(1)Atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi J alan yang termasuk dalam:
a.pos tarif 8703.80.17, 8703.80.18, dan 8703.80.19; dan
b.pos tarif 8703.80.97, 8703.80.98, dan 8703.80.99, diberikan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
(2)Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
(3)Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/ atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi.
jdih.kemenkeu.go.id
(4)Untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang investasi; dan
b.mencantumkan kode fasilitas 87 persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor, dalam dokumen pemberitahuan impor barang.
(5)Dalam hal barang impor:
a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/ atau
b.barang yang diimpor tidak sesuai dengan data barang impor sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terhadap barang impor berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum.
(6)Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
(7)Pelaksanaan impor barang yang memanfaatkan tarif bea masuk se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan validasi terhadap elemen data dalam dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi oleh Sistem Indonesia National Single Window.
(8)Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan:
a.sesuai, Sistem Indonesia National Single Window melakukan pemotongan jumlah tertentu terhadap barang impor; atau
b.tidak sesuai, Sistem Indonesia National Single Window mengembalikan dokumen pemberitahuan impor barang kepada importir untuk dilakukan perbaikan.
(9)Pemanfaatan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan sepanjang tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang tidak melebihi tanggal akhir berlakunya surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(10)Dalam hal pemotongan dengan jumlah tertentu tidak dapat dilakukan oleh Sistem Indonesia National Single Window, pejabat bea dan cukai melakukan tv I jdih.kemenkeu.go.id penelitian dan pemotongan dengan jumlah tertentu secara manual melalui sistem terintegrasi.
(11)Dalam hal pemotongan dengan jumlah tertentu tidak dapat dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual.
(12)Importasi barang yang memanfaatkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
2.Catatan Bab 98 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. �f Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 105 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURANMENTER!KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR10 TAHUN2024 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTER!KEUANGAN NOMOR26/PMK.010/2022TENTANG PENETAPANSISTEM KLASIFIKASI BARANGDANPEMBEBANAN TARIF BEA MASUKATASBARANGIMPOR CATATANBAGIAN,CATATANBAB,DAN CATATANSUBPOS Bab98 Ketentuan khusus untuk industri alat transportasi Catatan. 1.-(A)Kecualijika konteksnya menentukanlain,terhadap pos98.01danpos 98.02tidak berlaku: (a)KetentuanUmumUntuk Menginterpretasi HarmonizedSystem (KUMHS);dan (b)Catatanyangditetapkan untukpos 01.01sampai denganpos 97.06. (B) (a)Ketentuan mengenai persyaratanimporbarang dari subpos 9801.40 sampai dengan 9801.80 diaturdalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 23Tahun2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor RodaEmpatatau Lebihsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 37Tahun2021 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri PerindustrianNomor 23 Tahun2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (b)Ketentuan mengenai persyaratan impor barang pada subpos 9801.90 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 Chapter98 Special provisions forthe transportation equipment industry Notes. 1.-(A)Unless the context otherwise required, thefollowingshall notapplyforheading98.01 and heading98.02: (a)General RulesforThe Interpretationofthe Harmonized System;and (b)Notes toheadingO1.01 to heading 97.06. (B)(a)Provisions onthe import requirementsofgoods of subheadings 9801.40to 9801.80 arestipulatedin the Regulationofthe MinisterofIndustry Number23 Year 2021 concerning Four-Wheeled orMore Motor Vehicle Industry as amendedby the Regulationofthe MinisterofIndustry Number 37 Year 2021 concerning Amendment tothe Regulationofthe MinisterofIndustry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry. (b)Provisions on the import requirementsof goods of subheading 9801.90 is stipulated m the Regulation of the Minister of Industry jdih.kemenkeu.go.id (D)Untuk keperluan pas 98.01, berlaku ketentuansebagai (C)Ketentuan mengenai persyaratanimporbarang dari pas 98.02diaturdalam PeraturanMenteri PerindustrianNomor 59/M- IND/PER/ 5/2010tentang Industri KendaraanBermotor. kendaraanbermotor roda empatataulebih yang dapat menggunakanBab 98 ditetapkanolehmenteri yang bertanggung jawabdi bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (b)Kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor dari subpos 8701.21, subpos 8701.22, subpos 8701.23, subpos 8701.24, dan subpos 8701.29, pas 87.02, pas 87.03, dan pas 87.04. ten tangIndustriKendaraan BermotorRodaEmpatatau Lebihsebagaimana telah diubahdenganPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 37Tahun2021 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri PerindustrianNomor 23 Tahun2021ten tang IndustriKendaraan BermotorRodaEmpatatau Lebihdan/atauPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 29Tahun2023 ten tang Kendaraan Bermotor ListrikBerbasis Baterai dalam Keadaan TeruraiLengkapdan Keadaan TeruraiTidak Lengkap. (b)Motor vehicles include motor vehiclesof subheading 8701.21, subheading 8701.22, subheading 8701.23, subheading 8701.24, and subheading 8701.29, heading 87.02, heading 87.03, and heading 87.04. Number23 Year 2021 concerningFour-Wheeled orMoreMotor Vehicle Industry as amendedby theRegulationofthe MinisterofIndustry Number37Year2021 concerning Amendment totheRegulationofthe MinisterofIndustry Number23 Year2021 concerningFour-Wheeled orMoreMotor Vehicle Industryand/orthe Regulationofthe MinisterofIndustry Number29 Year2023 concernmgCompletely KnockedDownand Incompletely Knocked DownBatteryElectric Vehicle. (C)Provisions onthe import requirementsof goods of heading 98.02isstipulated intheRegulationofthe MinisterofIndustry Number59/MIND/PER/5/2 010 concerning theMotor VehicleIndustry. (D)Forthe purposesof heading 98.01, thefollowing provisions shallapply: (a)Manufacturing company offour-wheeled or more motorvehicleis determinedbythe ministerwhoresponsible forindustrialaffairs or appointedofficial. industri berikut: (a)Perusahaan engines and/or electric motor, for vehicles of Heading 87.02 of the bus type is chassis that have (c)Sasis dilengkapi dengan mesm dan/ atau motor listrik, untuk kendaraan dari Pas 87.02 jenis bus adalah sasis sudah (c)Chassis fitted with f; jdih.kemenkeu.go.id Menteri Nomor PER/5/2010 Industri Bermotor. Perindustrian 59/M-IND/ ten tang Kendaraan beenfitted withengmes and/or electricmotorbut notyetequipped with body/ cabin asreferredto inheading87.06. (E)Heading 98.01 only covers motorvehicles which: (a)are importedby manufacturingcompany offour-wheeled or more motorvehicle; (b)have received Approval Letterfromofficial appointedbythe ministerwhoresponsible forindustrialaffairs;and (c)fulfilltheprovisions stipulatedmthe Regulationofthe MinisterofIndustry Number23 Year 2021 concerningFour- Wheeled orMoreMotor Vehicle Industry as amendedby theRegulationofthe MinisterofIndustry Number37 Year 2021 concermng Amendment tothe Regulationofthe MinisterofIndustry Number23 Year 2021 concerning Four-Wheeled orMoreMotor Vehicle Industryand/orthe Regulationofthe MinisterofIndustry Number29 Year2023 concernmg Completely Knocked Downand Incompletely Knocked DownBattery Electric Vehicle. (F)Heading 98.02only covers motor vehicles components which: (a)are imported by manufacturing company ofcomponents; and (b)fulfillthe provisions stipulated m the Regulation ofthe Minister ofIndustry Number 59/M- IND/PER/5/2010 concernmg the Motor Vehicle Industry. (b)memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan (F)Pos98.02 hanya meliputi komponen kendaraan bermotor yang: (a)diimpor olehperusahaan industri komponen; dan dilengkapidengan mesm dan/ataumotor listrik namunbelumdilengkapi bodi/kabinsebagaimana dimaksuddalampos 87.06. (E)Pos98.01hanyameliputi kendaraanbermotoryang: (a)diimporolehperusahaan industri kendaraan bermotor roda empatatau lebih; (b)dilengkapidengan persetujuandari pejabat yangditunjukolehmenteri yang bertanggung jawabdi bidangperindustrian; dan (c)memenuhiketentuanyang diaturdalamPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 23Tahun2021 tentang IndustriKendaraan BermotorRodaEmpatatau Lebihsebagaimana telah diubah denganPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 37Tahun2021 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri PerindustrianNomor 23 Tahun2021ten tang Industri Kendaraan Bermotor RodaEmpatatau Lebihdan/atauPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 29Tahun2023 ten tang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkapdan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. jdih.kemenkeu.go.id "Completely Down" (G)Theterm KnockedIll subheading8701.21, subheading8701.22, subheading8701.23, subheading8701.24,and subheading8701.29, heading 87.02, heading 87.03,andheading87.04, onlyapplytomotor vehicles which: (a)have received Approval Letterfromofficial appointedbythe ministerwhoresponsible forindustrialaffairs;and (b)fulfilltheprovisions stipulated inthe RegulationoftheMinister ofIndustryNumber23 Year2021concermng Four-Wheeled orMore Motor VehicleIndustry as amendedbythe RegulationoftheMinister ofIndustryNumber37 Year 2021concermng Amendmenttothe Regulationofthe Minister ofIndustryNumber 23 Year 2021concerning Four-Wheeled orMore Motor VehicleIndustry and/orthe Regulationof the MinisterofIndustry Number29 Year2023 concerningCompletely Knocked Downand Incompletely Knocked DownBattery Electric Vehicle. (H) (a)Theterm"Completely KnockedDown" for two- wheeledand three- wheeled motor vehicles msubheading 8711.10 tosubheading 8711.50, only apply toimport whichfulfillthe provisions as stipulated in the Regulation of the Minister ofIndustry Number 59/M- IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. (G)Istilah"CompletelyKnocked Down"dalam subpos 8701.21, subpos8701.22, subpos 8701.23,subpos8701.24,dan subpos 8701.29,pos 87.02, pos 87 .03,danpos87 .04,hanya berlakuuntukkendaraan bermotoryang: (a)dilengkapipersetujuandari pejabatyangditunjukoleh menteri yangbertanggung jawabdibidang perindustrian; dan (b)memenuhiketentuanyang diaturdalamPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 23Tahun2021 tentang IndustriKendaraan BermotorRodaEmpatatau Lebihsebagaimana telah diubah denganPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 37Tahun2021 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri PerindustrianNomor 23 Tahun2021ten tang Industri Kendaraan Bermotor RodaEmpatatau Lebihdan/ atau Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 29Tahun2023 ten tang Kendaraan Bermotor ListrikBerbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkapdan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (H) (a)Istilah"Completely Knocked Down"untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dari su bpos8711.10 sampai dengan subpos 8711.50, hanya berlaku untukimpor yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PerindustrianNomor 59 /M- IND/PER/ 5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. jdih.kemenkeu.go.id (b)Istilah"CompletelyKnocked Down'untukkendaraan bermotor rodaduadanroda tigapada subpos 8703.80, subpos8704.60,dan subpos8711.60hanya berlakuuntukimporyang: (i)dilengkapidengan persetujuandari pejabat yangditunjukoleh menteriyang bertanggung jawabdi bidangperindustrian; dan (ii)memenuhiketentuan sebagaimanadiatur dalamPeraturan MenteriPerindustrian Nomor59/M- IND/PER/5/2010 ten tang Industri KendaraanBermotor dan/ atauPeraturan MenteriPerindustrian Nomor 29Tahun2023 ten tang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai LengkapdanKeadaan Terurai Tidak Lengkap. (b)Theterm"Completely KnockedDown"for two- wheeledandthree- wheeledmotorvehicles insubheading8703.80, subheading8704.60, and subheading8711.60 onlyapplytoimport which: (i)have received ApprovalLetterfrom officialappointedby the ministerwho responsiblefor industrialaffairs;and (ii)fulfillthe provisions as stipulatedinthe Regulationofthe MinisterofIndustry Number59/M- IND/PER/ 5/2010 concerning theMotor VehicleIndustry and/orthe Regulationofthe MinisterofIndustry Number29Year 2023 concernmg Completely Knocked Downand Incompletely Knocked DownBatteryElectric Vehicle. (a)shall comply with General Rules for The Interpretationofthe Harmonized System and Notes which are setfor tariff line mentioned in the description of tariff line 9804.10.00 to tariff line 9811.20.00; and Goodsand materials which are included in heading 98.04toheading 98.11 are classified asfollows: (I)Motor vehicles or motor vehiclecomponents which are not stipulatedor donot fulfillthe provisionsofthis Chapter, are classified m their respective headingsm Chapter1toChapter97. a taubermotor komponenkendaraanbermotor yang tidak diatur atautidak memenuhi ketentuandalam BAB ini,diklasifikasikan pada postarif masing-masing yang sesuai dalam Bab1sampai denganBab 97. Barang dan bahan yang2.-(A) termasuk dalam pos 98. 04 sampai dengan pos 98.11 diklasifikasikan dengan ketentuan sebagai berikut: (a)mengikuti Ketentuan Umum Un�k Men ginterpretasi Harmonized System (KUMHS)dan Catatan yang ditetapkan untuk pos tarif yang disebutkan dalam uraian pos tarif 9804.10.00 sampai dengan pos (I)Kendaraan 2.-(A) Jf jdih.kemenkeu.go.id tarif9811.20.00;dan (b)memenuhiCatatan(B), Catatan(C),dan Catatan(D). (B)Ketentuanmengenai persyaratanimporbarang dan bahandaripos98.04sampai denganpos 98.11diaturdalam PeraturanMenteri PerindustrianNomor19 Tahun2020tentang PemanfaatanSkemaKhusus Penyediaan Barangdan Bahan BagiPerusahaan Industri GalanganKapalUntuk PembangunanKapal. (C)Untuk keperluanpos98.04 sampai denganpos 98.11, terhadap barang danbahan dalampostersebutberlaku ketentuansebagai berikut: (a)diimporolehperusahaan industrigalangan kapal yangditetapkanoleh menteri yang bertanggung jawabdi bidang perindustrian ataupejabat yang ditunjuk; (b)dilengkapi dengan dokumen "Tanda SahSurat KeteranganVerifikasi IndustriDalam Rangka Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan BahanBagiIndustri GalanganKapalUntuk PembangunanKapal";dan (c)memenuhi ketentuanyang diatur dalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor19Tahun 2020 ten tang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan BahanBagi Perusahaan Industri Galangan KapalUntuk PembangunanKapal. (D)Barang dan bahan yang: (a)sebagian atau seluruhnya tidak digunakan dalam kegiatan pembangunan kapal; (b)fulfillNotes(B),Notes (C),andNotes(D). (B)Provisionsonthe import requirementsofgoodsand materialsofheading 98.04 toheading98.11are stipulatedinthe Regulation oftheMinisterofIndustry Number19Year2020 concerningUtilizationof SpecialSchemesforSupply ofGoodsandMaterialsfor ShipyardIndustrial CompaniesforShip Building. (C)Forthepurposesofheading 98.04toheading 98.11, the followingprovisions shall applytothegoodsand materials: (a)are importedbyshipyard industrialcompanies whichweredetermined bythe ministerwho responsibleforindustrial affairs orappointed official; (b)have receivedthe documentof"TandaSah SuratKeterangan VerifikasiIndustriDalam Rangka Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan BahanBagiIndustri GalanganKapalUntuk PembangunanKapal";and (c)fulfillthe provisions stipulatedm the Regulationofthe Minister ofIndustry Number19Year2020 concerning Utilization of Special Schemesfor Supplyof Goodsand MaterialsforShipyard Industrial Companiesfor Ship Building. (D)Goods and materials which are: (a)partly or wholly not use for ship building activity; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id (b)dipindahtangankan kepada pihaklain; (c)tidaktermasukdalam pos 98.04sampai dengan pos 98.11; (d)tidaktermasukdalam daftarbarang dan bah an padadokumen"TandaSah SuratKeteranganVerifikasi IndustriDalamRangka PemanfaatanSkema KhususPenyediaan Barang dan BahanBagiIndustri GalanganKapalUntuk PembangunanKapal";atau (e)tidak memenuhiketentuan laindalamBabini; diklasifikasikanpadapostarif . .. masmg-masmg yangsesuai dalamBab1sampai dengan BAB 97. (b)transferredtoanother party; (c)not includedinheading 98.04toheading98.11; (d)notincludedinthe listof goodsand materialson the document"Tanda SahSuratKeterangan VerifikasilndustriDalam RangkaPemanfaatan SkemaKhusus Penyediaan Barangdan BahanBagiIndustri GalanganKapalUntuk PembangunanKapal";or (e)notfulfillthe provisionsof thisChapter; areclassified intheir respectiveheadingsm Chapter1toChapter97. implementedinaccordance with the provisionsofcustoms legislation. laksana3.- Provisions regarding the import baranggovernanceof goodsas dalam stipulatedinNotes1and 2diatasNotes2aboveshallbe 3.-Ketentuan mengenaitata importerhadap sebagaimana diatur Catatan1dan Catatan dilaksanakan sesuaiketentuan perundang-undangandibidang kepabeanan.