DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016

Nomor: 33
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerj aan; MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!KETENAGAKERJAAN NOMOR33 TAHUN2016 TENTANG TATACARAPENGAWASANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4309);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan;
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); ataumemimpin langsung sesuatu bagiannya yang berdiri sendiri. tugasmempunyai tempat kerja 5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang darr/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau irnbalan dalam bentuk lain.
4.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di Iuar wilayah Indonesia. Pengurus adalah orang yang MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. Menetapkan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
1. 10.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. 11.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengujian Norma Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang- undangan. kegiatanadalahKetenagakerjaan9. Pengawasan
3. 6.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
2. 8.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. 12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
4. 13.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang K3.
5. 14.Pembinaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pekerja/Buruh, Pengusaha, Pengurus, atau anggota kelembagaan ketenagakerjaan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
6. 15.Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja.
7. 16.Pengujian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek Pengawasan Ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisis, pengukuran dan/ atau pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
8. 17.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan PPNS Ketenagakerjaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pasa12

(1)Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.
(2)Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.layanan publik, yaitu menangani masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha;
2. b.akuntabilitas, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas dari pengaruh dari luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan;
3. c.efisiensi dan efektifitas, yaitu Pengawasan Ketenagakerjaan harus menetapkan prioritas untuk memaksimalkan kinerja; bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma K3.
  1. 20.Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di pusat atau di provinsi.
  2. 21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  3. 22.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
  4. 23.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. segala ben tuk atau standar diperaturan perundang- undangan
  5. 18.Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan Zatau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Penga was Ketenagakerj aan.
  6. 19.Norma Ketenagakerjaan adalah memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja.
(2)Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi:
1. a.menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan;
2. b.memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada Pengusaha dan PekerjajBuruh mengenai hal-hal yang dapat menjarrun efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerj aan; bertujuan untuk Pasal 3 Ketenagakerjaan(1) Pengawasan
3. d.universalitas, yaitu layanan Pengawasan Ketenagakerjaan bersifat universal yang menjangkau seluruh sektor aktivitas ekonomi;
4. e.transparansi, yaitu PekerjajBuruh, Pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya diberikan informasi tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari layanan Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. f.konsistensi dan koheren, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan diberikan panduan yang sama, koheren dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya;
6. g.proporsionalitas, yaitu penegakan hukum sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan risiko potensial terhadap K3;
7. h.kesetaraan, yaitu perlindungan yang setara untuk semua Pekerjaj Buruh dijamin oleh undang- undang;
  1. 1.kerjasama, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga lain untuk menjamm pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Perusahaan; dan J. kolaborasi, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan harus berkolaborasi dengan Pengusaha, Pekerja/Buruh dan organisasinya di tingkat nasional, regional, dan Perusahaan.
(3)Rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan dasar penyusunan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb. Pengawasankerjaa. rencana kerja unit Ketenagakerjaan; dan
1. b.rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan. Pasa15
(1)Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan rencana kerja.
(2)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
4. c.mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB II

PENUTUP D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Memuat rencana penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan terhadap kasus-kasus pidana.

Pasal 7

(1)Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan dengan mengacu pada rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(1)Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(2)Rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan disusun setiap tahun dengan mengacu pada kondisi ketenagakerjaan, sosial, ekonomi, dan geografis.
(3)Rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan:
1. a.Pembinaan;
2. b.Pemeriksaan;
3. c.Pengujian; dan/ atau
4. d.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
(4)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memasuki tahun berikutnya.
(5)Penyusunan rencana kerja Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Menteri ini.
(1)Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit 5 (lima) Perusahan setiap bulan . •
(2)Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengujian sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 ayat (3) huruf c paling sedikit 8 (delapan) obyek pengujian norma K3 setiap bulan.
1. b.Pemeriksaan Ketenagakerjaan;
2. c.Pengujian Ketenagakerjaan; dan/ atau
3. d.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
(4)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) disusun berdasarkan pada jenjang jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan bulan berikutnya, disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan paling lamb at tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan.
(6)Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 5 (lima) bulan beriku tnya.
(7)Penyusunan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Ketenagakerjaan ayat (1) memuat kerja Pengawas dimaksud pada Rencana sebagaimana kegiatan:
1. a.Pembinaan Ketenagakerjaan;
(3)

Pasal 10

(1)Pengawas Ketenagakerjaan berhak memasuki seluruh Perusahaan atau Tempat Kerja atau ternpat-ternpat yang diduga dilakukannya pekerjaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan:
1. a.preventif edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan Norma Ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan.
2. b.represif non yustisial, yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perun dang- undangan ketenagakerj aan berdasarkan pemeriksaan dan/ atau pengujian.
3. c.represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.
(2)Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan:
1. a.Pembinaan;
2. b.Pemeriksaan;
3. c.Pengujian; dan I atau
4. d.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. Umum BABIII PELAKSANAAN

Pasal 14

(1)Dalam melakukan tugas pengawasan, Pengawas Ketenagakerjaan berhak meminta keterangan dari:
1. a.Pengusaha dan/ atau Pengurus;
2. b.PekerjajBuruh;
3. c.pengurus organisasi Pengusaha; masyarakat. pengaduanatauPengusahaasosiasiburuh,

Pasal 13

(1)Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja diluar rencana kerja yang telah disusun.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas pengaduan PekerjajBuruh, Pengusaha, serikat pekerjaj serikat

Pasal 12

Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasan ke Perusahaan atau Tempat Kerja harus memberitahukan kepada Pengusaha atau wakilnya, kecuali apabila Pengawas Ketenagakerjaan mempertimbangkan bahwa pemberitahuan tersebut dapat merugikan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus dituangkan dalam rencana kerja dan pelaksanaannya didasarkan atas perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerj aan.

(2)Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan ditolak memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat yang diduga sebagai tempat dilakukannya pekerjaan, dapat meminta bantuan Polisi Republik Indonesia untuk memasukinya.

Pasal 17

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penasehatan teknis, sosialisasi, pelatihan, temu konsultasi, diskusi dan pendampingan.

Pasal 16

(1)Pengawas Ketenagakerjaan dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan.
(2)Berita Acara Pengambilan Keterangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pihak yang diperiksa dengan menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Selain meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengambil bukti lain yang diperlukan.

d.pengurus serikat pekerjaj serikat buruh;
e.Ahli K3; danj atau
f.pihak lain yang terkait.

(2)Untuk kepentingan pemeriksaan dan / atau penguj ian , pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan yang diperlukan baik secara lisan darr/ atau tertulis.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4309);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan;
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); ataumemimpin langsung sesuatu bagiannya yang berdiri sendiri. tugasmempunyai tempat kerja 5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang darr/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau irnbalan dalam bentuk lain.
4.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di Iuar wilayah Indonesia. Pengurus adalah orang yang MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. Menetapkan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
1. 10.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. 11.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengujian Norma Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang- undangan. kegiatanadalahKetenagakerjaan9. Pengawasan
3. 6.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
2. 8.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. 12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
4. 13.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang K3.
5. 14.Pembinaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pekerja/Buruh, Pengusaha, Pengurus, atau anggota kelembagaan ketenagakerjaan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
6. 15.Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja.
7. 16.Pengujian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek Pengawasan Ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisis, pengukuran dan/ atau pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
8. 17.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan PPNS Ketenagakerjaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pasa12

(1)Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.
(2)Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.layanan publik, yaitu menangani masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha;
2. b.akuntabilitas, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas dari pengaruh dari luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan;
3. c.efisiensi dan efektifitas, yaitu Pengawasan Ketenagakerjaan harus menetapkan prioritas untuk memaksimalkan kinerja; bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma K3.
  1. 20.Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di pusat atau di provinsi.
  2. 21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  3. 22.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
  4. 23.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. segala ben tuk atau standar diperaturan perundang- undangan
  5. 18.Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan Zatau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Penga was Ketenagakerj aan.
  6. 19.Norma Ketenagakerjaan adalah memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja.
(2)Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi:
1. a.menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan;
2. b.memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada Pengusaha dan PekerjajBuruh mengenai hal-hal yang dapat menjarrun efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerj aan; bertujuan untuk Pasal 3 Ketenagakerjaan(1) Pengawasan
3. d.universalitas, yaitu layanan Pengawasan Ketenagakerjaan bersifat universal yang menjangkau seluruh sektor aktivitas ekonomi;
4. e.transparansi, yaitu PekerjajBuruh, Pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya diberikan informasi tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari layanan Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. f.konsistensi dan koheren, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan diberikan panduan yang sama, koheren dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya;
6. g.proporsionalitas, yaitu penegakan hukum sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan risiko potensial terhadap K3;
7. h.kesetaraan, yaitu perlindungan yang setara untuk semua Pekerjaj Buruh dijamin oleh undang- undang;
  1. 1.kerjasama, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga lain untuk menjamm pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Perusahaan; dan J. kolaborasi, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan harus berkolaborasi dengan Pengusaha, Pekerja/Buruh dan organisasinya di tingkat nasional, regional, dan Perusahaan.
(3)Rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan dasar penyusunan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb. Pengawasankerjaa. rencana kerja unit Ketenagakerjaan; dan
1. b.rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan. Pasa15
(1)Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan rencana kerja.
(2)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
4. c.mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB II

PENUTUP D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Memuat rencana penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan terhadap kasus-kasus pidana.

Pasal 7

(1)Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan dengan mengacu pada rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(1)Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(2)Rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan disusun setiap tahun dengan mengacu pada kondisi ketenagakerjaan, sosial, ekonomi, dan geografis.
(3)Rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan:
1. a.Pembinaan;
2. b.Pemeriksaan;
3. c.Pengujian; dan/ atau
4. d.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
(4)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memasuki tahun berikutnya.
(5)Penyusunan rencana kerja Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Menteri ini.
(1)Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit 5 (lima) Perusahan setiap bulan . •
(2)Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengujian sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 ayat (3) huruf c paling sedikit 8 (delapan) obyek pengujian norma K3 setiap bulan.
1. b.Pemeriksaan Ketenagakerjaan;
2. c.Pengujian Ketenagakerjaan; dan/ atau
3. d.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
(4)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) disusun berdasarkan pada jenjang jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan bulan berikutnya, disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan paling lamb at tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan.
(6)Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 5 (lima) bulan beriku tnya.
(7)Penyusunan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Ketenagakerjaan ayat (1) memuat kerja Pengawas dimaksud pada Rencana sebagaimana kegiatan:
1. a.Pembinaan Ketenagakerjaan;
(3)

Pasal 10

(1)Pengawas Ketenagakerjaan berhak memasuki seluruh Perusahaan atau Tempat Kerja atau ternpat-ternpat yang diduga dilakukannya pekerjaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan:
1. a.preventif edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan Norma Ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan.
2. b.represif non yustisial, yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perun dang- undangan ketenagakerj aan berdasarkan pemeriksaan dan/ atau pengujian.
3. c.represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.
(2)Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan:
1. a.Pembinaan;
2. b.Pemeriksaan;
3. c.Pengujian; dan I atau
4. d.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. Umum BABIII PELAKSANAAN

Pasal 14

(1)Dalam melakukan tugas pengawasan, Pengawas Ketenagakerjaan berhak meminta keterangan dari:
1. a.Pengusaha dan/ atau Pengurus;
2. b.PekerjajBuruh;
3. c.pengurus organisasi Pengusaha; masyarakat. pengaduanatauPengusahaasosiasiburuh,

Pasal 13

(1)Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja diluar rencana kerja yang telah disusun.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas pengaduan PekerjajBuruh, Pengusaha, serikat pekerjaj serikat

Pasal 12

Pasal 11

(2)Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan ditolak memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat yang diduga sebagai tempat dilakukannya pekerjaan, dapat meminta bantuan Polisi Republik Indonesia untuk memasukinya.

Pasal 17

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penasehatan teknis, sosialisasi, pelatihan, temu konsultasi, diskusi dan pendampingan.

Pasal 16

(1)Pengawas Ketenagakerjaan dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan.
(2)Berita Acara Pengambilan Keterangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pihak yang diperiksa dengan menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Selain meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengambil bukti lain yang diperlukan.

d.pengurus serikat pekerjaj serikat buruh;
e.Ahli K3; danj atau
f.pihak lain yang terkait.

(2)Untuk kepentingan pemeriksaan dan / atau penguj ian , pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan yang diperlukan baik secara lisan darr/ atau tertulis.