DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionsd Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukkan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Prosedur Administrasi

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi birokrasi bertujuan untuk membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur Negara yang memiliki integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggungjawab, serta mampu memberikan pelayanan yang prima, membangun atau membentuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif, dan produktif, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerint:ahan.
2.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SOP AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai di lingkungan Kcmenterian Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.Pelayanan Ekstemal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit Kementerian Ketenagakerjaan yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.Simbol adalah suatu gambar yang mempresentasikan proses tertentu dalam kegiatan SOP.
6.Satuan Keija adalah unit Eselon 1, unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun SOP AP bagi Satuan Keija di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.manfaat, prinsip dan pelaksanaan SOP;
b.jenis, format, dokumen, dan penetapan SOP; dan
c.langkah-Iangkah penyusunan SOP.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP A. Prinsip Penjnasunan SOP Dalam penyusunan SOP semua prosedur yang dijadikan standar harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

Pasal 4

Manfaat SOP untuk:

a.standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b.mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
d.membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari;
e.meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
f.menciptakan ukuran standar kinerja pegawai dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kineija yang telah dilakukan;
g.memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
h.menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
i.memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
j.memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai;
k.memberikan informasi mengenai beban tugas pegawai;
i.melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
m.menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi;
n.membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
o.membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kineija pelayanan.

Pasal 5

Prinsip Penyusunan SOP meliputi:

a.kemudahan dan kejelasan;
b.efisiensi dan efektivitas;
c.keselarasan;
d.keterukuran;
e.dinamis;
f.berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
g.kepatuhan hukum; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 6

Pelaksanaan SOP meliputi:

a.konsisten;
b.komitmen;
c.perbaikan berkelanjutan;
d.mengikat;
e.seluruh unsur memiliki peran penting; dan
f.terdokumentasi dengan baik.

Pasal 7

Prinsip pen5n.isunan, dan pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

JENIS, FORMAT, DOKUMEN,DAN PENETAPAN SOP A. Jenis Adapun jenis-jenis SOP yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah seperti pada uraian berikut ini

Pasal 8

(1)Jenis SOP dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas:
1. a.SOP berdasarkan sifat kegiatan;
2. b.SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan;
3. c.SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan;
4. d.SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan.
(2)SOP berdasarkan sifat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.SOP teknis; dan
2. b.SOP administratif.
(3)SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.SOP makro; dan
2. b.SOP mikro.
(4)SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c terdiri atas:
1. a.SOP final; dan
2. b.SOP parsial.
(5)SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.SOP generik (umum); dan
2. b.SOP spesifik (khusus).

Pasal 9

(1)Penyusunan SOP harus memperhatikan format SOP.
(2)Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.format SOP umum; dan
2. b.format SOP Administratif Pemerintahan.
(3)Penyusunan SOP di Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 10

(1)Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur yang distandarkan.
(2)Dokumen SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.halaman judul;
2. b.keputusan pimpinan satuan keija;
3. c.daftar isi dokumen SOP;
4. d.penjelasan singkat penggunaan; dan
5. e.standar operasional prosedur.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi birokrasi bertujuan untuk membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur Negara yang memiliki integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggungjawab, serta mampu memberikan pelayanan yang prima, membangun atau membentuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif, dan produktif, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerint:ahan.
2.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SOP AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai di lingkungan Kcmenterian Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.Pelayanan Ekstemal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit Kementerian Ketenagakerjaan yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.Simbol adalah suatu gambar yang mempresentasikan proses tertentu dalam kegiatan SOP.
6.Satuan Keija adalah unit Eselon 1, unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun SOP AP bagi Satuan Keija di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.manfaat, prinsip dan pelaksanaan SOP;
b.jenis, format, dokumen, dan penetapan SOP; dan
c.langkah-Iangkah penyusunan SOP.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SOP A. Prinsip Penjnasunan SOP Dalam penyusunan SOP semua prosedur yang dijadikan standar harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

Pasal 4

Manfaat SOP untuk:

a.standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b.mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
d.membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari;
e.meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
f.menciptakan ukuran standar kinerja pegawai dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kineija yang telah dilakukan;
g.memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
h.menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
i.memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
j.memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai;
k.memberikan informasi mengenai beban tugas pegawai;
i.melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
m.menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi;
n.membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
o.membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kineija pelayanan.

Pasal 5

Prinsip Penyusunan SOP meliputi:

a.kemudahan dan kejelasan;
b.efisiensi dan efektivitas;
c.keselarasan;
d.keterukuran;
e.dinamis;
f.berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
g.kepatuhan hukum; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 6

Pelaksanaan SOP meliputi:

a.konsisten;
b.komitmen;
c.perbaikan berkelanjutan;
d.mengikat;
e.seluruh unsur memiliki peran penting; dan
f.terdokumentasi dengan baik.

Pasal 7

Prinsip pen5n.isunan, dan pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

JENIS, FORMAT, DOKUMEN,DAN PENETAPAN SOP A. Jenis Adapun jenis-jenis SOP yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah seperti pada uraian berikut ini

Pasal 8

(1)Jenis SOP dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas:
1. a.SOP berdasarkan sifat kegiatan;
2. b.SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan;
3. c.SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan;
4. d.SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan.
(2)SOP berdasarkan sifat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.SOP teknis; dan
2. b.SOP administratif.
(3)SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.SOP makro; dan
2. b.SOP mikro.
(4)SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c terdiri atas:
1. a.SOP final; dan
2. b.SOP parsial.
(5)SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.SOP generik (umum); dan
2. b.SOP spesifik (khusus).

Pasal 9

(1)Penyusunan SOP harus memperhatikan format SOP.
(2)Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.format SOP umum; dan
2. b.format SOP Administratif Pemerintahan.
(3)Penyusunan SOP di Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 10

(1)Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur yang distandarkan.
(2)Dokumen SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.halaman judul;
2. b.keputusan pimpinan satuan keija;
3. c.daftar isi dokumen SOP;
4. d.penjelasan singkat penggunaan; dan
5. e.standar operasional prosedur.