DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTO RAN DI HOTEL MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan us aha restoran di hotel.
2.Usaha Hotel .adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan danl atau fasilitas lainnya secara harlan dengan tujuan memperoleh keuntungan. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN Dr HOTEL.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Menetapkan Pasa13

(1)Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Umum BABII PENGUMPULAN,PENGELOLAAN,DAN PEMBAGIANUANGSERVIS Pasal 2
(1)Uang Servis merupakan pendapatan non upah.
(2)Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel dapat memberlakukan Uang Servis.

3.Usaha Restoran di Hotel adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di hotel dengan tujuan memperoleh keuntungan danl atau laba.
4.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 5.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 6

Pengumpulan dan pengelolaan Dang Servis sebelum dibagi, dilakukan oleh Pengusaha.

(1)Pajak penghasilan atas Uang Servis yang diterima secara individu oleh Pekerja/Buruh ditanggung oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
(2)Pemotongan pajak penghasilan atas Uang Servis dilakukan oleh Pengusaha pada saat pembagian Uang Servis kepada Pekerja/Buruh,
(3)Pengusaha memberikan bukti setoran pembayaran pajak ke Kas Negara kepada Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 4
(1)Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum pembagian Uang Servis, berhak mendapat Uang Servis yang besarnya diperhitungkan secara proporsional.
(2)Dalam hal Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan kembali, berhak mendapat Uang Servis terhitung sejak Pekerja/Buruh bekerja kembali.
(3)Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pekerja/Buruh secara proporsional pada bulan pertama.
(2)Pekerja/Buruh dari perusahaan penenma sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, berhak atas Uang Servis. persentase pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
(1)Dalam hal persentase penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a danj'atau Pasal 9
(1)Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
1. a.penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
2. b.pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
3. c.dibagikankepada Pekerjs./buruh.
(2)Penggunaan Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan dengan rincian:
1. a.3% (tiga persen) untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
2. b.2% (dua persen) untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
3. c.95% (sembilan puluh lima persen) untuk dibagikan kepada Pekerja/Buruh. Pasa18
(1)Pengusaha mengumumkan hasil pengumpulan dan pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pekerja/Buruh,
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilakukan setiap bulan sebelum Uang Servisdibagikan.

Pasal 7

Pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terpisah dari operasional perusahaan.

Pasal 13

Uang Servis wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasalll

(1)Risiko kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat hilang atau rusaknya alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel yang berhubungan dengan pelayanan kepada tamu.
(2)Jenis alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh. berdasarkanpersentasesisapenggunaan kesepakatan.
(2)Penggunaan sisa persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal 9 ayat (2) huruf b tidak digunakan seluruhnya, Pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat menentukan Pasal 17 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 16

Pengawasan internal terhadap pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan oleh wakil Pengusaha dan wakil Pekerja/Buruh yang ditunjuk.

(1)Cara pembagian Uang Servis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ditetapkan oleh Pengusaha dengan ketentuan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan pelayanan prima, yaitu 50% (lima puluh persen) dibagi sarna besar dan sisanya dibagi berdasarkan senioritas dankinerja.
(2)Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setelah Uang Servis terkumpul.

BAB III

PENGAWASAN Pasal 15

Pasal 14

(1)Hasil pengumpulan Uang Servis selarna 1 (satu) bulan kalender setelah dikurangi penggunaan untuk penggantian atas teIjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus dibagikan kepada Pekerja/Buruh yang berhak paling larnbat 1 (satu) bulan kalender berikutnya.
(2)Pembagian Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.

Pasal 21

Pengusaha yang telah menerapkan uang servis pada usaha restoran di luar hotel dan usaha pariwisata lainnya, tetap berlaku sepanjang telah diperjanjikan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Bagi Perusahaan yang telah menerapkan Uang Servis lebih baik dari Peraturan Menteri ini, dapat tetap berlaku berdasarkan kesepakatan an tara Pengusaha dengan Pekerjaj buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh.

Pasal 19

Pengusaha yang mengelola Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini. BABV

Pasal 18

(1)Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIV SANKSI ADMINISTRATIF ESUAI DENGAN ASLINYA ~t.~~~~~O HUKUM, -~ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 376 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan In! denganMenteriPeratu ran Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa123 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per- 02/MEN/ 1999 tentang Pembagian Uang Servis pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa122

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan us aha restoran di hotel.
2.Usaha Hotel .adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan danl atau fasilitas lainnya secara harlan dengan tujuan memperoleh keuntungan. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! KETENAGAKERJAANTENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN Dr HOTEL.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Menetapkan Pasa13

(1)Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Umum BABII PENGUMPULAN,PENGELOLAAN,DAN PEMBAGIANUANGSERVIS Pasal 2
(1)Uang Servis merupakan pendapatan non upah.
(2)Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel dapat memberlakukan Uang Servis.

3.Usaha Restoran di Hotel adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di hotel dengan tujuan memperoleh keuntungan danl atau laba.
4.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 5.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 6

Pengumpulan dan pengelolaan Dang Servis sebelum dibagi, dilakukan oleh Pengusaha.

(1)Pajak penghasilan atas Uang Servis yang diterima secara individu oleh Pekerja/Buruh ditanggung oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
(2)Pemotongan pajak penghasilan atas Uang Servis dilakukan oleh Pengusaha pada saat pembagian Uang Servis kepada Pekerja/Buruh,
(3)Pengusaha memberikan bukti setoran pembayaran pajak ke Kas Negara kepada Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 4
(1)Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum pembagian Uang Servis, berhak mendapat Uang Servis yang besarnya diperhitungkan secara proporsional.
(2)Dalam hal Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan kembali, berhak mendapat Uang Servis terhitung sejak Pekerja/Buruh bekerja kembali.
(3)Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pekerja/Buruh secara proporsional pada bulan pertama.
(2)Pekerja/Buruh dari perusahaan penenma sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, berhak atas Uang Servis. persentase pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
(1)Dalam hal persentase penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a danj'atau Pasal 9
(1)Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
1. a.penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
2. b.pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
3. c.dibagikankepada Pekerjs./buruh.
(2)Penggunaan Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan dengan rincian:
1. a.3% (tiga persen) untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
2. b.2% (dua persen) untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
3. c.95% (sembilan puluh lima persen) untuk dibagikan kepada Pekerja/Buruh. Pasa18
(1)Pengusaha mengumumkan hasil pengumpulan dan pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pekerja/Buruh,
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilakukan setiap bulan sebelum Uang Servisdibagikan.

Pasal 7

Pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terpisah dari operasional perusahaan.

Pasal 13

Uang Servis wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasalll

(1)Risiko kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat hilang atau rusaknya alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel yang berhubungan dengan pelayanan kepada tamu.
(2)Jenis alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh. berdasarkanpersentasesisapenggunaan kesepakatan.
(2)Penggunaan sisa persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal 9 ayat (2) huruf b tidak digunakan seluruhnya, Pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat menentukan Pasal 17 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 16

Pengawasan internal terhadap pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan oleh wakil Pengusaha dan wakil Pekerja/Buruh yang ditunjuk.

(1)Cara pembagian Uang Servis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ditetapkan oleh Pengusaha dengan ketentuan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan pelayanan prima, yaitu 50% (lima puluh persen) dibagi sarna besar dan sisanya dibagi berdasarkan senioritas dankinerja.
(2)Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setelah Uang Servis terkumpul.

BAB III

PENGAWASAN Pasal 15

Pasal 14

(1)Hasil pengumpulan Uang Servis selarna 1 (satu) bulan kalender setelah dikurangi penggunaan untuk penggantian atas teIjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus dibagikan kepada Pekerja/Buruh yang berhak paling larnbat 1 (satu) bulan kalender berikutnya.
(2)Pembagian Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.

Pasal 21

Pengusaha yang telah menerapkan uang servis pada usaha restoran di luar hotel dan usaha pariwisata lainnya, tetap berlaku sepanjang telah diperjanjikan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Bagi Perusahaan yang telah menerapkan Uang Servis lebih baik dari Peraturan Menteri ini, dapat tetap berlaku berdasarkan kesepakatan an tara Pengusaha dengan Pekerjaj buruh atau Serikat Pekerja/Berikat Buruh.

Pasal 19

Pasal 18

(1)Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIV SANKSI ADMINISTRATIF ESUAI DENGAN ASLINYA ~t.~~~~~O HUKUM, -~ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 376 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan In! denganMenteriPeratu ran Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa123 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per- 02/MEN/ 1999 tentang Pembagian Uang Servis pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa122