Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2016
- Nomor
- 1/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
( 1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layai�an Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna Jasa.
( 3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan. pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penJamm lainnya yang menjamin /menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.
Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1), terdiri atas:
Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
( 1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana climaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
. ( 3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pas1en masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari · tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
( 6) Tarif Kelas VVIP dikenakan kepada pas1en masyarakat umum paling rendah sebesar 1 30% (seratus tiga puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 3), ayat (4), ayat (5), dan ayat ( 6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layai-ian Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana ter cantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
( 1) Tarif Farmasi kepada pas1en masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan clengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I I I Tulungagung pacla Kepolisian Negara Republik Indonesia.
( 1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penJamm melalui kontrak kerja sama.
( 3) Tarif layanan atas Jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clitetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Baclan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin. Pasal 1 1 ( 1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban ke celakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
( 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 3 Peraturart Menteri ini mulai berlaku 1 5 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 MENTER I KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Pada tanggal 13 Januari 2016 D IREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTER IAN HUKUM DAN HAK ASAS I MANUS IA ttd. W IDODO EKAT JAHJANA BER ITA NEGARA REPUBL IK INDONES IA TAHUN 2016 NOMOR 39 enterian www.jdih.kemenkeu.go.id A. B. LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANOAN REPUBLll\ INDONESIA NOMOR 1/PMK 05/2016 TENTANO • TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAl\IT BHAYANOKARA TINOKAT Ill TULUNOAOUNO PADA KEPOLIS!AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAK IT BHAYANGKARA T INGKAT I I I TULUNGAGUNG PADA KEPOL IS IAN NEGARA REPUBL IK INDONES IA TAR IF KELAS I I Rawat Inap
Kepa1 /Ba�.Ketnenterian I -- �- .;.; ..' )....,�vvl -. �J__---- J GIA'R,TO � /� , NIP 1959.042�·1 1 ��" 021001 Keterangan Per hari 90.000,- Per kunjungan 30.000,- Per kunjungan 80.000,- Per kunjungan 30.000,- Per kunjungan 50.000,- Per tindakan 1.200.000,- Per tindakan 1.950.000,- Per tindakan 3.450.000,- Per tindakan 5.250.000,- Per tindakan 6.750.000,- Per tindakan 8.775.000,- MENTERI KEU ANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id A. B. LAMPIRAN I I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT Ill TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA "J'arif (Rp) Administrasi Rawat Inap
2) Visite Dokter Per kunjungan 100.000, - Spesialis � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Tarif (Rp) 3) Visite Dokter Gigi Per kunjungan 40.000, - 4) Konsultasi Dokter Per kunjuhgan 50.000;-
1) Pemakaian 1 Jam Per jam 10.000, - 2 ) Pemakaian Per tabung 125.000, - Tabung
1) Tarif Dasar 2) Tarif Tambahan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per minggu Per ujian Per minggu Per kasus Pei hari Per berkas Per 10 km Per km Tarif (Rp) 18.000,0 s.d 7 6.000,- 2 1.000,- s.d 7 4.000,- 14.000,- s.d 38.000,- 37.000,- s.d 68.000,- 39.000,- s.d 102.000,- 25.000,- 35.000,- 62.000,- 37.000,- s.d 12 6.000,- 37.000,- s.d 4 4.000,- 1 15.000,- 495.000,- 80.000,- 40.000,- s.d 100.000,- 20.000,- s.d 60.000,- 20.000,- s.d 200.000,- 30.000,- s.d 90.000,- 100.000,- 3.000,- 120.000,- 1 1.000,- www.jdih.kemenkeu.go.id
1) Tarif Dasar 2) Tarif Tambahan
BAMBANGP.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)