(1)Terhadap pelaksanaan Kontrak dalam pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia berhak mendapatkan kompensasi atas setiap unit Meterai Elektronik yang disediakan untuk:
a.Distributor, untuk dijual kepada pengecer dan masyarakat umum; dan
b.Pemungut Bea Meterai, untuk pelaksanaan pemungutan Bea Meterai dan atas pemungutan Bea Meterainya telah disetorkan ke kas negara.
(2)Besaran dan perubahan besaran kompensasi pembuatan dan distribusi per unit Meterai Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negaraj daerah dan pembangunan nasional.
(3)Usulan perubahan besaran kompensasi pembuatan dan distribusi per unit Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.
(2)Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjual Meterai Elektronik kepada pengecer dan masyarakat umum.
(3)Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjual Meterai Elektronik dengan harga jual sebesar nilai nominal Meterai Elektronik.
(4)Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjual Meterai Elektronik dengan harga jual yang berbeda dengan nilai nominal Meterai Elektronik.
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 24
(1)Dalam hal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia menyatakan tidak sanggup melaksanakan pembuatan Meterai Elektronik yang disebabkan oleh keadaan kahar, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pembuatan Meterai Elektronik.
(2)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai beriku t:
a.telah menyampaikan:
1.surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir;
dan
2.surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
b.tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
c.tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.
(4)Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Menteri.
(5)Kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Pajak.
(6)Pembuatan Meterai Elektronik melalui pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah besaran kompensasi dan nilai Kontrak dalam pembuatan dan distribusi Meterai Elektronik.
(7)Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan sebagaimanadimaksudpada ayat (5) tercantumdal?
c.pendistribusian Meterai Elektronik kepada Distributor untuk dijual kepada pengecer dan masyarakat umum dilakukan berdasarkan Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); dan
d.kesesuaian nilai Meterai Elektronik yang didistribusikan kepada Pemungut Bea Meterai dengan nilai penyetoran yang dilakukan oleh Pemungut Bea Meterai dan nilai Meterai Elektronik yang tersedia untuk kebutuhan pemungutan Bea Meterai.
jdih.kemenkeu.go.id / Pasa127
(1)Meterai Teraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a memiliki un sur yang terdiri atas:
a.warna teraan merah;
b.logo Kementerian Keuangan;
c.tulisan "Direktorat Jenderal Pajak";
d.logo danjatau tulisan nama Wajib Pajak pemilik izin;
e.tulisan "METERAITERAAN";
f.angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai;
g.tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan;
h.nomor mesin; dan
1.kode unik.
(2)Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b memiliki unsur yang terdiri atas:
a.tulisan "METERAIKOMPUTERISASI";
b.angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai; dan
c.tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan.
(3)Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c memiliki unsur yang terdiri atas:
a.tulisan "METERAIPERCETAKAN";
b.logo Kementerian Keuangan;
c.angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai; dan Pasa126
(1)Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan Meterai Dalam Bentuk Lain pada Dokumen yang terutang Bea Meterai.
(2)Pembubuhan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.
(3)Dalam hal Dokumen yang terutang Bea Meterai terdiri atas 2 (dua) lembar atau lebih, Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibubuhkan pada lembar pertama Dokumen.
Pasa125
(1)Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
a.Meterai Teraan;
b.Meterai Komputerisasi;
c.Meterai Percetakan; dan
d.Meterai Teraan Digital.
(2)Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Meterai Teraan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pemungutan Bea Meterai oleh Pemungut Bea Meterai.
Bagian Keempat Pengaturan Meterai Dalam Bentuk Lain Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id Pasa128
(1)Pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Untuk memperoleh izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pembuatan Meterai Teraan Digital diberikan secara otomatis kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai, dengan menerbitkan surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain.
(4)Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Pajak yang:
a.memiliki mesm teraan Meterai digital, untuk membuat Meterai Teraan;
b.menerbitkan Dokumen surat berharga selain cek dan bilyet giro dengan jumlah lebih dari 1.000 (seribu) Dokumen dalam 1 (satu) bulan dan memiliki komputer, untuk membuat Meterai Komputerisasi;
dan
c.menyelenggarakan usaha percetakan dan telah mendapatkan izin operasional di bidang pencetakan Dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, untuk membuat Meterai Percetakan.
(5)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
a.untuk pembuatan Meterai Teraan:
1.surat keterangan layak pakai dari penyedia mesin teraan Meterai digital; dan
2.surat pernyataan kepemilikan mesin teraan Meterai digital;
b.untuk pembuatan Meterai Komputerisasi, surat pernyataan penggunaan Meterai Komputerisasi; dan /
d.nama Wajib Pajak pemilik izin.
(4)Meterai Teraan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d memiliki unsur yang terdiri atas:
a.warna teraan merah berpendar;
b.tulisan "METERAITERAANDIGITAL";
c.logo Kementerian Keuangan;
d.angka dan tulisan yang menunjukkan tarif Bea Meterai; dan
e.kode khusus yang dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi pemindai yang menampilkan informasi minimal berupa:
1.nama Wajib Pajak pemilik izin;
2.22 (dua puluh dual digit nomor seri; dan
3.nomor seri pencetak (printer) yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.
jdih.kemenkeu.go.id I Pasa130 Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat me1akukan pembetulan surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdasarkan permohonan Wajib Pajak dalam hal terdapat kesalahan data akibat salah tulis atau salah input ke dalam aplikasi yang digunakan untuk melayani pendaftaran mesin teraan Meterai digital.
(1)Pasal 29
(1)Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan:
a.surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dalam hal permohonan izin memenu hi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5); atau
b.surat penolakan pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain dalam hal permohonan izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) atau ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9) diterbitkan.
(2)Tata cara penyampaian surat izin dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
c.untuk pernbuatan Meterai Percetakan:
1.bentuk Meterai Percetakan yang rnernenuhi un sur- unsur sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 27 ayat (3); dan
2.salinan Dokurnen izin operasional di bidang pencetakan Dokurnen sekuriti dari Badan Koordinasi Pernberantasan Rupiah Palsu.
(6)Perrnohonan izin sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) disarnpaikan:
a.secara langsung;
b.rnelalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengirirnan surat; atau
c.secara e1ektronik.
(7)Penyarnpaian perrnohonan izm secara elektronik sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dalarn hal sistern sudah tersedia.
(8)Tata cara penyampaian perrnohonan izin sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang rnengatur rnengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
(9)Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang te1ah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.
jdih.kemenkeu.go.id I teraan Meterai digital, Pasal 31
(1)Dalam pembuatan Meterai Teraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Wajib Pajak yang telah memperoleh izm pembuatan Meterai Teraan wajib melakukan Deposit ke kas negara sebelum membuat Meterai Teraan.
(2)Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya.
(3)Terhadap Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak akan memperoleh:
a.tambahan saldo Deposit pada mesin teraan Meterai digital; atau
b.kode untuk menambah saldo Deposit pada mesm
(2)Permohonan pembetulan surat izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan:
a.secara langsung;
b.melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c.secara elektronik.
(3)Penyampaian permohonan pembetulan surat izin secara e1ektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
(4)Terhadap permohonan pembetulan surat izm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.
(5)Berdasarkan permohonan pembetulan surat izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pe1ayanan Pajak temp at Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain hasil pembetulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
(6)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar tidak menerbitkan surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain hasil pembetulan, permohonan pembetulan surat izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar harus menerbitkan surat izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain hasil pembetulan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
(7)Tata cara penyampaian permohonan pembetulan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
jdih.kemenkeu.go.id I (7) (6) (5) (4) (3)
(2)Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b harus diinput ke dalam mesin teraan Meterai digital secara manual untuk menambah saldo Deposit pada mesin teraan Meterai digital.
Kesalahan prosedur dalam memasukkan kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mesin teraan Meterai digital terkunci. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembukaan (unlock) mesin teraan Meterai digital yang terkunci dengan melampirkan:
a.surat izin pembuatan Meterai Teraan atas mesin teraan Meterai digital yang terkunci; dan
b.surat pernyataan dari penyedia mesin teraan Meterai digital yang menyatakan bahwa mesin teraan Meterai digital terkunci sehingga tidak dapat digunakan.
Permohonan pembukaan (unlock) mesin teraan Meterai digital yang terkunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
a.secara langsung;
b.melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c.secara elektronik.
Penyampaian permohonan pembukaan (unlock) mesin teraan Meterai digital yang terkunci secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia. Tata cara penyampaian permohonan pembukaan (unlock) mesin teraan Meterai digital yang terkunci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terhadap permohonan pembukaan (unlock) mesin teraan Meterai digital yang terkunci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.
(1)Pasal 32 paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Deposit ke kas negara.
(4)Deposit ke kas negara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan sistem Meterai Teraan gagal menghasilkan tambahan saldo Deposit pada mesin teraan Meterai digital atau kode sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pembubuhan Meterai Teraan mengurangi saldo Deposit pada mesin teraan Meterai digital sebesar nilai nominal Meterai Teraan yang dibubuhkan.
(6)Wajib Pajak dilarang membuat Meterai Teraan dengan jumlah yang me1ebihi saldo Deposit pada mesin teraan Meterai digital.
(7)Wajib Pajak yang membuat Meterai Teraan dengan jumlah yang me1ebihi saldo Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan Pemeteraian Kemudian atas Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
jdih.kemenkeu.go.id I Pasa134
(1)Dalam pembuatan Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, surat izin pembuatan Meterai Percetakan berlaku sampai dengan masa berlaku izin operasional di bidang pencetakan Dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu berakhir.
(2)Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan dalam pemungutan Bea Meterai atas surat berharga berupa cek dan bilyet giro.
(3)Pembubuhan Meterai Percetakan pada cek dan bilyet giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan berdasarkan permintaan Pemungut Bea Meterai tanpa didahului Deposit.
(4)Pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan:
Pasa133
(1)Dalam pembuatan Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak yang telah memperoleh izm pembuatan Meterai Komputerisasi wajib melakukan Deposit ke kas negara sebelum membuat Meterai Komputerisasi.
(2)Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau saran a administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(3)Pembubuhan Meterai Komputerisasi mengurangi saldo Deposit sebesar nilai nominal Meterai Komputerisasi yang dibubuhkan.
(4)Wajib Pajak dilarang membuat Meterai Komputerisasi dengan jumlah yang melebihi nilai Deposit.
(5)Wajib Pajak yang membuat Meterai Komputerisasi dengan jumlah yang melebihi Deposit yang disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me1akukan Pemeteraian Kemudian atas Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
(6)Wajib Pajak yang te1ah memperoleh izin pembuatan Meterai Komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pembuatan Meterai Komputerisasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pembuatan Meterai Komputerisasi berakhir.
(7)Dalam hal tidak terdapat pembuatan Meterai Komputerisasi, pe1aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dilakukan.
(8)Direktur Jenderal Pajak memberikan kode pembukaan (unlock) dan kode pengganti untuk menambah saldo Deposit pada mesin teraan Meterai digital paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan.
jdih.kemenkeu.go.id I (4)
(3)c.
Penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.
(2)Pasa136 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) disampaikan:
a.secara langsung;
b.melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau secara elektronik.
(1) (3)
(2)Pasa135 Dalam pembuatan Meterai Teraan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, surat izin pembuatan Meterai Teraan Digital berlaku selama Wajib Pajak berstatus sebagai Pemungut Bea Meterai.
Pembubuhan Meterai Teraan Digital oleh Pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemungutan Bea Meterai dilakukan melalui Sistem Meterai Teraan Digital tanpa didahului Deposit. Pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib melakukan:
a.penyetoran Bea Meterai ke kas negara sebesar nilai nominal Meterai Teraan Digital yang dibubuhkan pada Dokumen; dan
b.pelaporan atas pemungutan dan penyetoran dalam SPT Masa Bea Meterai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.
(1)
a.penyetoran Bea Meterai ke kas negara sebesar nilai nominal Meterai Percetakan yang dibubuhkan pada Dokumen; dan
b.pelaporan atas pemungutan dan penyetoran dalam SPT Masa Bea Meterai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.
(5)Wajib Pajak yang telah memperoleh izin pembuatan Meterai Percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pembuatan Meterai Percetakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan cek dan/ atau bilyet giro kepada :Pemungut Bea Meterai berakhir.
(6)Dalam hal tidak terdapat pembuatan Meterai Percetakan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dilakukan.
jdih.kemenkeu.go.id / Pasal 38
(1)Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal:
a.mesin teraan Meterai digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan;
b.Wajib Pajak tidak lagi akan membuat Meterai Teraan di kemudian hari; atau
c.Wajib Pajak tidak lagi akan membuat Meterai Komputerisasi di kemudian hari.
(2)Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
a.surat pernyataan dari penyedia mesin teraan Meterai digital yang menyatakan bahwa mesin teraan Meterai digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan, dalam hal permohonan pencabutan izin dikarenakan mesin teraan Meterai digital mengalami kerusakan; atau
b.surat pernyataan tidak lagi akan membuat Meterai Teraan atau Meterai Komputerisasi, dalam hal permohonan pencabutan izin dikarenakan Wajib Pajak tidak lagi akan membuat Meterai Teraan atau Meterai Komputerisasi di kemudian hari.
(3)Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
a.secara langsung;
b.melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c.secara elektronik.
(4)Penyampaian permohonan pencabutan izm secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
(5)Tata cara penyampaian permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
(6)Terhadap permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)yang te1ah diterima secara lengkap diterbitkan Bukti Penerimaan.