DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Serikat Pekerjaj Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerjajburuh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerjajburuh serta meningkatkan kesejahteraan pekeIjajburuh dan keluarganya.
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5066);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5783);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16jMenj2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerjaj Serikat Buruh;
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Pasa13 Forum Serikat PeketjajSerikat Buruh berfungsi sebagai:

a.sarana komunikasi, konsultasi, dan konsolidasi antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan untuk membahas pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan;dan
b.sarana untuk menyalurkan dan mensinergikan aspirasi anggota masing-masing Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan. Pasa12 Pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan.
1. 2.Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan adalah Serikat Pekerja/Berikat Buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
2. 3.Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh adalah wadah yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Berikat Buruh yang ada dalam 1 (satu) perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus.
3. 4.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. 5.Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
5. 6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat membentuk Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dengan mengikutsertakan seluruh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. BABII PEMBENTUKANFORUM SERlKATPEKERJA/SERlKATBURUH khususnya hubungan industrial yang menjadi isu di perusahaan dalam rangka menjaga keutuhan Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan; dan
1. c.menyatukan aspirasi antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan atas hasil deteksi dini dan pembahasan· perkembangan ketenagakerjaan khususnya hubungan industrial yang menjadi isu di perusahaan. ketenagakerjaanb. membahas perkembangan Pasa14 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mempunyai tugas:
2. a.melakukan deteksi dini terhadap masalah hubungan industrial di perusahaan;

Pasal 7

(1)Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dalam Pasal 6 dilaporkan oleh pengurus secara tertulis kepada Administrator paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh terbentuk.
(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan tanda bukti pelaporan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 6

(1)Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan yang tercatat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan .bidang ketenagakerjaan,
(2)Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing- masing pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
2. b.nama perusahaan tempat pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.susunan pengurus; dan
5. e.nama Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh.

Pasal 10

Masa jabatan pengurus Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh berakhir apabila:

a.meninggaldunia;
b.mutasi ke luar perusahaan yang bersangkutan;
c.putus hubungan kerja dengan perusahaan yang bersangkutan;
d.mengundurkan diri sebagai anggota Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
e.diganti atas usul dari Serikat Pekerja/Berikat Buruh yang diwakilinya.

Pasal 9

(1)Pengurus Forum Serikat PeketjajSerikat Buruh ditentukan atas dasar hasil musyawarah mufakat oleh pengurus Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan.
(2)Susunan pengurus Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dibentuk sesuai kebutuhan.
(3)Masajabatan pengurus Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 2 (dua)tahun. acaraberitamelampirkanAdministrator dengan perubahan. Pasa18 Dalam hal terdapat perubahan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pengurus melaporkan kepada "_6 _ Pasal 14 Untuk mendukung pembentukan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh di perusahaan, gubernur atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Administrator.

Pasal 13

(I) Pembinaan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dilakukan oleh Administrator bersama dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di KEK.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh serta pembinaan di bidang hubungan industrial. BABIII PEMBINAAN Pasal 12 Hubungan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat konsultatif dan komunikatif.

Pasal 11

Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

(1)Pengurus Forum Serikat PekerjajSerikat Buruh melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerjaj Serikat Buruh kepada Administrator dengan tembusan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang ketenagakerjaan dan pimpinan perusahaan di KEK.
(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerjaj Serikat Buruh kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerjaj Serikat Buruh kepada Menteri.
(4)Laporan kegiatan Forum Serikat PekerjajSerikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) tahun sekali. BABV PELAPORAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan Forum Serikat PekerjajSerikat Buruh dapat berasal dari:

a.Administrator;
b.Pemerintah Pusat danj atau Pemerintah Daerah; danjatau
c.sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PEMBIAYAAN "...",,"..,:r~- , SH ~.~ 0324 198903 1 001 SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~~~'RO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 377 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal8 Maret 2016 M. HANIF D HAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 8 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerintahkan ini denganMenteriPeraturan

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Serikat Pekerjaj Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerjajburuh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerjajburuh serta meningkatkan kesejahteraan pekeIjajburuh dan keluarganya.
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5066);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5783);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16jMenj2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerjaj Serikat Buruh;
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Pasa13 Forum Serikat PeketjajSerikat Buruh berfungsi sebagai:

a.sarana komunikasi, konsultasi, dan konsolidasi antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan untuk membahas pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan;dan
b.sarana untuk menyalurkan dan mensinergikan aspirasi anggota masing-masing Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan. Pasa12 Pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan.
1. 2.Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan adalah Serikat Pekerja/Berikat Buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
2. 3.Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh adalah wadah yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Berikat Buruh yang ada dalam 1 (satu) perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus.
3. 4.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. 5.Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
5. 6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat membentuk Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dengan mengikutsertakan seluruh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. BABII PEMBENTUKANFORUM SERlKATPEKERJA/SERlKATBURUH khususnya hubungan industrial yang menjadi isu di perusahaan dalam rangka menjaga keutuhan Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan; dan
1. c.menyatukan aspirasi antar Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan atas hasil deteksi dini dan pembahasan· perkembangan ketenagakerjaan khususnya hubungan industrial yang menjadi isu di perusahaan. ketenagakerjaanb. membahas perkembangan Pasa14 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mempunyai tugas:
2. a.melakukan deteksi dini terhadap masalah hubungan industrial di perusahaan;

Pasal 7

(1)Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dalam Pasal 6 dilaporkan oleh pengurus secara tertulis kepada Administrator paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh terbentuk.
(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan tanda bukti pelaporan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 6

(1)Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan yang tercatat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan .bidang ketenagakerjaan,
(2)Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing- masing pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
2. b.nama perusahaan tempat pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.susunan pengurus; dan
5. e.nama Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh.

Pasal 10

Masa jabatan pengurus Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh berakhir apabila:

a.meninggaldunia;
b.mutasi ke luar perusahaan yang bersangkutan;
c.putus hubungan kerja dengan perusahaan yang bersangkutan;
d.mengundurkan diri sebagai anggota Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
e.diganti atas usul dari Serikat Pekerja/Berikat Buruh yang diwakilinya.

Pasal 9

(1)Pengurus Forum Serikat PeketjajSerikat Buruh ditentukan atas dasar hasil musyawarah mufakat oleh pengurus Serikat Pekerja/Berikat Buruh di Perusahaan.
(2)Susunan pengurus Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dibentuk sesuai kebutuhan.
(3)Masajabatan pengurus Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 2 (dua)tahun. acaraberitamelampirkanAdministrator dengan perubahan. Pasa18 Dalam hal terdapat perubahan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pengurus melaporkan kepada "_6 _ Pasal 14 Untuk mendukung pembentukan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh di perusahaan, gubernur atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Administrator.

Pasal 13

(I) Pembinaan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dilakukan oleh Administrator bersama dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di KEK.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh serta pembinaan di bidang hubungan industrial. BABIII PEMBINAAN Pasal 12 Hubungan Forum Serikat Pekerja/Berikat Buruh dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat konsultatif dan komunikatif.

Pasal 11

Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

(1)Pengurus Forum Serikat PekerjajSerikat Buruh melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerjaj Serikat Buruh kepada Administrator dengan tembusan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang ketenagakerjaan dan pimpinan perusahaan di KEK.
(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerjaj Serikat Buruh kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3)Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerjaj Serikat Buruh kepada Menteri.
(4)Laporan kegiatan Forum Serikat PekerjajSerikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) tahun sekali. BABV PELAPORAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan Forum Serikat PekerjajSerikat Buruh dapat berasal dari:

a.Administrator;
b.Pemerintah Pusat danj atau Pemerintah Daerah; danjatau
c.sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PEMBIAYAAN "...",,"..,:r~- , SH ~.~ 0324 198903 1 001 SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~~~'RO HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 377 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal8 Maret 2016 M. HANIF D HAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 8 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerintahkan ini denganMenteriPeraturan

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.