DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juni 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat aingkat dan pesawat angkut sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Keija Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undeing-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); Peraturan P^esiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tgihun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2.Pesawat Angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurnankan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan.
3.Pesawat Angkut adalah p>esawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut serta pengawasan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang selanjutnya disebut Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeijaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. 10.Tempat Keija adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Keija untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
3. 11.Mat Bantu Angkat dan Angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda keija atau muatan.
4. 12.Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada Pesawat Angkat dan/atau Pesawat Angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman.
5. 13.Alat Pelindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan.
6. 14.Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Keija.
7. 15.Teknisi adalah Tenaga Keija yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau pemeriksaan peralatan atau komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
8. 16.Operator adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
9. 17.Juru Ikat {rigger) adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan/barang dan pengaturan pengoperasiein peralatan angkat.
10. 18.Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Keija yang selanjutnya disebut Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Teknisi, Operator, atau Juru Ikat {rigger) bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
11. 19.Standar Kompetensi Keija Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. 20.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
13. 21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
(2)Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau standar di bidang Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
(3)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.standar nasional Indonesia; dan/atau
2. b.standar internasionai.

Pasal 3

Pelaksanaan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a.melindungi K3 Tenaga Keija dan orang lain yang berada di Tempat Keija dari potensi bahaya Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
b.menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut; dan
c.menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai syarat-syarat K3 dalam;

a.perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
b.perencanaan, pembuatan, pemakaian, pemeliharaan dan perawatan, serta pemeriksaan dan pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut.

BAB II

SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT, PESAWAT ANGKUT, DAN ALAT BANTU ANGKAT DAN ANGKUT

Pasal 5

(1)Perencanaan dan pembuatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pembuatan gambar rencana konstruksi/instalasi dan cara kcrja;
2. b.pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan {welding procedure specification) dan pencatatan prosedur kualifikasi (procedure qualification record) jika terdapat bagian utama yang menerima beban yang dilakukan pengelasan;
3. c.perhitungan kekuatan konstruksi; dan
4. d.pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.
(2)Pemasangan dan/atau perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pembuatan gambar konstruksi pondasi;
2. b.perhitungan kekuatan konstruksi pondasi; dan
3. c.penggunaan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan harus sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.pemeriksaan dan pengujian;
2. b.penyediaan prosedur pemakaian/pengoperasian;
3. c.pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas.
(4)Pemeliharaan dan perawatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
1. a.sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan;
2. b.dilakukan secara berkala;
3. c.sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat dan/atau standar yang berlaku; dan
4. d.dapat memastikan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman.
(5)Perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pembuatan gambar rencana perbaikan, perubahan atau modifikasi;
2. b.perhitungan kekuatan konstruksi; dan
3. c.pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

Pasal 6

Bahan dari Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis.

Pasal 7

(1)Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bagian utama yang menerima beban harus:
1. a.kuat;
2. b.tidak cacat; dan
3. c.memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan lembaga yang berwenang.
(2)Bagian utama yang menerima beban sebagaimana diraaksud pada ayat (1) antara lain tali kawat baja, rantai, batang penopang (girder), kait (hook), garpu [fork), dan bak (bucket^. Bagiain Ketiga Komponen Utama

Pasal 8

(1)Komponen utama Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut meliputi:
1. a.rangka utama;
2. b.instalasi listrik;
3. c.sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik;
4. d.motor penggerak;
5. e.transmisi; dan
6. f.kelabang (crau'/er) dan/atau roda. {2} Komponen uteima sebagaimana diraaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf c, dan huruf f harus mempunyai konstruksi yang kuat sesuai dengan fungsi dan kapasitas.
(3)Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

Pasal 9

(1)Sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
1. a.tidak terdapat kebocoran;
2. b.terawat;
3. c.mempunyai faktor keamanan paling rendah:
  1. 1.12 (dua belas) untuk besi tuang;
  2. 2.8 (delapan) untuk baja tuang; atau
  3. 3.5 (lima) untuk baja konstruksi atau baja tempa.
(2)Minyak hidraulik pada sistem hidraulik harus mempunyai viskositas sesuai dengan standar yang berlaku.
(3)Tangki pneumatik pada sistem pneumatik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 10

(1)Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d hams ditempatkan pada posisi atau tempat yang mudah dijangkau untuk pemeriksaan dan perawatan.
(2)Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
1. a.motor bakar; atau
2. b.motor listrik.
(3)Motor bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
1. a.dilakukan pengendalian pada gas buang;
2. b.diberikan isolasi pada knalpot;
3. c.dilengkapi dudukan mesin (engine mounting) yang dapat meredam getaran; dan
4. d.dilengkapi dengan alat penunjuk atau indikator sesuai dengan jenis, tipe dan model yang mudah dilihat, dibaca, dan memenuhi syarat.
(4)Motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat aingkat dan pesawat angkut sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tgihun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2.Pesawat Angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurnankan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan.
3.Pesawat Angkut adalah p>esawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut serta pengawasan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang selanjutnya disebut Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeijaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. 10.Tempat Keija adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Keija untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
3. 11.Mat Bantu Angkat dan Angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda keija atau muatan.
4. 12.Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada Pesawat Angkat dan/atau Pesawat Angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman.
5. 13.Alat Pelindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan.
6. 14.Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Keija.
7. 15.Teknisi adalah Tenaga Keija yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau pemeriksaan peralatan atau komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
8. 16.Operator adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
9. 17.Juru Ikat {rigger) adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan/barang dan pengaturan pengoperasiein peralatan angkat.
10. 18.Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Keija yang selanjutnya disebut Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Teknisi, Operator, atau Juru Ikat {rigger) bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
11. 19.Standar Kompetensi Keija Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. 20.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
13. 21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
(2)Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau standar di bidang Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
(3)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.standar nasional Indonesia; dan/atau
2. b.standar internasionai.

Pasal 3

Pelaksanaan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a.melindungi K3 Tenaga Keija dan orang lain yang berada di Tempat Keija dari potensi bahaya Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
b.menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut; dan
c.menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai syarat-syarat K3 dalam;

a.perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
b.perencanaan, pembuatan, pemakaian, pemeliharaan dan perawatan, serta pemeriksaan dan pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut.

BAB II

SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT, PESAWAT ANGKUT, DAN ALAT BANTU ANGKAT DAN ANGKUT

Pasal 5

(1)Perencanaan dan pembuatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pembuatan gambar rencana konstruksi/instalasi dan cara kcrja;
2. b.pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan {welding procedure specification) dan pencatatan prosedur kualifikasi (procedure qualification record) jika terdapat bagian utama yang menerima beban yang dilakukan pengelasan;
3. c.perhitungan kekuatan konstruksi; dan
4. d.pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.
(2)Pemasangan dan/atau perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pembuatan gambar konstruksi pondasi;
2. b.perhitungan kekuatan konstruksi pondasi; dan
3. c.penggunaan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan harus sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.pemeriksaan dan pengujian;
2. b.penyediaan prosedur pemakaian/pengoperasian;
3. c.pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas.
(4)Pemeliharaan dan perawatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
1. a.sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan;
2. b.dilakukan secara berkala;
3. c.sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat dan/atau standar yang berlaku; dan
4. d.dapat memastikan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman.
(5)Perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pembuatan gambar rencana perbaikan, perubahan atau modifikasi;
2. b.perhitungan kekuatan konstruksi; dan
3. c.pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

Pasal 6

Bahan dari Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis.

Pasal 7

(1)Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bagian utama yang menerima beban harus:
1. a.kuat;
2. b.tidak cacat; dan
3. c.memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan lembaga yang berwenang.
(2)Bagian utama yang menerima beban sebagaimana diraaksud pada ayat (1) antara lain tali kawat baja, rantai, batang penopang (girder), kait (hook), garpu [fork), dan bak (bucket^. Bagiain Ketiga Komponen Utama

Pasal 8

(1)Komponen utama Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut meliputi:
1. a.rangka utama;
2. b.instalasi listrik;
3. c.sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik;
4. d.motor penggerak;
5. e.transmisi; dan
6. f.kelabang (crau'/er) dan/atau roda. {2} Komponen uteima sebagaimana diraaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf c, dan huruf f harus mempunyai konstruksi yang kuat sesuai dengan fungsi dan kapasitas.
(3)Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

Pasal 9

(1)Sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
1. a.tidak terdapat kebocoran;
2. b.terawat;
3. c.mempunyai faktor keamanan paling rendah:
  1. 1.12 (dua belas) untuk besi tuang;
  2. 2.8 (delapan) untuk baja tuang; atau
  3. 3.5 (lima) untuk baja konstruksi atau baja tempa.
(2)Minyak hidraulik pada sistem hidraulik harus mempunyai viskositas sesuai dengan standar yang berlaku.
(3)Tangki pneumatik pada sistem pneumatik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 10

(1)Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d hams ditempatkan pada posisi atau tempat yang mudah dijangkau untuk pemeriksaan dan perawatan.
(2)Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
1. a.motor bakar; atau
2. b.motor listrik.
(3)Motor bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
1. a.dilakukan pengendalian pada gas buang;
2. b.diberikan isolasi pada knalpot;
3. c.dilengkapi dudukan mesin (engine mounting) yang dapat meredam getaran; dan
4. d.dilengkapi dengan alat penunjuk atau indikator sesuai dengan jenis, tipe dan model yang mudah dilihat, dibaca, dan memenuhi syarat.
(4)Motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.