Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 122 5 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan. LPK penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi terdiri atas instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. LPK dapat merupakan lembaga yang modalnya dari pemerintah, sendiri atau modal asing. Sehubungan hal tersebut maka terkait dengan pelayanan penanaman modal asing, khususnya modal asing dalam LPK sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf R. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal maka sub urusan pelayanan penanaman modal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (BKPM Pusat). Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha bidang ketenagakerjaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, meliputi:
a.Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri;
b.Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; dan
c.Izin usaha pelatihan kerja. Sehubungan dengan huruf c di atas, maka Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Lembaga Sarana dan Sarana Pelatihan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga turut berperan serta dalam upaya menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah di bidang pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan usaha pelatihan kerja. 6 Oleh karena itu, guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam PTSP di BKPM. B. Maksud dan Tujuan
1.Maksud disusunnya SOP ini adalah agar pelayanan dalam proses penerbitan izin usaha pelatihan kerja dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Tujuan disusunnya SOP ini adalah sebagai pedoman bagi petugas PTSP dalam memberikan pelayanan penerbitan izin usaha pelatihan kerja dan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui alur proses penerbitan izin usaha pelatihan kerja. Izin usaha diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri melalui mekanisme sebagai berikut:
1.Pengambilan formulir pendaftaran Formulir pendaftaran dapat diperoleh pada counter PTSP.
2.Pengisian dan pengembalian formulir pendaftaran. Pengisian dan pengembalian formulir pendaftaran kepada petugas PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
a.surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Kepala BKPM, diketik di atas kertas dengan kop perusahaan beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh perusahaan;
b.salinan akte pendirian dan/atau akte perubahan sebagai badan hukum yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
c.daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP/paspor) dan pasfoto ukuran 4X6 berlatar belakang merah (foto memakai pakaian formal);
d.salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
e.salinan surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
f.surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
g.salinan bukti registrasi standar kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan;
h.surat kerjasama dengan LPK yang sudah terakreditasi dari LA-LPK;
i.profil perusahaan sekurang-kurangnya: 1) struktur organisasi dan uraian tugas; 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun; 4) daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan; 7 5) instruktur tenaga kerja asing minimal memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya; dan 6) daya kapasitas/daya tampung peserta.
j.apabila pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak ketiga maka pihak yang bersangkutan harus berbadan hukum. Pengurusan perizinan harus melampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
3.Pemeriksaan kelengkapan dokumen Petugas PTSP menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen:
a.dokumen persyaratan yang telah lengkap akan diberikan tanda terima; dan
b.dokumen persyaratan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.
4.Pelaksanaan verifikasi:
a.verifikasi terdiri dari verifikasi dokumen dan lapangan;
b.verifikasi dilakukan untuk mengetahui keabsahan dokumen dan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan;
c.verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur BKPM dan Kementerian;
d.Tim dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang menangani pelatihan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
e.verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima;
f.hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala BKPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
5.Penerbitan Izin:
a.dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM menerbitkan izin usaha pelatihan kerja;
b.dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM menolak menerbitkan izin usaha pelatihan kerja;
c.Kepala BKPM menerbitkan atau menolak izin usaha pelatihan kerja dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung setelah dilakukan verifikasi;
d.izin pelatihan kerja diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama;
e.izin usaha pelatihan kerja ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan u.p Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
f.LPK yang telah mendapatkan izin harus melapor kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di mana LPK berlokasi.
1.Pengambilan formulir perpanjangan izin Formulir perpanjangan dapat diperoleh pada counter PTSP. 8
2.Pengisian dan Pengembalian Formulir Perpanjangan Pengisian dan pengembalian formulir perpanjangan kepada petugas PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
a.surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala BKPM, diketik di atas kertas dengan kop LPK beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh kepala LPK;
b.surat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
c.salinan izin pelatihan yang masih berlaku;
d.salinan sertifikat akreditasi dari LA-LPK;
e.salinan surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
f.realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;
g.laporan kinerja LPK selama 3 (tiga) tahun;
h.program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
i.daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan; dan
j.dalam hal terdapat Instruktur tenaga asingnya minimal memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya.
3.Perpanjangan izin pelatihan kerja tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
4.Apabila persyaratan permohonan perpanjangan izin dinyatakan lengkap dan sah maka Kepala BKPM dapat menerbitkan izin perpanjangan dengan mempertimbangkan kinerja LPK yang bersangkutan.
5.Izin perpanjangan diterbitkan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak setelah dilakukan verifikasi.
1.Yang terkait dengan susunan direksi/komisaris Bagi LPK yang melakukan perubahan terkait dengan susunan direksi/komisaris, LPK wajib melaporkan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan dokumen perubahan berupa akte pendirian persahaan dan akte perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
2.Perubahan Program Pelatihan
a.Bagi LPK yang akan melakukan perubahan terkait dengan program pelatihan baik berupa penambahan atau pengurangan program pelatihan kerja, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 1) salinan izin yang masih berlaku; 2) daftar usulan penambahan atau pengurangan program pelatihan; 3) daftar instruktur dan tenaga pelatihan sesuai perubahan program; 4) salinan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai perubahan program.
b.Dalam hal penerbitan izin penambahan program pelatihan maka akan dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan dalam jangka waktu paling 9 lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan perubahan diterima.
c.Dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM menerbitkan izin perubahan program pelatihan.
d.Izin penambahan program pelatihan hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara (suspend).
e.Jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK. MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI 10 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BAGAN ALUR A. Perizinan Baru Bagan Alur Perizinan Baru Petugas PTSP Tim Verifikasi Kepala BKPMPemohon Pengambilan Formulir Pengisian Formulir dan Penyerahan Dokumen Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Hasil Verifikasi Penolakan Izin Penerbitan Izin Lengkap Tidak Lengkap Tidak Sesuai Sesuai Selesai Surat Izin Surat Penolakan 11 B. Perizinan Perpanjangan Bagan Alur Perpanjangan Izin Petugas PTSP Tim Verifikasi Kepala BKPMPemohon Pengambilan Formulir Perpanjangan Izin Pengisian dan pengembalian formulir perpanjangan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Hasil Verifikasi Penolakan Izin Perpanjangan Penerbitan Izin Perpanjangan Lengkap Tidak Lengkap Tidak Sesuai Sesuai Selesai Surat Izin Perpanjangan Surat Penolakan Izin Perpanjangan 12 C. Perluasan Izin Usaha/Penambahan Program Pelatihan Bagan Alur Perluasan Izin Usaha/Penambahan Program Pelatihan Petugas PTSP Tim Verifikasi Kepala BKPMPemohon Surat Permohonan Penambahan Program Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Hasil Verifikasi Penolakan Izin Perluasan Usaha Penerbitan Izin Perluiasan Usaha Tidak Sesuai Sesuai Selesai Surat Izin Perpanjangan Perluasan Usaha Surat Penolakan Izin Perluasan Usaha Verifikasi MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI 13 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Contoh Format A. Formulir Permohonan Izin Usaha Pelatihan Kerja Formulir Permohonan Izin Usaha Pelatihan Kerja Izin Baru Izin Perpanjangan Perluasan Usaha A. Keterangan Pemohon
1.Nama Pemohon :
2.Tempat/Tgl Lahir :
3.Nomor Induk Kependudukan :
4.Nama Perusahaan :
5.Alamat Perusahaan : Nomor Telepon dan Faksimili : E- mail : B. Keterangan Pemohon
1.Nama Lembaga Pelatihan Kerja :
2.Nama Pimpinan/Penanggung jawab :
3.Alamat Lembaga Pelatihan Kerja : Nomor Telepon dan Faksimili : E- mail :
4.Tempat Kedudukan/Cabang :
5.Program Pelatihan : a. b. c. C. Pernyataan Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian. ........, .. ....... .... Pemohon Materai Rp.6.000,00 ..................... 14 B. Surat Permohonan (kop perusahaan beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor fak, alamat email Jakarta, tanggal, bulan, tahun No : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Usaha Pelatihan Kerja Yth. Menteri Ketenagakerjaan RI Melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengisi pembangunan nasional dan pasar kerja nasional, kami selaku pimpinan lembaga pelatihan ingin mengajukan permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), bersama ini kami melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1.copy akte pendirian dan/atau akte perubahan;
2.daftar riwayat hidup kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP/paspor) dan pasfoto ukuran 4x6 berlatar belakang merah (foto memakai pakaian formal);
3.copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
4.copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
5.copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
6.surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang dimana LPK akan berlokasi;
7.salinan bukti registrasi standar kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan;
8.surat kerjasama dengan LPK yang sudah terakreditasi dari LA-LPK;
9.profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK yang terdiri dari:
a.struktur organisasi dan uraian tugas;
b.program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
c.program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
d.daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan; dan
e.daya kapasitas/daya tampung peserta.
10.apabila pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak ketiga maka pihak yang bersangkutan harus melampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Demikian surat permohonan ini disampaikan, besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan yang kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua LPK, ………… (Nama lengkap, tanda tangan dan stempel LPK) MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI