DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat

(5)Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pemban tuan;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Togas Pembantuan Tahun Anggaran 2018; MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENT ANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018 MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINAN I

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1737); Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Program, kegiatan, dan dana Togas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Togas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 2

Menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Togas Pembantuan bidang ketenagakerjaan. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan daerah kabupaten/kota.

5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. yangdinasadalahKabupaten/Kota4. Dinas
2.Dana Togas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 8

Bupati/wali kota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan wajib membuat:

a.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
b.surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c.surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelengaraan kegiatan tugas pembantuan. pemerin tah daerah;
b.penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
c.koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. urusanpenyelenggaraandengana. sinkronisasi Pasal 6 Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan melakukan:

Pasal 5

Alokasi dan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1)Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Togas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan Pelaksanaan Togas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam merumuskan kebijakan.

Pasal 11

Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

Pasal 10

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Togas Pembantuan merupakan barang milik negara dan harus dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembantuan yang merupakan penerimaan negara wajib disetor oleh kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Togaspelaksanaan

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat

(5)Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pemban tuan;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1737); Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Program, kegiatan, dan dana Togas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 2

Menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Togas Pembantuan bidang ketenagakerjaan. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan daerah kabupaten/kota.

5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. yangdinasadalahKabupaten/Kota4. Dinas
2.Dana Togas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 8

Bupati/wali kota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan wajib membuat:

a.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
b.surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c.surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelengaraan kegiatan tugas pembantuan. pemerin tah daerah;
b.penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
c.koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. urusanpenyelenggaraandengana. sinkronisasi Pasal 6 Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan melakukan:

Pasal 5

Alokasi dan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1)Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Togas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan Pelaksanaan Togas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam merumuskan kebijakan.