Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 08/PMK.07/2011
- Nomor
- 08/PMK.07/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.13 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1944 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.
Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.13 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W.MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.135 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011. RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2006, TAHUN ANGGARAN 2007, DAN TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TOTAL 1 2 3 JAWA BARAT 65,524,373,380.00 Provinsi 13,104,874,681.00 1 Kab. Bandung 14,216,478,541.00 2 Kab. Bekasi 1,092,072,889.00 3 Kab. Bogor 5,984,391,141.00 4 Kab. Ciamis 1,092,072,889.00 5 Kab. Cianjur 1,092,072,889.00 6 Kab. Cirebon 1,092,072,889.00 7 Kab. Garut 3,361,731,986.00 8 Kab. Indramayu 1,092,072,889.00 9 Kab. Karawang 1,092,072,889.00 10 Kab. Kuningan 1,092,072,889.00 11 Kab. Majalengka 1,092,072,889.00 12 Kab. Purwakarta 1,092,072,889.00 13 Kab. Subang 1,092,072,889.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.13 6 No. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TOTAL 1 2 3 14 Kab. Sukabumi 5,923,366,362.00 15 Kab. Sumedang 1,092,072,889.00 16 Kab. Tasikmalaya 1,092,072,889.00 17 Kota Bandung 1,092,072,889.00 18 Kota Bekasi 1,092,072,889.00 19 Kota Bogor 1,092,072,889.00 20 Kota Cirebon 1,092,072,889.00 21 Kota Depok 1,092,072,889.00 22 Kota Sukabumi 1,092,072,889.00 23 Kota Cimahi 1,092,072,889.00 24 Kota Tasikmalaya 1,092,072,889.00 25 Kota Banjar 1,092,072,889.00 26 Kab. Bandung Barat - CEK SELISIH MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)