Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHANKERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINANI Menimbang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG AKREDITASILEMBAGAPELATIHANKERJA.
Menetapkan
Pasa15
Pasa14 LA-LPKberfungsi untuk melaksanakan Akreditasi.
BAB I
BAB II LEMBAGAAKREDITASILEMBAGAPELATIHANKERJA menjamin mutu dan meningkatkan Pasal 2 Akreditasi bertujuan untuk penyelenggaraan pelatihan kerja kredibilitas LPK.
Pasa18 Untuk menjadi anggota LA-LPK, calon anggota LA-LPK harus memenuhi persyaratan:
BAB II
(1), berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan / atau kementerian teknis terkait.
Pasa16
Bagian Kesatu Keanggotaan
KA-LPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
Bagian Ketiga Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Pasa19
(1), dibentuk dan berada di direktorat jenderal yang menangani bidang pelatihan kerja dan produktivitas. Bagian Kedua Sekretariat
Untuk menjadi anggota KA-LPK, calon anggota KA-LPK harus memenuhi persyaratan:
Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota LA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)