangan kontrak kerja; 2) Memberikan pemecahan masalah dalam perpanjangan kontrak kerja baik bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja; dan 3) Memfasilitasi terjadinya pertemuan antara tenaga kerja dengan pemberi kerja untuk perpanjangan kontrak kerja, yang meliputi tempat, waktu, dan dokumen yang diperlukan.
142. c.Bukti Fisik Laporan fasilitasi perpanjangan kontrak tenaga kerja.
143. d.Penilaian Laporan fasilitasi setiap orang mendapat angka kredit 0,004.
144. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 31.Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Penempatan Tenaga Kerja
145. a.Kriteria Cakupan Memfasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja: 1) Prapenempatan; 2) selama penempatan; dan 3) purnapenempatan.
146. b.Kriteria Teknis 1) Mitra kerja pemecahan masalah penempatan tenaga kerja meliputi antara Iain lembaga penempatan, kepolisian, keluarga, otoritas bandara, imigrasi, asuransi, lembaga kesehatan, aparat daerah, lembaga peradilan, bea cukai, lembaga karantina, dan instansi perhubungan; dan 2) Pemecahan masalah yang difasilitasi dalam penempatan tenaga kerja antar lain dokumen tenaga kerja, kesehatan, hubungan dengan keluarga, gaji/upah, transportasi, fasilitas, kecelakaan, kecurian, kehilangan, tindak asusila, dan akomodasi.
147. c.Bukti Fisik Laporan fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja.
148. d.Penilaian Laporan fasilitasi setiap orang mendapat angka kredit 0,03.
149. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 32.Melakukan Evaluasi Penempatan Tenaga Keija
150. a.Kriteria Cakupan 1) lingkup propinsi; 2) lingkup kabupaten; dan 3) lingkup kota.
151. b.Kriteria Teknis 1) menyusun data tenaga kerja yang telah ditempatkan pada pemberi kerja; 2) mengecek data perjanjian kerja yang telah disepakati oleh tenaga kerja dan pemberi kerja; dan 3) mengevaluasi kesesuaian antara peijanjian kerja yang telah disepakati dengan pelaksanaan di lapangan.
152. c.Bukti Fisik Laporan/orang yang telah di evaluasi penempatannya.
153. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,2.
154. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 33.Membuat Profil Penempatan Tenaga Kerja
155. a.Kriteria Cakupan 1) lingkup pusat; 2) lingkup provinsi; 3) lingkup kabupaten; dan 4) lingkup kota.
156. b.Kriteria Teknis 1) mengidentifikasi karakteristik jenis usaha yang ada di pasar kerja; 2) mengidentifikasi karakteristik tenaga keija kelompok umum dan khusus yang ada di pasar kerja; 3) menyusun karakteristik kebutuhan pasar kerja dan karakteristik persediaan tenaga kerja; dan 4) membuat profil penempatan tenaga keija pada tiap bidang kegiatan usaha di pasar kerja.
157. c.Bukti Fisik Naskah profil tenaga kerja dengan target groupnya.
158. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,54.
159. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 34.Membuat Konsep Penilaian Penghargaan Kepada Pemberi Kerja
160. a.Kriteria Cakupan 1) lingkup pusat; 2) lingkup provinsi; 3) lingkup kabupaten; dan 4) lingkup kota.
161. b.Kriteria Teknis 1) mengidentifkasi data pemberi kerja berdasarkan bidang kegiatan; 2) mengindentifikasi jumlah penempatan tenaga kerja setiap tahunnya; 3) menyusun data base penempatan tenaga kerja umum atau khusus berdasarkan pendidikan dan kualifikasinya; 4) memeriksa konsistensi penempatan tenaga kerja dengan perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oeh kedua belah pihak; dan 5) menyiisun konsep penilaian berdasarkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja kepada pemberi kerja.
162. c.Bukti Fisik Naskah penilaian penghargaan bagi pemberi kerja.
163. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,03.
164. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 35.Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja
165. a.Kriteria Cakupan 1) lingkup pusat; 2) lingkup provinsi; 3) lingkup kabupaten; dan 4) lingkup kota.
166. b.Kriteria Teknis 1) Menyiapkan bahan yang akan sosisalisasikan; 2) Menetapkan jadwal waktu dan peserta yang diberikan sosialisasi; 3) Menyiapkan tempat pelaksanaan sosialisasi; dan 4) Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan jadwal dan jumlah peserta yang telah ditetapkan,
167. c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi dilampiri surat perintah tugas.
168. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,09.
169. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 36.Menyusun Materi Panduan TKI/Calon TKI
170. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun materi panduan TKI; dan 2) Menyusun materi panduan calon TKI.
171. b.Kriteria Teknis 1) Materi panduan TKI meliputi: a) perjanjian kerja; b) hak dan kewajiban TKI; c) budaya, adat istiadat; d) peraturan perundangan negara penempatan; e) asuransi; f) keberangkatan; g) kepulangan; dan h) pembinaan pasca penempatan. 2) Materi panduan calon TKI meliputi: a) ketentuan-ketentuan penempatan tentang TKI; b) prosedur penempatan TKI; c) penempatan TKI yang tidak melalui prosedur; d) hak dan kewajiban TKI; e) lembaga penempatan dan pelatihan TKI; dan f) informasi tentang peraturan ketenagakerjaan di negara penempatan. 3) Materi panduan calon TKI/TKI digunakan untuk keperluan pembekalan akhir pemberangkatan, dan penjoiluhan bagi calon TKI bisa diwujudkan dalam bentuk buku saku.
172. c.Bukti Fisik Naskah panduan TKI/Calon TKI.
173. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,22.
174. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 37.Menyusun Konsep Struktur Biaya Penempatan Tenaga Kerja
175. a.Kriteria Cakupan penyusunan konsep struktur biaya per jabatan atau per negara penempatan tenaga kerja.
176. b.Kriteria Teknis Kegiatan menyusun konsep struktur biaya penempatan tenaga kerja meliputi: 1) konsep struktur biaya penempatan tenaga kerja meliputi konsep biaya penempatan ke negara tujuan penempatan dan konsep komponen biaya yang dapat dibebankan kepada TKI; 2) biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi komponen biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi kerja; 3) konsep struktur biaya penempatan tenaga kerja disusun berdasarkan kebutuhan yaitu karena ada negara tujuan penempatan yang baru, dan perubahan biaya di negara tujuan penempatan (penambahan atau pengurangan komponen biaya yang dibebankan); dan 4) konsep struktur biaya penempatan tenaga kerja digunakan sebagai bahan penetapan struktur biaya penempatan tenaga kerja.
177. c.Bukti Fisik Naskah struktur biaya penempatan tenaga kerja dilampiri surat tugas.
178. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,25.
179. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 38.Memantau Pelatihan/Pelaksanaan Uji Kompetensi
180. a.Kriteria Cakupan 1) lingkup provinsi; 2) lingkup kabupaten; dan 3) lingkup kota.
181. b.Kriteria Teknis 1) Data materi pelaksanaan pelatihan disiapkan; 2) Peserta yang mengikuti pelatihan, waktu dan lokasi tempat pelatihan disiapkan; 3) Data pengajar dengan materi yang diajarkan disiapkan; 4) Materi bahan uji dan penguji kompetensi yang sudah ditetapkan disiapkan; dan 5) Jadwal waktu dan tempat uji kompetensi disiapkan.
182. c.Bukti Fisik Laporan hasil pemantauan pelatihan/uji kompetensi.
183. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,02.
184. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 39.Mengecek Sertiflkasi Kompetensi Calon TKI
185. a.Kriteria Cakupan Sertiflkasi meliputi semua jabatan calon TKI yang akan ditempatkan.
186. b.Kriteria Teknis 1) Mengecek kebenaran LSP; 2) Mengecek kebenaran prosedur sertiflkasi yang dilakukan; dan 3) Mengecek kebenaran metoda sertiflkasi yang digunakan dan cara penilaian yang dilakukan.
187. c.Bukti Fisik Laporan pengecekan sertiflkasi untuk satu orang calon TKI.
188. d.Penilaian Setiap laporan untuk satu orang mendapat angka kredit 0,004.
189. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 40.Membuat Konsep Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon TKI
190. a.Kriteria Cakupan Membuat konsep rekomendasi pembuatan paspor calon TKI.
191. b.Kriteria Teknis Kegiatan membuat konsep rekomendasi pembuatan paspor calon TKI dilakukan: 1) Setelah syarat-syarat administrasi calon TKI lengkap; 2) Konsep rekomendasi dibuat untuk satu orang calon TKI; dan 3) Konsep rekomendasi dibuat menggunakan format yang berlaku.
192. c.Bukti Fisik Naskah konsep rekomendasi pembuatan paspor calon TKI.
193. d.Penilaian Setiap naskah konsep rekomendasi mendapat angka kredit 0,002.
194. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 41.Membuat Konsep Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI
195. a.Kriteria Cakupan Membuat konsep surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan calon TKI.
196. b.Kriteria Teknis Kegiatan membuat surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan calon TKI dilakukan: 1) setelah calon TKI telah mengikuti PAP; 2) konsep surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan calon TKI dibuat untuk satu orang calon TKI; dan 3) konsep surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan calon TKI dibuat menggunakan format yang berlaku.
197. c.Bukti Fisik Naskah konsep surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan calon TKI.
198. d.Penilaian Setiap naskah konsep untuk satu orang calon TKI mendapat angka kredit 0,003.
199. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 42.Meneliti Berkas Persyaratan Permohonan Pembekalan Akhir Pemberangkatan/Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri(KTKLN)
200. a.Kriteria Cakupan 1) Meneliti berkas persyaratan permohonan pembekalan akhir pemberangkatan; dan 2) Meneliti berkas persyaratan permohonan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN).
201. b.Kriteria Teknis 1) Penelitian berkas persyaratan permohonan pembekalan akhir pemberangkatan didasarkan atas keabsahan dan kelengkapan berkas-berkas persyaratan; 2) Penelitian berkas persyaratan permohonan e-KTKLN yang melalui lembaga penempatan atau perusahaan untuk kepentingan sendiri, didasarkan atas keabsahan serta kelengkapan berkas-berkas persyaratan, dan surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan; dan 3) Penelitian berkas persyaratan permohonan e-KTKLN bagi calon TKI mandiri atau TKI re-entry didasarkan atas keabsahan dan kelengkapan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
202. c.Bukti Fisik Laporan penelitian persyaratan permohonan pembekalan akhir pemberangkatan/e-KTKLN.
203. d.Penilaian Laporan penelitian untuk satu orang calon TKI mendapat angka kredit 0,001.
204. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 43.Membuat Konsep Penerbitan/Penolakan KTKLN
205. a.Kriteria Cakupan 1) Membuat konsep penerbitan e-KTKLN; dan 2) Membuat konsep penolakan e-KTKLN.
206. b.Kriteria Teknis 1) Konsep penerbitan e-KTLN dibuat setelah persyaratan calon TKI lengkap dan sah; dan 2) Konsep penolakan e-KTLN dibuat apabila berkas-berkas persyaratan tidak sah dan tidak lengkap.
207. c.Bukti Fisik Naskah konsep penerbitan/penolakan e-KTKLN.
208. d.Penilaian Setiap naskah konsep untuk satu orang mendapat angka kredit 0,001.
209. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 44.Membuat Data Base Tenaga Kerja yang Ditempatkan/Pra- Kepulangan/Pemulangan Tenaga Keija
210. a.Kriteria Cakupan 1) Membuat data base tenaga kerja yang ditempatkan. 2) Membuat data base tenaga kerja prakepulangan. 3) Membuat data base pemulangan tenaga kerja.
211. b.Kriteria Teknis 1) Data base prakepulangan adalah kumpulan data TKI yang akan dipulangkan ke tanah air; 2) Data base pemulangan adalah kumpulan data TKI yang akan dipulangkan dari bandar kedatangan dan perlintasan perbatasan ke daerah asal; dan 3) Jenis data base meliputi antara lain data identitas TKI, negara tujuan, negara penempatan, pemberi kerja, lembaga penempatan, alasan kepulangan, dan asuransi.
212. c.Bukti Fisik Laporan pembuatan data base tenaga kerja yang ditempatkan/prakepulangan/pemulangan tenaga kerja.
213. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,1.
214. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Pertama.
  1. 45.Menyusun Konsep Surat Penjatuhan Sanksi/Pencabutan Izin Lembaga Penempatan/Asuransi TKI
215. a.Kriteria Cakupan 1) menyusun konsep surat penjatuhan sanksi terhadap lembaga penempatan; 2) menyusun konsep surat pencabutan izin lembaga penempatan; 3) menyusun konsep surat penjatuhan sanksi terhadap lembaga asuransi TKI; dan 4) menyusun konsep surat pencabutan izin lembaga asuransi TKI.
216. b.Kriteria Teknis Konsep surat penjatuhan sanksi/pencabutan izin terhadap lembaga penempatan/lembaga asuransi disusun sesuai dengan format yang berlaku.
217. c.Bukti Fisik Naskah surat penjatuhan sanksi/pencabutan izin lembaga penempatan/lembaga asuransi TKI.
218. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,04.
219. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 46.Mengadministrasikan/memfasilitasi pemulangan tenaga kerja
220. a.Kriteria Cakupan 1) mengadministrasikan pemulangan tenaga kerja AKAD; 2) mengadministrasikan pemulangan tenaga kerja AKAN; 3) memfasilitasi pemulangan tenaga kerja AKAD; dan 4) memfasilitasi pemulangan tenaga kerja AKAN.
221. b.Kriteria Teknis 1) Pengadministrasian pemulangan tenaga kerja AKAD antara lain dilakukan dengan pendataan tenaga kerja yang akan dipulangkan yang meliputi, identitas tenaga kerja, daerah asal, data pengikut, jabatan penempatan, perusahaan pemberi kerja, LPTKS yang menempatkan, perjanjian kerja, jangka waktu kontrak, dan alasan pemulangan. Pengadministrasian pemulangan tenaga kerja AKAD menggunakan formulir AKAD-3; 2) Men3aisun laporan pemulangan tenaga kerja AKAD yang berisi waktu pemulangan, tempat pemberangkatan, transportasi yang digunakan, tujuan pemulangan, permasalahan, dan data administrasi tenaga kerja AKAD yang akan dipulangkan; 3) Pengadministrasian pemulangan tenaga kerja AKAN antara Iain dilakukan dengan pendataan tenaga kerja yang akan dipulangkan yang meliputi, identitas TKI, negara penempatan, pemberi kerja, lembaga penempatan, alasan kepulangan, dan asuransi; 4) Menyusun laporan pemulangan TKI yang berisi waktu pemulangan, tempat pemberangkatan, transportasi yang digunakan, tujuan pemulangan, data administrasi tenaga kerja AKAN yang akan dipulangkan, alasan pemulangan, permasalahan, dan asuransi; 5) Kegiatan memfasilitasi pemulangan tenaga kerja AKAD antara lain memberikan pengarahan kepada tenaga kerja AKAD hal- hal yang terkait dengan kepulangan seperti transportasi, akomodasi, keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan melakukan penanganan permasalahan tenaga kerja AKAD selama pemulangan; dan 6) Kegiatan memfasilitasi pemulangan tenaga kerja AKAN antara lain memberikan pengarahan kepada TKI hal-hal yang terkait dengan kepulangan seperti dokumen penempatan TKI, transportasi, akomodasi, keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan melakukan penanganan permasalahan tenaga kerja AKAN selama pemulangan.
222. c.Bukti Fisik Laporan pengadministrasian/fasilitasi pemulangan tenaga kerja, dilampiri surat tugas.
223. d.Penilaian Laporan pengadministrasian/fasilitasi pemulangan untuk satu orang tenaga kerja mendapat angka kredit 0,004.
224. e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 47.Melacak Keberadaan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja yang Tidak Diketahui Keberadaannya
225. a.Kriteria Cakupan 1) Melacak keberadaan calon tenaga kerja yang tidak diketahui keberadaannya. 2) Melacak keberadaan tenaga kerja yang tidak diketahui keberadaannya.
226. b.Kriteria Teknis 1) Calon tenaga kerja yaitu tenaga kerja dalam proses penempatan, sedangkan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang telah ditempatkan atau dalam proses pemulangan. 2) Kegiatan melacak keberadaan calon tenaga keija/tenaga kerja yaitu kegiatan mencari dan menghimpun informasi dari berbagai sumber yang berkaitan untuk mengetahui keberadaan calon tenaga kerja/tenaga kerja.
227. c.Bukti Fisik Laporan jumlah calon tenaga kerja/tenaga kerja yang dilacak keberadaannya.
228. d.Penilaian Setiap melacak satu orang mendapat angka kredit 0,15.
229. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 48.Menganalisis Permasalahan/Perjanjian Kerja Sama AntarNegara dengan Lembaga Swasta Berbadan Hukum di Luar Negeri Dalam Penempatan TKI
230. a.Kriteria Cakupan 1) Menganalisis permasalahan antarnegara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri dalam penempatan TKI. 2) Menganalisis perjanjian kerja sama antar negara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri dalam penempatan TKI.
231. b.Kriteria Teknis 1) Kegiatan menganalisis dapat dilakukan dengan menggunakan metoda analisis yang relevan dan mendasarkan pada ketentuan kerjasama. 2) Kegiatan menganalisis permasalahan antar negara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri meliputi permasalahan yang timbul dalam penempatan TKI antara lain struktur biaya, asuransi, dan perjanjian kerjasama.
232. c.Kegiatan menganalisis perjanjian kerjasama antar negara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri meliputi kesesuaian antara perjanjian kerjasama antar negara dengan lembaga yang telah disepakati dan implementasinya dalam penempatan TKI.
233. d.Bukti Fisik Naskah analisis permasalahan/perjanjian kerja sama antar negara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri dalam penempatan TKI.
234. e.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,26.
235. f.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 49.Menyusun Rekomendasi Penyempurnaan Perjanjian Kerjasama antarnegara dengan Lembaga Swasta Berbadan Hukum Di Luar Negeri/Penghentian Penempatan
236. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun rekomendasi penyempurnaan perjanjian kerjasama antar negara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri. 2) Menyusun rekomendasi penghentian penempatan.
237. b.Kriteria Teknis Penyusunan rekomendasi penyempurnaan perjanjian kerjasama/penghentian penempatan didasarkan pada hasil analisis atau kajian.
238. c.Bukti Fisik Naskah rekomendasi penyempurnaan perjanjian kerjasama antar negara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri/penghentian penempatan.
239. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,2.
240. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 50.Menyusun Materi Laporan Penyelenggaraan Pertemuan Bilateral/Multilateral/Regional
241. a.Kriteria Cakupan Menjoisun materi laporan penyelenggaraan pertemuan meliputi: a) bilateral. b) multilateral. c) regional.
242. b.Kriteria Teknis Materi laporan penyelenggaraan pertemuan berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dasar, waktu serta tempat pelaksanaan, peserta, agenda kegiatan, dan rumusan [resume) hasil pertemuan.
243. c.Bukti Fisik Naskah materi laporan penyelenggaraan pertemuan bilateral multilateral atau regional.
244. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,05.
245. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 51.Menterjemahkan Perjanjian Keija Sama AntarNegara, AntarNegara dengan Lembaga Swasta Berbadan Hukum di Luar Negeri, Rumusan Hasil Pertemuan Bilateral, Multilateral, dan/atau Regional
246. a.Kriteria Cakupan Kegiatan menterjemahkan meliputi: 1) perjanjian kerja sama antarnegara; 2) perjanjian kerja sama antarnegara dengan lembaga swasta berbadan hukum di luar negeri; 3) rumusan hasil pertemuan bilateral; 4) rumusan hasil pertemuan multilateral; dan 5) rumusan hasil pertemuan regional.
247. b.Kriteria Teknis Penerjemahan dilakukan menurut ketentuan serta aturan yang berlaku dan kaidah bahasa.
248. c.Bukti Fisik Naskah terjemahan perjanjian atau rumusan hasil pertemuan.
249. d.Penilaian Setiap naskah terjemahan perjanjian atau rumusan hasil pertemuan mendapat angka kredit 0,2.
250. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 52.Memantau/Mengevaluasi Penerapan Peraturan Perundang- Undangan/Sarana Perlindungan/Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
251. a.Kriteria Cakupan 1) memantau penerapan peraturan perundang-undangan penempatan tenaga kerja luar negeri; 2) memantau sarana perlindungan penempatan tenaga kerja luar negeri; 3) memantau kegiatan penempatan tenaga kerja luar negeri; 4) mengevaluasi penerapan peraturan perundang-undangan penempatan tenaga kerja luar negeri; 5) mengevaluasi sarana perlindungan penempatan tenaga kerja luar negeri; dan 6) mengevaluasi kegiatan penempatan tenaga kerja luar negeri.
252. b.Kriteria Teknis 1) Pemantauan meliputi mengamati dan mencatat penerapan peraturan perundang-undangan, sarana perlindungan, dan kegiatan penempatan tenaga kerja luar negeri. 2) Pengevaluasian meliputi mengecek dan menilai kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan atau penerapan di lapangan tentang peraturan, sarana perlindungan, serta kegiatan penempatan tenaga kerja luar negeri.
253. c.Bukti Fisik Laporan pemantauan/pengevaluasian, dilampiri surat tugas.
254. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,25.
255. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 53.Menyusun Materi Surat Pencairan Deposito PPTKIS/Asuransi TKI
256. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun materi surat pencairan deposito PPTKIS. 2) Menyusun materi surat pencairan asuransi TKI.
257. b.Kriteria Teknis Materi surat pencairan deposito PPTKIS/asuransi TKI berisi pertimbangan pencairan, menggunakan format yang berlaku.
258. c.Bukti Fisik Naskah materi surat pencairan deposito PPTKIS/asuransi TKI.
259. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,005.
260. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 54.Menganalisis Data Penempatan untuk Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja
261. a.Kriteria Cakupan Analisis data penempatan mencakup lingkup: 1) kabupaten a) AKL; b) AKAD; c) AKAN; dan d) di luar hubungan kerja. 2) kota a) AKL; b) AKAD; c) AKAN; dan d) di luar hubungan keija. 3) provinsi a) AKL; b) AKAD; c) AKAN; dan d) di luar hubungan kerja. 4) nasional a) AKL; b) AKAD; c) AKAN; dan d) di luar hubungan keija.
262. b.Kriteria Teknis 1) Aspek analisis antara lain kecenderungan, faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan. 2) Analisis berbasis kurun atau jangka waktu tertentu.
263. c.Bukti Fisik Naskah analisis data penempatan tenaga kerja.
264. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,23.
265. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 55.Menyusun Rekomendasi Permohonan Izin Pendirian Tempat Penampungan Calon TKI
266. a.Kriteria Cakupan Menyusun rekomendasi permohonan izin pendirian tempat penampungan calon TKI.
267. b.Kriteria Teknis Penjrusunan rekomendasi dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi/fisik pendirian tempat penampungan calon TKI.
268. c.Bukti Fisik Laporan pen5aisunan rekomendasi permohonan izin pendirian tempat penampungan calon TKI.
269. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,02.
270. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 56.Menjoisun Materi Surat Izin Pendirian, Penolakan, atau Pencabutan Tempat Penampungan TKI
271. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun materi surat izin pendirian tempat penampungan TKI. 2) Menyusun materi surat penolakan tempat penampungan TKI. 3) Menyusun materi surat pencabutan tempat penampungan TKI.
272. b.Kriteria Teknis 1) Pen5aisunan materi surat menggunakan format yang ditentukan. 2) Penyusunan materi didasarkan atas persyaratan yang ditentukan.
273. c.Bukti Fisik Naskah surat izin pendirian/penolakan/pencabutan tempat penampungan calon TKI.
274. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,005.
275. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 57.Memantau/Mengevaluasi Pengelolaan Penampungan TKI
276. a.Kriteria Cakupan Memantau dan mengevaluasi pengelolaan penampungan TKI.
277. b.Kriteria Teknis 1) Memantau meliputi mengamati dan mencatat pelaksanaan pengelolaan penampungan TKI. 2) Mengevaluasi meliputi mengecek dan menilai kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan penampungan TKI dengan ketentuan yang berlaku. 3) Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan pengelolaan penampungan TKI. 4) Men5rusun rekomendasi tindak lanjut evaluasi pengelolaan penampungan TKI.
278. c.Bukti Fisik Laporan pemantauan/pengevaluasian pengelolaan penampungan TKI, dilampiri surat tugas.
279. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,23.
280. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 58.Membuat Materi Surat Izin, Penolakan, atau Pencabutan Peserta Program Asuransi TKI
281. a.Kriteria Cakupan Kegiatan membuat materi surat izin/penolakan/pencabutan peserta program asuransi TKI meliputi: 1) kegiatan membuat materi surat izin peserta program asuransi TKI. 2) kegiatan membuat materi surat penolakan peserta program asuransi TKI. 3) kegiatan membuat materi surat pencabutan peserta program asuransi TKI.
282. b.Kriteria Teknis Materi surat izin/penolakan/pencabutan peserta program asuransi TKI berisi pertimbangan penerbitan surat, menggunakan format yang berlaku.
283. c.Bukti Fisik Naskah surat izin/surat penolakan/surat pencabutan peserta program asuransi TKI.
284. d.Penilaian Setiap naskah surat mendapat angka kredit 0,02.
285. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 59.Memantau/Mengevaluasi Operasional Perusahaan Peserta Program Asuransi TKI
286. a.Kriteria Cakupan Kegiatan memantau/mengevaluasi operasional perusahaan peserta program asuransi TKI meliputi: 1) memantau operasional perusahaan peserta program asuransi TKI. 2) mengevaluasi operasional perusahaan peserta program asuransi TKI.
287. b.Kriteria Teknis 1) Pemantauan operasional perusahaan peserta program asuransi TKI meliputi mengamati dan mencatat penerapan peraturan perundang-undangan tentang asuransi TKI. 2) Pengevaluasian operasional perusahaan peserta program asuransi TKI meliputi mengecek dan menilai penerapan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
288. c.Bukti Fisik Laporan pemantauan/pengevaluasian operasional perusahaan peserta program asuransi TKI, dilampiri surat tugas.
289. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,15.
290. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 60.Melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja Purna Kerja
291. a.Kriteria Cakupan 1) melakukan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja purna kerja AKAD. 2) melakukan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja puma kerja AKAN.
292. b.Kriteria Teknis 1) melakukan pendataan tenaga kerja purna kerja; 2) mengidentifikasi minat kerja tenaga kerja setelah puma keija; 3) memfasilitasi tenaga kerja purna kerja untuk penempatan di perusahaan; 4) memfasilitasi tenaga kerja purna kerja untuk bekerja mandiri; 5) memfasilitasi tenaga kerja purna kerja untuk mendapatkan pelatihan kerja; 6) memfasilitasi tenaga kerja purna kerja untuk kembali bekerja di luar daerah atau di luar negeri; 7) melakukan tindak lanjut penempatan tenaga kerja purna kerja di perusahaan atau di rumah tangga; dan 8) memberikan pemanduan tenaga kerja puma kerja yang bekerja mandiri.
293. c.Bukti Fisik Laporan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja puma kerja.
294. d.Penilaian Laporan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja purna kerja untuk satu orang mendapat angka kredit 0,02.
295. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 61.Menjadi Saksi dalam rangka Penyelesaian Permasalahan AntarKerja
296. a.Kriteria Cakupan Menjadi saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan antarkeija, baik melalui mekanisme AKL, AKAD, maupun AKAN, selama masa prapenempatan, selama penempatan, maupun purna penempatan.
297. b.Kriteria Teknis 1) menjadi saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan antarkerja di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemerintahan, dan lembaga lainnya yang terkait; dan 2) kegiatan menjadi saksi, antara lain menunjukkan dokumen, menjelaskan peristiwa atau kejadian yang dilihat dan didengar selama proses antar kerja.
298. c.Bukti Fisik Laporan menjadi saksi dalam penyelesaian permasalahan antarkerja.
299. d.Penilaian Laporan untuk setiap kali memberikan kesaksian mendapat angka kredit 0,06.
300. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 62.Menyusun Profil Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri
301. a.Kriteria Cakupan 1) menjrusun profil pasar kerja dalam negeri; dan 2) menyusun profil pasar kerja luar negeri.
302. b.Kriteria Teknis 1) Profil pasar kerja yaitu deskripsi umum pasar kerja yang meliputi permintaan, persediaan tenaga kerja, tingkat upah, kondisi pasar kerja, dinamika pasar kerja, baik di dalam maupun di luar negeri dalam kurun waktu tertentu. 2) Penyusunan profil pasar kerja disertai dengan uraian yang berisi antara lain latar belakang, maksud, dan tujuan.
303. c.Bukti Fisik Naskah profil pasar kerja dalam negeri/luar negeri.
304. d.Penilaian Setiap naskah profil mendapat angka kredit 0,6.
305. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 63.Melakukan Pengkajian Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja serta Merekomendasikan Hasil Kajian
306. a.Kriteria Cakupan Melakukan pengkajian pengembangan penempatan tenaga kerja serta merekomendasikan hasil kajian, mencakup: 1) wilayah, meliputi internasional, nasional, provinsi, kabupaten, dan kota; 2) sektoral, meliputi pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan penggudangan, keuangan dan perbankan, serta jasa usaha lainnya; 3) mekanisme, meliputi AKL, AKAD, dan AKAN; 4) segmen, meliputi tenaga kerja khusus dan tingkat jabatan; dan 5) peraturan perundang-undangan.
307. b.Kriteria Teknis 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem antarkerja, peraturan perundang-undangan, permintaan tenaga kerja, persediaan tenaga kerja, tingkat upah, kondisi pasar kerja, dinamika pasar keija, lembaga penempatan, Pengantar Keija, fasilitas dan teknologi, serta lembaga-lembaga pendukung penempatan. 2) Hasil pengkajian berupa profil ketenagakeijaan, permasalahan ketenagakerjaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan, faktor-faktor penghambat perkembangan ketenagakerjaan, proyeksi, trend, dan implikasi. 3) Penggunaan hasil pengkajian adalah untuk menyusun rekomendasi yang berisi saran, pendapat, dan tindak lanjut untuk berbagai macam kepentingan pengembangan penempatan tenaga keija.
308. c.Bukti Fisik Naskah kajian beserta rekomendasi.
309. d.Penilaian Setiap naskah serta rekomendasi mendapat angka kredit 0,4.
310. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 64.Mengkaji Operasional Peraturan Perundang-Undangan di Bidang AntarKerja
311. a.Kriteria Cakupan Mengkaji operasionalisasi peraturan perundang-undangan di bidang antar kerja meliputi: 1) peraturan perundang-undangan AKL. 2) peraturan perundang-undangan AKAD. 3) peraturan perundang-undangan AKAN. 4) peraturan perundang-undangan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 5) peraturan perundang-undangan perluasan kesempatan keija. 6) peraturan perundang-undangan Antar Kerja Khusus (AKSUS). 7) peraturan perundang-undangan Antar Kerja Pemerintah (AKP). 8) peraturan perundang-undangan kelembagaan penempatan tenaga kerja. 9) peraturan perundang-undangan perencanaan tenaga kerja dan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
312. b.Kriteria Teknis 1) Pengkajian operasionalisasi peraturan perundang-undangan di bidang antar kerja, meliputi: a) bagian yang operasional yaitu peraturan perundang- undangan yang bisa diterapkan. b) bagian yang tidak operasional yaitu peraturan perundang- undangan yang tidak bisa diterapkan. c) hasil operasionalisasi peraturan perundang-undangan. d) masalah, hambatan, dan kendala yang dihadapi. e) kelemahan dan kekurangan peraturan perundang- undangan untuk pengoperasionalisasian beserta dampaknya. 2) Kerangka pengkajian operasionalisasi peraturan perundang- undangan berisi maksud, tujuan, lingkup, metodologi, identifikasi masalah, analisis masalah, kesimpulan, dan rekomendasi.
313. c.Bukti Fisik Laporan pengkajian operasionalisasi peraturan perundang- undangan.
314. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,24.
315. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 65.Menganalisis Dampak Perubahan Ekonomi/Kebijakan Pemerintah atau Kondisi Global Terhadap Penempatan Tenaga Kerja
316. a.Kriteria Cakupan Kegiatan analisis dampak perubahan ekonomi/kebijakan pemerintah atau kondisi global terhadap penempatan tenaga kerja meliputi: 1) menganalisis dampak perubahan ekonomi terhadap penempatan tenaga kerja; 2) menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penempatan tenaga kerja; dan 3) kegiatan analisis dampak kondisi global terhadap penempatan tenaga kerja.
317. b.Kriteria Teknis 1) Analisis dampak perubahan ekonomi mencakup analisis dampak kemajuan atau kemunduran ekonomi terhadap penempatan tenaga kerja. 2) Contoh kemajuan ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor- sektor usaha, meningkatnya produksi, tingginya permintaan tenaga kerja, yang akan berdampak pada peningkatan penempatan tenaga kerja. Sedangkan kemunduran ekonomi ditandai dengan menurunnya sektor-sektor usaha, menurunnya produksi, menurunnya permintaan tenaga kerja, yang akan berdampak pada rendahnya penempatan tenaga kerja. 3) Contoh dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap penempatan tenaga kerja adalah kebijakan pelarangan ekspor kayu gelondongan dan rotan mentah yang berdampak pada tumbuhnya industri pengolahan kayu dan rotan sehingga menciptakan kesempatan kerja yang banyak untuk penempatan tenaga kerja. 4) Contoh dampak perubahan kondisi global terhadap penempatan tenaga kerja adalah krisis ekonomi dunia tahun 1998 yang terdampak pada krisis ekonomi Indonesia yang mengakibatkan kemunduran sektor usaha, turunnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. 5) Analisis dampak perubahan ekonomi/kebijakan pemerintah/kondisi global terhadap penempatan tenaga kerja menggunakan antara lain analisis ekonomi, pembangunan, ketenagakerjaan, statistik, dan pasar kerja.
318. c.Bukti Fisik Naskah analisis dampak perubahan ekonomi/kebijakan pemerintah/ kondisi global terhadap penempatan tenaga keija.
319. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
320. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 66.Memeriksa/Memveriflkasi Berkas Permohonan Ijin/Rekomendasi Pendirian/Perubahan Ijin Lembaga Bursa Kerja
321. a.Kriteria Cakupan 1) Memeriksa/verifikasi berkas permohonan ijin lembaga bursa kerja. 2) Memeriksa/verifikasi berkas rekomendasi pendirian lembaga bursa kerja. 3) Memeriksa/verifikasi berkas permohonan perubahan ijin lembaga bursa keija.
322. b.Kriteria Teknis Pemeriksaan/verifikasi dilakukan atas kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan.
323. c.Bukti Fisik Laporan pemeriksaan/verifikasi berkas permohonan ijin/rekomendasi pendirian/perubahan ijin lembaga bursa kerja.
324. d.Penilaian Laporan pemeriksaan/verifikasi setiap jenis berkas mendapat angka kredit 0,008.
325. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 67.Mengecek di Lapangan, Kebenaran Data Berkas atau Menilai Kelayakan Permohonan Ijin Pendirian/Perubahan Atau Pencabutan Ijin Lembaga Bursa Kerja
326. a.Kriteria Cakupan 1) Mengecek di lapangan kebenaran data berkas permohonan ijin pendirian lembaga bursa kerja. 2) Mengecek di lapangan kebenaran data berkas permohonan ijin perubahan lembaga bursa kerja. 3) Mengecek di lapangan kebenaran data pencabutan ijin lembaga bursa keija.
327. b.Kriteria Teknis Pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data berkas dengan kondisi di lapangan untuk mengetahui kebenaran, dan membuat catatan atas hasil pengecekan.
328. c.Bukti Fisik Laporan pengecekan kebenaran data berkas permohonan ijin pendirian/perubahan atau pencabutan ijin lembaga bursa kerja, dilampiri surat tugas.
329. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
330. e.Pelaksana Fngsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 68.Memberikan Fasilitasi Teknis Uji Kesahihan Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Bursa Kerja
331. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
332. b.Kriteria Teknis Fasilitas yang diberikan meliputi penyediaan pengaturan waktu, kesediaan serta kesiapan pihak-pihak terkait, berkas-berkas dokumen, dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
333. c.Bukti Fisik Laporan fasilitasi teknis uji kesahihan permohonan ijin pendirian lembaga bursa kerja.
334. d.Penilaian Setiap laporan fasilitasi teknis uji kesahihan mendapat angka kredit 0,007.
335. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama. G. Kelembagaan
  1. 1.Menyusun Rekomendasi atas Permohonan Ijin Pendirian Bursa Kerja
336. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
337. b.Kriteria Teknis Penjmsunan rekomendasi dilakukan setelah pemeriksaan atas kelengkapan, keabsahan persyaratan yang diperlukan, dan pengecekan di lapangan.
338. c.Bukti Fisik Naskah penjoisunan rekomendasi atas permohonan ijin pendirian bursa kerja.
339. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,01.
340. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 2.Men5aisun Konsep Penolakan/Permintaan Kelengkapan/Ijin Pendirian/Perubahan/Pencabutan Ijin Lembaga Bursa Kerja
341. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep penolakan ijin lembaga bursa kerja. 2) Menyusun konsep permintaan kelengkapan ijin lembaga bursa kerja. 3) Menyusun konsep ijin pendirian lembaga bursa kerja. 4) Menyusun konsep ijin perubahan lembaga bursa keija. 5) Menjrusun konsep pencabutan ijin lembaga bursa kerja.
342. b.Kriteria Teknis Kegiatan menyusun konsep berdasarkan: 1) Pengecekan kelengkapan dan keabsahan persyaratan diperlukan. 2) Konsep penolakan/permintaan kelengkapan /ijin pendirian/perubahan/pencabutan ijin lembaga bursa kerja dibuat menggunakan format yang berlaku.
343. c.Bukti Fisik Naskah penolakan/permintaan kelengkapan /ijin pendirian/perubahan/pencabutan ijin lembaga bursa kerja.
344. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,004.
345. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 3.Mengadministrasikan Lembaga Bursa Kerja
346. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
347. b.Kriteria Teknis 1) Mendata lembaga bursa keija yang meliputi data tentang nama, alamat, ijin, dan pengurus. 2) Men5rusun daftar lembaga bursa kerja. 3) Mengarsipkan berkas dan data lembaga bursa kerja.
348. c.Bukti Fisik Laporan pengadministrasi lembaga bursa kerja.
349. d.Penilaian Laporan setiap satu lembaga Bursa Kerja mendapat angka kredit 0,003.
350. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 4.Memverifikasi Kondisi Lembaga Bursa Kerja Berdasarkan Hasil Pengadministrasian Lembaga
351. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
352. b.Kriteria Teknis Verifikasi dilakukan dengan mengecek dan mencocokkan data berkas dengan kondisi di lapangan untuk mengetahui kebenaran, dan membuat catatan atas basil pengecekan.
353. c.Bukti Fisik Laporan verifikasi kondisi lembaga bursa kerja.
354. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,04.
355. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 5.Memantau lembaga bursa kerja/bursa kerja raya/bursa kerja sejenisnya
356. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
357. b.Kriteria Teknis Mengamati dan mencatat kondisi lembaga bursa kerja di lapangan.
  1. 0.Bukti Fisik Laporan pemantauan lembaga bursa kerja/bursa kerja raya/bursa kerja sejenisnya.
358. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,04.
359. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 6.Menganalisis data/mengevaluasi lembaga bursa kerja/menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi lembaga bursa kerja
360. a.Kriteria Cakupan 1) Menganalisis data lembaga bursa kerja. 2) Mengevaluasi lembaga bursa kerja. 3) Menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi lembaga bursa kerja.
361. b.Kriteria Teknis 1) Menganalisis data lembaga bursa kerja terdiri atas menabulasikan, mengklasifikasikan, dan menyusun proporsi perklasifikasi. 2) Mengevaluasi lembaga bursa kerja berdasarkan lembaga, program, personal, operasionalisasinya, dan kinerja. 3) Men5nasun rekomendasi untuk perpanjangan, pemberian sanksi, dan pencabutan.
362. c.Bukti Fisik Laporan analisis/evaluasi/rekomendasi lembaga bursa keija.
363. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
364. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 7.Memberikan Pelayanan Konsultasi Perizinan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja
365. a.Kriteria Cakupan Konsultasi perizinan antara lain izin pendirian lembaga, izin perpanjangan izin lembaga, izin pendirian penampungan, dan izin perpanjangan izin penampungan.
366. b.Kriteria Teknis Konsultasi perizinan antara lain persyaratan, penyusunan organisasi, pemilahan personil, pemilihan jenis kegiatan, sarana fisik, rencana kerja, dan peraturan perundang-undangan.
367. c.Bukti Fisik Laporan pelayanan konsultasi perizinan di bidang penempatan tenaga kerja.
368. d.Penilaian Laporan setiap satu kali pemberian layanan mendapat angka kredit 0,008.
369. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 8.Membina Lembaga Bursa Kerja
370. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
371. b.Kriteria Teknis 1) Membina lembaga bursa kerja antara lain organisasi, program, personal, dan operasionalisasi. 2) Pembinaan lembaga bursa kerja melalui pelatihan, pemberian konsultasi, evaluasi, dan pemberian motivasi.
372. c.Bukti Fisik Laporan pembinaan lembaga bursa kerja.
373. d.Penilaian Laporan setiap satu kali pembinaan mendapat angka kredit 0,03.
374. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 9.Mengevaluasi Kinerja/Operasionalisasi Lembaga Bursa Kerja
375. a.Kriteria Cakupan Lembaga bursa kerja terdiri atas lembaga penempatan tenaga kerja swasta baik dalam maupun luar negeri.
376. b.Kriteria Teknis Aspek kinerja yang dievaluasi antara lain program kerja, kuantitas penempatan, kualitas penempatan, produktivitas kerja, permasalahan/kasus yang timbul, dan penghargaan yang diperoleh.
377. c.Bukti Fisik Laporan evaluasi kinerja/operasionalisasi lembaga bursa kerja.
378. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,03.
379. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 10.Mengidentifikasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
380. a.Kriteria Cakupan Mengidentifikasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan perluasan kesempatan keija model: 1) padat karya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
381. b.Kriteria Teknis 1) Identifikasi sumber daya alam antara lain kondisi geografis, letak geografis, pontesi alam yang dimiliki, iklim, produk yang dihasilkan, potensi ekonomi, flora, dan fauna . 2) Identifikasi sumber daya manusia antara lain jumlah serta kualitas penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, penganggur, setengah penganggur, budaya, pendidikan, keterarapilan/keahlian, dan mata pencaharian.
382. c.Bukti Fisik Laporan identifikasi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
383. d.Penilaian Laporan setiap identifikasi mendapat angka kredit 0,12.
384. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama. 11, Memilih Lokasi dan Jenis Kegiatan yang Potensial Dikembangkan untuk Kegiatan Kesempatan Kerja
385. a.Kriteria Cakupan Memilih lokasi dan jenis kegiatan yang potensial dikembangkan untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja model: 1) padat karya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
386. b.Kriteria Teknis 1) Pemilihan lokasi didasarkan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dikembangkan untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Pemilihan jenis kegiatan didasarkan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dan didukung oleh potensi pasar untuk jenis-jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja.
387. c.Bukti Fisik Laporan pemilihan lokasi dan jenis kegiatan yang potensial dikembangkan untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja.
388. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,12.
389. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 12.Mengidentifikasi dan Mengiventarisasi Program/Kegiatan Perluasan Kesempatan Keija di Sektor, Instansi Tingkat Lokal, Regional, dan Nasional
390. a.Kriteria Cakupan 1) Mengidentifikasi dan mengiventarisasi program perluasan kesempatan kerja di sektor tingkat: a) lokal; b) regional; dan c) nasional. 2) Mengidentifikasi dan mengiventarisasi kegiatan perluasan kesempatan kerja di sektor tingkat: a) lokal; b) regional; dan c) nasional. 3) Mengidentifikasi dan mengiventarisasi program perluasan kesempatan kerja di instansi tingkat: a) lokal; b) regional; dan c) nasional. 4) Mengidentifikasi dan mengiventarisasi kegiatan perluasan kesempatan kerja di instansi tingkat: a) lokal; b) regional; dan c) nasional.
391. b.Kriteria Teknis 1) Identifikasi dan inventarisasi didasarkan atas semua program/kegiatan perluasan kesempatan keija yang dilaksanakan sektor dan instansi. 2) Identifikasi dan inventarisasi program/kegiatan digunakan untuk pemilihan dan pengembangan program/kegiatan perluasan kesempatan kerja yang akan datang.
392. c.Bukti Fisik Laporan identifikasi dan inventarisasi program/kegiatan perluasan kesempatan kerja di sektor/instansi tingkat lokal/regional/nasional.
393. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,06.
394. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama. H. Perluasan Kesempatan Kerja
  1. 1.Menganalisis Program/Kegiatan Sektor, Instansi Tingkat Lokal, Regional, dan Nasional
395. a.Kriteria Cakupan 1) Menganalisis program sektor, tingkat: a) lokal kabupaten; b) lokal kota; c) regional provinsi; dan d) nasional. 2) Menganalisis kegiatan sektor, tingkat: a) lokal kabupaten; b) lokal kota; c) regional provinsi; dan d) nasional. 3) Menganalisis program instansi, tingkat: a) lokal kabupaten; b) lokal kota; c) regional provinsi; dan d) nasional. 4) Menganalisis kegiatan instansi, tingkat: a) lokal kabupaten; b) lokal kota; c) regional provinsi; dan d) nasional.
396. b.Kriteria Teknis 1) Analisis dilakukan terhadap salah satu cakupan kriteria tersebut di atas. 2) Analisis program/kegiatan sektor dan instasi tingkat lokal, regional, dan nasional yaitu analisis mengenai dampak program/kegiatan terhadap perluasan kesempatan kerja.
397. c.Bukti Fisik Laporan analisis tentang program/kegiatan sektor dan instasi tingkat lokal, regional, dan nasional.
398. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,15.
399. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 2.Menyusun Konsep Bahan Koordinasi Program Perluasan Kerja Lintas Sektor dan Instansi Tingkat Lokal, Regional, dan Nasional
400. a.Kriteria Cakupan 1) Menjoisun konsep bahan koordinasi program perluasan kerja lintas sektor, tingkat: a) lokal kabupaten; b) lokal kota; c) regional provinsi; dan d) nasional. 2) Menyusun konsep bahan koordinasi program perluasan kerja lintas instansi, tingkat: a) lokal kabupaten; b) lokal kota; c) regional provinsi; dan d) nasional.
401. b.Kriteria Teknis Pen5aisunan konsep bahan koordinasi program perluasan kerja lintas sektor dan instansi tingkat lokal, regional, dan nasional dilakukan dengan mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, instansi peserta, agenda, dan materi rapat koordinasi.
402. c.Bukti Fisik Laporan konsep bahan koordinasi program perluasan kerja lintas sektor dan instansi tingkat lokal, regional, dan nasional.
403. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,15.
404. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 3.Men5aisun Konsep Program/Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
405. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep program perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) teknologi tepat guna; c) tenaga kerja mandiri; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Menjrusun konsep kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat kaiya; b) teknologi tepat guna; c) tenaga kerja mandiri; dan d) tenaga kerja sukarela.
406. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan konsep program/kegiatan perluasan kesempatan kerja didasarkan pada jumlah pencari kerja atau penganggur dan setengah penganggur, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat serta kebutuhan mayarakat. 2) Konsep program/kegiatan perluasan kesempatan kerja berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, model, dan jenis kegiatan.
407. c.Bukti Fisik Naskah konsep program/kegiatan perluasan kesempatan kerja.
408. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,2.
409. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 4.Menyusun Konsep Penetapan Jenis dan Lokasi Kegiatan Perluasan Kerja
410. a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep penetapan jenis dan lokasi kegiatan perluasan kerja, model: 1) padat karya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
411. b.Kriteria Teknis 1) Penjnisunan konsep penetapan jenis dan lokasi kegiatan perluasan kesempatan kerja berdasarkan data penganggur, setengah penganggur, potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan kebutuhan masyarakat setempat. 2) Konsep penetapan jenis dan lokasi kegiatan berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dan pertimbangan dalam menetapkan jenis serta lokasi kegiatan. 3) Konsep penetapan jenis dan lokasi kegiatan perluasan kesempatan kerja berisi perkiraan penyerapan tenaga kerja dan manfaat atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat.
  1. 0.Bukti Fisik Naskah konsep penetapan jenis dan lokasi kegiatan perluasan kesempatan kerja.
412. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,15.
413. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 5.Menyusun Materi Penyuluhan Kegiatan Perluasan Kesempatan Keija
414. a.Kriteria Cakupan Materi penyuluhan kegiatan perluasan kesempatan kerja, meliputi model: 1) padat kaiya. 2) teknologi tepat guna. 3) tenaga kerja mandiri. 4) tenaga kerja sukarela.
415. b.Kriteria Teknis 1) Materi penyuluhan disusun menurut model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan. 2) Materi penyuluhan disusun dengan mendeskripsikan secara singkat atas latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dan uraian pokok materi penyuluhan.
416. c.Bukti Fisik Naskah materi penyuluhan menurut model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja.
417. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,1.
418. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 6.Melakukan Penyuluhan Kegiatan Perluasan Kerja
419. a.Kriteria Cakupan Melakukan kegiatan penyuluhan perluasan kerja, model: 1) padat karya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
420. b.Kriteria Teknis 1) Penyuluhan dilakukan untuk satu model dan jenis kegiatan perluasan kerja. 2) Kegiatan penyuluhan dilakukan berdasarkan rencana yang mencakup maksud, tujuan, waktu, tempat, sasaran, dan metoda yang digunakan.
421. c.Bukti Fisik Laporan kegiatan pen5ailuhan.
422. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,02.
423. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 7.Menynsun Rancangan Pembekalan Pemandu/Petugas Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
424. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun rancangan pembekalan pemandu kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna; b) tenaga kerja mandiri; dan c) tenaga kerja sukarela. 2) Menyusun rancangan pembekalan petugas teknis atau petugas lapangan kegiatan perluasan kesempatan kerja model padat karya.
425. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rancangan pembekalan pemandu/petugas teknis/petugas lapangan kegiatan perluasan kesempatan kerja menurut model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Rancangan pembekalan pemandu/petugas teknis/petugas lapangan kegiatan perluasan kesempatan kerja berisi antara lain latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, peserta, mata pembekalan, waktu, jadual, dan pelatih/narasumber pembekalan.
426. c.Bukti Fisik Naskah rancangan pembekalan pemandu/petugas teknis kegiatan perluasan kesempatan kerja.
427. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,4.
428. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 8.Menyusun Rancangan Pembekalan Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja di Lokasi Kegiatan
429. a.Kriteria Cakupan Menjmsun pokok-pokok materi pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) padat karya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
430. b.Kriteria Teknis 1) Penjmsunan rancangan pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja menurut model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Rancangan pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja berisi antara lain latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, peserta, mata pembekalan, waktu, jadual, dan pelatih/narasumber pembekalan.
431. c.Bukti Fisik Naskah rancangan pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja.
432. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,32.
433. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
  1. 9.Menyusun Pokok-Pokok Materi Pembekalan Pemandu/Petugas Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
434. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun pokok-pokok materi pembekalan pemandu kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna; b) tenaga kerja mandiri; dan c) tenaga kerja sukarela. 2) Men5aisun pokok-pokok materi pembekalan petugas teknis atau petugas lapangan kegiatan perluasan kesempatan kerja model padat karya.
435. b.Kriteria Teknis 1) Pen3aisunan pokok-pokok materi pembekalan menurut model dan jenis pemandu/petugas teknis kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Pokok-pokok materi pembekalan berisi antara lain latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, macam materi, dan alokasi waktu tiap materi.
436. c.Bukti Fisik Naskah pokok-pokok materi pembekalan pemandu /petugas teknis kegiatan perluasan kesempatan keija.
437. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,29.
438. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Madya.
  1. 10.Menyusun Pokok-Pokok Materi Pembekalan Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
439. a.Kriteria Cakupan Menyusun pokok-pokok materi pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) padat kaiya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
440. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan pokok-pokok materi pembekalan menurut model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Pokok-pokok materi pembekalan berisi antara lain latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, macam materi serta alokasi waktu tiap materi.
441. c.Bukti Fisik Naskah pokok-pokok materi pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja.
442. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,2.
443. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 11.Menyusun Kurikulum, Silabus, dan Modul Pembekalan Pemandu/Petugas Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
444. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun kurikulum dan silabus pembekalan pemandu perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna; b) tenaga kerja mandiri; dan c) tenaga kerja sukarela. 2) Menyusun kurikulum dan silabus pembekalan petugas teknis atau petugas lapangan perluasan kesempatan kerja, serta model padat kaiya. 3) Menyusun modul pembekalan pemandu perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna; b) tenaga kerja mandiri; dan c) tenaga kerja sukarela. 4) Menyusun modul pembekalan petugas teknis atau petugas lapangan perluasan kesempatan kerja model padat kaiya.
445. b.Kriteria Teknis 1) Kurikulum dan silabus pembekalan pemandu/petugas teknis atau petugas lapangan perluasan kesempatan kerja: a) penyusunan dilakukan menurut model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. b) berisi antara lain mata pembekalan, silabus, alokasi waktu, jumlah jam teori serta praktek, metoda, dan alat peraga yang diperlukan. 2) Modul pembekalan pemandu/petugas teknis atau petugas lapangan perluasan kesempatan kerja, disusun menurut: a) mata pembekalan sesuai dengan model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. b) sistematika berisi antara lain pendahuluan, tujuan instruksional umum serta khusus, metoda pembekalan, uraian tentang materi pembekalan, pelatihan, rangkuman, metoda, seal serta kunci jawaban pelatihan, dan daftar pustaka.
446. c.Bukti Fisik Naskah kurikulum dan silabus atau naskah modul pembekalan pemandu/petugas teknis atau petugas lapangan perluasan kesempatan kerja.
447. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,49.
448. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 12.Menyusun Kurikulum, Silabus, dan Modul Pembekalan Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
449. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun kurikulum dan silabus pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna; b) tenaga kerja mandiri; c) tenaga kerja sukarela; dan d) padat kaiya. 2) Menyusun modul pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna; b) tenaga kerja mandiri; c) tenaga kerja sukarela; dan d) padat kaiya.
450. b.Kriteria Teknis 1) Kurikulum dan silabus pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja disusun menurut: a) model dan jenis kegiatan perluasan kesempatan keija. b) sistematika berisi antara lain mata pembekalan, silabus, jumlah jam teori serta praktek, metoda, dan alat peraga/bahan setiap mata pembekalan. 2) Modul pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja disusun menurut: a) mata pembekalan sesuai dengan model serta jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. b) sistematika berisi antara lain pendahuluan, tujuan instruksional umum dan khusus, metoda pembekalan, uraian tentang tujuan, materi pembekalan, pelatihan, rangkuman, metoda, soal serta kunci jawaban pelatihan, dan daftar pustaka.
451. c.Bukti Fisik Naskah kurikulum dan silabus atau naskah modul pembekalan peserta kegiatan perluasan kasempatan kerja.
452. d.Penilaian Setiap naskah diberi angka kredit 0,3.
453. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 13.Memberikan Pembekalan Pemandu/Petugas Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
454. a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan pembekalan pemandu kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) teknologi tepat guna. b) tenaga kerja mandiri. c) tenaga kerja sukarela. 2) Memberikan pembekalan petugas teknis kegiatan perluasan kesempatan kerja model padat karya.
455. b.Kriteria Teknis 1) Pembekalan diberikan kepada Pemandu/Petugas teknis Perluasan Kesempatan Kerja sesuai model dan jenis kegiatannya. 2) Pembekalan diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus model dan jenis kegiatannya.
456. c.Bukti Fisik Laporan pelaksanaan pemberian pembekalan dan surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan.
457. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,06.
458. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 14.Memberikan Pembekalan Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
459. a.Kriteria Cakupan Memberikan pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) teknologi tepat guna; 2) tenaga kerja mandiri; 3) tenaga kerja sukarela; dan 4) padat karya.
460. b.Kriteria Teknis 1) Pembekalan diberikan kepada peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja sesuai model dan jenis kegiatannya. 2) Pembekalan diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus model dan jenis kegiatannya.
461. c.Bukti Fisik Laporan pelaksanaan pemberian pembekalan dan surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan.
462. d.Penilaian Setiap laporan diberi angka kredit 0,04. e: Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 15.Menyusun Rencana Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja untuk Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
463. a.Kriteria Cakupan Menjrusun rencana pengerahan dan penempatan tenaga kerja untuk kegiatan perluasan kesempatan keija, model: 1) padat kaiya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga kerja mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
464. b.Kriteria Teknis 1) Rencana pengarahan dan penempatan tenaga kerja untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja berdasarkan model dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. 2) Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja disusun menurut model dan jenis dan lokasi kegiatan yang dilaksanakan.
465. c.Bukti Fisik Laporan rencana pengerahan dan penempatan tenaga kerja untuk jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja.
466. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,1.
467. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 16.Melakukan Rekrutmen/Seleksi Pencari Kerja Calon Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
468. a.Kriteria Cakupan 1) Melakukan rekrutmen calon peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat kaiya; b) teknologi tepat guna; c) tenaga kerja mandiri; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Melakukan seleksi calon peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat kaiya; b) teknologi tepat guna; c) tenaga kerja mandiri; dan d) tenaga kerja sukarela.
469. b.Kriteria Teknis 1) Rekrutmen/seleksi calon peserta padat karya dilakukan di lokasi kegiatan. 2) Rekrutmen/seleksi calon peserta teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela, dan tenaga kerja mandiri dilakukan di kantor atau lokasi kegiatan perluasan kesempatan keija. 3) Rekrutmen/seleksi calon peserta dilakukan berdasarkan kualifikasi, prosedur, dan metoda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis.
470. c.Bukti Fisik Laporan rekrutmen/seleksi calon peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja.
471. d.Penilaian Laporan rekrutmen/seleksi setiap satu orang pencari kerja mendapat angka kredit 0,01.
472. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 17.Menyusun Rencana Kebutuhan Bahan, Sarana, Perlengkapan dan Peralatan untuk Menunjang Kegiatan Perluasan Kesempatan Keija
473. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun rencana kebutuhan bahan, sarana, perlengkapan dan peralatan untuk menunjang kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) teknologi tepat guna; c) tenaga kerja mandiri; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Rencana kebutuhan bahan, sarana, perlengkapan, dan peralatan disusun menurut berbagai jenis kegiatan setiap model.
474. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan rencana kebutuhan didasarkan atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 2) Rencana kebutuhan bahan, sarana, perlengkapan, dan peralatan untuk menunjang kegiatan perluasan kesempatan kerja disusun dalam satu paket untuk satu jenis kegiatan di satu lokasi. 3) Rencana kebutuhan berisi antara lain jenis, jumlah dan kualitas bahan, sarana, perlengkapan, dan peralatan yang dibutuhkan.
475. c.Bukti Fisik Laporan rencana kebutuhan.
476. d.Penilaian Laporan rencana kebutuhan setiap satu jenis kegiatan mendapat angka kredit 0,04.
477. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 18.Men5aisun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
478. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) teknologi tepat guna; c) tenaga kerja mandiri; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Rencana pelaksanaan disusun menurut berbagai jenis kegiatan setiap model.
479. b.Kriteria Teknis 1) Rencana pelaksanaan kegiatan disusun untuk satu jenis kegiatan. 2) Rencana pelaksanaan kegiatan berisi antara lain maksud, tujuan, sasaran, tahapan/jadwal waktu, jumlah serta tugas personil, sistem,jenis, dan tempo pelaporan.
480. c.Bukti Fisik Naskah rencana pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja menurutjenis kegiatannya.
481. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,05.
482. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 19.Menyusun Petunjuk Teknis Operasional Untuk Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
483. a.Kriteria Cakupan Menyusun petunjuk teknis operasional untuk pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) padat kaiya; 2) teknologi tepat guna; 3) tenaga keija mandiri; dan 4) tenaga kerja sukarela.
484. b.Kriteria Teknis 1) Petunjuk teknis operasional disusun untuk satu jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Petunjuk teknis merupakan penjabaran secara teknis operasional jenis kegiatan yang disusun berdasarkan petunjuk pelaksanaan. 3) Petunjuk teknis berisi antara lain latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, teknis pelaksanaan, sistem pemantauan, pengawasan, dan pelaporan untuk kegiatan yang bersangkutan.
485. c.Bukti Fisik Naskah petunjuk teknis.
486. d.Penilaian Setiap naskah untuk satu jenis kegiatan mendapat angka kredit 0,2.
487. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 20.Menyusun Daftar Isian Rencana Fisik dan Keuangan untuk Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
488. a.Kriteria Cakupan Menyusun daftar isian rencana fisik dan keuangan untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja model padat karya atau model lain seperti teknologi tepat guna yang kegiatannya memerlukan prasarana dan sarana fisik.
489. b.Kriteria Teknis Daftar rencana fisik dan keuangan kegiatan disusun berdasarkan perhitungan atau data usulan yang diajukan antara lain memuat jenis kegiatan, volume, dan rincian biaya.
490. c.Bukti Fisik Naskah daftar isian rencana fisik dan keuangan satu jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja serta dilampiri surat tugas.
491. d.Penilaian Setiap naskah daftar isian rencana fisik dan keuangan satu kegiatan mendapat angka kredit 0,2.
492. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 21.Membimbing Petugas dalam Pemasangan Profit Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
493. a.Kriteria Cakupan Membimbing petugas dalam pemasangan profil kegiatan perluasan kesempatan kerja model padat karya atau jenis kegiatan lain yang memerlukan prasarana dan sarana fisik.
494. b.Kriteria Teknis 1) Membimbing cara membaca gambar konstruksi. 2) Membimbing cara mengukur panjang, lebar, tinggi, dan kedalaman sarana yang akan dibuat. 3) Membimbing pemasangan profil sesuai dengan gambar disain pada titik dan posisi serta ukuran yang tepat di lokasi kegiatan.
495. c.Bukti Fisik Laporan pembimbingan petugas dalam pemasangan profil.
496. d.Penilaian Setiap laporan pembimbingan mendapat angka kredit 0,05.
497. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 22.Memandu Aktivitas Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
498. a.Kriteria Cakupan Memandu aktvitas peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) padat karya; 2) tenaga keija mandiri; 3) teknologi tepat guna; dan 4) tenaga kerja sukarela.
499. b.Kriteria Teknis 1) Pemanduan dilakukan terhadap aktivitas peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang akan atau sedang melakukan kegiatan usaha baik secara perseorangan maupun kelompok. 2) Pemanduan diberikan mencakup aspek sikap mental serta jiwa kewirausahaan; berani mengambil resiko; dan aspek manajemen usaha antara lain pemasaran, permodalan, produksi, keuangan, dan pembukuan. 3) Tahapan dalam proses pemanduan adalah identiflkasi, masalah, diagnosis, rekomendasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
500. c.Bukti Fisik Laporan pemanduan aktivitas peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja.
501. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,1.
502. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 23.Melakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
503. a.Kriteria Cakupan Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan perluasan kesempatan kerja model padat karya atau jenis kegiatan lain yang berupa prasarana dan sarana fisik.
504. b.Kriteria Teknis 1) Pengawasan teknis dilakukan oleh Petugas Lapangan Proyek. 2) Berada di lokasi kegiatan, mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik untuk waktu tertentu. 3) Pengawasan meliputi spesifikasi fisik, jumlah tenaga kerja yang dikerahkan, dan pembayaran upah/uang perangsang kerja. 4) Mencatat kemajuan /perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan.
505. c.Bukti Fisik Laporan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik perluasan kesempatan kerja serta dilampiri surat tugas.
506. d.Penilaian Laporan setiap satu kali melakukan pengawasan mendapat angka kredit 0,03.
507. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 24.Membentuk Kelompok Usaha Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
508. a.Kriteria Cakupan Membentuk kelompok usaha kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) padat karya; 2) tenaga kerja mandiri; 3) teknologi tepat guna; dan 4) tenaga kerja sukarela.
509. b.Kriteria Teknis 1) Pembentukan kelompok usaha dilakukan dengan memberikan fasilitasi kepada peserta kegiatan. 2) Kelompok usaha dibentuk oleh dan dari peserta kegiatan. 3) Tiap kelompok usaha memilih ketua atau penanggung jawab kelompoknya.
510. c.Bukti Fisik Laporan pembentukan kelompok usaha serta dilampiri surat tugas.
511. d.Penilaian Laporan setiap satu pembentukan kelompok usaha mendapat angka kredit 0,06.
512. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 25.Melakukan Pemantauan/Supervisi Peserta/Kelompok Peserta Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
513. a.Kriteria Cakupan 1) Melakukan pemantauan peserta/kelompok peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) tenaga kerja mandiri; c) teknologi tepat guna; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Melakukan supervisi peserta/kelompok peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) tenaga kerja mandiri; c) teknologi tepat guna; dan d) tenaga kerja sukarela.
514. b.Kriteria Teknis 1) Pemantauan dilakukan dengan mengamati serta mencatat pelaksanaan kegiatan di lapangan. 2) Supervisi dilakukan dengan mencatat dan mencocokan pelaksanaan kegiatan dengan juklak serta juknis dan memberikan saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. 3) Supervisi dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen antara lain juklak serta juknis, laporan terdahulu, dan daftar pertanyaan.
515. c.Bukti Fisik Laporan hasil pemantauan/supervisi pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja serta dilampiri surat tugas.
516. d.Penilaian Laporan setiap satu kali melakukan pemantauan/supervisi mendapat angka kredit 0,1.
517. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 26.Memberikan Layanan Konsultasi Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
518. a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan layanan konsultasi kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) tenaga kerja mandiri; c) teknologi tepat guna; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Pelayanan konsultasi dapat dilakukan di kantor atau di lapangan.
519. b.Kriteria Teknis 1) Layanan konsultasi yang diberikan adalah perihal perencanaan, maksud, tujuan, sasaran, mekanisme, teknis pelaksanaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perluasan kerja berdasarkan pada peraturan perudang-undangan, ketentuan, pedoman, dan petunjuk yang berlaku. 2) Layanan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung, lisan atau tertulis.
520. c.Bukti Fisik Laporan pelayanan konsultasi tentang kegiatan perluasan kesempatan kerja.
521. d.Penilaian Laporan setiap satu kali pelayanan konsultasi mendapat angka kredit 0,09.
522. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 27.Memberikan Fasilitasi Penugasan Tenaga Keija Sukarela Dari Atau Ke Luar Negeri
523. a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan fasilitasi penugasan tenaga kerja sukarela asing yang akan bertugas ke Indonesia. 2) Memberikan fasilitasi penugasan tenaga kerja sukarela Indonesian yang akan bertugas ke negara lain.
524. b.Kriteria Teknis 1) Fasilitasi penugasan tenaga kerja sukarela Indonesian ke negera Iain atau tenaga kerja sukarela asing ke Indonesia dapat berupa pemberian informasi tentang peraturan, ketentuan, prosedur, mekanisme penugasan, tata cara pelaporan; dan memberikan pengarahan, pelatihan, motivasi atau hal-hal lain yang terkait. 2) Fasilitasi dapat diberikan secara langsung, tidak langsung, lisan atau tertulis.
525. c.Bukti Fisik Laporan pemberian fasilitasi penugasan tenaga kerja sukarela.
526. d.Penilaian Laporan setiap satu kali pemberian fasilitasi mendapat angka kredit 0,14.
527. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 28.Memberikan Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Lembaga Sukarela Nasional atau Internasional dalam atau Luar Negeri
528. a.Kriteria Cakupan 1) Memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi lembaga sukarela nasional dalam negeri. 2) Memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi lembaga sukarela asing atau internasional.
529. b.Kriteria Teknis 1) Layanan konsultasi dan fasilitasi yang diberikan dapat berupa pemberian informasi tentang peraturan yang terkait lembaga sukarela nasional, asing atau internasional; petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan lembaga; mempertemukan dengan pejabat yang terkait; membantu lembaga sukarela nasional, asing atau internasional dalam pengurusan administrasi atau perizinan; memberikan pengarahan; pelatihan; motivasi atau hal-hal lain yang terkait. 2) Layanan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung, lisan atau tertulis.'
530. c.Bukti Fisik Laporan pelayanan konsultasi serta fasilitasi lembaga sukarela nasional, asing atau internasional.
531. d.Penilaian Laporan setiap satu kali konsultasi atau fasilitasi mendapat angka kredit 0,14.
532. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 29.Menyusun Bahan/Konsep Rekomendasi Penugasan/Perpanjangan Tenaga Kerja Sukarela dari atau ke Luar Negeri
533. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun bahan/konsep rekomendasi penugasan tenaga kerja sukarela asing ke Indonesia. 2) Menyusun bahan/konsep rekomendasi penugasan tenaga kerja sukarela Indonesia ke negara lain. 3) Menyusun bahan/konsep rekomendasi perpanjangan tenaga kerja sukarela asing di Indonesia. 4) Menyusun bahan/konsep rekomendasi perpanjangan tenaga kerja sukarela Indonesia di negara lain.
534. b.Kriteria Teknis 1) Bahan/konsep rekomendasi berisi informasi tentang identitas TKS, informasi tentang penugasan, rekomendasi persetujuan, penolakan atau perpanjangan penugasan TKS Indonesia di negara lain atau TKS asing di Indonesia. 2) Pemberian rekomendasi berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan; dan pertimbangan tentang kemanfaatan antara lain dari aspek ketenagakerjaan, politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya.
535. c.Bukti Fisik Laporan penyusunan bahan/konsep rekomendasi.
536. d.Penilaian Laporan rekomendasi setiap satu orang mendapat angka kredit 0,03.
537. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 30.Menyusun Laporan Berkala Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
538. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun laporan berkala kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: a) padat karya; b) tenaga kerja mandiri; c) teknologi tepat guna; dan d) tenaga kerja sukarela. 2) Laporan berkala dapat berupa laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
539. b.Kriteria Teknis 1) Penynsunan laporan berkala dilakukan per jenis kegiatan. 2) Pen5aisunan laporan berkala berpedoman pada juklak dan juknis.
540. c.Bukti Fisik Laporan berkala kegiatan perluasan kesempatan kerja.
541. d.Penilaian Laporan berkala setiap satu jenis kegiatan mendapat angka kredit 0,04.
542. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 31.Menganalisis Laporan Perkembangan/Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
543. a.Kriteria Cakupan Menganalisis laporan perkembangan/pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan keija, model: 1) padat karya; 2) tenaga kerja mandiri; 3) teknologi tepat guna; dan 4) tenaga kerja sukarela.
544. b.Kriteria Teknis Analisis laporan mencakup analisis atas capaian hasil kegiatan menurut target, tahapan, jadwal, permasalahan, dan alternatif pemecahannya dan memberikan saran untuk perbaikan.
545. c.Bukti Fisik Naskah laporan perkembangan/pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja.
546. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,14.
547. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 32.Menyxisun Laporan Pembinaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
548. a.Kriteria Cakupan Menyusun laporan pembinaan kegiatan perluasan kesempatan kerja, model: 1) padat karya; 2) tenaga kerja mandiri; 3) teknologi tepat guna; dan 4) tenaga kerja sukarela.
549. b.Kriteria Teknis 1) Pembinaan kegiatan perluasan kesempatan keija dapat secara langsung, tidak langsung, lisan atau tertulis. 2) Laporan pembinaan berisi tentang peserta, jenis kegiatan, pelaksanaan, capaian, pelaporan kegiatan, cara pembinaan, dan saran perbaikan.
550. c.Bukti Fisik Naskah laporan pembinaan kegiatan perluasan kesempatan kerja.
551. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,16.
552. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 33.Menyusun Laporan Paripurna Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, Tenaga Keija Mandiri, Padat Karya, Teknologi Tepat Guna, dan/atau Tenaga Kerja Sukarela
553. a.Kriteria Cakupan Laporan paripurna kegiatan perluasan kerja, model: 1) padat karya; 2) tenaga kerja mandiri; 3) teknologi tepat guna; dan 4) tenaga kerja sukarela.
554. b.Kriteria Teknis 1) Laporan paripurna adalah pelaporan atas selesainya satu jenis kegiatan perluasan kesempatan kerja. 2) Bahan penyusunan laporan paripurna dapat berasal dari laporan perkembangan, dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan. 3) Laporan paripurna terdiri atas pendahuluan, maksud, tujuan, jenis kegiatan, lokasi kegiatan, target serta realisasi fisik, pagu serta realisasi keuangan, permasalahan serta upaya pemecahannya, kesimpulan, dan rekomendasi.
555. c.Bukti Fisik Laporan paripurna kegiatan perluasan kesempatan kerja.
556. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,15.
557. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 34.Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Keija
558. a.Kriteria Cakupan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perluasan kerja, model: 1) padat kaiya; 2) tenaga kerja mandiri; 3) teknologi tepat guna; dan 4) tenaga kerja sukarela.
559. b.Kriteria Teknis 1) Evaluasi kegiatan bertujuan untuk menilai pelaksanaan atau kemajuan kegiatan. Instrumen penilaian adalah program, juklak, dan juknis. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan. 2) Bahan evaluasi terdiri atas laporan berkala, laporan perkembangan atau laporan paripurna kegiatan perluasan kesempatan kerja. 3) Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja terdiri atas pendahuluan, maksud dan tujuan, ruang lingkup evaluasi, keadaan yang diharapkan/direncanakan, keadaan yang dapat dicapai, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.
560. c.Bukti Fisik Laporan evaluasi pelakasanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja.
561. d.Penilaian Setiap laporan mendapat nilai 0,1.
562. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 35.Menyusun Profil Program Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor dan Instansi Lingkup Lokal, Regional, dan Nasional
563. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun profil program kegiatan perluasan kesempatan kerja sektor lingkup lokal. 2) Menyusun profil program kegiatan perluasan kesempatan kerja sektor lingkup regional. 3) Menyusun profil program kegiatan perluasan kesempatan kerja sektor lingkup nasional. 4) Menyusun profil program kegiatan perluasan kesempatan kerja instasi lingkup lokal. 5) Menjoisun profil program kegiatan perluasan kesempatan kerja instasi lingkup regional. 5) Menyusun profil program kegiatan perluasan kesempatan kerja instasi lingkup nasional.
564. b.Kriteria Teknis 1) Program yang disusun profilnya adalah program yang berimplikasi kepada perluasan kesempatan kerja. 2) Profil program adalah deskripsi umum program, yang berisi antara lain latar belakang, maksud, tujuan, program-program kegiatan pada instansi yang bersangkutan, sasaran, prosedur, mekanisme pelaksanaanya, dan dampaknya terhadap perluasan kesempatan kerja.
565. c.Bukti Fisik Naskah profil program perluasan kesempatan kerja.
566. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,44.
567. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 36.Mengkaji Dampak Kebijakan/Program Sektor atau Instansi Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Men3nisun Rekomendasi Penyempurnaan
568. a.Kriteria Cakupan 1) Mengkaji dampak kebijakan instansi terhadap perluasan kesempatan kerja. 2) Mengkaji dampak program instansi terhadap perluasan kesempatan kerja. 3) Mengkaji dampak kebijakan sektor terhadap perluasan kesempatan kerja. 4) Mengkaji dampak program sektor terhadap perluasan kesempatan kerja.
569. b.Kriteria Teknis Kajian berupa deskripsi tentang latar belakang, maksud, tujuan, uraian singkat tentang kebijakan/program, analisis terhadap kebijakan/program terhadap perluasan kesempatan keija, dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan/program.
570. c.Bukti Fisik Naskah kajian dampak kebijakan/program terhadap perluasan kesempatan.
571. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,8.
572. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama. I. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  1. 1.Merumuskan Konsep Daftar Jabatan yang Dapat Diduduki dan Tidak Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing (TKA)
573. a.Kriteria Cakupan Merumuskan konsep daftar jabatan yang dapat diduduki dan tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja asing (TKA).
574. b.Kriteria Teknis 1) Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA adalah jabatan yang belum tersedia atau masih kurang tenaga kerja Indonesia. 2) Jabatan yang tidak dapat diduduki oleh TKA adalah jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Mengkaji daftar jabatan yang dapat dan tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja asing yang sudah ada. 4) Menjaring masukan dari sektor, sub sektor tentang jabatan- jabatan yang baru. 5) Menjaring masukan dari sektor, sub sektor tentang jabatan- jabatan yang berdasarkan perkembangan teknologi, dunia usaha dan ketersediaan tenaga kerja Indonesia memerlukan perubahan status ditutup atau dibuka. 6) Menjmsun daftar jabatan sektor, sub sektor berdasarkan masukan butir 4 dan 5. 7) Membuat telaahan atas rumusan konsep daftar jabatan yang dapat diduduki dan tidak dapat diduduki oleh TKA.
575. c.Bukti Fisik Naskah rumusan daftar jabatan yang dapat diduduki dan tidak dapat diduduki oleh TKA.
576. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,90.
577. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 2.Menyusun Materi Sosialisasi Penggunaan TKA
578. a.Kriteria Cakupan Menyusun materi sosialisasi penggunaan TKA.
579. b.Kriteria Teknis 1) Mengumpulkan bahan penyusunan materi sosialisasi penggunaan TKA. 2) Membuat kerangka materi sosialisasi. 3) Menyusun materi sosialisasi penggunaan TKA berdasarkan bahan dan kerangka materi.
580. c.Bukti Fisik Naskah materi sosilaisasi penggunaan TKA.
581. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,1.
582. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 3.Melakukan Sosialisasi Penggunaan TKA
583. a.Kriteria Cakupan Sosialisasi penggunaan TKA dapat dilakukan kepada: 1) pengusaha; 2) asosiasi pengusaha; 3) kamar dagang; 4) sektor/sub sektor; 5) instansi/lembaga; dan 6) TKA.
584. b.Kriteria Teknis 1) Menyusun bahan sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran. 2) Melakukan sosialisasi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran.
585. c.Bukti Fisik Laporan sosialisasi penggunaan TKA, dilampiri surat tugas.
586. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,02.
587. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 4.Meneliti Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
588. a.Kriteria Cakupan 1) Meneliti permohonan IMTA baru. 2) Meneliti permohonan IMTA perpanjangan. 3) Meneliti permohonan IMTA perubahan.
589. b.Kriteria Teknis 1) Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan IMTA. 2) Memeriksa kebenaran Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perusahaan/lembaga yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. 3) Memeriksa berkas kualifikasi dan sertifikat kompetensi calon TKA dan mencocokkan dengan persyaratan jabatan yang akan diduduki. 4) Memeriksa berkas kualifikasi calon TKI pendamping dan mencocokkannya dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.
590. c.Bukti Fisik Laporan penelitian permohonan IMTA.
591. d.Penilaian Laporan setiap berkas permohonan mendapat angka kredit 0,003.
592. e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 5.Menganalisis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
593. a.Kriteria Cakupan 1) Menganalisis RPTKA baru. 2) Menganalisis RPTKA perpanjangan. 3) Menganalisis RPTKA perubahan.
594. b.Kriteria Teknis 1) Memeriksa berkas kelengkapan persyaratan permohonan RPTKA. 2) Memeriksa jumlah jabatan, jumlah TKA yang akan menduduki jabatan, dan jangka waktu penggunaan berdasarkan spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. 3) Mengecek jabatan yang diajukan dan mencocokkannya dengan daftar jabatan yang dapat oleh tenaga kerja asing. 4) Mengecek rencana pelatihan yang akan dilaksanakan kepada calon tenaga kerja Indonesia pendamping.
595. c.Bukti Fisik Laporan analisis RPTKA.
596. d.Penilaian Laporan setiap berkas RPTKA mendapat angka kredit 0,003.
597. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 6.Membuat Konsep Surat Penolakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)/Rekomendasi Visa untuk Keperluan Bekerja
598. a.Kriteria Cakupan Membuat konsep surat penolakan RPTKA.
599. b.Kriteria Teknis Pembuatan surat penolakan RPTKA didasarkan atas apabila jabatan yang diajukan tidak sesuai dengan daftar jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, jumlah TKA yang diajukan terlalu banyak tidak sesuai dengan beban kerja, dan kualifikasi perusahaan pemohon RPTKA tidak layak untuk mempekerjakan TKA.
600. c.Bukti fisik Naskah surat penolakan RPTKA.
601. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,004.
602. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 7.Membuat Konsep Surat Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempergunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dan pencabutan Izin Mempergunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
603. a.Kriteria Cakupan 1) Membuat konsep surat keputusan pengesahan RPTKA. 2) Membuat konsep surat keputusan IMTA. 3) Membuat konsep surat pencabutan IMTA.
604. b.Kriteria Teknis 1) Konsep surat keputusan pengesahan RPTKA dibuat setelah lulus uji kelayakan RPTKA. 2) Konsep surat keputusan IMTA dibuat setelah RPTKA diterbitkan. 3) Konsep surat pencabutan IMTA dibuat apabila TKA yang dipekerjakan melakukan tindak kriminal, hubungan kerja antara TKA dengan pengguna telah berakhir, TKA tidak dapat melanjutkan masa keijanya sesuai dengan perjanjian kerja karena alasan tertentu, TKA bekerja tidak sesuai dengan jabatan dalam IMTA atau merangkap jabatan, dan lokasi kerja TKA tidak sesuai dengan IMTA.
605. c.Bukti Fisik Naskah surat keputusan pengesahan RPTKA, IMTA, dan pencabutan IMTA.
606. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,008.
607. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 8.Menyusun Rencana Pemantauan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
608. a.Kriteria Cakupan Menyusun rencana pemantauan penggunaan TKA.
609. b.Kriteria Teknis 1) Rencana pemantauan penggunaan TKA berisi informasi waktu, lokasi, perusahaan pengguna, identitas TKA, identitas TKI pendamping, program pelatihan TKI pendamping, pembayaran DPTKA, permasalahan yang ada, dan petugas pemantauan. 2) Pemantauan dilakukan di lokasi kerja TKA dan kantor perusahaan pengguna TKA.
610. c.Bukti Fisik Naskah rencana pemantauan penggunaan TKA.
611. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,05.
612. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 9.Melakukan Pemantauan Tenaga Kerja Asing (TKA)
613. a.Kriteria Cakupan Melakukan pemantauan penggunaan TKA di lokasi kerja TKA dan kantor perusahaan TKA.
614. b.Kriteria Teknis 1) Mengumpulkan data penggunaan TKA dan data TKA. 2) Mengecek kesesuaian jabatan TKA dengan RPTKA dan IMTA di lokasi kerja TKA dan kantor perusahaan. 3) Mengecek kesesuaian antara kualifikasi TKA dengan persyaratan jabatan. 4) Memantau pelaksanaan alih keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia pendamping. 5) Memantau pembayaran DPTKA dan kebenaran bukti pembayaran. 5) Mencatat permasalahan yang ada di lokasi kerja TKA dan kantor perusahaan.
615. c.Bukti Fisik Laporan pemantauan penggunaan TKA, dilampiri surat tugas.
616. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,05.
617. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 10.Membuat Analisis Hasil Pemantauan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Membuat Materi Surat Penginformasian Hasil Pemantauan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk Pengawas Ketenagakerjaan, Kepolisian, Imigrasi, dan Instansi Pembina Sektor
618. a.Kriteria Cakupan 1) Membuat analisis hasil pemantauan penggunaan TKA. 2) Membuat materi surat penginformasian hasil pemantauan penggunaan TKA kepada Pengawas Ketenagakerjaan, kepolisian, imigrasi, dan instansi pembina sektor.
619. b.Kriteria Teknis 1) Membuat analisis hasil pemantauan penggunaan TKA meliputi manfaat penggunaan terhadap perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, alih keterampilan dari TKA kepada TKI pendamping, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan penyimpangan serta permasalahan yang timbul. 2) Membuat surat penginformasian hasil pemantauan penggunaan TKA kepada Pengawas Ketenagakerjaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 3) Membuat surat penginformasian hasil pemantauan penggunaan TKA kepada kepolisian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh TKA maupun perusahaan yang berkaitan dengan TKA. 4) Membuat surat penginformasian hasil pemantauan penggunaan TKA kepada imigrasi berkaitan dengan izin masuk dan izin tinggal TKA. 5) Membuat surat penginformasian hasil pemantauan penggunaan TKA kepada instansi pembina sektor berkaitan dengan bidang usaha perusahaan yang bertentangan dengan izin dari instansi pembina sektor.
620. c.Bukti Fisik Naskah analisis hasil pemantauan penggunaan TKA/materi surat penginformasian hasil pemantauan penggunaan TKA kepada Pengawas Ketenagakerjaan, kepolisian, imigrasi, dan instansi pembina sektor.
621. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,75.
622. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 11.Memberikan Fasilitasi kepada Pengawas Ketenagakerjaan, Kepolisian, Imigrasi dan Instansi Pembina Sektor untuk Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
623. a.Kriteria Cakupan Memberikan fasilitasi kepada: 1) Pengawas Ketenagakerjaan; 2) Kepolisian; 3) Keimigrasian; dan 4) instansi pembina sektor.
624. b.Kriteria Teknis 1) Mendampingi Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan. 2) Memberikan penjelasan hasil pemantauan tentang penyimpangan serta permasalahan yang timbul kepada pihak tersebut di atas.
625. c.Bukti Fisik Laporan fasilitasi kepada Pengawas Ketenagakerjaan, kepolisian, keimigrasian, dan instansi pembina sektor, dilampiri surat tugas.
626. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,45.
627. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 12.Mengkaji Data Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Keija Asing (TKA)
628. a.Kriteria Cakupan Mengkaji penggunaan TKA dan menyusun rekomendasi kebijakan penggunaan TKA.
629. b.Kriteria Teknis 1) Pengkajian penggunaan TKA meliputi kebijakan penggunaan TKA, peraturan perundang-undangan TKA, RPTKA, IMTA, jenis jabatan, kualifikasi TKA, alih keterampilan kepada TKI pendamping, dan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. 2) Rekomendasi kebijakan penggunaan TKA disusun berdasarkan hasil pengkajian yang meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan TKA, jenis jabatan yang boleh diduduki oleh TKA, dampak penggunaan TKA terhadap perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia, dan penggunaan dana kompensasi penggunaan TKA.
630. c.Bukti Fisik Naskah kajian penggunaan TKA dan rekomendasi kebijakan penggunaan TKA.
631. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,68.
632. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. J. Pengembangan AntarKerja
  1. 1.Menyiapkan konsep pengembangan/penyempurnaan kebijakan antar kerja
633. a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep pengembangan atau penyempurnaan kebijakan: 1) Antarkerja lokal (AKL); 2) Antarkerja Antardaerah (AKAD); 3) Antarkerja Antarnegara (AKAN); 4) Antarkerja khusus; 5) Antarkerja Antarpemerintah; 6) penggunaan dan pengendalian tenaga kerja asing; 7) perluasan kesempatan keija; 8) Pengantar Kerja; dan 9) peraturan perundang-undangan bidang antar kerja.
634. b.Kriteria Teknis 1) Mengumpulkan data dan informasi pengembangan/penyempurnaan kebijakan antarkerja. 2) Mengolah data pengembangan/penyempurnaan kebijakan antarkerja. 3) Menyusun bahan pengembangan/penyempurnaan kebijakan antarkerja.
635. c.Bukti Fisik Naskah konsep bahan pengembangan/penyempurnaan kebijakan antar kerja.
636. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,25.
637. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 2.Menyusun Konsep Pengembangan/Penyempurnaan Kebijakan AntarKerja
638. a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep pengembangan atau penyempurnaan kebijakan: Antarkerja lokal (AKL); Antarkerja antardaerah (AKAD); Antarkerja antarnegara (AKAN); Antarkerja khusus; Antarkerja antar pemerintah; penggunaan dan pengendalian tenaga kerja asing; perluasan kesempatan kerja; Pengantar Kerja; dan peraturan perundang-undangan bidang antarkerja.
639. b.Kriteria Teknis 1) Menginventarisasikan kebijakan antarkerja. 2) Menghimpun data dan informasi yang terkait dengan kebijakan antarkerja, termasuk literatur yang relevan dengan kebijakan antarkerja. 3) Mengkaji operasionalisasi kebijakan antarkerja. 4) Mengkaji permasalahan operasionalisasi kebijakan antarkerja. 5) Menyusun garis besar konsep pengembangan/ penyempurnaan kebijakan antarkerja. 6) Menyusun materi pengembangan/penyempurnaan kebijakan antarkerja.
640. c.Bukti Fisik Laporan penyusunan konsep pengembangan/penyempurnaan kebijakan antarkerja.
641. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,50.
642. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 3.Menganalisis Konsep Pengembangan/Penyempurnaan Kebijakan AntarKerja
643. a.Kriteria Cakupan Menganalisis konsep pengembangan/penyempurnaan kebijakan antar kerja: 1) Antarkerja lokal (AKL); 2) Antarkerja antardaerah (AKAD); 3) Antarkerja antarnegara (AKAN); 4) Antarkerja khusus; 5) Antarkerja antarpemerintah; 5) penggunaan dan pengendalian tenaga keija asing; 7) perluasan kesempatan kerja; 8) Pengantar Kerja; dan 9) peraturan perundang-undangan bidang antarkerja.
644. b.Kriteria Teknis 1) Pengembangan atau penyempumaan merupakan upaya untuk menciptakan dan menyempurnakan sistem, prinsip, prosedur dan mekanisme yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan atau situasi dan kondisi dalam pelayanan penempatan tenaga kerja sekarang atau yang akan datang. 2) Konsep pengembangan atau penyempumaan antarkerja mencakup antara lain latar belakang, maksud serta tujuan, ruang lingkup, identifikasi permasalahan, analisis serta alternatif pemecahannya, rumusan konsep pengembangan yang disarankan, kesimpulan, dan rekomendasi.
  1. 0.Bukti Fisik Naskah analisis konsep pengembangan/penyempumaan kebijakan antar kerja.
645. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,75.
646. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 4.Merumuskan Kebijakan AntarKeija yang Bersifat Pengembangan/Penyempumaan
647. a.Kriteria Cakupan Memmuskan kebijakan antar kerja yang bersifat pengembangan/ penyempumaan: 1) Antarkerja lokal (AKL); 2) Antarkerja antardaerah (AKAD); 3) Antarkerja antarnegara (AKAN); 4) Antarkeija khusus; 5) Antarkerja antarpemerintah; 6) penggunaan dan pengendalian tenaga keija asing; 7) perluasan kesempatan kerja; 8) Pengantar Kerja; dan 9) peraturan perundang-undangan bidang antarkerja.
648. b.Kriteria Teknis Rumusan kebijakan antarkerja yang bersifat pengembangan/ penyempumaan kerja mencakup antara lain latar belakang, ruang lingkup, identifikasi permasalahan, analisis, alternatif pemecahannya, rumusan konsep pengembangan yang disarankan, dan kesimpulan.
649. c.Bukti Fisik Laporan perumusan kebijakan antar kerja yang bersifat pengembangan/penyempurnaan antar keija.
650. d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 1.
651. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 5.Menyiapkan Konsep Pengembangan/Penyempurnaan Instrumen Konsep Indeks Ketenagakerjaan
652. a.Kriteria Cakupan Menyusun bahan konsep pengembangan/penyempurnaan instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
653. b.Kriteria Teknis 1) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, termasuk literatur yang relevan. 2) Menelaah instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan pada unit yang perlu dikembangkan. 3) Menyusun bahan penyempurnaan instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
654. c.Bukti Fisik Naskah bahan konsep pengembangan/penyempurnaan instrumen konsep indeks pembangunan ketenagakerjaan.
655. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,25.
656. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 6.Menyusun Konsep Pengembangan/Penyempurnaan Instrumen Konsep Indeks Ketenagakerjaan
657. a.Kriteria Cakupan Menyusun konsep pengembangan/penyempurnaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
658. b.Kriteria Teknis 1) Mengkaji instrumen Indeks Pembangianan Ketenagakeijaan yang telah ada untuk mengetahui kelemahan antara lain karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan berbagai macam kondisi seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan sistem pemerintahan. 2) Menyempurnakan instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang telah ada berdasarkan basil kajian kelemahan dan tuntutan perkembangan. 3) Menyusun instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang belum tercakup sesuai dengan tuntutan perkembangan.
659. c.Bukti Fisik Naskah konsep pengembangan/penyempurnaan Indeks Pembangunan Ketenagakeijaan.
660. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
661. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Keija Ahli Muda.
  1. 7.Menganalisis Konsep Pengembangan/Penyempurnaan Instrumen Konsep Indeks Ketenagakerjaan AntarKerja
662. a.Kriteria Cakupan Menganalisis konsep pengembangan/penyempurnaan instrumen konsep Indeks Pembangunan Ketenagakeijaan.
663. b.Kriteria Teknis 1) Menganalisis konsep pengembangan/penyempurnaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang dikembangkan/disempumakan dengan metoda analisis yang sesuai. 2) Cakupan analisis meliputi jenis-jenis instrumen, ruang lingkup, dan substansi analisis. 3) Menyusun rumusan hasil analisis konsep pengembangan/penyempurnaan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
664. c.Bukti Fisik Naskah analisis konsep pengembangan/penyempurnaan indeks ketenagakerjaan.
665. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,75.
666. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 8.Merumuskan Instrumen Konsep Indeks Ketenagakerjaan Bersifat Pengembangan/Penyempurnaan
667. a.Kriteria Cakupan Merumuskan pengembangan/penyempurnaan instrumen konsep Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
668. b.Kriteria Teknis 1) Merumuskan pengembangan jenis-jenis instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. 2) Merumuskan pengembangan rumus-rumus perhitungan indeks. 3) Merumuskan pengembangan pedoman penerapan instrumen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
669. c.Bukti Fisik Naskah instrumen konsep indeks ketenagakerjaan bersifat pengembangan/penyempurnaan.
670. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 1.
671. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 9.Menyiapkan Konsep Pengembangan/Penciptaan Model Perluasan Kesempatan Kerja
672. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun bahan konsep pengembangan model perluasan kesempatan kerja. 2) Menyusun bahan konsep penciptaan model perluasan kesempatan kerja.
673. b.Kriteria Teknis 1) Menginventarisasi model dan jenis perluasan kesempatan kerja yang ada, mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan model yang akan dikembangkan seperti data ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peluang pasar. 2) Mengumpulkan data dan informasi untuk men5rusun bahan penciptaan model perluasan kerja seperti tersebut pada butir nomor 1. 3) Menelaah model-model yang akan dikembangkan dan memilih model perluasan kerja yang perlu dikembangkan. 4) Menyusun bahan konsep pengembangan model perluasan kesempatan kerja.
674. c.Bukti Fisik Naskah bahan konsep pengembangan/penciptaan model perluasan kesempatan kerja.
675. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,25.
676. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 10.Menyusun Konsep Pengembangan/Penciptaan Model Perluasan Kesempatan Kerja
677. a.Kriteria Cakupan 1) Men5usun konsep pengembangan model perluasan kesempatan kerja. 2) Menyusun konsep penciptaan model perluasan kesempatan kerja.
678. b.Kriteria Teknis 1) Menyusun konsep penciptaan model perluasan kesempatan kerja meliputi: a) Merumuskan aspek-aspek konsep penciptaan model perluasan kesempatan kerja. b) Men5usun kerangka konsep penciptaan model perluasan kesempatan keija. c) Menyusun materi konsep penciptaan model perluasan kesempatan keija. d) Menyusun konsep final penciptaan model perluasan kesempatan kerja. 2) Menyusun konsep pengembangan model perluasan kesempatan kerja meliputi: a) Menelaah model perluasan kesempatan kerja yang ada. b) Merumuskan aspek-aspek model yang akan dikembangkan. c) Menyusun rumusan konsep pengembangan model perluasan kesempatan kerja. 3) Konsep pengembangan dan penciptaan model perluasan kesempatan kerja berisi antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, prosedur penerapan, mekanisme dan teknis pelaksanaan.
679. c.Bukti Fisik Naskah konsep pengembangan/penciptaan model perluasan kesempatan kerja.
680. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
681. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 11.Menganalisis Konsep Pengembangan/Penciptaan Model Perluasan Kesempatan Kerja
682. a.Kriteria Cakupan 1) Menganalisis konsep pengembangan model perluasan kesempatan kerja. 2) Menganalisis konsep penciptaan model perluasan kesempatan kerja.
683. b.Kriteria Teknis 1) Analisis dilakukan dengan menggunakan metoda analisis yang sesuai antara lain analisis ekonomi, analisis statistik, analisis sumber daya alam, analisis sumber daya manusia, dan analisis pasar. 2) Analisis mencakup antara lain latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, identifikasi masalah, analisis permasalahan alternatif pemecahan masalah, kesimpulan dan rekomendasi.
684. c.Bukti Fisik Naskah analisis konsep pengembangan/penciptaan model perluasan kesempatan kerja.
685. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,75.
686. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya.
  1. 12.Merumuskan/Melakukan Uji Model Perluasan Kesempatan Keija
687. a.Kriteria Cakupan 1) Merumuskan proses uji model perluasan kesempatan kerja. 2) Melakukan uji model perluasan kesempatan kerja.
688. b.Kriteria Teknis 1) Merumuskan proses uji model perluasan kesempatan kerja: a) memilih model yang akan dirumuskan proses ujinya. b) menelaah aspek-aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. c) merumuskan langkah-langkah uji model perluasan kesempatan kerja. d) merumuskan perangkat uji model perluasan kesempatan kerja. 2) Melakukan uji model perluasan kesempatan kerja: a) menelaah model perluasan kesempatan kerja yang akan dilakukan uji model. b) menyediakan prasarana dan sarana, peralatan, dan perlengkapan uji model termasuk laboratorium apabila diperlukan. c) merumuskan langkah-langkah rinci uji model. d) melakukan uji model perluasan kesempatan kerja. e) menyusun hasil uji model perluasan kesempatan keija dengan merumuskan aspek-aspek keberhasilan, ketidakberhasilan, dan permasalahan. 3) Melakukan uji coba model perluasan kesempatan kerja dilakukan dapat dengan simulasi terlebih dahulu atau langsung secara praktikal.
689. c.Bukti Fisik 1) Naskah rumusan proses uji model perluasan kesempatan kerja. 2) Naskah laporan uji model perluasan kesempatan kerja.
690. d.Penilaian Setiap naskah rumusan/laporan mendapat angka kredit 1.
691. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Utama.
  1. 13.Menyiapkan Konsep Modul/Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) AntarKerja
692. a.Kriteria Cakupan 1) Menynsun bahan konsep modul bimtek antarkerja. 2) Menyusun bahan konsep materi bimtek antarkerja.
693. b.Kriteria Teknis 1) Bahan konsep modul bimtek antarkerja mencakup: a) konsep modul disusun menurut jenis bimtek dan judul mata pelajaran bimtek. b) bahan disusun berdasarkan kerangka modul yaitu pendahuluan, tujuan instruksional umum serta khusus, metoda pembekalan, tujuan, materi pembekalan, pelatihan, rangkuman, dan kuncijawaban pelatihan. 2) Bahan konsep materi, antara lain bahan GBPP, SAP, bahan ajar, bahan tayang, media audio, media visual, dan media audiovisual.
694. c.Bukti Fisik Naskah bahan konsep modul/materi bimtek antar kerja.
695. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,25.
696. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama.
  1. 14.Menyusun Konsep Pengembangan/Penyempurnaan Modul/Materi Bimbingan Teknis AntarKerja
697. a.Kriteria Cakupan 1) Menyusun konsep pengembangan/penyempurnaan modul bimtek antar kerja. 2) Menyusun konsep pengembangan /penyempurnaan materi bimtek antar kerja.
698. b.Kriteria Teknis 1) Penyusunan modul didasarkan atas jenis bimtek dan judul mata pelajaran bimtek. 2) Modul memuat sekurang-kurangnya pendahuluan, tujuan instruksional umum serta khusus, metoda pembekalan, tujuan, materi pembekalan, pelatihan, rangkuman, metoda, dan kunci jawaban pelatihan.
699. c.Bukti Fisik Naskah konsep pengembangan/penyempurnaan modul/materi bimtek antar kerja.
700. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,5.
701. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda.
  1. 15.Merumuskan Pengembangan atau Penyempurnaan Modul/Materi Bimbingan Teknis AntarKerja
702. a.Kriteria Cakupan 1) Merumuskan pengembangan atau penyempurnaan modul/materi bimtek antarkerja. 2) Merumuskan konsep pengembangan atau penyempurnaan modul/materi bimtek antarkerja.
703. b.Kriteria Teknis 1) Merumuskan pengembangan atau penyempurnaan modul/materi bimtek antarkerja meliputi: a) menelaah modul/materi bimtek antar kerja yang ada; b) merumuskan aspek-aspek modul yang akan dikembangkan; c) men5nasun rumusan konsep pengembangan atau penyempurnaan modul/materi bimtek antarkerja; dan d) konsep pengembangan atau penyempurnaan modul bimtek antarkerja, antara lain berisi latar belakang, maksud, tujuan, identifikasi permasalahan, analisis, altematif pemecahan masalah, dan kesimpulan. 2) Merumuskan pengembangan atau penyempurnaan materi bimtek antarkerja, meliputi: a) menelaah GBPP, SAP, bahan ajar, bahan tayang, media audio, media visual, dan media audiovisual yang ada. b) merumuskan materi yang akan dikembangkan. c) men3msun rumusan konsep pengembangan atau penyempurnaan modul/materi.
704. c.Bukti Fisik Naskah rumusan pengembangan atau penyempurnaan modul/materi bimtek antarkerja.
705. d.Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 0,75.
706. e.Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya. K. Pengembangan Profesi
  1. 1.Pembuatan Karya Tulis/Kaiya Ilmiah di Bidang Ketenagakerjaan
707. a.Kriteria Umum Penulisan 1) Kegiatan pembuatan kaiya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan adalah kaiya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, pengujian, survei, evaluasi, pengkajian pustaka, tinjauan atau ulasan ilmiah yang merupakan hasil gagasan sendiri bidang ketenagakerjaan, terjemahan, dan saduran yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. 2) Pembuatan karya tulis ilmiah dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang terdiri atas penulis utama dan penulis pembantu. 3) Penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memiliki ide tentang karya tulis ilmiah, membuat kerangka penulisan, dan memiliki proporsi terbanyak dalam penulisan. 4) Penulis pembantu adalah penulis yang berperan aktif untuk mendukung terwujudnya suatu karya tulis ilmiah antara lain menjabarkan ide, melengkapi bahan, melakukan survei, dan mengumpulkan data. 5) Karya tulis ilmiah dapat berbentuk buku, naskah, kertas kerja/makalah, artikel ilmiah, terjemahan, saduran, telaahan atau kajian. 6) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan adalah karya tulis yang diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai publishing house. 7) Lembaga penerbit memiliki kategori sebagai berikut: a) berbadan hukum resmi; b) memiliki tim editor; c) merupakan unit independen; dan d) memiliki jaringan distribusi pelanggan. 8) Halaman depan buku memuat sekurang-kurangnya judul, nomor International Standard Book Number (ISBN)/International Standard Serial Number (ISSN), nama penulis, nama penerbit, tanggal/tahun penerbitan, daftar dewan redaksi. 9) Kertas kerja/makalah adalah karya tulis ilmiah yang disajikan dalam forum ilmiah seperti seminar dan lokakarya. 10) Terjemahan adalah pengalihbahasaan suatu tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. 11) Saduran adalah tulisan atau teijemahan secara bebas tanpa mengubah ide pokok. 12) Artikel adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik. 13) Naskah adalah kaiya tulis ilmiah atau hasil kajian yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. 14) Telaahan adalah kaiya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil kajian terhadap suatu masalah di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan.
708. b.Kriteria Teknis Penulisan 1) Kerangka penulisan dalam pembuatan kai^^a tulis ilmiah dalam bentuk buku, paling sedikit memuat: a) Judul: harus mencerminkan isi karya tulis yang ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. b) Abstrak: harus mencerminkan inti karya tulis ilmiah yang berisi tentang permasalahan pokok, tujuan, metoda dan hasil. c) Kata Pengantar: menguraikan maksud penulisan karya tulis ilmiah, temuan pengamatan/observasi, kesulitan pada saat melakukan penulisan, serta ungkapan rasa terima kasih kepada pelbagai pihak atas terlaksananya penulisan kaiya tulis ilmiah. d) Daftar Isi: susunan daftar isi penulisan kaiya tulis ilmiah dibuat sesuai dengan sistematika penulisan. karya tulis ilmiah. Daftar isi berisi tajuk-tajuk substansi yang akan dijabarkan e) Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lambang, Daftar Singkatan, dan Daftar Lampiran: daftar tabel, gambar, lambang, singkatan dan daftar lampiran lainnya disusun secara sistematis sesuai dengan isi karya tulis ilmiah. f) Isi buku terdiri atas bab-bab sesuai dengan basil penelitian berisi antara lain pokok-pokok pemikiran, kajian teori, dan hasil analisis. g) Daftar Pustaka. 2) Kerangka penulisan dalam pembuatan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel, paling sedikit memuat: a) Judul: hams mencerminkan isi karya tulis yang ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. b) Isi artikel bempa hasil penelitian berisi antara lain pokok-pokok pemikiran, kajian teori, dan hasil analisis. c) Daftar pustaka 3) Kerangka penulisan dalam pembuatan karya tulis ilmiah dalam bentuk telaahan, paling sedikit memuat: a) Judul: hams mencerminkan isi karya tulis yang ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. b) Abstrak: hams mencerminkan inti karya tulis ilmiah yang berisi tentang permasalahan pokok, tujuan, analisis, dan kesimpulan. c) Isi telaahan bempa hasil pokok-pokok gagasan penulis, kajian teori, hasil analisis, kesimpulan, saran dan rekomendasi. d) Daftar pustaka 4) Teknik penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk telaahan a) Bahan yang digunakan: kertas untuk pengetikan adalah HVS putih, ukuran A4 (21 x 29,7 cm), 70 gram. b) Format kaiya tulis ilmiah hanya dilakukan pada satu muka kertas (tidak ditik bolak-balik) dengan jenis huruf times new roman atau arial berukuran 12 untuk isi naskah dan 16 untuk judul halaman (dicetak tebal) dilakukan dengan komputer dengan pengaturan layout sebagai berikut:
(1)Pias (marjin) atas : 4 cm dari tepi kertas
(2)Pias (maijin) kiri : 4 cm dari tepi kertas
(3)Pias (maijin) bawah: 3 cm dari tepi kertas
(4)Pias (marjin kanan): 3 cm dari tepi kertas. c) Spasi (jarak antar baris) adalah 1,5 (satu setengah) spasi. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan dari pias (maijin) kiri teks isi naskah, sedang jarak antar alinea adalah (2) dua spasi. d) Abstrak Untuk pengetikan abstrak, jarak pengetikan adalah 1 (satu) spasi. Jarak antara judul abstrak dengan teks pertama abstrak adalah 4 (empat) spasi. Jarak antara alinea satu dengan alinea yang lain adalah 1 (satu) spasi. e) Penomoran Bab, Sub Bab, dan Paragraf
(1)Penomoran bab menggunakan huruf dan angka romawi kapital yang diketik di tengah halaman (misalnya BAB I)
(2)Penomoran sub bab menggunakan huruf kapital diketik di pinggir kiri (misalnya A.,B.,C., dst)
(3)Penomoran anak sub bab disesuaikan dengan nomor bab menggunakan angka 1.,2.,3.,dst
(4)Penomoran setelah anak sub bab menggunakan huruf a.,b.,c.,dst
(5)Penomoran selanjutnya setelah anak sub bab menggunakan angka 1), 2), 3), dst
(6)Penomoran selanjutnya menggunakan huruf a), b), c), dst f] Penomoran Halaman
(1)Halaman Bagian Awal Penomoran halaman pada bagian awal penulisan karya tulis/karya ilmiah menggunakan angka romawi kecil (misalnya i, ii, iii, dst). .Untuk halaman judul tidak diberi nomor unit halaman tetapi diperhitungkan sebagai nomor unit untuk halaman berikutnya. Nomor halaman diketik pada pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman tersebut) dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks.
(2)Halaman Bagian Inti Penomoran halaman dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (PENUTUP) menggunakan angka (1,2, 3, dst). Tiap-tiap tajuk BAB, nomor halaman diketik pada pias (marjin) bawah tepat ditengah-tengah dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias (marjin) bawah teks. Halaman selain tajuk diletakkan pada pias (marjin) kanan dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman tersebut) dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks.
(3)Halaman Bagian Akhir Penomoran halaman pada tiap halaman bertajuk mulai dari DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP menggunakan angka yang diketik pada pias (marjin) bawah diletakkan di tengah-tengah dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias (marjin) bawah teks, sedangkan nomor halaman selanjutnya setelah halaraan bertajuk diketik pada pias atas sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman tersebut) dan angka terakhir nomor halaman lums dengan pias (marjin) kanan teks. Nomor halaman pada bagian akhir merupakan kelanjutan nomor halaman bagian inti penulisan karya tulis/karya ilmiah.
(4)Penulisan daftar pustaka Urutan penulisan daftar pustaka menggunakan urutan alfabetis dari nama terakhir pengarang buku.
(5)Setiap hasil karya tulis dilampirkan surat pernyataan bahwa karya tulis tersebut adalah hasil penelitian/pemikiran/gagasan sendiri (bukan plagiarisme) dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila karya tulis terbukti merupakan hasil plagiarisme, maka tidak akan mendapat penilaian.
1. c.Penilaian Umum 1) Ketentuan umum pembagian angka kredit penulisan karya tulis ilmiah diatur sebagai berikut: a) Nilai karya tulis ilmiah yang ditulis oleh satu orang (penulis tunggal), maka Pengantar Kerja mendapat Angka Kredit sebesar 100%; b) Nilai karya tulis ilmiah yang ditulis oleh 2 (dua) orang, maka penulis pertama mendapat 60% dan 40% untuk penulis kedua; c) Nilai karya tulis ilmiah yang ditulis oleh 3 (tiga) orang, maka penulis pertama mendapat 50% dan masing-masing 25% untuk penulis kedua dan ketiga; dan d) Nilai karya tulis ilmiah yang ditulis oleh 4 (empat) orang, maka penulis pertama mendapat 40% dan masing-masing 20% untuk penulis kedua, ketiga dan keempat. 2) KTI yang ada kaitannya dengan penulisan/tugas akhir pendidikan sarjana/pascasaijana tidak dapat dinilai sebagai KTI karena sudah merupakan bagian dari pendidikan formal yang diikutinya dan/atau gelar yang diperolehnya, kecuali telah dimuat di majalah ilmiah sebagai bagian dari proses memperoleh gelar. 3) KTI dengan substansi yang sama hanya dinilai satu kali. 4) Naskah telaahan yang disajikan dalam bentuk pointers tidak dapat dinilai. 5) KTI dengan substansi yang sama hanya dinilai satu kali.
  1. 1.Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan:
2. a.dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional. 1) Kriteria Cakupan Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional. 2) Kriteria Teknis Karya tulis ilmiah dimaksud: a) Karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud merupakan laporan hasil penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau pengembangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang ketenagakerjaan, dapat berupa gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain maupun lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan mengunakan metoda ilmiah. b) Karya tulis ilmiah disajikan secara tertulis dalam bentuk buku dan disebarluaskan skala internasional. c) Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia atau Mandarin). Kaiya tulis selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan sinopsis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. d) Buku yang diterbitkan dalam dua bahasa atau lebih, hanya dapat dinilaikan salah satunya yang lebih menguntungkan. 3) Bukti Fisik Buku yang sudah diterbitkan. 4) Penilaian Setiap buku mendapat angka kredit 15. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
3. b.Dalam Bentuk Buku yang Diterbitkan dan Diedarkan Secara Nasional 1) Kriteria Cakupan Membuat kaiya tulis/kaiya ilmiah hasil penelitian di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Kriteria Teknis a) Kaiya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud merupakan laporan hasil penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau pengembangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang ketenagakerjaan, dapat berupa gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain maupun lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan mengunakan metoda ilmiah. b) Karya tulis ilmiah disajikan secara tertulis dalam bentuk buku dan disebarluaskan skala nasional. 3) Bukti Fisik Buku yang sudah diterbitkan. 4) Penilaian Setiap buku mendapat nilai 12,5. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
4. c.Dalam Majalah yang Diakui Oleh Instansi Pembina 1) Kriteria Cakupan Membuat karya tulis ilmiah berupa artikel hasil penelitian dan kajian di bidang ketenagakerjaan dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional/nasional. 2) Kriteria Teknis a) Merupakan laporan hasil penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk artikel, dipublikasikan dalam majalah ilmiah terakreditasi yang khusus menyajikan hasil- hasil penelitian maupun pemikiran-pemikiran konseptual, diterbitkan, dan diedarkan secara luas berdasarkan ketentuan penerbitan jurnal ilmiah. b) Hasil penelitian dan kajian dapat berupa gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain maupun lanjutan dari penelitian dan kajian sebelumnya yang dilakukan dengan mengunakan metoda ilmiah. c) Apabila dipublikasikan dalam majalah ilmiah internasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, atau Mandarin). Karya tulis selain dalam bahasa Inggris hams melampirkan sinopsis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. d) Karya tulis ilmiah dapat berbentuk artikel dalam jurnal cetak maupun elektronik. 3) Bukti Fisik Naskah artikel yang dipublikasi dilampiri fotokopi sampul dan daftar isi majalah ilmiah. 4) Penilaian Setiap naskah mendapat nilai 6. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
  1. 2.Membuat Kaiya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Penelitian di Bidang Ketenagakerjaan yang Tidak Dipublikasikan, tetapi Didokumentasikan di Perpustakaan:
5. a.Dalam Bentiik Buku 1) Kriteria Cakupan Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku. 2) Kriteria Teknis a) Merupakan laporan hasil penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau pengembangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang ketenagakerjaan, dapat berupa gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain maupun lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan mengunakan metoda ilmiah. b) Didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga, yang dibuktikan dengan nomor katalog buku perpustakaan. c) Jumlah halaman buku minimal 50 halaman. 3) Bukti Fisik Buku yang didokumentasikan disahkan oleh pimpinan unit kerja, dilampiri bukti nomor katalog buku perpustakaan. 4) Penilaian Setiap buku mendapat nilai 8. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
6. b.Dalam Bentuk Naskah 1) Kriteria Cakupan Membuat karya tulis ilmiah basil penelitian di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk naskah. 2) Kriteria Teknis a) Karya tulis bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau pengembangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang ketenagakerjaan, dapat berupa gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain maupun lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan mengunakan metoda ilmiah, b) Disajikan secara tertulis dalam bentuk naskah, tidak dipublikasikan namun didokumentasikan di perpustakaan instansi/lembaga. 3) Bukti Fisik Naskah yang tidak dipublikasikan yang sudah disahkan/dilegalisir oleh pimpinan unit kerja atau kepala kantor. 4) Penilaian Angka Kredit Setiap naskah mendapat nilai 4. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
  1. 3.Membuat Tinjauan dan Ulasan Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri di Bidang Ketenagakerjaan yang Dipublikasikan:
7. a.dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 1) Kriteria Cakupan Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Kriteria Teknis a) Karya tulis ilmiah merupakan buah pikiran yang bertujuan untuk menanggapi atau memberikan pendapat terhadap suatu kondisi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. b) Kaiya tulis ilmiah dibuat dengan menggunakan metoda ilmiah dan merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pemah dibahas atau ditulis orang lain. c) Disajikan secara tertulis dalam bentuk buku yang dipublikasikan dan diedarkan secara nasional. d) Buku diterbitkan dalam bahasa Indonesia. 3) Bukti Fisik Buku asli yang sudah diterbitkan dan disahkan/dilegalisir oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya atau kepala kantor. 4) Penilaian Angka Kredit Setiap buku mendapat nilai 8. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
8. b.Dalam Majalah yang Diakui Instansi Pembina 1) Kriteria Cakupan Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam majalah yang diakui instansi pembina. 2) Kriteria Teknis a) Karya tulis ilmiah dibuat dalam bentuk artikel pada majalah yang merupakan buah pikiran secara sistematis dalam bentuk tulisan, bertujuan untuk menanggapi atau memberikan pendapat terhadap suatu kondisi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan dengan mencantumkan sumber bacaan/literaturnya. b) Majalah yang dimaksud adalah terbitan berkala dalam bidang ketenagakerjaan yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. c) Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi di pusat maupun daerah, atau oleh organisasi profesi. d) Memuat sekurang-kurangnya judul, nama penulis, nama penerbit, tercantum nama institusi penerbit, ISSN, daftar isi, daftar referensi. 3) Bukti Fisik Majalah yang memuat artikel disahkan/dilegalisir oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya. 4) Penilaian Setiap naskah mendapat nilai 4. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
  1. 4.Membuat Tinjauan dan Ulasan Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri di Bidang Ketenagakerjaan yang Tidak Dipublikasikan:
9. a.dalam bentuk buku 1) Kriteria Cakupan Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku dan didokumentasikan di perpustakaan. 2) Kriteria Teknis a) Karya tulis ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ketenagakerjaan adalah karya tulis imiah yang dibuat bukan atas dasar penelitian/hasil uji coba, tetapi merupakan buah pikiran/hasil gagasan sendiri yang disusun secara sistematis, bertujuan untuk menanggapi atau memberikan pendapat terhadap suatu kondisi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. b) Karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan akan dinilai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)berisi paling sedikit 50 halaman.
(2)memenuhi kriteria standar suatu buku.
(3)substansi tulisan berkualitas dan diakui oleh pejabat/kepala unit kerja di instansinya. 3) Bukti Fisik
(1)buku yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat/kepala unit kerja. 4) Penilaian Setiap buku mendapat nilai 7. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. b.Dalam Bentuk Naskah 1) Kriteria Cakupan Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk naskah telaahan. 2) Kriteria Teknis a) Kaiya tulis ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ketenagakerjaan adalah karya tulis ilmiah yang dibuat bukan atas dasar penelitian/hasil uji coba di lapangan, tetapi merupakan buah pikiran yang disusun secara sistematis, bertujuan untuk menanggapi atau memberikan pendapat terhadap suatu kondisi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. b) Harus dilengkapi dengan analisis yang didasari oleh teori ilmiah terhadap tanggapan atau pendapat yang disampaikan. c) Karya tulis ilmiah merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis orang lain. d) Karya tulis ilmiah dalam bentuk naskah telaahan yang tidak dipublikasikan akan dinilai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Jumlah halaman naskah telaahan minimal 15 halaman.
(2)substansi tulisan berkualitas dan diakui oleh pejabat/kepala unit kerja di instansinya.
(3)Hams melampirkan daftar pustaka dengan sumber bacaan berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel di bidang ketenagakerjaan dalam dan luar negeri. 3) Bukti Fisik Naskah telaahan yang telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat/kepala unit keija. 4) Penilaian Setiap naskah mendapat nilai 3,5. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.

5.Membuat Tulisan Ilmiah di Bidang AntarKerja yang Disebarluaskan Melalui Media Massa yang Mempakan Satu Kesatuan

a.Kriteria Cakupan Membuat tulisan ilmiah di bidang antar keija yang disebarluaskan melalui media massa yang mempakan satu kesatuan.
b.Kriteria Teknis 1) Tulisan ilmiah di bidang antar kerja yang disebarluaskan melalui media massa, mempakan tulisan ilmiah popular yang bertujuan untuk menyampaikan atau memperkenalkan suatu gagasan yang bersifat kekinian yang terkait dengan bidang antar kerja. 2) Hasil penulisan mempakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain yang dalam pembuatannya menggunakan kaidah ilmiah dan etika keilmuan, bermanfaat bagi pengembangan bidang antar kerja. 3) Disebarluaskan melalui media massa balk dimuat di media cetak maupun elektronik, yang tulisan tersebut merupakan satu kesatuan atau dimuat secara berseri. 4) Jumlah kata dalam artikel paling sedikit 5.000 kata. 5) Karya tulis ilmiah di bidang antar kerja dalam bentuk artikel yang dimuat pada media online dapat diusulkan untuk dinilai apabila memenuhi persyaratan diterbitkan melalui situs suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga pemerintah eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah. 6) Artikel yang disebarluaskan di satu media yang telah diajukan untuk penilaian tidak dapat diajukan untuk penilaian berikutnya meskipun disebarluaskan melalui media lainnya.
c.Bukti Fisik 1) naskah artikel yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat/kepala unit kerja. 2) Hasil unduh {download)/print screen dari website yang memuat karya tulis ilmiah dilampiri alamat website dan tanggal pemuatan.
d.Penilaian Setiap naskah mendapat nilai 2.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. 6.Membuat Karya Tulis/Kaiya Ilmiah Berupa Prasaran, Tinjauan, Gagasan atau Ulasan Ilmiah yang Disampaikan Dalam Pertemuan Ilmiah atas Inisiatif Sendiri
a.Kriteria Cakupan Membuat karya tulis ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri atau untuk memenuhi undangan pihak penyelenggara.
b.Kriteria Teknis Makalah/kertas kerja yang berupa saran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah dapat diusulkan untuk dinilai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan balk yang diselenggarakan atas inisiatif sendiri maupun undangan pihak penyelenggara. 2) Pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri harus mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja, dihadiri minimal 15 orang yang terkait ketenagakerjaan. 3) Dalam pembuatannya menggunakan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. 4) Jumlah halaman makalah/kertas kerja minimal 10 halaman. 5) Makalah disahkan oleh atasan langsung pemangku jabatan Fungsional Pengantar Kerja atau Pejabat sekurang-kurangnya Eselon III.
c.Bukti Fisik Makalah/kertas kerja yang telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat/kepala unit kerja dilampiri bukti telah menyampaikan prasaran, tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dari pihak penyelenggara.
d.Penilaian Setiap makalah mendapat angka kredit 2,5.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. B. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lainnya di Bidang Ketenagakerjaan
1. 1.Menterjemahkan/menyadur di bidang ketenagakeijaan yang dipublikasikan
a.Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 1) Kriteria Cakupan a) Menterjemahkan dalam bentuk buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan. b) Menyadur dalam bentuk buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan. 2) Kriteria Teknis a) Tujuan penerjemahan dan penyaduran adalah untuk mempermudah dan memperluas pemanfaatan buku yang telah disadur. b) Hasil terjemahan/saduran berbentuk buku, diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 3) Bukti Fisik Buku saduran/terjemahan yang sudah diterbitkan disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan. 4) Penilaian Setiap buku terjemahan/saduran di bidang ketenagakerjaan mendapat angka kredit 7. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
b.Dalam majalah yang diakui oleh instansi pembina 1) Kriteria Cakupan a) Menterjemahkan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam majalah yang diakui oleh instansi pembina. b) Menyadur dalam bentuk artikel yang dimuat dalam majalah yang diakui oleh instansi pembina. 2) Kriteria Teknis a) Hasil terjemahan/saduran dipublikasikan dalam bentuk artikel di majalah yang diakui oleh instansi pembina diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b) Buku/artikel di bidang ketenagakerjaan yang diterjemahkan belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya. c) Jumlah halaman artikel yang diterjemahkan minimal 10 halaman. 3) Bukti Fisik Naskah saduran/terjemahan yang sudah diterbitkan dalam majalah, yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan. 4) Penilaian Setiap naskah terjemahan/saduran mendapat angka kredit 3,5. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. 2.Terjemahan/Saduran di Bidang Ketenagakerjaan yang Tidak Dipublikasikan:
a.Dalam bentuk buku 1) Kriteria Cakupan a) Terjemahan di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan. b) Saduran di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan. 2) Kriteria Teknis a) Hasil terjemahan/saduran yang berbentuk buku yang tidak dipublikasikan, didokumentasikan di perpustakaan instansi. b) Buku dan bahan-bahan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang diterjemahkan/disadur, belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya. 3) Bukti Fisik Buku hasil terjemahan/saduran yang telah disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan dan surat keterangan dari kepala perpustakaan bahwa naskah tersebut didokumentasikan di perpustakaan unit kerja. 4) Penilaian Setiap buku terjemahan/saduran mendapat angka kredit 7. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
b.Dalam bentuk naskah 1) Kriteria Cakupan a) Terjemahan di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk naskah yang tidak dipublikasikan. b) Saduran di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk naskah yang tidak dipublikasikan. 2) Kriteria Teknis a) Hasil terjemahan/saduran berbentuk naskah tidak diterbitkan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan. b) Buku/artikel di bidang ketenagakerjaan yang diterjemahkan/disadur belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya. c) Jumlah halaman yang diterjemahkan/disadur minimal sebanyak 15 halaman. 3) Bukti Fisik Naskah hasil terjemahan/saduran yang telah disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan dan surat keterangan dari kepala perpustakaan bahwa naskah tersebut didokumentasikan di perpustakaan instansi. 4) Penilaian Setiap naskah terjemahan/saduran mendapat angka kredit 3,5. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. C. Pembuatan Petunjuk Teknis AntarKerja Menyusun pedoman umum/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis antar kerja 1) Kriteria Cakupan a) Penyusunan pedoman umum antarkerja. b) Penyusunan petunjuk pelaksanaan antarkerja. c) Penyusunan petunjuk teknis antarkerja. 2) Kriteria Teknis a) Kegiatan penyusunan pedoman umum/penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak)/ petunjuk teknis (juknis) merupakan kegiatan penyusunan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan antarkerja, baik yang bersifat baru maupun penyempurnaan. b) Penyusunan pedoman umum/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait dengan program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan metodologi ilmiah secara sistematik, bersifat terapan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. c) Kegiatan penyusunan pedoman umum meliputi:

(1)Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman umum antarkerja.
(2)Membuat disain, metoda, dan sistem antarkerja dalam bentuk pedoman.
(3)Pedoman tersebut dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan pimpinan yang berwenang. d) Kegiatan penyusunan juklak meliputi:
(1)Mempersiapkan bahan-bahan pen5aisunan petunjuk pelaksanaan kegiatan antarkerja.
(2)Membuat penjabaran atau penjelasan secara operasional kegiatan antarkerja. e) Kegiatan penyusunan juknis meliputi:
(1)Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis antarkerja.
(2)Membuat penjabaran atau penjelasan secara teknis antarkerja. 3) Bukti Fisik Naskah konsep pedoman umum/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. 4) Penilaian Setiap naskah mendapat angka kredit 1,5. 5) Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang

1.Mengajar/melatih pada diklat teknis/fungsional di bidang antar kerja

a.Kriteria Cakupan 1) Mengajar/melatih pada diklat teknis di bidang antar keija. 2) Mengajar/melatih pada diklat fungsional di bidang antar keija. 3) Mengajar/melatih pada kegiatan bimbingan teknis bidang antar kerja. 4) Mengajar/melatih pada kegiatan yang terkait bidang antar kerja.
b.Kriteria Teknis 1) Mengajar/melatih menggunakan bahan ajar berupa slide/poifer point 2) Materi yang diberikan berkaitan dengan bidang antar kerja. 3) Mengajar/melatih bidang antar kerja untuk pegawai/personil baik pemerintah maupun swasta.
c.Bukti Fisik Laporan mengajar/melatih diklat teknis/fungsional disertai dengan materi/bahan ajar dilampiri surat tugas dan surat permintaan mengajar.
d.Penilaian Setiap laporan mendapat angka kredit 0,24.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. B. Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
a.Kriteria Cakupan Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional tingkat: 1) Pusat. 2) Unit keija. 3) Instansi. 4) Provinsi. 5) Kabupaten/kota.
b.Kriteria Teknis 1) Melaksanakan penilaian angka kredit pejabat fungsional pengantar kerja pada setiap periode penilaian angka kredit sesuai dengan ketentuan. 2) Menandatangani setiap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.
c.Bukti Fisik Dupak/PAK Pengantar Kerja yang telah dinilai untuk periode penilaian dilampiri dengan surat keputusan penetapan sebagai tim penilai atau berita acara penilaian.
d.Penilaian Setiap DUPAK/PAK yang dinilai mendapat angka kredit 0.04.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. C. Peran serta dalam seminar/lokakarya bidang antar kerja Mengikuti seminar/lokakarya
a.Kriteria Cakupan Mengikuti seminar/lokakaiya bidang antar kerja sebagai: 1) Narasumber/pemrasaran/penyaji. 2) Moderator. 3) Peserta.
b.Kriteria Teknis 1) Kegiatan seminar/lokakarya di bidang antar kerja. 2) Narasumber/pemrasaran (pemakalahj/penyaji mempunyai peran untuk menyampaikan materi yang diseminarkan atau dilokakaryakan. 3) Moderator memimpin terlaksananya diskusi termasuk mengatur alokasi waktu untuk penyajian narasumber/pemrasaran serta alokasi waktu untuk tanya jawab maupun jalannya diskusi. 4) Peserta hams mengikuti selumh acara secara aktif hingga kesimpulan hasil seminar/lokakaiya diperoleh.
c.Bukti Fisik Sertifikat/surat tugas dilampiri undangan/laporan.
d.Penilaian 1) Setiap mengikuti kegiatan sebagai narasumber/pemrasaran/penyaji mendapat angka kredit 3. 2) Setiap mengikuti kegiatan sebagai moderator mendapat angka kredit 2. 3) Setiap mengikuti kegiatan sebagai peserta mendapat angka kredit 1.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. D. Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengantar Kerja Berperan aktif dalam organisasi profesi Pengantar Kerja
a.Kriteria Cakupan Aktif menduduki jabatan dalam organisasi profesi Pengantar Kerja sebagai: 1) ketua. 2) wakil ketua. 3) anggota.
b.Kriteria Teknis 1) Aktif menduduki jabatan dalam organisasi profesi Pengantar Kerja tingkat: a) pusat. b) provinsi. c) kabupaten/kota. 2) Dalam organisasi profesi jabatan pengums inti yang disetarakan dengan ketua/wakil ketua adalah jabatan sekretaris jenderal/wakil sekretaris jenderal, bendahara/wakil bendahara, ketua/kepala bidang. 3) Penilaian diberikan setiap tahun selama aktif dalam masa jabatan organisasi profesi Pengantar Keija.
c.Bukti Fisik Surat keputusan pengangkatan jabatan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi Pengantar Kerja atau kartu anggota organisasi profesi.
d.Penilaian 1) Aktif sebagai pengurus inti organisasi profesi mendapat angka kredit 1 setiap tahun. 2) Aktif sebagai anggota organisasi profesi mendapat angka kredit 0.75 setiap tahun.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. E. Peran Serta dalam Pertemuan Forum Pengantar Kerja Berperan aktif dalam pertemuan profesi Pengantar Kerja
a.Kriteria Cakupan Berperan aktif dalam pertemuan profesi Pengantar Keija sebagai: 1) panitia. 2) narasumber/ pemrasaran/ penyaji. 3) moderator. 4) peserta.
b.Kriteria Teknis 1) Pertemuan profesi Pengantar keija dapat berupa kegiatan pertemuan dan pembinaan jabatan fungsionai Pengantar Kerja. 2) Sebagai panitia penyelenggara pertemuan forum profesi Pengantar Kerja menyiapkan tempat/bahan/penggandaan basil pertemuan/menyelesaikan administrasi penyelenggaraan pertemuan/kegiatan profesi Pengantar Kerja. 3) Sebagai narasumber/pemrasaran/penyaji menyiapkan bahan yang akan didiskusikan dalam forum/menyampaikan materi/memberikan masukan untuk pelaksanaan maupun kemajuan organisasi profesi. 4) Sebagai moderator memimpin terlaksananya diskusi termasuk mengatur alokasi waktu untuk penyajian narasumber/pemrasaran serta alokasi waktu untuk tanya jawab maupun jalannya diskusi. 5) Sebagai peserta mengikuti secara aktif kegiatan.
c.Bukti Fisik Surat keputusan penetapan panitia penyelenggara/narasumber/ pemrasaran/penyaji/moderator/peserta pertemuan organisasi profesi Pengantar Kerja.
d.Penilaian Setiap kegiatan pertemuan profesi Pengantar Kerja mendapat: 1) angka kredit 0.5 sebagai panitia. 2) angka kredit 3 sebagai narasumber/pemrasaran/penyaji. 3) angka kredit 2 sebagai moderator. 4) angka kredit 1 sebagai peserta.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. F. Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa
1. 1.Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya
a.Kriteria Cakupan Mendapatkan penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya Satya untuk: 1) 30 (tiga puluh) tahun. 2) 20 (dua puluh) tahun. 3) 10 (sepuluh) tahun.
b.Kriteria Teknis Satyalencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan oleh Pimpinan tertinggi kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti secara berturut turut tidak terputus selama 10, 20, 30 tahun dengan menunjukkan kesetiaan, kedisiplinan, kecakapan, atas pengabdiannya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.
c.Bukti Fisik Piagam Penghargaan dari Pejabat yang berwenang.
d.Penilaian 1) Penghargaan Satya Lencana Karya Satya selama 30 (tiga puluh) tahun mendapat angka kredit 3. 2) Penghargaan Satya Lencana Kaiya Satya selama 20 (dua puluh) tahun mendapat angka kredit 2. 3) Penghargaan Satya Lencana Karya Satya selama 10 (sepuluh) tahun mendapat angka kredit 1.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. 2.Tanda Jasa/Penghargaan Dari Pemerintah Atas Prestasinya
a.Kriteria Cakupan Mendapatkan tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya tingkat: 1) Nasional. 2) Regional (provinsi). 3) Lokal (kabupaten/kota).
b.Kriteria Teknis Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi di bidang ketenagakerjaan.
c.Bukti Fisik Tanda jasa/penghargaan.
d.Penilaian Tanda jasa/penghargaan untuk tingkat: 1) Nasional mendapat angka kredit 3. 2) Regional mendapat angka kredit 2. 3) Lokal mendapat angka kredit 1.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang. G. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya
1. 1.Memperoleh gelar kehormatan akademis
a.Kriteria Cakupan Memperoleh gelar kehormatan akademis dari perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
b.Kriteria Teknis Gelar kehormatan akademis adalah gelar yang diberikan kepada seseorang apabila dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
c.Bukti Fisik Penghargaan/tanda jasa dari perguruan tinggi.
d.Penilaian Setiap gelar kehormatan akademis mendapat nilai 15.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. 2.Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya
a.Kriteria Cakupan Memperoleh gelar kesaijanaan kedua atau gelar kesaijanaan yang lebih tinggi.
b.Kriteria Teknis Gelar kesarjanaan yang setingkat diperoleh untuk yang kedua atau gelar kesarjanaan yang lebih tinggi baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang terakreditasi.
c.Bukti Fisik Ijazah dari perguruan tinggi atau copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Universitas.
d.Penilaian Gelar kesarjanaan untuk jenjang: 1) Doktor (S3) mendapat angka kredit 15. 2) Magister (S2) mendapat angka kredit 10. 3) Sarjana (81) mendapat angka kredit 5.
e.Pelaksana Pengantar Kerja Ahli semua jenjang.
1. 1.Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar
a.Kriteria Gelar/ijasah/akta dapat diberi angka kredit: 1) sarjana muda/akademi/D.III dan SI untuk semua disiplin ilmu sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. 2) gelar/ijasah/akta sebagaimana butir 1) yang belum disesuaikan dan belum diperhitungkan/dicantumkan dalam keputusan kepangkatan/jabatan dan belum diperhitungkan dalam penilaian angka kredit.
b.Bukti Fisik Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijasah/diploma/akta yang dilegalisir pejabat berwenang yaitu: 1) Dekan untuk lulusan perguruan tingggi negeri. 2) koordinator perguruan tinggi swasta untuk ijasah lulusan perguruan tinggi swasta.
c.Penilaian Angka kredit Pemberian angka kredit dapat diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya: 1) memperoleh gelar/ijasah yang lebih tinggi dan sesuai dengan bidang tugas antar kerja, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit gelar ijasah yang lebih tinggi dikurangi angka kredit gelar/ijasah yang dimiliki dan dapat dipindahkan menjadi Pengantar Kerja Ahli, khusus bagi yang memperoleh kesaijanaan 81 sesuai kualifikasinya. Contoh: Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan mempunyai ijasah Sarjana Muda Hukum dan mendapatkan angka kredit 50 dari gelar tersebut kemudian yang bersangkutan memperoleh ijasah SI Hukum maka kredit yang bersangkutan mendapat nilai tambah yaitu : 75-50=25. 2) memperoleh gelar kesarjanaan setingkat lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan bidang tugas antar kerja maka angka kreditnya hanya 5 (termasuk dalam unsur penunjang). Contoh: Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan mempunyai gelar D.III Hukum kemudian melanjutkan kuliah mendapatkan gelar kesaijanaan sastra jawa. 3) memperoleh gelar kesarjanaan lainnya namun tidak sesuai dengan tugasnya atau gelar kesarjanaan tersebut setara dengan yang pernah diperoleh diberi angka kredit 5 (termasuk dalam unsur penunjang ) Contoh: Pengantar Keija Terampil Pelaksana Lanjutan dengan pendidikan D.III Pertanian memperoleh gelar D.III Politeknik.
1. 2.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional AntarKerja
a.Kriteria Setiap pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan yang diikuti pegawai yang mendukung kegiatan antar kerja yang disertai STTPL dan diberi angka kredit, apabila: 1) STTPL diperoleh setelah diangkat sebagai Pengantar Kerja atau belum diperhitungkan sebelumnya. 2) STTPL memuat jam pelajaran diklat yang diikuti atau dilampiri surat keterangan yang menunjukan jam pelajaran diklat yang bersangkutan.
b.Bukti Fisik Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat diklat (STTPL) yang memuat atau terlampir jam pelajaran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
c.Penilaian Angka Kredit Angka Kredit Pemberian angka kredit sesuai dengan jam pelajaran tiap jenis diklat yang diikuti berdasarkan interval yang telah ditentukan dalam Lampiran I Kepmenpan Nomor: 06/Kep./M.Pan/2/2000. B. Konsultasi AntarKerja
1. 1.Perencanaan AntarKerja
a.Mengelompokkan data untuk bahan penjoisunan proyeksi ketenagaankerjaan meliputi: a) mengumpulkan data ketenagakeijaan dari laporan kegiatan antar keija. b) menyusun data menurut kode dan klasifikasi dalam kategori pendidikan, lapangan usaha, jabatan, jenis kelamin, dan sebagainya. 1) Kriteria Pengelompokan data tenaga keija, labour turn over, angkatan kerja menurut jenis kelamin, wilayah, umur, dan Iain-lain untuk bahan penyusunan proyeksi ketenagakerjaan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan mengelompokkan data untuk bahan penyusunan proyeksi ketenagakerjaan berupa hasil pengelompokan data tenaga kerja, labour turn over, angkatan kerja yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan hasil kegiatan pengelompokan data untuk bahan penyusunan proyeksi ketenagakerjaan mendapat angka kredit 0,040. 4) Pelaksana Pengantar Keija Terampil Pelaksana Lanjutan.
b.Menganalisis Data Ketenagakerjaan Lingkup Lokal dan Regional 1) Kriteria Menganalisa data ketenagakerjaan lingkup lokal (wilayah, kab/kodya) dan regional (wilayah provinsi) dengan menggunakan metoda analisis kualitatif dan kuantitatif meliputi: a) menghitung data dari masing-masing kategori untuk disusun dan dirangkum dalam data tabel yang ringkas, mudah dibaca, dan dipahami. b) menganalisis tabel data untuk membuat diskripsi/gambaran informasi ketenagakerjaan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan menganalisa data ketenagakerjaan lingkup lokal dan regional berupa "Laporan Analisis Data Ketenagakerjaan" yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan hasil kegiatan analisis data ketenagakerjaan lingkup lokal dan regional mendapat angka kredit sebesar 0,110. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.
1. 2.Informasi Pasar Kerja
a.Mengumpulkan Data Informasi Pasar Kerja 1) Kriteria Kegiatan mengumpulkan data informasi pasar kerja mencakup kegiatan: a) menghubungi perusahan atau instansi baik dengan mendatangi, melalui telepon maupun pertemuan yang meliputi: nama, jabatan, persyaratan jabatan, jumlah yang dibutuhkan, nama dan alamat kantor atau perusahaan serta waktu penerimaan dan juga data pencari kerja yang meliputi identitas pencari kerja nama, tempat, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki, pengalaman kerja dan pekerjaan yang diinginkan. b) mencatat informasi lowongan pekerjaan pada kartu AK III. c) mencatat data pencari kerja pada kartu AKIII. d) menyusun rekapitulasi data lowongan pekerjaan dan pencari kerja. 2) Bukti Fisik Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian yaitu: lembar rekap data lowongan kerja dan pencari kerja mingguan dan bulanan yang diketahui atau disahkan atasan langsung. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan/kumpulan data mingguan/bulanan tentang informasi lowongan pekerjaan dan pencaker memperoleh angka kredit sebesar 0.012. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
b.Mengolah Data Informasi Pasar Kerja 1) Kriteria a) Mengklarifikasi informasi lowongan kerja dan data pencari kerja berdasarkan jabatan, pendidikan, lapangan usaha, umur dan lokasi. b) Mentabulasikan Informasi lowongan keija dan data pencari kerja berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin, lapangan usaha, umur, dan lokasi. 2) Bukti Fisik Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian yaitu: a) Laporan IPK III yang ditandatangani atasan langsung. b) Laporan IPK III/A yang ditandatangani atasan langsung. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan/kumpulan data mingguan memperoleh angka kredit 0,016. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
c.Menganalisis Data Informasi Pasar Kerja 1) Kriteria Kegiatan menganalisis data informasi pasar keija meliputi: a) mempelajari, membandingkan, mengkaji data IPK mengenai data persediaan maupun kebutuhan tenaga kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja (sektor formal maupun informal). b) merumuskan angka proporsi data IPK dalam rangka mempertemukan atau matching. c) menyusun uraian kecenderungan atau trend baik dari segi persediaan maupun kebutuhan menurut jabatan, lapangan usaha, jenis kelamin, umur, pendidikan, keterampilan, dan lokasi. d) menyusun uraian fluktuasi area dan komparasi berdasarkan data yang ada. e) menyusun uraian matching dan uraian neraca persediaan dan permintaan tenaga kerja. 2) Bukti Fisik Bukti fisik basil dari kegiatan menganalisis data informasi pasar keija adalah dalam bentuk laporan memuat sesuai kriteria. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan basil jenis kegiatan mendapatkan angka kredit sebesar 0,050. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.
d.Mengumpulkan dan Mengolab Data Lembaga Bursa Kerja 1) Kriteria Mencari data bursa kerja dari lembaga pendidikan maupun lembaga pelatiban yang meliputi nama lembaga, tanggal pendirian, ijin lembaga, pemilik, kualifikasi petugas, lowongan yang ada, pencari kerja, penempatan pencaker dan aktivitas lainnya. 2) Bukti Fisik Bukti fisik yang disajikan dasar penilaian berupa laporan/kumpulan data identitas lembaga bursa kerja dan aktivitasnya. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan/kumpulan data bulanan dan memperoleb angka kredit 0,012. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
e.Menjoiluh dan Memberikan Layanan Konsultasi Bursa Kerja untuk: 1) Menynluh dan memberikan layanan konsultasi bursa kerja satuan pendidikan formal a) Kriteria Kegiatan menyuluh dan memberikan layanan konsultasi bursa kerja satuan pendidikan formal meliputi:

(1)menyusun dan membuat bahan suluhan seperti hand-path, slide dan alat peraga yang lain.
(2)menyusun kerangka suluhan, kurikulum, silabus, dan jadual yang rinci.
(3)memberikan penyuluhan bursa kerja yang meliputi peraturan serta cara pendirian bursa kerja, sistem, metoda, dan teknik bursa kerja serta melaporkan bursa kerja.
(4)memberikan pelayanan konsultasi bagi pengelola bursa kerja baik yang bersifat kelembagaan, manajemen atau pengelolaan lembaga serta kegiatan teknis bursa kerja.
(5)memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang usaha bursa kerja dan upaya peningkatan kinerja lembaganya.
(6)men3aisun laporan hasil penjoiluhan dan pemberian layanan konsultasi. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan menyuluh dan memberikan layanan konsultasi bursa kerja Satuan Pendidikan Formal adalah dalam bentuk laporan hasil penyuluhan untuk setiap hasil kegiatan yang meliputi waktu, tempat, materi, peserta, tujuan, hasil, dan tanggapan. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan hasil kegiatan penjoiluhan dan pemberian layanan konsultasi bursa kerja pada tiap satuan pendidikan formal mendapat angka kredit 0,040. d) Pelaksana Pengantar Keija Terampilan Pelaksana Lanjutan. 2) Menyuluh dan Memberikan Layanan Konsultasi Bursa Kerja Lembaga Pelatihan a) Kriteria Kegiatan menyuluh dan memberikan layanan konsultasi bursa kerja lembaga pelatihan meliputi:
(1)men3usun dan membuat bahan suluhan seperti hand-path, slide dan alat peraga yang lain.
(2)menyusun kerangka suluhan, kurikulum silabus dan jadual yang rinci.
(3)memberikan penyuluhan bursa kerja yang meliputi peraturan serta cara pendirian bursa kerja serta melaporkan bursa kerja.
(4)memberikan pelayanan konsultasi bagi pengelola bursa kerja baik yang bersifat kelembagaan, manajemen atau pengelolaan lembaga serta kegiatan teknis bursa kerja.
(5)memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang bursa kerja dan upaya peningkatan kinerja lembaganya.
(6)menyusun laporan hasil penyuluhan dan pemberian layanan konsultasi. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan men3uluh dan memberikan layanan konsultasi bursa kerja lembaga pelatihan dalam bentuk laporan hasil penyuluhan yang memuat waktu, tempat, materi, tenaga instruktur, tujuan, hasil, dan tanggapannya. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan hasil kegiatan penyuluhan dan pemberian layanan konsultasi bursa keija pada tiap lembaga pelatihan mendapat angka kredi 0,040. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampilan Pelaksana Lanjutan. 3) Men3ailuh dan Memberikan Layanan Konsultasi Bursa Keija Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) a) Kriteria Kegiatan menyuluh dan memberikan layanan dan konsultasi bursa kerja PJTKI meliputi:
(1)menyusun dan membuat bahan suluhan seperti hand-path^ slide, dan alat peraga yang lain.
(2)menyusun kerangka suluhan, kurikulum silabus dan jadual yang rinci.
(3)memberikan pen5uluhan bursa kerja yang meliputi peraturan serta cara pendirian bursa kerja serta melaporkan bursa kerja.
(4)memberikan pelayanan konsultasi bagi pengelola bursa kerja baik yang bersifat kelembagaan, manajemen atau pengelolaan lembaga serta kegiatan teknis bursa keija.
(5)memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang bursa kerja dan upaya peningkatan kinerja lembaganya.
(6)menyusun laporan hasil pen5uluhan dan pemberian layanan konsultasi. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan menyuluh dan memberikan layanan konsultasi bursa kerja PJTKI dalam bentuk laporan hasil pen5ruluhan yang memuat; waktu, tempat, materi, nama keluarga, tujuan, dan hasilnya. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan hasil kegiatan pen5uluhan dan pemberian layanan konsultasi bursa kerja pada tiap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia mendapat angka kredit 0,080. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
1. f.Membuat Naskah atau Bentuk Lainnya untuk Penyebaran Informasi Pasar Kerja Lokal 1) Kriteria Kegiatan membuat naskah atau bentuk lain untuk penyebaran informasi pasar kerja meliputi: a) mengumpulkan bahan penyusun naskah penyebaran IPK baik dari buku, majalah, surat kabar atau hasil wawancara dengan pihak terkait lingkup hidup lokal. b) menjoisun pola atau kerangka tulisan lingkup lokal. c) men3aisun naskah tulisan lingkup lokal. d) menyunting naskah menjadi naskah final lingkup lokal secara:
(1)tim.
(2)perseorangan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan membuat naskah atau bentuk lain untuk penyebaran IPK lokal berupa naskah tulisan yang dipublikasikan baik terbatas maupun umum. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap naskah hasil kegiatan mendapatkan angka kredit 0,180. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
1. g.Menganalisis Potensi Kesempatan Kerja Tingkat Lokal 1) Kriteria Kegiatan menganalisis potensi kesempatan kerja tingkat lokal meliputi: a) pendapatan potensi ke instansi atau lembaga tentang kesempatan kerja. b) mentabulasi data ketenagakeijaan. c) menganalisis hasil pendataan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik hasil kegiatan menganalisis potensi kesempatan kerja tingkat lokal berupa laporan yang memuat data potensi kesempatan kerja menurut sektor data. 3) Penialaian Angka Kredit Setiap laporan kegiatan mendapatkan angka kredit 0,180. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
  1. 3.Penyuluhan Jabatan
2. a.Mengumpulkan dan Mengolah Data Jabatan 1) Kriteria Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data jabatan meliputi: a) membuat daftar isian atau formulir yang memuat jenis data yang dibutuhkan. b) mengadakan pendataan ke sumber pemberi data untuk memperoleh sebanyak mungkin data melalui angket atau wawancara. c) menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan. d) mengelompokkan data menjadi bahan data jabatan. e) mendiskusikan bahan data jabatan menjadi data jabatan. {) mengumpulkan dan mengatur data jabatan menjadi sajian atau jabatan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan mengumpulkan dan mengolah data berupa lembar pengolahan data jabatan dan dilampiri surat tugas dari atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap hasil kegiatan mendapatkan angka kredit 0,180. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
3. b.Memberikan Suluhan dan Layanan Konsultasi Bimbingan Jabatan Kepada Siswa dan Mahasiswa 1) Kriteria Kegiatan memberikan penyuluhan dan layanan konsultasi bimbingan jabatan kepada siswa dan mahasiswa meliputi: a) menyampaikan informasi kepada pimpinan sekolah atau perguruan tinggi tentang kegiatan penyuluhan dan konsultasi bimbingan jabatan. b) menyiapkan bahan penyuluhan serta peralatan yang diperlukan (alat psikotest). c) membuka acara kegiatan penyuluhan dan konsultasi bimbingan jabatan. d) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konsultasi jabatan untuk dunia kerja secara umum. 2) Bukti Fisik Bukti flsik kegiatan memberikan suluhan dan layanan bimbingan jabatan kepada siswa dan mahasiswa berupa laporan penyuluhan yang meliputi waktu, tempat, penyuluh, peserta, alat peraga, materi, tanggapan, dan hasil penyuluhan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan hasil kegiatan mendapatkan angka kredit 0,040. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan,
4. c.Menyusun Model dan Materi Sajian Penuntun Jabatan 1) Kriteria Kegiatan menyusun model dan materi sajian penuntun jabatan meliputi: a) mengumpulkan model dan sajian penuntun jabatan yang pernah dilaksanakan. b) mengumpulkan model dan sajian penuntun jabatan dari beberapa sumber seperti dari kepustakaan, hasil seminar atau pengalaman hasil sajian. c) mendiskusikan berbagai macam model dan sajian perumusan jabatan dengan lembaga atau instansi yang telah menfaatkan materi sajian penuntun jabatan. d) menyxisun draft model dan materi sajian penuntun jabatan yang baru. e) menyampaikan draft model dan materi sajian penuntun jabatan yang baru kepada unit yang terkait memanfaatkan materi sajian. f) memperbaiki dan menyempurnakan bentuk model dan materi sajian penuntun jabatan setelah dikoreksi unit terkait. g) menyajikan bentuk model dan materi sajian penuntun jabatan melalui sosialisasi ke lembaga yang terkait. 2) Bukti Fisik Bukti fisik hasil kegiatan menyusun model dan materi sajian penuntun jabatan berupa naskah model dan materi sajian dari setiap kegiatan dengan dilampiri surat tugas dari atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap naskah model dan materi sajian mendapatkan angka kredit 0,18. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
  1. 4.Penempatan Tenaga Kerja
5. a.Memberikan Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja 1) Kriteria Kegiatan pelayanan pendaftaran pencari kerja meliputi: a) wawancara kepada pencari kerja tentang data pribadi. b) member! informasi lowongan kerja, pelatihan, dan mandiri. c) menyimpan data pencaker ke dalam bak penyimpanan. d) memberikan layanan konsultasi kepada pencari kerja dalam rangka pemilihan jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan dari kegiatan tersebut berupa: a) terisinya Kartu AK I dan AK 11. b) rekap data lowongan kerja, syarat - syarat jabatan. c) laporan mingguan, bulanan, dan tahunan yang diketahui atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan mendapatkan angka kredit 0.003 per 10 orang pencaker. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
6. b.Melakukan Wawancara kepada Pencari Kerja 1) Kriteria Kegiatan melakukan wawancara kepada pencari kerja, meliputi: a) menyiapkan bahan wawancara seperti bahan perkantoran, lembar isian data pribadi serta peraturan lain yang diperlukan. b) membuka wawancara dengan mengadakan pendekatan pribadi sebelum wawancara dilanjutkan. c) melaksanakan wawancara secara terpimpin, bebas atau kombinasi sesuai dengan kondisi pencari kerja. d) melengkapi bahan data pencaker yang belum terungkap secara lengkap dan rinci. e) membimbing dan mengerahkan pencari kerja berdasarkan basil wawancara untuk memahami potensi diri, meningkatkan keterampilan atau mencari pengalaman kerja. f) memberi saran lebih lanjut untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. g) menyarankan pencari kerja agar dapat memilih dari berbagai altematif antara lain: perkerjaan di sektor formal maupun informal. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan melakukan wawancara dapat dihitung dari jumlah peserta yang wawancara dengan bukti berupa berkas daftar isian wawancara yang ditandatangani oleh pencaker yang diketahui oleh atasan langsung. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap melakukan kegiatan wawancara sejumlah 10 orang mendapatkan angka kredit 0,001. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
7. c.Mencari Lowongan Pekeijaan ke Perusahaan atau Instansi 1) Kriteria Kegiatan mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan, instansi, koperasi meliputi: a) mengidentifikasi jumlah perusahaan yang ada b) mengunjungi perusahaan atau instansi yang diperkirakan membutuhkan tenaga kerja. c) menawarkan pencarian kerja yang terdaftar. d) membuat konsep, leaflet, booklet, brosur, slide, pengumuman baik media cetak atau elektronik dalam rangka sistem antar kerja. e) memberi jasa konsultasi kepada pemimpin perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengisian atau pemenuhan lowongan di instansi atau perusahaanya. f) mencari informasi lowongan kerja yang tersedia baik melalui AKL, AKAD, maupun AKAN dengan cara surat menyurat, kunjungan keperusahaan, internet. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini berupa laporan baik berupa kartu AK IV, AK V, maupun AK III, diketahui atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan sebagai mendapat angka kredit 0,040 untuk tiap informasi lowongan pekerjaan. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.
8. d.Melakukan Penghapusan Data 1) Pencari Kerja a) Kriteria Kegiatan melakukan penghapusan data pencari kerja meliputi:
(1)menyortir data kartu AK II untuk pencaker yang sudah berkeija dan kartu AK II yang sudah mati (lebih 6 bulan).
(2)memusnahkan data kartu AK II yang sudah mati. b) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan berupa laporan penghapusan data pencaker yang diketahui atasan yang bersangkutan, c) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan penghapusan data pencari kerja diberi angka kredit 0,003 tiap 10 orang pencaker. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana. 2) Penghapusan Lowongan Pekeijaan a) Kriteria Kegiatan melakukan penghapusan data lowongan kerja meliputi:
(1)menyortir data lowongan pekeijaan WLL.I untuk lowongan kerja yang sudah diisi.
(2)memusnahkan data lowongan pekerjaan yang sudah terisi.
(3)membuat laporan rekapitulasi data penghapusan lowongan. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan ini berupa laporan tentang penghapusan lowongan kerja yang telah terisi diketahui oleh atasan yang bersangkutan. c) Penilaian angka kredit Setiap laporan penghapusan lowongan pekeijaan mendapat angka kredit 0,003 untuk tiap lowongan kerja 10 orang. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
1. e.Menseleksi Data Pencari Kerja untuk Mengisi Lowongan yang Tersedia 1) Kriteria Kegiatan menseleksi data pencari kerja untuk mengisi lowongan yang tersedia berupa: a) meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencari kerja. b) mengelompokkan data pencari kerja yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan. c) membuat laporan data pencari kerja yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan dan laporan data pencari kerja yang tidak memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan ini berupa laporan data pencari kerja yang memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan diketahui oleh atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan berupa data pencari kerja yang memenuhi persayaratan jabatan atau yang tidak memenuhi persyaratan jabatan mendapat angka kredit 0,003 untuk tiap 10 orang yang diseleksi. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
2. f.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Keija Dengan Perusahaan/Instansi Sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SLTP ke bawah pada Perusahaan /Instansi 1) Kriteria Kegiatan menegosiasi penempatan tenaga kerja tersebut meliputi: a) menyiapkan data persedian calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan atau instansi. c) mempelajari data kondisi perusahaan yang ditawarkan ke pencaker. d) menawarkan data pencaker ke perusahaan atau instansi. e) menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga mendapat kepastian berupa yang berhasil ditempatkan di perusahaan atau instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna, dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan mendapat angka kredit 0,050. 4) Pelaksana Pengantar kerja terampil pelaksana.
3. g.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/Instansi sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SLTA s.d. Dili pada Perusahaan/Instansi. 1) Kriteria Kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja tersebut meliputi: a) menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan atau instansi. c) mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker. d) menawarkan data pencaker ke perusahaan atau instansi. e) menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan atau instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja berupa laporan jumlah tenaga keija yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan diberi angka kredit 0,10. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
4. h.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/Instansi sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SI s.d. S3 pada Perusahaan/Instansi 1) Kriteria Kegiatan menegosiasi penempatan tenaga kerja tersebut meliputi: a) menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan atau instansi. c) mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawari pencaker. d) menawarkan data pencaker ke perusahaan atau instansi. e) menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan atau instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga keija yang berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian angka kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan mendapatkan angka kredit 0,20. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
5. i.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/Instansi sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SLTP ke bawah pada Perusahaan/Instansi 1) Kriteria Kegiatan negosiasi penempatan tenaga keija tersebut meliputi: a) menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga keija yang ditawarkan ke perusahaan atau instansi. c) mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker, d) menawarkan data pencaker ke perusahaan atau instansi e) menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan atau instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja yang berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan diberi angka kredit 0,125. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan. Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan atau Instansi Sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Keija SLTA s/d Dili pada Perusahaan/Instansi 1) Kriteria Kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja tersebut meliputi: a) Menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) Mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan keperusahaan atau instansi. c) Mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker. d) Menawarkan data pencaker ke perusahaan atau instansi. e) Menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan atau instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja yang berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan diberi angka kredit 0,25. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.
6. k.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/Instansi Sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SI s.d. S3 pada Perusahaan/Instansi 1) Kriteria Kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja tersebut meliputi: a) Menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) Mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan atau instansi. c) Mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker. d) Menawarkan data pencaker ke perusahaan atau instansi e) Menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan atau instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja yang berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan diberi angka kredit 0,50. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.
  1. 1.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/Instansi sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SLTP Ke Bawah pada Perusahaan/Instansi. 1) Kriteria Kegiatan menegosiasikan penempatan tenaga keija tersebut meliputi: a) Menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) Mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan/instansi. c) Mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker. d) Menawarkan data pencaker ke perusahaan /instansi e) Menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan / instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan diberi angka kredit 0,25. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.
7. m.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/Instansi sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SLTA s.d. Dili pada Perusahaan/ Instansi. 1) Kriteria Kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja tersebut meliputi: a) Menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) Mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan/instansi. c) Mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker. d) Menawarkan data pencaker ke perusahaan/instansi e) Menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan/instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian angka kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan diberi angka kredit 0,50. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Penyelia.
8. n.Menegosiasikan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan/instansi sehingga Berhasil Menempatkan Tenaga Kerja SI s.d S3 pada Perusahaan/instansi 1) Kriteria Kegiatan menegoiasikan penempatan tenaga keija tersebut meliputi: a) menyiapkan data persediaan calon tenaga kerja lengkap dengan pendidikan dan kualifikasi yang dimiliki. b) mempelajari dan menganalisa data persediaan calon tenaga kerja yang ditawarkan ke perusahaan /instansi. c) mempelajari data kondisi perusahaan yang akan ditawarkan pencaker. d) menawarkan data pencaker ke , perusahaan/instansi. e) menindaklanjuti permohonan penawaran pencaker sehingga didapat kepastian berapa yang berhasil ditempatkan di perusahaan/instansi tersebut. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan negosiasi penempatan tenaga kerja berupa laporan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada perusahaan atau instansi yang disahkan oleh perusahaan atau instansi pengguna dan dilampiri surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap 1 (satu) tenaga kerja yang berhasil ditempatkan mendapat angka kredit 1. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
9. o.Meneliti Permohonan Pengerahan Tenaga Kerja 1) Kriteria Kegiatan meneliti permohonan pengerahan tenaga kerja meliputi: a) menghimpun dan merekap permohonan ijin pengerahan dari perusahaan. b) meneliti kebenaran persyaratan yang diajukan. c) membuat berkas laporan perusahaan yang diteliti. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan meneliti permohonan pengerahan tenaga kerja berupa laporan yang memuat: a) rekap permohonan yang lengkap persyaratannya. b) rekap berkas permohonan yang telah diteliti. c) berkas laporan yang memenuhi syarat harus dilengkapi dan diolah. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan kegiatan mendapat angka kredit 0,004. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
10. p.Memantau Penempatan Tenaga Kerja 1) Kriteria Kegiatan penempatan tenaga kerja meliputi: a) membuat rekapitulasi nama/alamat perusahaan yang akan dipantau. b) melaksanakan pemantauan ke perusahaan. c) membuat laporan hasil pemantauan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan meneliti permohonan pengerahan tenag kerja berupa laporan yang memuat: a) rekapitulasi nama dan alamat perusahaan yang akan dipantau. b) jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang dipantau dengan mendatangi, melihat keadaan, berwawancara dengan pejabat personalia perusahaan dan pencaker yang ditempatkan. c) laporan hasil pelaksanaan pemantauan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan memantau penempatan tenaga kerja mendapatkan angka kredit 0,016. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
11. q.Mencek kesesuaian tenaga kerja antar kerja antar daerah dengan berita acara 1) Kriteria Kegiatan mencek kesesuaian tenaga kerja antar kerja antar daerah dengan berita acara meliputi: a) membuat rekapitulasi jumlah tenaga kerja AKAD lengkap dengan pendidikan/jabatan dan job description. b) meneliti kesesuaian antara perjanjian kerja tenaga kerja AKAD dengan Perjanjian Kerja Induk yang sudah ada. c) meneliti kesesuaian antara jabatan tenaga kerja yang diminta dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh daerah asal. d) mengirimkan data calon tenaga kerja AKAD ke perusahaan. e) memantau penempatan tenaga kerja AKAD. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan adalah laporan yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Laporan per 10 (sepuluh) orang tenaga kerja AKAD mendapat angka kredit 0.003. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
12. r.Menegosiasi dan Menindaklanjuti Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AntarKerja AntarDaerah 1) Kriteria Kegiatan menegosiasi dan menindaklanjuti persetujuan penempatan tenaga kerja AKAD meliputi: a) mengindentilikasi kondisi kerja, jabatan, persyaratan, fasilitas, upah. b) menawarkan dan meyakinkan untuk mendapatkan kesepakatan penempatan di perusahaan dengan melalui sistem AKAD. c) melakukan koordinasi dengan Pemda penerima tenaga kerja AKAD untuk mendapatkan rekomendasi penempatan. d) menindaklanjuti permintaan penawaran tenaga kerja dengan melalui sistem AKAD sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan adalah laporan yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan negosiasi dan menindaklanjuti persetujuan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah mendapat angka kredit 0.045. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana.
13. s.Melakukan Seleksi Administrasi Pencari Kerja AntarKerja AntarNegara 1) Kriteria Kegiatan seleksi administrasi pencari kerja antar kerja antar negara meliputi: a) meneliti kelengkapan dan keabsahan surat keterangan, ijazah, pasfoto, KTP dan lain sebagainya yang merupakan persyaratain sebagai calon TKI. b) membuat laporan hasil seleksi yang lulus dan tidak lulus. c) membuat daftar inventarisasi calon TKI yang lulus seleksi perjenis kelamin, umur, pendidikan, alamat dan sebagainya. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini adalah laporan seleksi pencari kerja yang telah berhasil diseleksi dan dibuatkan daftar nominasi pencari kerja yang lulus seleksi administrasi dan diketahui oleh pimpinan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan untuk 10 (sepuluh) orang mendapat angka kredit 0,005. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Teranlpil Pelaksana.
14. t.Menawarkan Persediaan Tenaga Kerja Ke Perusahaan/Instansi Pengerah TKI ke Luar Negeri 1) Kriteria Kegiatan menawarkan persediaan tenaga kerja ke perusahaan/instansi meliputi: a) mengunjungi perusahaan atau instansi untuk menawarkan persediaan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi keahliannya. b) membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan atau instansi yang bersangkutan untuk membantu penempatan pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan (job ordei). 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini berupa surat keterangan dari perusahaan atau instansi pengerah TKI ke luar negeri yang menyatakan kesediaannya untuk bekeijasama dalam upaya pemenuhan lowongan kerja yang ada dilampiri surat tugas dari atasan yang bersangkutan. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan mendapat angka kredit 0.090. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
15. u.Memantau Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan, Balk Tenaga Kerja Asing Domestik Maupun Pendatang 1) Kriteria Kegiatan memantau penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan baik tenaga kerja asing domestik maupun pendatang meliputi: a) mengumpulkan data perusahaan pengguna dan data TKA secara rinci. b) menganalisis manfaat tenaga keija asing dari sudut kebutuhan ekonomi {economy need test). c) mengevaluasi alih keahlian atau ilmu kepada tenaga kerja Indonesia. d) merekomendasi kebutuhan tenaga keija asing berdasarkan tes kebutuhan ekonomi (economy need test). 2) Bukti Fisik Bukti fisik berupa laporan pemantauan tenaga kerja asing maupun dosmestik yang diketahui pejabat yang berwenang baik pemerintah maupun instansi. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan kegiatan yang memerlukan waktu penyelesaian 12jam mendapat angka kredit 0.045 per 10 orang. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan. C. Pengembangan AntarKerja
  1. 1.Perluasan Kerja
16. a.Memandu calon TKI dan calon wirausaha pemula 1) Kriteria a) Memandu calon TKI
(1)memasyarakatkan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
(2)memberikan petunjuk tentang prosedu dan persyaratan bekerja di luar negeri.
(3)menjelaskgin tentang hak dan kewajiban TKI serta masalah yang dihadapi di luar negeri. b) Memandu calon wirausaha
(1)Memberikan bimbingan calon wirausaha.
(2)Memberikan bimbingna penyusunan pembukuan ringan.
(3)Melaksanakan kunjungan untuk panduan kepada binaan.
(4)Membantu untuk menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi calon binaan. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan memandu calon TKI dan calon wirausaha pemula berupa: a) daftar calon TKI yang dipandu atau b) tanda bukti dan laporan hasil kunjungan dari binaan. c) surat perintah dari atasan langsung. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan kegiatan yang dilampiri oleh bukti fisik mendapat angka kredit 0.02. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.

2.Perizinan

a.Memberikan layanan konsultasi Perizinan Antar Kerja 1) Kriteria Teknis Kegiatan memberikan layanan konsultasi perizinan antarkerja meliputi: a) menyiapkan bahan konsultasi perizinan. b) memberikan penjelasan prosedur mekanisme administrasi dan ketentuan yang berlaku kepada perusahaan atau instansi yang membutuhkan. c) memberikan saran pendapat. 2) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini berupa laporan basil layanan konsultasi perijinan antar kerja. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan mendapat angka kredit 0.02. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia.
b.Memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan surat izin usaha pada: 1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta a) Kriteria Kegiatan memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan surat ijin usaha PPTKIS meliputi:

(1)membuat rekapitulasi perusahaan yang mengajukan SIUP.
(2)meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.
(3)membuat laporan dan menyiapkan berkas permohonan untuk bahan presentasi. b) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan berupa laporan tentang:
(1)rekapitulasi permohonan yang lengkap atau tidak lengkap.
(2)rekapitulasi permohonan yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
(3)laporan hasil jumlah perusahaan yang akan melakukan presentasi. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan mendapat angka kredit 0.005. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan. 2) Kantor Cabang Pelaksana Penempatan a) Kriteria Kegiatan memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan surat izin usaha perwakilan daerah meliputi:
(1)meneliti kelengkapan berkas.
(2)meninjau keadaan fisik kantor cabang pelaksana penempatan di lapangan.
(3)membuat laporan basil peninjauan di lapangan. b) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini adalah berkas rekap permohonan ijin yang sudah lengkap ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. c) Penilaian Angka Kredit Setiap berkas permohonan mendapat angka kredit 0.005. d) Pelaksana Pengantar Keija Terampil Pelaksana Lanjutan. 3) Lembaga Bursa Kerja 1) Kriteria Kegiatan memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan surat ijin lembaga bursa kerja meliputi: a) membuat rekapitulasi lembaga pelatihan atau pendidikan yang mengajukan ijin bursa keija. b) meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan. c) membuat laporan dan menyiapkan berkas permohonan untuk bahan presentasi. 2) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan ini meliputi: a) rekapitulasi permohonan sekolah atau lembaga pendidikan yang akan mengajukan ijin bursa kerja. b) rekapitulasi permohonan yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. c) laporan jumlah lembaga pelatihan atau pendidikan yang akan melakukan presentasi. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap berkas permohonan mendapat angka kredit 0,005. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan.

3.Memeriksa Job Order/Permintaan Nyata untuk Pengerahan: 1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

a.Kriteria Kegiatan meneliti job order atau permintaan nyata dari pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta meliputi:

(1)meneliti kelengkapan isi job order sesuai ketentuan.
(2)memeriksa keabsahan dan validitas job order tersebut.
(3)membuat laporan rekapitulasi data permintaan tenaga kerja pernegara tujuan, perjenis kelamin, perjabatan pada periode waktu tertentu dan per perusahaan.
1. b.Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan berupa laporan rekapitulasi data permintaan tenaga kerja per perusahaan yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan.
2. c.Penilaian Angka Kredit Setiap permohonan mendapat angka kredit 0.01.
3. d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana Lanjutan. 2) Tenaga Kerja AKAD a) Kriteria Kegiatan meneliti job order atau permintaan nyata untuk pengerahan tenaga kerja AKAD berupa:
(1)meneliti kelengkapan isi job order sesuai ketentuan
(2)memeriksa keabsahan dan validitas job order tersebut.
(3)membuat laporan rekapitulasi data permintaan tenaga keija antar kerja antar daerah per daerah tujuan, peijenis kelamin, peijabatan pada periode waktu tertentu. b) Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan berupa laporan rekapitulasi data permintaan tenaga kerja AKAD yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan. c) Penilaian Angka Kredit Setiap permohonan mendapat angka kredit 0.01. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia. 3) Memberikan Pertimbangan atas Berbagai Macam Pelanggaran yang Dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Daerah sebagai Bahan Tindakan a) Kriteria Kegiatan memberikan pertimbangan sebagai bahan tindakan atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan kantor cabang PPTKIS yang meliputi:
(1)meneliti berkas pengaduan laporan pelanggaran masing-masing PPTKIS atau kantor cabang pelaksana penempatan.
(2)mengumpulkan data-data yang mendukung.
(3)cross check atau menginformasikan atau minta penjelasan dari PPTKIS atau kantor cabang pelaksana penempatan.
(4)menganalisis dan menyimpulkan.
(5)membuat pertimbangan untuk suatu tindakan.
(6)membuat laporan hasil keseluruhan PPTKIS atau kantor cabang pelaksana penempatan yang membuat pelanggaran. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan berupa laporan yang mencakup sejkaligus bahan pertimbangan untuk tindakan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana penempatan atau kantor cabang pelaksana penempatan secara terinci dan diketahui oleh atasan langsung. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan per perusahaan mendapat angka kredit 0.09. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia. 4) Mencek Lokasi Calon Perusahaan Jasa Tenaga Kerja a) Kriteria Kegiatan mencek lokasi calon perusahaan jasa tenaga kerja meliputi:
(1)mendatangi alamat yang bersangkutan.
(2)mengecek kebenaran alamat pemohon, apakah sesuai dengan alamat yang tertera dalam permohonan dari perusahaan yang bersangkutan.
(3)membuat laporan hasil pengecekan. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan berupa laporan hasil pengecekan lokasi dilampiri surat tugas dari atasan yang bersangkutan dan bukti kunjungan dari perusahaan. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan mendapat angka kredit 0,016. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Pelaksana. 5) Menilai Kualifikasi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang akan Dipekerjakan oleh Pengguna TKWNAP a) Kriteria Kegiatan menilai kualifikasi TKWNAP atau tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh pengguna TKWNAP atau pemberi kerja bagi tenaga kerja asing, meliputi:
(1)menyiapkan materi dan persyaratan kualifikasi tenaga kerja asing yang boleh dipekerjakan di Indonesia.
(2)mendata dan meneliti kualifikasi pendidikan formal dan informal dari tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.
(3)mendata dan meneliti pengalaman kerja baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dari tenaga kerja asing.
(4)membuat data kualifikasi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.
(5)memberi penilaian tentang kualifikasi pendidikan yang akan bekerja di Indonesia. b) Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan berupa laporan hasil pengecekan kualifikasi tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh pengguna jasa yang dibuktikan dengan dikeluarkannya IKTA. c) Penilaian Angka Kredit Setiap laporan perorang tenaga kerja asing mendapat angka kredit 0.09. d) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Penyelia. D. Pengembangan Profesi

1.Melakukan Kegiatan Karya Tulis, Kaiya Ilmiah Di Bidang Kete nagakerjaan

a.Kriteria Kegiatan karya tulis, karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan dapat dilakukan perseorangan (sebagai penulis utama) dan kelompok (penulis utama 1 orang, penulis pembantu 5 orang). 1) Penulis Utama yaitu yang berperan sebagai pemrakarsa, pemrograman dan penulis langsung ide. 2) Penulis pembantu yaitu yang mendukung terwujudnya suatu karya seperti menjabarkan ide, melengkapi data, melaksanakan survei atau penelitian, dan lain lain.
b.Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini dapat berwujud: 1) Kaiya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: a) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dengan dicetak paling sedikit 300 eksemplar dan disebarluaskan serta buku tersebut bermanfaat bagi pembangunan dan belum ada yang membahasnya. b) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang yaitu Kementerian Ketenagakerjaan atau LIPI. Majalah tersebut diedarkan secara nasional dan penggunaannya secara nasional atau disebarluaskan lebih dari 13 provinsi serta bermanfaat bagi pengembangan ketenagakerjaan dan belum ada yang membahasnya dengan jumlah halaman paling sedikit 2 halaman atau 10.000 kata. 2) Karya tulis yang tidak dipubliksikan tapi didokumentasi di perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk: a) Buku yang disahkan oleh pimpinan yang berwenang, berupa karya tulis yang belum pernah dibahas sebelumnya dan bermanfaat bagi ketenagakerjaan, jumlah halaman paling sedikit 50 halaman. b) Makalah yang disahkan oleh pimpinan yang berwenang, didokumentasi di perpustakaan kantor dan bermanfaat bagi pengembangan ketenagakerjaan dengan jumlah halaman paling sedikit 5 halaman atau 25.000 kata. 3) Makalah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk: a) Buku yang disahkan oleh organisasi profesi atau organisasi ilmiah atau pimpinan yang berwenang, bermanfaat bagi pengembangan ketenagakeijaan dengan halaman paling sedikit 50 halaman. b) Makalah yang disahkan oleh pimpinan yang berwenang, didokumentasi diperpustakaan kantor dan bermanfaat bagi pengembangan ketenagakerjaan dengan jumlah halaman paling sedikit 5 halaman atau 25.000 kata. 4) Tulisan ilmiah popular disebarluaskan melalui media masa baik berupa guntingan koran atau radio/TV, tulisan tersebut merupakan kesatuan atau dimuat secara berseri dan bermanfaat bagi ketenagakerjaan serta belum pernah ada yang menulisnya, dengan jumlahpaling sedikit 5.000 kata. 5) Prasarana berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah pada pertemuan ilmiah yang membahas bidang ketenagakerjaan dan berupa makalah dengan jumlah paling sedikit 5 halaman atau 20.000 kata.
c.Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan akan diberi angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kegiatan karya tulis, karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan untuk penulis utama dengan bukti fisik seperti uraian item b mendapat angka kredit sesuai dengan ketentuan Kepmenpan Nomor: 06/M.Pan./2/2000. 2) Kegiatan karya tulis, karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan untuk penulis pembantu dengan bukti fisik uraian item b mendapat angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut: a) 60 % bagi Penulis Utama. b) 40 % bagi Penulis Pembantu.
d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Semua Jenjang.
e.Contoh: 1) Karya Ilmiah dalam bentuk buku yang tertulis nama penulis sebagai berikut: a) Anwar b) Ali c) Budiman Dalam hal ini, Anwar adalah penulis utama, namun demikian apabila ternyata penulis utamanya adalah Budiman, maka Anwar dapat membuat pemyataan bahwa sebenarnya penulis utama bukan dirinya melainkan Budiman. 2) Apabila karya tulis tidak tercantum nama penulisnya dan tidak dipublikasikan tetapi disajikan dalam pertemuan ilmiah maka Kepala Kantor/Pimpinan unit keija atau panitia penyelenggara pertemuan ilmiah dapat membantu denagn membuatkan surat pernyataan tentang penulisnya. 3) Kaiya tulis 'ilmiah hasil penelitian diterbitkan dan diedarkan secara nasional, penulisnya ada 4 orang yaitu: a) Irfan b) Karyo Dikromo c) Amir Hamzah d) Ariyanti Dalam hal ini, penulis pembantu ada 3 orang yaitu no. 2 s.d. 4, angka kredit karya tulis ilmiah tersebut 12, 50 sehingga penulis pembantu memperoleh angka kredit: 40 % X 12,5 dibagi 3 = 1,667.
1. 2.Menterjemahkan atau menyadur buku dan bahan lainnya dibidang ketenagakerjaan
a.Kriteria Kegiatan menterjemahkan atau mengadakan buku dan bahan lainnya di bidang ketenagakerjaan meliputi: 1) menyalin (mengalih bahasa) dari satu bahasa ke satu bahasa lain. 2) menyusun kembali dalam bentuk buku atau lainnya.
b.Bukti Fisik Bukti fisik dari kegiatan ini dapat berupa: 1) Terjemahan atau saduran yang dipublikasikan berupa: a) Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional oleh penerbit yang memiliki dewan redaksi atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah dengan dicetak paling sedikit 300 eksemplar dan disebarluaskan serta buku tersebut bermanfaat bagi pembangunan dan belum ada yang menterjemahkan. b) Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang yaitu Depnakertrans atau LIPI. Majalah tersebut diedarkan secara nasional dan penggunaannya secra nasional atau disebarluaskan lebih dari 13 provinsi serta bermanfaat bagi pengembangan ketenagakerjaan dan belum ada yang menterjemahkan sebelumnya dengan jumlah halaman paling sedikit 5 halaman atau 20.000 kata. 2) Saduran atau terjemahan yang tidak dipublikasikan berupa: a) Buku yang berguna bagi pengembagan tenaga kerja, belum ada yang menterjemahkan atau menyadur sebelumnya, didokumentasikan di perpustakaan kantor dan paling sedikit 50 halaman. b) Makalah yang berguna untuk pengembangan ketenagakerjaan, belum ada yang menyadur, didokumentasikan di kantor, paling sedikit 5 halaman atau 20.000 kata.
c.Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan sebagaimana butir a dengan bukti fisik seperti uraian butir b mendapat angka kredit sesuai dengan Kempenpan nomor: 06/M.Pan/2/2000.
d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Semua Jenjang.
1. 3.Membimbing Pengantar Kerja yang berada di bawah jenjangnya
a.Kriteria Kegiatan membimbing Pengantar Kerja yang berada di bawah jenjang jabatannya meliputi: 1) memberi pembekalan materi kegiatan Antar Kerja. 2) memberi pembekalan materi pembinaan karir Pengantar Kerja.
b.Bukti Fisik Bukti fisik kegiatan pembekalan imi berupa surat perintah dari atasan yang bersangkutan dilampiri materi bimbingan dan daftar absen.
c.Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan sebagaimana butir a dengan bukti fisik seperti butir b yang dilaksanakan selama 45 menit mendapat angka kredit 0,02 per orang.
d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil Semua Jenjang. E. Penunjang Tugas Pengantar Kerja
1. 1.Mengajar atau Melatih Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
a.Kriteria 1) Materi yang diajarkan berkaitan dengan Pengantar Kerja atau ketenagakerjaan. 2) Mengajar atau melatih untuk pendidikan dan pelatihan pegawai bukan untuk pencari kerja.
b.Bukti Fisik Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai yang bersangkutan dengan melampirkan materi dan jadwal mengajar yang mencantumkan nama, mata pelajaran yang diberikan serta jam pelajaran.
c.Penilain Angka Kredit Setiap 2 jam pelajaran (@45 menit) mendapat angka kredit 0,04.
d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
1. 2.Mengikuti Seminar atau Lokakarya
a.Kriteria Seminar adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi dan berisi penyajian sejumlah makalah masing- masing oleh orang dianggap ahli dengan disertai diskusi yang mengikutsertakan pra peserta untuk menghasilkan kesimpulan tertentu. 1) Materi yang dibahas adalah di bidang ketenagakerjaan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang tugas pengantar kerja yang bersangkutan. 2) Diselenggarakan secara resmi oleh suatu instansi pemerintah atau swasta.
b.Bukti Fisik 1) Surat perintah dari pimpinan instansi yang bersangkutan. 2) Sertifikat atau keterangan dari penyelenggara atau panitia seminar. 3) Makalah bagi pemrasaran. 4) Laporan tertulis mengikuti seminar.
c.Penilaian Angka Kredit Setiap kali mengikuti kegiatan tersebut sesuai mendapat angka kedit sesuai dengan peranan yang bersangkutan.
d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
1. 3.Menjadi Pengurus Organisasi Profesi
a.Kriteria 1) Anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi atau keahlian yang sama atau sejenis. 2) Bersifat internasional/nasional/provinsi/kabupaten/kota. 3) Menjadi anggota atau pengurus. 4) Diakui atau didirikan oleh pemerintah.
b.Bukti Fisik 1) Foto copy kartu anggota atau bagi pengurus adalah surat keputusan anggota organisasi profesi. 2) Pernyataan dari pengurus bahwa yang bersangkutan aktif.
c.Penilaian Angka Kredit Setiap tahun mendapat angka kredit sesuai dengan peranan yang bersangkutan.
d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
1. 4.Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
a.Kriteria 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun. 2) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
b.Bukti Fisik Fotokopi atau salinan surat keputusan penunjukan sebagai anggota tim penilai dari pejabat yang berwenang yang disahkan oleh kepala kantor atau pimpinan unit kerja.
c.Penilaian Angka Kredit Setiap tahun mendapat angka kredit sesuai dengan peranan yang bersangkutan.
d.Pelaksana Semua jenjang Pengantar Kerja Terampil.
1. 5.Menjadi Anggota Delegasi Misi Ketenagakerjaan
a.Tingkat internasional 1) Kriteria a) Penyelenggara adalah organisasi internasional bidang ketenagakerjaan atau PBB. b) Peserta dalam pertemuan adalah delegasi dari negara-negara. 2) Bukti Fisik a) Surat penunjukan dari pimpinan departemen atau instansi atau b) Surat keterangan atau piagam dari penyelenggara. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan mendapat angka kredit sesuai dengan peranan yang bersangkutan. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
b.Tingkat provinsi 1) Kriteria a) Penyelenggara adalah organisasi ketenagakerjaan tingkat nasional atau provinsi. b) Peserta dalam pertemuan adalah minimal dari kabupaten atau kota. 2) Bukti Fisik a) Surat penunjukan dari pimpinan unit kerja. b) Surat keterangan atau piagam dari penyelenggara. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kegiatan mendapat angka kredit sesuai dengan peranan yang bersangkutan. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
1. 6.Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa
a.Penghargaan/Tanda Jasa dari Pemerintah atas Potensi Kerjanya 1) Kriteria a) Penghargaan atau tanda jasa tersebut diperoleh karena prestasi yang dicapai. b) Prestasi yang dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan bersinambungan dalam waktu yang relatif lama c) Penghargaan atau tanda jasa yang dapat diberikan angka kredit adalah:

(1)Diberikan oleh pemerintah R.I negara asing, organisasi profesi atau organisasi ilmiah.
(2)Prestasi dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara atau prestasi di bidang ketenagakerjaan. 2) Bukti Fisik Fotokopi piagam penghargaan atau tanda jasa. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa mendapatkan angka kredit sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
1. b.Gelar Kehormatan Akademis 1) Kriteria Gelar kehormatan akademis yang diberikan kepada Pengantar Kerja oleh pemerintah atau lembaga swasta atau badan ilmiah balk di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau dibidang ketenagakerjaan. 2) Bukti Fisik Fotokopi ijazah gelar kehormatan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3) Penilaian Angka Kredit Setiap ijazah gelar kehormatan mendapat angka kredit 15. 4) Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang.
  1. 7.Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya
2. a.Kriteria Pengantar Kerja yang memperoleh ijasah atau gelar akademik atau pendidikan formal yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diisyaratkan.
3. b.Bukti Fisik Ijasah atau gelar yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau unit kerja yang bersangkuan.
4. c.Penilaian Angka Kredit Setiap gelar yang diperoleh mendapat angka kredit sesuai dengan jenjang pendidikan.
5. d.Pelaksana Pengantar Kerja Terampil semua jenjang. BABX PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Keija dan Angka Kreditnya ini disusun sebagai acuan bagi stakeholder terkait dalam memberikan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MENTERI KETENAGAKERJAN ttd. M. HANIF DHAKIRI .^^LINAN SESUAI DENGAN ASLINYA HUKUM,RO I 06^ NT SHAN NIP. 19600324 198903 1 001