DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015

Nomor: 37
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Ketenagakerjaan melalui reformasi birokrasi, perlu menyusun budaya kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerj aan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG BUDAYAKERJA PEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Mengingat Menimbang Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republ~kIndonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map ReformasiBirokrasi 2010-2014;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor751);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Menetapkan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Integritas adalah niat, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras berdasarkan kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan di atas segalanya yang dimiliki.
5.Profesionalitasadalah kemarnpuan untuk memaharni, menguasai, dan melakukan hal-hal yang harus dikerjakan secara konsisten dan produktif dalam memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat.
6.Soliditas adalah kemampuan untuk bekerja sarna dengan pihak yang lain dengan saling melengkapidan mengutamakan obyektivitas.
7.Kreativitas adalah kemampuan dalam bekerja dengan selalu mencari gagasan dan berupaya menemukan inovasi baru yang lebih baik dalam mencapai kinerja yang optimal.
8.Berorientasi Pemangku Kepentingan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pelayanan dengan selalu bersikap ramah, sopan, empati, non diskriminatif serta tepat sasaran serta waktu dalarn orientasi meningkatkan kepuasan pelanggan.
9.Log book adalah catatan individu setiap PegawaiASN di Kementerian yang berisi mengenai rencana dan realisasi kerja dalarn sekuen waktu tertentu dan dibuat oleh pegawaiyang bersangkutan.
10.Kementerian adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memilikidimensi, sebagai berikut:

a.Pemahaman kepada makna bekerja;
b.Sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan;
c.Sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
d.Sikap terhadap waktu kerja;
d.kreatif
e.melayani : Integritas di atas Segalanya; : Hasil KerjaAkuntabel; : Satu untuk Semua, Semua untuk Satu; : Kaya Gagasan; : Pemangku Kepentingan adalah Raja.
a.JUJur
b.profesional
c.solid Pasal 3

(1)Nilai Budaya Kerja pegawai ASN Kementerian, terdiri atas:
1. a.JUJur;
2. b.profesional;
3. c.solid;
4. d.kreatif; dan
5. e.me1ayani.
(2)Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memilikislogan masing-masing, sebagai berikut: BABII NILAIBUDAYA KERJA Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. b.meningkatkan kinerja pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Variabel Perilaku untuk dimensi sikap terhadap lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digambarkan dengan menghargai kontribusi setiap orang terhadap kinerja yang dicapai.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memilih pegawai teladan pada jabatan pelaksana di setiap satuan kerja Pasal 6
(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digambarkan dengan menyadari apa yang sudah diterima dari negara dihadapkan dengan apa yang sudah diberikan kepada negara.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengetahui apa yang telah direalisasikan melebihi apa yang direncanakan sebelumnyaberdasarkan log book.

Pasal 5

(1)Variabel perilaku untuk dimensi pemahaman kepada makna bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digambarkan dengan satunya kata dengan perbuatan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membandingkan catatan rencana kerja dengan catatan realisasi kerja dalam log book.
1. e.Sikap terhadap alat yang digunakan;
2. f.Etos kerja; dan
3. g.Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.

Pasal 10

(1)Variabel Perilaku untuk dimensi etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digambarkan dengan selalu mendorong untuk tegaknya aturan kerja.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan aturan kerja berdasarkan hasil pengawasan melekat. PasaI9
(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap alat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digambarkan dengan hemat, cermat, efisien, dan mengembalikan segala sesuatu yang digunakan pada tempatnya.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diukur dengan jumlah koreksi draf tercetak tidak lebih dari 3 (tiga) kali, selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta menjaga agar alat selalu tersedia dan siap digunakan.

Pasal 8

(1)Variabelperilaku untuk dimensi sikap terhadap waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digambarkan dengan setiap saat selalu berbuat kebaikan, dalam niat, ucapan, dan tindakan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghitung jumlah penugasan yang diselesaikan dengan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh penugasan yang diberikan oleh atasan kepada pegawai yang bersangkutan dalam satu tahun berdasarkan log book. jabatan pimpinan tinggi pratama setiap bulan yang dinilai oleh seluruh pegawaiASNdi satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

Variabelperilaku untuk dimensi sikap terhadap lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digambarkan dengan sikap persaingan yang sehat, dinamis, dan produktif.

Pasal 13

Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digambarkan dengan pekerjaan yang ditangani oleh ahlinya serta menganut paham the right man on the right place in the right time.

Pasal 12

Variabel perilaku untuk dimensi pemahaman kepada makna bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digambarkan dengan memahami, menguasai, dan mampu melakukan hal-hal yang harus dikerjakan secara konsisten. Bagiankedua Profesional Pasal 11

(1)Variabel perilaku untuk dimensi perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digambarkan dengan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompokatau golongan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan survai kepuasan pegawai.

Pasal 19

(1)Cara mengukur variabel Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diukur dengan mengetahui tingkat kepatuhan terhadap prosedur kerja.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 dengan mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan berdasarkan atas skala kepuasan.
(3)Tingkat kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperoleh dari hasil survai kepuasan yang dilakukan secara periodik.

Pasal 18

Variabel Perilaku untuk dimensi perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digambarkan dengan kebijakan yang berbasis pengetahuan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Ketenagakerjaan melalui reformasi birokrasi, perlu menyusun budaya kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerj aan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republ~kIndonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map ReformasiBirokrasi 2010-2014;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor751);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Menetapkan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Integritas adalah niat, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras berdasarkan kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan di atas segalanya yang dimiliki.
5.Profesionalitasadalah kemarnpuan untuk memaharni, menguasai, dan melakukan hal-hal yang harus dikerjakan secara konsisten dan produktif dalam memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat.
6.Soliditas adalah kemampuan untuk bekerja sarna dengan pihak yang lain dengan saling melengkapidan mengutamakan obyektivitas.
7.Kreativitas adalah kemampuan dalam bekerja dengan selalu mencari gagasan dan berupaya menemukan inovasi baru yang lebih baik dalam mencapai kinerja yang optimal.
8.Berorientasi Pemangku Kepentingan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pelayanan dengan selalu bersikap ramah, sopan, empati, non diskriminatif serta tepat sasaran serta waktu dalarn orientasi meningkatkan kepuasan pelanggan.
9.Log book adalah catatan individu setiap PegawaiASN di Kementerian yang berisi mengenai rencana dan realisasi kerja dalarn sekuen waktu tertentu dan dibuat oleh pegawaiyang bersangkutan.
10.Kementerian adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memilikidimensi, sebagai berikut:

a.Pemahaman kepada makna bekerja;
b.Sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan;
c.Sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
d.Sikap terhadap waktu kerja;
d.kreatif
e.melayani : Integritas di atas Segalanya; : Hasil KerjaAkuntabel; : Satu untuk Semua, Semua untuk Satu; : Kaya Gagasan; : Pemangku Kepentingan adalah Raja.
a.JUJur
b.profesional
c.solid Pasal 3

(1)Nilai Budaya Kerja pegawai ASN Kementerian, terdiri atas:
1. a.JUJur;
2. b.profesional;
3. c.solid;
4. d.kreatif; dan
5. e.me1ayani.
(2)Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memilikislogan masing-masing, sebagai berikut: BABII NILAIBUDAYA KERJA Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. b.meningkatkan kinerja pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Variabel Perilaku untuk dimensi sikap terhadap lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digambarkan dengan menghargai kontribusi setiap orang terhadap kinerja yang dicapai.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memilih pegawai teladan pada jabatan pelaksana di setiap satuan kerja Pasal 6
(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digambarkan dengan menyadari apa yang sudah diterima dari negara dihadapkan dengan apa yang sudah diberikan kepada negara.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengetahui apa yang telah direalisasikan melebihi apa yang direncanakan sebelumnyaberdasarkan log book.

Pasal 5

(1)Variabel perilaku untuk dimensi pemahaman kepada makna bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digambarkan dengan satunya kata dengan perbuatan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membandingkan catatan rencana kerja dengan catatan realisasi kerja dalam log book.
1. e.Sikap terhadap alat yang digunakan;
2. f.Etos kerja; dan
3. g.Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.

Pasal 10

(1)Variabel Perilaku untuk dimensi etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digambarkan dengan selalu mendorong untuk tegaknya aturan kerja.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan aturan kerja berdasarkan hasil pengawasan melekat. PasaI9
(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap alat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digambarkan dengan hemat, cermat, efisien, dan mengembalikan segala sesuatu yang digunakan pada tempatnya.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diukur dengan jumlah koreksi draf tercetak tidak lebih dari 3 (tiga) kali, selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta menjaga agar alat selalu tersedia dan siap digunakan.

Pasal 8

(1)Variabelperilaku untuk dimensi sikap terhadap waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digambarkan dengan setiap saat selalu berbuat kebaikan, dalam niat, ucapan, dan tindakan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghitung jumlah penugasan yang diselesaikan dengan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh penugasan yang diberikan oleh atasan kepada pegawai yang bersangkutan dalam satu tahun berdasarkan log book. jabatan pimpinan tinggi pratama setiap bulan yang dinilai oleh seluruh pegawaiASNdi satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

Variabelperilaku untuk dimensi sikap terhadap lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digambarkan dengan sikap persaingan yang sehat, dinamis, dan produktif.

Pasal 13

Pasal 12

(1)Variabel perilaku untuk dimensi perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digambarkan dengan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompokatau golongan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan survai kepuasan pegawai.

Pasal 19

(1)Cara mengukur variabel Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diukur dengan mengetahui tingkat kepatuhan terhadap prosedur kerja.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 dengan mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan berdasarkan atas skala kepuasan.
(3)Tingkat kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperoleh dari hasil survai kepuasan yang dilakukan secara periodik.

Pasal 18

Variabel Perilaku untuk dimensi perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digambarkan dengan kebijakan yang berbasis pengetahuan.