DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
4.Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
5.Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
6.Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

BAB II

ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Setiap calon TKI/TKI yang ditempatkan diluar negeri wajib diberikan KTKLN.
(2)KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-KTKLN.
(3)e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data identitas TKI dan diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI. 3

Pasal 3

(1)e-KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui sidik jari biometrik.
(2)e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat mengikuti PAP.

Pasal 4

Data identitas TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan identitas ahli waris), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, kepesertaan asuransi dan nomor rekening bank calon TKI di Indonesia.

Pasal 5

Pelayanan e-KTKLN dilakukan ditempat pelaksanaan PAP.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

Kepala BNP2TKI wajib melaporkan pelayanan pemberian e-KTKLN secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri.

Pasal 7

Pelayanan pemberian e-KTKLN dilarang dipungut biaya.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pelayanan pemberian e-KTKLN.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri. 4

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 232

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
4.Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
5.Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
6.Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

BAB II

ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Setiap calon TKI/TKI yang ditempatkan diluar negeri wajib diberikan KTKLN.
(2)KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-KTKLN.
(3)e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data identitas TKI dan diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI. 3

Pasal 3

(1)e-KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui sidik jari biometrik.
(2)e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat mengikuti PAP.

Pasal 4

Pasal 5

Pelayanan e-KTKLN dilakukan ditempat pelaksanaan PAP.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

Kepala BNP2TKI wajib melaporkan pelayanan pemberian e-KTKLN secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri.

Pasal 7

Pelayanan pemberian e-KTKLN dilarang dipungut biaya.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pelayanan pemberian e-KTKLN.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri. 4