DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016

Nomor: 31
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Pindah Pensiun Pegawai Di Kernen terian Ketenagakerj aan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Mengingat Menimbang Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menteri diPeraturanRancanganPembentukan PER.12jMENjXj2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 683);

7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113jPMK.05j2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190jPMK.05j2012 ten tang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164jPMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta NegaraKementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adaIah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan.
2.Atase Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugas bidang ketenagakerj aan.
3.Staf Teknis Tenaga Kerja adaIah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler untuk melaksanakan tugas bidang ketenagakerjaan.
4.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pad a Organisasi Internasional.
5.Tempat Bertolak di DaIam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negen.
6.Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerje./kantor berada di luar negeri. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTEID KETENAGAKERJAAN TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAMNEGERI DAN LUAR NEGEID SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI KEMENTERJANKETENAGAKERJAAN.
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286); Menetapkan Pasal 2 Pelaksanaan perjalanan dinas pindahy mutasi, pindah pensiun dan BBPA dilakukan dengan:

a.selektif;
b.ketersediaan anggaran;
c.efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja negara; dan
d.transparansi dan akuntabilitas.
1. 7.Tempat bertolak di Luar Negeri adalah kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/ atau ke tempat tujuan di luar negeri.
2. 8.Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas pindab./rnutasi dan pindah pensiun di dalam negeri.
3. 9.Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
4. 10.Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
5. 11.Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang di pindah tugaskan ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.
6. 12.Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang dipindah tugaskan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu atas dasar keputusan Menteri Luar Negeri.
7. 13.Perjalanan Dinas Pindah Pensiun Dalam Negeri adalah perjalanan dinas pegawai yang telah purna tugas pindah ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.
8. 14.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. 15.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pindah dinas / mutasi dan pensiun.
10. 16.Bantuan Biaya Pendidikan Anak yang selanjutnya disingkat BBPA adalah bantuan biaya pendidikan anak yang diberikan kepada pejabat/ pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang ditugaskan di luar negeri. Pasa15 Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah dari Kernenterian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan dalam rangka:
a.penempatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;
b.penempatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya;
c.penarikan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah di dalam negeri. Pasa14 Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perjalanan dinas pindah Zrnutasi pegawai beserta keluarga yang sah dari tempat kedudukan yang lama ke temp at kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang dan bukan atas permintaan sendiri. Pasa13 Perjalanan dinas terdiri atas:
a.Pindah/Mutasi Dalam Negeri;
b.Pindah/Mutasi Luar Negeri; dan
c.Pindah Pensiun.

(1)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri atas:
1. a.isterij suami yang sah menurut ketentuan Undang- Undang Perkawinan;
2. b.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3. c.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
4. d.anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
5. e.anak yang berusia 25 tahun dan masih menjadi tan ggungan namun masih kuliah harus melampirkan surat keterangan masih kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi:
1. a.Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindahj mutasi membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun, dapat membawa 1 (satu) orang nursejpengasuh anak atas biaya negara.

BAB II

PERJALANANDINAS PINDAH/MUTASI DANPINDAH PENSIUN Pasal 7

Pasal 6

Perjalanan Dinas Pindah Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Perjalanan Dinas Pindah Pensiun pegawai dari temp at kedudukan yang lama ke tempat tujuan pensiun berdasarkan keputusan pensiun.

Pasal 9

(1)BBPA diberikan mulai pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi (Strata Satu/S 1).
(2)BBPA tidak diberikan kepada Pegawai yang menyekolahkan anaknya di sekolah dengan biaya gratis.
(3)BBPA diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.
(4)Bagi Pegawai yang ditarik pulang ke Jakarta dan meninggalkan anaknya sekolah di luar negeri tidak diberikan BBPA.
(5)BBPA diberikan untuk anak yang bersekolah di lokasi yang sarna dengan tempat kerja orang tuanya.

Pasal 8

(1)BBPA diberikan kepada Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan yang memiliki anak usia sekolah.
(2)BBPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.berumur tidak Iebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;
2. b.belum pernah kawin;
3. c.tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4. d.secara nyata menjadi tanggung jawab Pegawai yang bersangku tan.
(3)Pemberian BBPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun.
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal.
1. b.Pegawai paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas pindah/ rnutasi dapat membawa 1 (satu) orang pekerja rumah tangga atas biaya negara.

BAB III

BANTUANBIAYAPENDIDlKANANAK

Pasal 11

Pengajuan BBPA dilakukan sebagai berikut:

a.Pegawai yang bersangkutan mendaftarkan anaknya di sekolah yang layak atas rekomendasi Perwakilan;
b.Perwakilan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan c.q Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri untuk pejabat struktural diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, kepada Sekretaris Jenderal tembusan Kepala Biro Keuangan.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah zMutasi Dalam Negeri untuk pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu diusulkan oleh kepala satuan kerja kepada Sekretaris .Jenderal /Direktur Jenderal/lnspektorat .Jenderaf /Kepala Badan.
(3)Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun Dalam Negeri untuk pejabat struktural dan pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu diusulkan oleh kepala satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal/Direktur .Jenderal/Jnspektur Jenderal/Kepala Badan.
(4)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri dan BBPA diusulkan oleh Sekretaris Direktorat .Jenderal, Sekretaris Inspektorat .Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro atau Kepala Pusat kepada Sekretaris Jenderal tembusan Kepala Biro Keuangan.

Pasal 12

(1)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri untuk pejabat struktural dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi keputusan pindah;
2. b.fotokopi daftar keluarga;
3. c.fotokopi daftar barang;
4. d.fotokopi surat keterangan penghentian pembayaran;
5. e.fotokopi surat pelantikan;
6. f.fotokopi surat menduduki jabatan;
7. g.fotokopi surat melaksanakan tugas; dan
8. h.fotokopi surat serah terimajabatan.
(2)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri untuk pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi kepu tusan pindah;
2. b.fotokopi daftar keluarga;
3. c.fotokopi daftar barang;
4. d.surat keterangan penghentian pembayaran; dan
5. e.fotokopi surat melaksanakan tugas.
(3)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun untuk pejabat struktural, pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi keputusan pensiun;
2. b.fotokopi daftar keluarga;
3. c.fotokopi daftar barang;
4. d.fotokopi surat keterangan penghentian pembayaran; dan
5. e.fotokopi surat keterangan domisili di tempat yang baru.
6. c.Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan penerima BBPA

Pasal 13

(1)Biaya Perjalanan Dinas Pindab /Mutasi Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Pindah zMutasi Luar Negeri diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang meliputi:
1. a.biaya transport;
2. b.uang harian; dan
3. c.biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang meliputi:
1. a.biaya transport; dan
2. b.biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang.
(3)BBPA diberikan hanya untuk uang sekolah (tuition fee) paling tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, tidak termasuk uang buku, biaya antar jemput, biaya persiapan sekolah, uang gedung, uang pendaftaran dan uang sewa asrama atau pemondokan.
(4)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindab /Mutasi Luar Negeri dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi keputusan mempekerjakan dari Kementerian Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi keputusan perbantuan dari Kementerian Luar Negeri/ Kementerian Perdagangan;
3. c.fotokopi daftar keluarga;
4. d.fotokopi daftar barang; dan
5. e.surat keterangan perincian gaji dari satuan kerja.
(5)Pengajuan BBPA dilengkapi dengan persyaratan :
1. a.rekornendasi kepala perwakilan;
2. b.surat keputusan penenma BBPA dari Biro Organisasi dan Kepegawaian;
3. c.bukti bayar dari sekolah.

Pasal 17

Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri, dan BBPA untuk Pejabat struktural dialokasikan pada DIPA Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 16

(1)Perjalanan Dinas PindahfMutasi Dalam Negeri Dan Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri atas dasar permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Pindah/ Mutasi luar negen dan Perjalanan Dinas Pindah Pensiun dibayarkan dalam tahun berjalan sepanjang dana yang tersedia mencukupi, dan apabila dana yang tersedia tidak mencukupi dapat dibayarkan tahun berikutnya.
(3)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri menjadi kadaluwarsa terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas tidak diajukan.
(4)Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun menjadi kadaluarsa terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal surat keputusan pensiun tidak diajukan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113jPMK.05j2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190jPMK.05j2012 ten tang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164jPMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta NegaraKementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adaIah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan.
2.Atase Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugas bidang ketenagakerj aan.
3.Staf Teknis Tenaga Kerja adaIah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler untuk melaksanakan tugas bidang ketenagakerjaan.
4.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pad a Organisasi Internasional.
5.Tempat Bertolak di DaIam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negen.
6.Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerje./kantor berada di luar negeri. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTEID KETENAGAKERJAAN TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAMNEGERI DAN LUAR NEGEID SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI KEMENTERJANKETENAGAKERJAAN.
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286); Menetapkan Pasal 2 Pelaksanaan perjalanan dinas pindahy mutasi, pindah pensiun dan BBPA dilakukan dengan:

a.selektif;
b.ketersediaan anggaran;
c.efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja negara; dan
d.transparansi dan akuntabilitas.
1. 7.Tempat bertolak di Luar Negeri adalah kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/ atau ke tempat tujuan di luar negeri.
2. 8.Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas pindab./rnutasi dan pindah pensiun di dalam negeri.
3. 9.Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
4. 10.Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
5. 11.Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang di pindah tugaskan ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.
6. 12.Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri adalah perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang dipindah tugaskan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu atas dasar keputusan Menteri Luar Negeri.
7. 13.Perjalanan Dinas Pindah Pensiun Dalam Negeri adalah perjalanan dinas pegawai yang telah purna tugas pindah ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.
8. 14.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. 15.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pindah dinas / mutasi dan pensiun.
10. 16.Bantuan Biaya Pendidikan Anak yang selanjutnya disingkat BBPA adalah bantuan biaya pendidikan anak yang diberikan kepada pejabat/ pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang ditugaskan di luar negeri. Pasa15 Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah dari Kernenterian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan dalam rangka:
a.penempatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;
b.penempatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya;
c.penarikan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah di dalam negeri. Pasa14 Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perjalanan dinas pindah Zrnutasi pegawai beserta keluarga yang sah dari tempat kedudukan yang lama ke temp at kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang dan bukan atas permintaan sendiri. Pasa13 Perjalanan dinas terdiri atas:
a.Pindah/Mutasi Dalam Negeri;
b.Pindah/Mutasi Luar Negeri; dan
c.Pindah Pensiun.

(1)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri atas:
1. a.isterij suami yang sah menurut ketentuan Undang- Undang Perkawinan;
2. b.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3. c.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
4. d.anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
5. e.anak yang berusia 25 tahun dan masih menjadi tan ggungan namun masih kuliah harus melampirkan surat keterangan masih kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi:
1. a.Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindahj mutasi membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun, dapat membawa 1 (satu) orang nursejpengasuh anak atas biaya negara.

BAB II

PERJALANANDINAS PINDAH/MUTASI DANPINDAH PENSIUN Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

(1)BBPA diberikan mulai pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi (Strata Satu/S 1).
(2)BBPA tidak diberikan kepada Pegawai yang menyekolahkan anaknya di sekolah dengan biaya gratis.
(3)BBPA diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.
(4)Bagi Pegawai yang ditarik pulang ke Jakarta dan meninggalkan anaknya sekolah di luar negeri tidak diberikan BBPA.
(5)BBPA diberikan untuk anak yang bersekolah di lokasi yang sarna dengan tempat kerja orang tuanya.

Pasal 8

(1)BBPA diberikan kepada Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan yang memiliki anak usia sekolah.
(2)BBPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.berumur tidak Iebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;
2. b.belum pernah kawin;
3. c.tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4. d.secara nyata menjadi tanggung jawab Pegawai yang bersangku tan.
(3)Pemberian BBPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun.
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal.
1. b.Pegawai paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas pindah/ rnutasi dapat membawa 1 (satu) orang pekerja rumah tangga atas biaya negara.

BAB III

BANTUANBIAYAPENDIDlKANANAK

Pasal 11

Pengajuan BBPA dilakukan sebagai berikut:

a.Pegawai yang bersangkutan mendaftarkan anaknya di sekolah yang layak atas rekomendasi Perwakilan;
b.Perwakilan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan c.q Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri untuk pejabat struktural diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, kepada Sekretaris Jenderal tembusan Kepala Biro Keuangan.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah zMutasi Dalam Negeri untuk pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu diusulkan oleh kepala satuan kerja kepada Sekretaris .Jenderal /Direktur Jenderal/lnspektorat .Jenderaf /Kepala Badan.
(3)Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun Dalam Negeri untuk pejabat struktural dan pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu diusulkan oleh kepala satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal/Direktur .Jenderal/Jnspektur Jenderal/Kepala Badan.
(4)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri dan BBPA diusulkan oleh Sekretaris Direktorat .Jenderal, Sekretaris Inspektorat .Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro atau Kepala Pusat kepada Sekretaris Jenderal tembusan Kepala Biro Keuangan.

Pasal 12

(1)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri untuk pejabat struktural dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi keputusan pindah;
2. b.fotokopi daftar keluarga;
3. c.fotokopi daftar barang;
4. d.fotokopi surat keterangan penghentian pembayaran;
5. e.fotokopi surat pelantikan;
6. f.fotokopi surat menduduki jabatan;
7. g.fotokopi surat melaksanakan tugas; dan
8. h.fotokopi surat serah terimajabatan.
(2)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri untuk pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi kepu tusan pindah;
2. b.fotokopi daftar keluarga;
3. c.fotokopi daftar barang;
4. d.surat keterangan penghentian pembayaran; dan
5. e.fotokopi surat melaksanakan tugas.
(3)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun untuk pejabat struktural, pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi keputusan pensiun;
2. b.fotokopi daftar keluarga;
3. c.fotokopi daftar barang;
4. d.fotokopi surat keterangan penghentian pembayaran; dan
5. e.fotokopi surat keterangan domisili di tempat yang baru.
6. c.Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan penerima BBPA

Pasal 13

(1)Biaya Perjalanan Dinas Pindab /Mutasi Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Pindah zMutasi Luar Negeri diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang meliputi:
1. a.biaya transport;
2. b.uang harian; dan
3. c.biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang meliputi:
1. a.biaya transport; dan
2. b.biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang.
(3)BBPA diberikan hanya untuk uang sekolah (tuition fee) paling tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, tidak termasuk uang buku, biaya antar jemput, biaya persiapan sekolah, uang gedung, uang pendaftaran dan uang sewa asrama atau pemondokan.
(4)Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindab /Mutasi Luar Negeri dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.fotokopi keputusan mempekerjakan dari Kementerian Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi keputusan perbantuan dari Kementerian Luar Negeri/ Kementerian Perdagangan;
3. c.fotokopi daftar keluarga;
4. d.fotokopi daftar barang; dan
5. e.surat keterangan perincian gaji dari satuan kerja.
(5)Pengajuan BBPA dilengkapi dengan persyaratan :
1. a.rekornendasi kepala perwakilan;
2. b.surat keputusan penenma BBPA dari Biro Organisasi dan Kepegawaian;
3. c.bukti bayar dari sekolah.

Pasal 17

Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri, dan BBPA untuk Pejabat struktural dialokasikan pada DIPA Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 16

(1)Perjalanan Dinas PindahfMutasi Dalam Negeri Dan Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri atas dasar permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Pindah/ Mutasi luar negen dan Perjalanan Dinas Pindah Pensiun dibayarkan dalam tahun berjalan sepanjang dana yang tersedia mencukupi, dan apabila dana yang tersedia tidak mencukupi dapat dibayarkan tahun berikutnya.
(3)Biaya Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri menjadi kadaluwarsa terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas tidak diajukan.
(4)Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pensiun menjadi kadaluarsa terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal surat keputusan pensiun tidak diajukan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERJALANANDINAS PINDAH/MUTASI DANPINDAH PENSIUN Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

BANTUANBIAYAPENDIDlKANANAK

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERJALANANDINAS PINDAH/MUTASI DANPINDAH PENSIUN Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

BANTUANBIAYAPENDIDlKANANAK

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012