DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023

Nomor: 135
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yaitu tentang fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, yaitu tentang fungsi Sekretaris Direkorat Jenderal, bagian dari Sekretariat Direktat Jenderal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/815/M.KT.01/2023 tanggal 24 Juli 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
b.perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
c.pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kinerja direktorat jenderal;
d.pengelolaan urusan layanan informasi dan dukungan pengetahuan direktorat jenderal;
e.penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
f.koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal;
g.pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha pimpinan; dan
h.koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal, manajemen risiko, dan advokasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
1. 2.Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 222

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
b.Bagian Sumber Daya Manusia;
c.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
d.Bagian Umum;
e.Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi;
f.Bagi an Layanan Informasi dan Dukungan Pengetahuan; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

4.Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis be ban kerja;
b.penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
c.penyusunan laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tugas direktorat jenderal;
d.pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja direktorat jenderal; dan
e.pengelolaan transformasi kelembagaan direktorat jenderal.
1. 5.Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

a.Subbagian Organisasi;
b.Subbagian Tata Laksana; dan
c.Subbagian Pengelolaan Kinerja.
1. 6.Ketentuan ayat (3) Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 226

(1)Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan orgamsasi, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan, serta analisis beban kerja.
(2)Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja, dan tata naskah dinas, serta pengembangan proses bisnis organisasi.
(3)Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan tugas, laporan tahunan, dan pengelolaan transformasi kelembagaan direktorat jenderal.

7.Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 227, Bagian menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan ujian jabatan dan pembinaan mental;
b.penyiapan bahan pelaksanaan pusat asesmen;
c.pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian lainnya;
d.penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin;
e.penyiapan bahan formasi, statistik, dan layanan sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia; dan
f.pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan direktorat jenderal.
1. 8.Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

a.Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b.Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia; dan
c.Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional.
1. 9.Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sebagaimana dimaksud Sumber Daya Manusia jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 230

(1)Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pendidikan dan pelatihan pegawai, pengelolaan Budget Leaming Center, pembinaan mental, pelaksanaan ujian jabatan, pengelolaan tugas belajar, perumusan standar kompetensi jabatan, dan pengelolaan pusat asesmen, profil kompetensi, dan manajemen talenta.
(2)Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pola mutasi dan pola karier, analisis succession plan, peringkat dan jabatan pelaksana, dan melaksanakan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemberian pensiun, mutasi, dan kenaikan gaji berkala, serta memberikan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin.
(3)Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, statistik, dan layanan sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia, dan pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional direktorat jenderal.

10.Ketentuan Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

11.Ketentuan Pasal 236 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 221

Pasal 222

Pasal 223

Pasal 224

Pasal 225

Pasal 226

Pasal 228

Pasal 229

Pasal 230

Pasal 235

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 221

Pasal 222

Pasal 223

Pasal 224

Pasal 225

Pasal 226

Pasal 228

Pasal 229

Pasal 230

Pasal 235

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024