Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
- Nomor
- 45
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PEMBIAYAANPENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI TENTANG PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 45 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638); 29jPOJK.05j2014 tentang Nomor Usaha Keuangan Penyelenggaraan JasaOtoritas10. Peraturan
memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
Indonesia yangcalon TKI adalah setiap warga negara
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
BAB II PELAKSANAANPEMBIAYAAN Pasal 4 PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa Calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan kepada Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.
BAB II
Dana pinjaman untuk membiayai biaya penempatan Calon TKI/TKI sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Biaya penempatan Calon TKI/TKI baik sebagian maupun seluruhnya dapat berasal dari Calon TKI/TKI yang bersangkutan atau menggunakan dana pmjaman dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam. Pasa19 Pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI melalui Lembaga Keuangan Perbankan terdiri dari :
BABIII LEMBAGAKEUANGANPERBANKAN Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI diatur dalam Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sarna. Pasa17
Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen:
lembagadengan1.
Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan:
surat perjanjian kerjasama Pasal 13 Pelaksanaan pembiayaan Calon TKIjTKI melalui Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan:
BABIV KOPERASISIMPANPINJAM Pasal 12
Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen persyaratan:
dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian. lembagadengankerjasamad. surat perjanjian penjamin; dan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)