DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.225/MEN/2003 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/V /2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat terhadap akreditasi lembaga pelatihan kerja;
b.bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Mengingat

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHANKERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINANI Menimbang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 ten tang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan Kerja. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG AKREDITASILEMBAGAPELATIHANKERJA.
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712); Menetapkan
3.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
4.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Akreditasi LPK.
5.Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KA-LPK adalah komite yang dibentuk oleh LA-LPK sebagai perpanjangan tangan LA-LPK untuk melaksanakan Akreditasi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
6.Sertifikat Akreditasi adalah dokumen formal yang diterbitkan oleh LA-LPKyang menyatakan bahwa LPK tersebut telah terakreditasi untuk melaksanakan program pelatihan kerja tertentu.
7.Asesmen adalah proses penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Akreditasi untuk mengambil keputusan dalam penetapan status Akreditasi LPK.
8.Assesor Akreditasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Asesmen terhadap LPK.
9.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, darr/ atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri darr/ atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sarna dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
12.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
13.Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia yang selanjutnya disingkat KMPI adalah kerangka penjaminan mutu pelatihan dimana semua LPK harus memenuhinya agar dapat menawarkan kualifikasi nasional atau unit kompetensi yang disahkan secara nasional.
14.Sistern Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen Pelatihan Kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
15.Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang yang rnemuat secara sistematis tentang pernaketan unit-unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalarn penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
16.Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus didapatkan peserta diklat agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional.
17.Sarana adalah peralatan pelatihan yang merupakan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja.
18.Prasarana adalah fasilitas pendukung terselenggaranya Pelatihan Kerja secara tidak langsung terdiri atas gedung kantor, gedung asrama siswa, ruang teori/kelas, ruang praktek, ruang perpustakaan, halaman parkir.
19.Materi Pelatihan adalah materi substantif yang berupa modul, diktat /buku-buku referensi, unit-unit kompetensi yang dipilih, dan lain-lain yang akan diberikan kepada peserta pelatihan kerja disusun berdasarkan silabus pelatihan yang telah ditetapkan dalam proses penetapan Kurikulum Pelatihan Kerja.
20.Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja.
21.Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kerja.
22.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
23.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Pasa15

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LA-LPKmempunyai tugas:
1. a.menyusun program Akreditasi;
2. b.mengembangkan sistem pelaksanaan Akreditasi;
3. c.melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Akredi tasi ;
4. d.mengembangkan kerjasama internasional antar lembaga akreditasi pelatihan kerja.
(2)Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (1) LA-LPK harus berpedoman pada Sislatkernas. Pasa14 LA-LPKberfungsi untuk melaksanakan Akreditasi.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)LA-LPKmerupakan lembaga yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di ibukota negara.

24.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivi tas.
25.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Pasa18 Untuk menjadi anggota LA-LPK, calon anggota LA-LPK harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehatjasmani dan rohani;

BAB II

KERANGKAMUTUPELATIHANINDONESIA

Pasal 7

(1)Keanggotaan LA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari unsur masyarakat dan un sur pemerintah.
(2)Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan / atau kementerian teknis terkait.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri dari asosiasi LPK, asosiasi pengusaha/ asosiasi industri, asosiasi profesi, atau pakar di bidang pelatihan kerja. Pasa16
(1)Susunan keanggotaan LA-LPKterdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Anggota sebanyak 8 (delapan).
(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, merangkap sebagai anggota.
(3)Ketua dan Wakil Ketua LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari unsur masyarakat atau unsur pemerintah.
(4)Sekretaris LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja.

Pasal 11

KA-LPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a.menetapkan tim pelaksana Akreditasi;
b.melaksanakan bimbingan teknis Akreditasi;
c.membuat rencana pelaksanaan Akreditasi;
d.melaksanakan Akreditasi.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan akreditasi, LA-LPK membentuk KA-LPKdi setiap provinsi.
(2)KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di ibukota provinsi.
(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LA- LPK dibentuk sekretariat LA-LPK.
(2)Sekretariat LA-LPKsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk dan berada di direktorat jenderal yang menangani bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
1. c.memiliki integritas yang tinggi;
2. d.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
3. e.memiliki pengalaman manajerial dari/ atau kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
4. f.memiliki komitmen untuk mengembangkan Akreditasi LPK;dan
5. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.

Pasal 14

Untuk menjadi anggota KA-LPK, calon anggota KA-LPK harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki integritas yang tinggi;

Pasal 13

(1)Keanggotaan KA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh masing-masing unsur kepada dinas provinsi.
(2)Dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kelompok kerja untuk melakukan pemilihan keanggotaan KA-LPK.
(3)Susunan keanggotaan KA-LPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh dinas provinsi kepada LA-LPK.

Pasal 12

(1)Susunan keanggotaan KA-LPKterdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota sebanyak 5 (lima).
(2)Ketua dan Sekretaris KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota.
(3)Sekretaris KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)h uruf b, berasal dari dinas provinsi.
(4)Keanggotaan KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri dari asosiasi LPK, asosiasi pengusahaj asosiasi industri, asosiasi profesi, dan pakar di bidang pelatihan.

Pasal 18

Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota LA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.225/MEN/2003 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/V /2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat terhadap akreditasi lembaga pelatihan kerja;
b.bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 ten tang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan Kerja. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG AKREDITASILEMBAGAPELATIHANKERJA.
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712); Menetapkan
3.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
4.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Akreditasi LPK.
5.Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KA-LPK adalah komite yang dibentuk oleh LA-LPK sebagai perpanjangan tangan LA-LPK untuk melaksanakan Akreditasi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
6.Sertifikat Akreditasi adalah dokumen formal yang diterbitkan oleh LA-LPKyang menyatakan bahwa LPK tersebut telah terakreditasi untuk melaksanakan program pelatihan kerja tertentu.
7.Asesmen adalah proses penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Akreditasi untuk mengambil keputusan dalam penetapan status Akreditasi LPK.
8.Assesor Akreditasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Asesmen terhadap LPK.
9.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, darr/ atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri darr/ atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sarna dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
12.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
13.Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia yang selanjutnya disingkat KMPI adalah kerangka penjaminan mutu pelatihan dimana semua LPK harus memenuhinya agar dapat menawarkan kualifikasi nasional atau unit kompetensi yang disahkan secara nasional.
14.Sistern Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen Pelatihan Kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
15.Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang yang rnemuat secara sistematis tentang pernaketan unit-unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalarn penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
16.Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus didapatkan peserta diklat agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional.
17.Sarana adalah peralatan pelatihan yang merupakan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja.
18.Prasarana adalah fasilitas pendukung terselenggaranya Pelatihan Kerja secara tidak langsung terdiri atas gedung kantor, gedung asrama siswa, ruang teori/kelas, ruang praktek, ruang perpustakaan, halaman parkir.
19.Materi Pelatihan adalah materi substantif yang berupa modul, diktat /buku-buku referensi, unit-unit kompetensi yang dipilih, dan lain-lain yang akan diberikan kepada peserta pelatihan kerja disusun berdasarkan silabus pelatihan yang telah ditetapkan dalam proses penetapan Kurikulum Pelatihan Kerja.
20.Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja.
21.Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kerja.
22.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
23.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Pasa15

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LA-LPKmempunyai tugas:
1. a.menyusun program Akreditasi;
2. b.mengembangkan sistem pelaksanaan Akreditasi;
3. c.melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Akredi tasi ;
4. d.mengembangkan kerjasama internasional antar lembaga akreditasi pelatihan kerja.
(2)Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (1) LA-LPK harus berpedoman pada Sislatkernas. Pasa14 LA-LPKberfungsi untuk melaksanakan Akreditasi.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)LA-LPKmerupakan lembaga yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(2)LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di ibukota negara.

24.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivi tas.
25.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Pasa18 Untuk menjadi anggota LA-LPK, calon anggota LA-LPK harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehatjasmani dan rohani;

BAB II

KERANGKAMUTUPELATIHANINDONESIA

Pasal 7

(1)Keanggotaan LA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari unsur masyarakat dan un sur pemerintah.
(2)Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan / atau kementerian teknis terkait.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri dari asosiasi LPK, asosiasi pengusaha/ asosiasi industri, asosiasi profesi, atau pakar di bidang pelatihan kerja. Pasa16
(1)Susunan keanggotaan LA-LPKterdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Anggota sebanyak 8 (delapan).
(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, merangkap sebagai anggota.
(3)Ketua dan Wakil Ketua LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari unsur masyarakat atau unsur pemerintah.
(4)Sekretaris LA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja.

Pasal 11

KA-LPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a.menetapkan tim pelaksana Akreditasi;
b.melaksanakan bimbingan teknis Akreditasi;
c.membuat rencana pelaksanaan Akreditasi;
d.melaksanakan Akreditasi.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan akreditasi, LA-LPK membentuk KA-LPKdi setiap provinsi.
(2)KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di ibukota provinsi.
(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LA- LPK dibentuk sekretariat LA-LPK.
(2)Sekretariat LA-LPKsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk dan berada di direktorat jenderal yang menangani bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
1. c.memiliki integritas yang tinggi;
2. d.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
3. e.memiliki pengalaman manajerial dari/ atau kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
4. f.memiliki komitmen untuk mengembangkan Akreditasi LPK;dan
5. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.

Pasal 14

Untuk menjadi anggota KA-LPK, calon anggota KA-LPK harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memiliki integritas yang tinggi;

Pasal 13

(1)Keanggotaan KA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh masing-masing unsur kepada dinas provinsi.
(2)Dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kelompok kerja untuk melakukan pemilihan keanggotaan KA-LPK.
(3)Susunan keanggotaan KA-LPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh dinas provinsi kepada LA-LPK.

Pasal 12

(1)Susunan keanggotaan KA-LPKterdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota sebanyak 5 (lima).
(2)Ketua dan Sekretaris KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota.
(3)Sekretaris KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)h uruf b, berasal dari dinas provinsi.
(4)Keanggotaan KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri dari asosiasi LPK, asosiasi pengusahaj asosiasi industri, asosiasi profesi, dan pakar di bidang pelatihan.

Pasal 18

Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota LA-LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

KERANGKAMUTUPELATIHANINDONESIA

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

KERANGKAMUTUPELATIHANINDONESIA

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003