DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015

Nomor: 40
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa tata cara perpanjangan perjanjian kerja pada pengguna perseorangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 63 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50jPUU-XIj2013 atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN MENTERIKETENAGAKERJAAN Menimbang PENGGUNA PERSEORANGAN. PADAKERJAPERJANJIANPERPANJANGANCARA MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menenma upah.
3.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
4.Perwakilan PPTKIS di negara tujuan penempatan yang selanjutnya disebut Perwalu adalah perwakilan PPTKIS yang berada di negara tujuan penempatan TKI yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangku tan.
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

(1)Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negen.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

6.Perpanjangan Perjanjian Kerja adalah proses memperpanjang perjanjian kerja yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jangka waktu tertentu pada pengguna yang sarna.
7.Pengguna Perseorangan adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI di negara tujuan penempatan.
8.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resrm mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi Internasional
9.Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
10.Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten Zkota.
11.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 2

Pasal 6

(1)Perpanjangan perjanjian kerja melalui PPTKIS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 harus rnernenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.bekerja pada pengguna yang sarna selarna rnasa perjanjian kerja;
2. b.isi perpanjangan perjanjian kerja harus sarna atau lebih baik dari perjanjian kerja sebelurnnya;

Pasal 4

Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 dapat dilakukan rnelalui PPTKIS atau oleh TKI yang bersangkutan.

Pasal 3

TKI yang telah berakhir perjanjian kerjanya dapat melakukan perpanjangan perjanjian kerja di negara tujuan penernpatan tanpa harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

(3)Ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Pasa18
(1)Perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan oleh TKI yang bersangku tan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4 harus rnernenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.bekerja pada pengguna yang sarna selama rnasa perjanjian kerja;
2. b.isi perpanjangan perjanjian kerja harus sama atau lebih baik dari perjanjian kerja sebelurnnya;
3. c.jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun.
4. c.jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
5. d.rnendapat persetujuan dari keluarga/ orang tua/wali; dan
6. e.rnernperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
(2)Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1), pengguna berkewajiban rnenanggung:
1. a.prerni asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
2. b.legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
3. c.imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengmm dan rnitra usaha; dan
4. d.tiket pulang pergi sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 10

(1)Perpanjangan perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang menangarn ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan.
(2)Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditandatangani dihadapan pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan.
1. a.gajijupah;
2. b.kondisi dan syarat kerja;
3. c.tata cara pembayaran gaji melalui perbankan;
4. d.hak mendapatkan libur sehari dalam seminggu (one day offJ j kompensasi;
5. e.hak cuti tahunanjkompensasi;
6. f.waktu istirahat;
7. g.fasilitas; dan
8. h.jaminan sosialj asuransi.
(2)Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung:
1. a.premi asuransi TKI di negara tujuan penempatan;
2. b.legalisasi perJanj Ian kerja perpanjangan oleh Perwakilan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Perwakilan PPTKIS wajib mengurus perubahan perjanjian kerja TKI apabila selama mas a perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan, jenis pekerjaan, atau pindah pengguna dengan membuat perjanjian kerja barn dan melaporkan kepada Perwakilan.

BAB III

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 11

Perpanjangan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaporkan oleh PPTKIS atau TKI yang bersangkuta kepada Menteri, Kepala BNP2TKI, dinas provinsi dan dinas kabupaten Zkota asal TKI. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2072 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya,

Pasal 14

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa tata cara perpanjangan perjanjian kerja pada pengguna perseorangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 63 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50jPUU-XIj2013 atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menenma upah.
3.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
4.Perwakilan PPTKIS di negara tujuan penempatan yang selanjutnya disebut Perwalu adalah perwakilan PPTKIS yang berada di negara tujuan penempatan TKI yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangku tan.
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

(1)Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negen.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

6.Perpanjangan Perjanjian Kerja adalah proses memperpanjang perjanjian kerja yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jangka waktu tertentu pada pengguna yang sarna.
7.Pengguna Perseorangan adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI di negara tujuan penempatan.
8.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resrm mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi Internasional
9.Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
10.Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten Zkota.
11.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 2

Pasal 6

(1)Perpanjangan perjanjian kerja melalui PPTKIS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 harus rnernenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.bekerja pada pengguna yang sarna selarna rnasa perjanjian kerja;
2. b.isi perpanjangan perjanjian kerja harus sarna atau lebih baik dari perjanjian kerja sebelurnnya;

Pasal 4

Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 dapat dilakukan rnelalui PPTKIS atau oleh TKI yang bersangkutan.

Pasal 3

TKI yang telah berakhir perjanjian kerjanya dapat melakukan perpanjangan perjanjian kerja di negara tujuan penernpatan tanpa harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

(3)Ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Pasa18
(1)Perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan oleh TKI yang bersangku tan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4 harus rnernenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.bekerja pada pengguna yang sarna selama rnasa perjanjian kerja;
2. b.isi perpanjangan perjanjian kerja harus sama atau lebih baik dari perjanjian kerja sebelurnnya;
3. c.jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun.
4. c.jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
5. d.rnendapat persetujuan dari keluarga/ orang tua/wali; dan
6. e.rnernperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
(2)Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1), pengguna berkewajiban rnenanggung:
1. a.prerni asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
2. b.legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
3. c.imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengmm dan rnitra usaha; dan
4. d.tiket pulang pergi sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 10

(1)Perpanjangan perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang menangarn ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan.
(2)Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditandatangani dihadapan pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan.
1. a.gajijupah;
2. b.kondisi dan syarat kerja;
3. c.tata cara pembayaran gaji melalui perbankan;
4. d.hak mendapatkan libur sehari dalam seminggu (one day offJ j kompensasi;
5. e.hak cuti tahunanjkompensasi;
6. f.waktu istirahat;
7. g.fasilitas; dan
8. h.jaminan sosialj asuransi.
(2)Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung:
1. a.premi asuransi TKI di negara tujuan penempatan;
2. b.legalisasi perJanj Ian kerja perpanjangan oleh Perwakilan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014