DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015

Nomor: 45
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesiaj tenaga kerja Indonesia, maka perlu diatur pembiayaan penempatan yang memenuhi rasa keadilan, transparan dan akuntabel;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PEMBIAYAANPENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI TENTANG PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 45 TAHUN 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638); 29jPOJK.05j2014 tentang Nomor Usaha Keuangan Penyelenggaraan JasaOtoritas10. Peraturan

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (1882); memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKISadalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penernpatan TKI di luar negeri. Indonesia yangcalon TKI adalah setiap warga negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBIAYAANPENEMPATANTENAGAKERJAINDONESIAKE LUARNEGERI. MEMUTUSKAN:
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan
4.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit darr/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
5.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran.
6.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang.
8.Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
9.Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
10.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam harus melakukan upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan skema asuransi kredit.

Pasal 5

(1)Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan layanan pmjaman kepada Calon TKI/TKI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta melakukan upaya mitigasi atau pencegahan terhadap risiko kegagalan pembayaran pinjaman atau pembiayaan biaya penempatan Calon TKI/TKI.
(2)Pelaksanaan pembayaran pmjaman atau pembiayaan biaya penempatan dilakukan secara non tunai.
(3)Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam wajib memfasilitasi pembukaan rekening Calon TKI.

BAB II

PELAKSANAANPEMBIAYAAN Pasal 4 PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa Calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan kepada Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 3

Dana pinjaman untuk membiayai biaya penempatan Calon TKI/TKI sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Biaya penempatan Calon TKI/TKI baik sebagian maupun seluruhnya dapat berasal dari Calon TKI/TKI yang bersangkutan atau menggunakan dana pmjaman dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam. Pasa19 Pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI melalui Lembaga Keuangan Perbankan terdiri dari :

a.Bank Umum; atau
b.Bank Perkreditan Rakyat. BABIII LEMBAGAKEUANGANPERBANKAN Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI diatur dalam Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sarna. Pasa17

(1)Nilai Pembiayaan Penempatan Calon TKI/TKI sesuai Keputusan Menteri dan/ atau ketentuan lainnya terkait komponen dan besarnya biaya Penempatan Calon TKI/TKI untuk masing-masing jabatan dan Negara tujuan Calon TKI/TKI.
(2)Jangka waktu pinjaman paling lama sesuai perjanjian kerja TKI dengan pengguna.
(3)Suku bunga pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI tidak mele bihi keten tuan suku bunga KUR yang berlaku tanpa subsidi pemerintah.
(4)Suku bunga pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya administrasi.
(2)Pembayaran prerni asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Lembaga Keuangan atau Koperasi Simpan Pinjam sebagai tertanggung.
(3)Penyelenggara penjaminan adalah perusahaan penjamin yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah

Pasal 11

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen:

a.copy akta pendirian;
b.copy surat izin usaha perbankan dari Bank Indonesia;
c.surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pembiayaan penempatan Calon TKIjTKI;
d.surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem on line kementerian;
e.surat keterangan supervisi OJK;
f.surat keterangan sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
g.surat keterangan memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKIjTKI; dan penjamin; dan J. memiliki sistem online yang dapat diakses oleh publik dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian. lembagadengan1.

Pasal 10

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan:

a.berbadan hukum Indonesia;
b.terdaftar di Bank Indonesia;
c.memiliki izin operasional dari Bank Indonesia;
d.terdaftar dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
e.memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKIjTKI;
f.memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan pinjaman biaya penempatan Calon TKIjTKI ke luar negeri yang dibuktikan dengan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
g.program pembiayaan penempatan TKI ke luar negeri setelah mendapat rekomendasi dari OJK;
h.susunan pengurus perbankan tidak memiliki afiliasi dengan direksi beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS; surat perjanjian kerjasama Pasal 13 Pelaksanaan pembiayaan Calon TKIjTKI melalui Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan:
a.koperasi pnmer yang memiliki wilayah keanggotaan secara nasional;
b.memiliki izin usaha simpan pmjam dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; BABIV KOPERASISIMPANPINJAM Pasal 12

(1)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.WakilKementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.Kementerian Ketenagakerjaan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan verifikasi menggunakan pedoman verifikasiyang ditetapkan Dirjen.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
(5)Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan.
(6)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.
1. h.surat keterangan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
  1. 1.copy Nomor Pokok WajibPajak (NPWP)Badan.

Pasal 15

(1)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.Kementerian Ketenagakerjaan.
4. d.Kementerian Koperasi dan UKM

Pasal 14

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen persyaratan:

a.copy akta pendirian;
b.copy surat izin dan surat keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum usaha simpan pinjam dari instansi yang berwenang;
c.surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
d.surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKIjTKI;
e.surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem on line kementerian;
f.company profile koperasi simpan pinjam;
g.neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; dan
h.copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Badan. dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian. lembagadengankerjasamad. surat perjanjian penjamin; dan
e.memiliki sistem online yang dapat diakses oleh publik
c.susunan pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki afiliasi dengan direksi PPTKIS beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS;

Pasal 17

(1)Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari keanggotaan tersebut.
(2)Pihak Koperasi Simpan Pinjam wajib melaporkan Rapat Anggota Tahunan dan kegiatan pada akhir tahun kepada anggotanya.
(3)Apabila kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka kesepahaman bersama an tara Koperasi Simpan Pinjam dengan kementerian dapat dibatalkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesiaj tenaga kerja Indonesia, maka perlu diatur pembiayaan penempatan yang memenuhi rasa keadilan, transparan dan akuntabel;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (1882); memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKISadalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penernpatan TKI di luar negeri. Indonesia yangcalon TKI adalah setiap warga negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBIAYAANPENEMPATANTENAGAKERJAINDONESIAKE LUARNEGERI. MEMUTUSKAN:
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan
4.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit darr/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
5.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran.
6.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang.
8.Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
9.Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
10.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam harus melakukan upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan skema asuransi kredit.

Pasal 5

(1)Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan layanan pmjaman kepada Calon TKI/TKI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta melakukan upaya mitigasi atau pencegahan terhadap risiko kegagalan pembayaran pinjaman atau pembiayaan biaya penempatan Calon TKI/TKI.
(2)Pelaksanaan pembayaran pmjaman atau pembiayaan biaya penempatan dilakukan secara non tunai.
(3)Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam wajib memfasilitasi pembukaan rekening Calon TKI.

BAB II

PELAKSANAANPEMBIAYAAN Pasal 4 PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa Calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan kepada Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 3

Dana pinjaman untuk membiayai biaya penempatan Calon TKI/TKI sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

a.Bank Umum; atau
b.Bank Perkreditan Rakyat. BABIII LEMBAGAKEUANGANPERBANKAN Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI diatur dalam Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sarna. Pasa17

(1)Nilai Pembiayaan Penempatan Calon TKI/TKI sesuai Keputusan Menteri dan/ atau ketentuan lainnya terkait komponen dan besarnya biaya Penempatan Calon TKI/TKI untuk masing-masing jabatan dan Negara tujuan Calon TKI/TKI.
(2)Jangka waktu pinjaman paling lama sesuai perjanjian kerja TKI dengan pengguna.
(3)Suku bunga pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI tidak mele bihi keten tuan suku bunga KUR yang berlaku tanpa subsidi pemerintah.
(4)Suku bunga pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya administrasi.
(2)Pembayaran prerni asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Lembaga Keuangan atau Koperasi Simpan Pinjam sebagai tertanggung.
(3)Penyelenggara penjaminan adalah perusahaan penjamin yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah

Pasal 11

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen:

a.copy akta pendirian;
b.copy surat izin usaha perbankan dari Bank Indonesia;
c.surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pembiayaan penempatan Calon TKIjTKI;
d.surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem on line kementerian;
e.surat keterangan supervisi OJK;
f.surat keterangan sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
g.surat keterangan memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKIjTKI; dan penjamin; dan J. memiliki sistem online yang dapat diakses oleh publik dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian. lembagadengan1.

Pasal 10

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan:

a.berbadan hukum Indonesia;
b.terdaftar di Bank Indonesia;
c.memiliki izin operasional dari Bank Indonesia;
d.terdaftar dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
e.memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKIjTKI;
f.memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan pinjaman biaya penempatan Calon TKIjTKI ke luar negeri yang dibuktikan dengan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
g.program pembiayaan penempatan TKI ke luar negeri setelah mendapat rekomendasi dari OJK;
h.susunan pengurus perbankan tidak memiliki afiliasi dengan direksi beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS; surat perjanjian kerjasama Pasal 13 Pelaksanaan pembiayaan Calon TKIjTKI melalui Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan:
a.koperasi pnmer yang memiliki wilayah keanggotaan secara nasional;
b.memiliki izin usaha simpan pmjam dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; BABIV KOPERASISIMPANPINJAM Pasal 12

(1)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.WakilKementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.Kementerian Ketenagakerjaan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan verifikasi menggunakan pedoman verifikasiyang ditetapkan Dirjen.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
(5)Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan.
(6)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.
1. h.surat keterangan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
  1. 1.copy Nomor Pokok WajibPajak (NPWP)Badan.

Pasal 15

(1)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.Kementerian Ketenagakerjaan.
4. d.Kementerian Koperasi dan UKM

Pasal 14

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen persyaratan:

a.copy akta pendirian;
b.copy surat izin dan surat keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum usaha simpan pinjam dari instansi yang berwenang;
c.surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
d.surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKIjTKI;
e.surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem on line kementerian;
f.company profile koperasi simpan pinjam;
g.neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; dan
h.copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Badan. dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian. lembagadengankerjasamad. surat perjanjian penjamin; dan
e.memiliki sistem online yang dapat diakses oleh publik
c.susunan pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki afiliasi dengan direksi PPTKIS beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS;

Pasal 17

(1)Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari keanggotaan tersebut.
(2)Pihak Koperasi Simpan Pinjam wajib melaporkan Rapat Anggota Tahunan dan kegiatan pada akhir tahun kepada anggotanya.
(3)Apabila kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka kesepahaman bersama an tara Koperasi Simpan Pinjam dengan kementerian dapat dibatalkan.