DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015

Nomor: 30
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerj aan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANANTERPADU SATU ATAP DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Mengingat Menimbang

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2918);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Keputusan Presiden Nomor 12l/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 2

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang selanjutnya disebut PTSAadalah pelayanan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu tempat/ satu ruangan dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan darr/atau beberapa. satuan kerja penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah orgarnsasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu danJatau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
3.Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
4.Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja penyelenggara yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik.
5.Menteri adalah menteri yang .menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU ATAP DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN. Menetapkan pengembangane. bidang perencanaan dan ketenagakerjaan; dan

f.bidang kesekretariatan.

Pasal 4

(1)PTSAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pelatihan dan produktivitas;
2. b.bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. c.bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. d.bidang pengawasan ketenagakeIjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

Pasal 3

(1)PTSA dilaksanakan di Lantai I Blok B Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling51 Jakarta Selatan.
(2)Pe1aksanaan PTSAdi UPf dilakukan pada UPT yang bersangkutan.
1. b.memberikan pelayanan yang mudah, cepat, murah, pasti, transparan dan terjangkau;
2. c.mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayagunaan sumber daya di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Jenis layanan PrSA bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b, meliputi:

a.izin pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga swasta berbadan hukum;
b.izin pelaksana penempatan tenaga kerja luar negen oleh lembaga swasta berbadan hulru.m;
c.izm penempatan tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang menempatkan untuk kepentingan perusahaannya sendiri;
d.pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asmg (RPTKA);
e.izin mempekerjakanTenaga KerjaAsing (IMTA);

Pasal 5

Jenis layanan PrSA bidang pelatihan dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi izin pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan pelayanan lain terkait bidang pelatihan dan produktivitas.

a.perizinan;
b.pendaftaran;
c.pengesahan;
d.pencatatan;
e.rekomendasi;
f.persetujuan;
g.penunjukan;
h.konsultasi; dan
1. 1.pelayanan lain yang diperlukan.

(2)Jenis layanan PTSAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:

Pasal 9

PTSA bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi pelayanan data ketenagakerjaan dan pelayanan lain terkait bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

Pasal 8

PTSA bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d, meliputi..

a.penunjukan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
b.penunjukan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
c.pengesahan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);dan
d.pelayanan lain terkait bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

Jenis layanan PTSA bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, dan pelayanan lain terkait bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

f.izm pengerahanj'rekrut calon tenaga kerja Indonesia (SIP);
g.rekomendasi pembentukan perwakilan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (Perwalu PPTKIS);
h.pelayanan lain terkait bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 13

Pelaksanaan PTSAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

(1)PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat/petugas operasional pada satuan kerja penyelenggara sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
(2)Penugasan pejabat./petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan .dengan Keputusan Atasan Satuan KerjaPenyelenggara.

Pasal 11

PTSAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Atasan Satuan Kerja Penyelenggara sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2918);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Keputusan Presiden Nomor 12l/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 2

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang selanjutnya disebut PTSAadalah pelayanan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu tempat/ satu ruangan dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan darr/atau beberapa. satuan kerja penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah orgarnsasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu danJatau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
3.Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
4.Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja penyelenggara yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik.
5.Menteri adalah menteri yang .menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU ATAP DI KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN. Menetapkan pengembangane. bidang perencanaan dan ketenagakerjaan; dan

f.bidang kesekretariatan.

Pasal 4

(1)PTSAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pelatihan dan produktivitas;
2. b.bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. c.bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. d.bidang pengawasan ketenagakeIjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

Pasal 3

(1)PTSA dilaksanakan di Lantai I Blok B Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling51 Jakarta Selatan.
(2)Pe1aksanaan PTSAdi UPf dilakukan pada UPT yang bersangkutan.
1. b.memberikan pelayanan yang mudah, cepat, murah, pasti, transparan dan terjangkau;
2. c.mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayagunaan sumber daya di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Jenis layanan PrSA bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b, meliputi:

a.izin pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga swasta berbadan hukum;
b.izin pelaksana penempatan tenaga kerja luar negen oleh lembaga swasta berbadan hulru.m;
c.izm penempatan tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang menempatkan untuk kepentingan perusahaannya sendiri;
d.pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asmg (RPTKA);
e.izin mempekerjakanTenaga KerjaAsing (IMTA);

Pasal 5

a.perizinan;
b.pendaftaran;
c.pengesahan;
d.pencatatan;
e.rekomendasi;
f.persetujuan;
g.penunjukan;
h.konsultasi; dan
1. 1.pelayanan lain yang diperlukan.

(2)Jenis layanan PTSAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:

Pasal 9

Pasal 8

PTSA bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d, meliputi..

a.penunjukan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
b.penunjukan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
c.pengesahan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);dan
d.pelayanan lain terkait bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

f.izm pengerahanj'rekrut calon tenaga kerja Indonesia (SIP);
g.rekomendasi pembentukan perwakilan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (Perwalu PPTKIS);
h.pelayanan lain terkait bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 13

Pelaksanaan PTSAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

(1)PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat/petugas operasional pada satuan kerja penyelenggara sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
(2)Penugasan pejabat./petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan .dengan Keputusan Atasan Satuan KerjaPenyelenggara.