Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2
93);
221);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
3
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan penerbitan izin usaha pelatihan kerja pada PTSP di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pemangku kepentingan untuk mengetahui alur proses penerbitan izin usaha pelatihan kerja.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:
Penerbitan izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri.
Tata cara penerbitan izin usaha pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, bagan alur perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan contoh format formulir permohonan izin usaha pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Penerbitan izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 122 5 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Penciptaan SDM berkompeten tersebut diwujudkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh LPK yang kredibel. Kredibelitas LPK diantaranya dibuktikan dengan izin penyelenggaraan pelatihan dan akreditasi dari lembaga akreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan. LPK penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi terdiri atas instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. LPK dapat merupakan lembaga yang modalnya dari pemerintah, sendiri atau modal asing. Sehubungan hal tersebut maka terkait dengan pelayanan penanaman modal asing, khususnya modal asing dalam LPK sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf R. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal maka sub urusan pelayanan penanaman modal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (BKPM Pusat). Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha bidang ketenagakerjaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, meliputi:
Sehubungan dengan huruf c di atas, maka Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Lembaga Sarana dan Sarana Pelatihan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga turut berperan serta dalam upaya menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah di bidang pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan usaha pelatihan kerja. 6 Oleh karena itu, guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam PTSP di BKPM. B. Maksud dan Tujuan
BAB II TATA CARA PENERBITAN IZIN LPK BARU Dalam SOP ini yang dimaksud LPK adalah LPK Swasta Asing. LPK Swasta Asing yaitu lembaga berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan kepemilikan modal/saham sebagian dari modal asing. Atas badan hukum tersebut yang akan menyelenggarakan pelatihan kerja wajib memiliki izin usaha pelatihan kerja. Izin usaha diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri melalui mekanisme sebagai berikut:
Pengisian dan pengembalian formulir pendaftaran kepada petugas PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun; 4) daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan; 7 5) instruktur tenaga kerja asing minimal memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya; dan 6) daya kapasitas/daya tampung peserta.
dan
BAB III TATA CARA PENERBITAN IZIN LPK PERPANJANGAN Permohonan perpanjangan izin usaha pelatihan kerja diajukan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:
8
BAB IV PENAMBAHAN PROGRAM Izin usaha pelatihan kerja dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:
1) salinan izin yang masih berlaku; 2) daftar usulan penambahan atau pengurangan program pelatihan; 3) daftar instruktur dan tenaga pelatihan sesuai perubahan program; 4) salinan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai perubahan program.
BAB V PENUTUP Demikian SOP ini disusun sebagai acuan bagi petugas PTSP dan pihak terkait dalam rangka penerbitan izin usaha pelatihan kerja dalam pelaksanaan pelayanan PTSP di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI 10 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BAGAN ALUR A. Perizinan Baru Bagan Alur Perizinan Baru Petugas PTSP Tim Verifikasi Kepala BKPMPemohon Pengambilan Formulir Pengisian Formulir dan Penyerahan Dokumen Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Hasil Verifikasi Penolakan Izin Penerbitan Izin Lengkap Tidak Lengkap Tidak Sesuai Sesuai Selesai Surat Izin Surat Penolakan 11 B. Perizinan Perpanjangan Bagan Alur Perpanjangan Izin Petugas PTSP Tim Verifikasi Kepala BKPMPemohon Pengambilan Formulir Perpanjangan Izin Pengisian dan pengembalian formulir perpanjangan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Hasil Verifikasi Penolakan Izin Perpanjangan Penerbitan Izin Perpanjangan Lengkap Tidak Lengkap Tidak Sesuai Sesuai Selesai Surat Izin Perpanjangan Surat Penolakan Izin Perpanjangan 12 C. Perluasan Izin Usaha/Penambahan Program Pelatihan Bagan Alur Perluasan Izin Usaha/Penambahan Program Pelatihan Petugas PTSP Tim Verifikasi Kepala BKPMPemohon Surat Permohonan Penambahan Program Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Hasil Verifikasi Penolakan Izin Perluasan Usaha Penerbitan Izin Perluiasan Usaha Tidak Sesuai Sesuai Selesai Surat Izin Perpanjangan Perluasan Usaha Surat Penolakan Izin Perluasan Usaha Verifikasi MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI 13 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Contoh Format A. Formulir Permohonan Izin Usaha Pelatihan Kerja Formulir Permohonan Izin Usaha Pelatihan Kerja Izin Baru Izin Perpanjangan Perluasan Usaha A. Keterangan Pemohon
Nomor Telepon dan Faksimili : E- mail : B. Keterangan Pemohon
Nomor Telepon dan Faksimili : E- mail :
b. c. C. Pernyataan Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian. ........, .. ....... .... Pemohon Materai Rp.6.000,00 ..................... 14 B. Surat Permohonan (kop perusahaan beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor fak, alamat email Jakarta, tanggal, bulan, tahun No : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Usaha Pelatihan Kerja Yth. Menteri Ketenagakerjaan RI Melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengisi pembangunan nasional dan pasar kerja nasional, kami selaku pimpinan lembaga pelatihan ingin mengajukan permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), bersama ini kami melampirkan persyaratan sebagai berikut:
Demikian surat permohonan ini disampaikan, besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan yang kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua LPK, ………… (Nama lengkap, tanda tangan dan stempel LPK) MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)