DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014

Nomor: 101/PMK.01/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan keputusan oleh pelaku ekonomi, baik masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah, yang tepat dan didasari pertimbangan profesional;
c.bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai merupakan bagian dari pertimbangan profesional yang memberikan kontribusi penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi;
d.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan Penilai, perlu dilakukan pengaturan terhadap Penilai dalam bentuk pemberian izin Penilai Publik sebagai profesi penunjang sektor keuangan;
e.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Publik; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAI PUBLIK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 1 of 39 12/21/2015 1:18 PM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI.
2.Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.
3.Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4.Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.
5.Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disebut KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
6.Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
7.Cabang KJPP adalah kantor yang dibuka oleh KJPP yang telah mendapat izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri.
8.Kantor Perwakilan KJPP yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan adalah unit atau bagian dari KJPP yang telah mendapat persetujuan pembukaan dari Kepala Pusat untuk melakukan fungsi pemasaran dan Inspeksi.
9.Kantor Jasa Penilai Publik Asing yang selanjutnya disingkat KJPPA adalah badan usaha atau aliansi profesi di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara asal untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang Penilaian.
10.Domisili adalah tempat kedudukan Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, atau Kantor Perwakilan dalam suatu wilayah provinsi.
11.Rekan adalah Penilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPP berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.
12.Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KJPP.
13.Pemimpin Cabang adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada Cabang KJPP.
14.Laporan Penilaian adalah dokumen tertulis yang memuat pendapat atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik.
15.Kertas Kerja Penilaian yang selanjutnya disebut Kertas Kerja adalah dokumen tertulis, dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Penilai Publik.
16.Inspeksi adalah kunjungan atau penelitian atas suatu objek Penilaian dengan tujuan mendapatkan informasi sebelum dikeluarkannya pendapat atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian, sebagaimana dimaksud dalam SPI.
17.Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait Penilaian yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Profesi Penilai dan/atau PPAJP.
18.Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL.
19.Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 2 of 39 12/21/2015 1:18 PM
21.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
22.Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang selanjutnya disingkat PPAJP adalah Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
23.Kepala Pusat adalah Kepala PPAJP.

Pasal 2

Penilaian yang dilakukan oleh Penilai bertujuan untuk:

a.transaksi;
b.pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik;
c.penjaminan utang;
d.penerimaan negara; dan
e.tujuan Penilaian lainnya sesuai SPI.

BAB II

PENILAI

Pasal 3

(1)Seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian disebut Penilai.
(2)Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.
(3)Selain Penilai memiliki kompetensi, Penilai harus pula memiliki etik dan perilaku profesional.
(4)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan cara:
1. a.Pendidikan awal Penilaian;
2. b.Ujian Sertifikasi Penilai; dan
3. c.PPL.
(5)Pendidikan awal Penilaian adalah pendidikan Penilaian yang meliputi:
1. a.pendidikan non formal Penilaian dasar dan/atau lanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
2. b.pendidikan formal Penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; atau
3. c.pendidikan formal dan non formal Penilaian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
(6)Pendidikan awal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pendidikan Penilaian yang telah diakui atau disetarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai.
(7)Ujian Sertifikasi Penilai hanya dapat diikuti oleh peserta ujian yang telah menyelesaikan pendidikan awal Penilaian.
(8)PPL harus diikuti oleh Penilai untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.
(9)Penilai wajib mengikuti pelatihan etik sesuai dengan KEPI.
(10)Penilai harus memiliki perilaku profesional dengan cara memahami dan menerapkan SPI dalam melaksanakan Penilaian.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan Penilaian, Penilai harus melakukan proses Penilaian sebagai berikut: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 3 of 39 12/21/2015 1:18 PM
1. a.mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan;
2. b.melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data;
3. c.menerapkan pendekatan Penilaian; dan
4. d.menyusun Laporan Penilaian.
(2)Proses Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan SPI.

BAB III

BIDANG JASA PENILAIAN

Pasal 5

(1)Bidang jasa Penilaian meliputi:
1. a.Penilaian Properti Sederhana;
2. b.Penilaian Properti; dan
3. c.Penilaian Bisnis.
(2)Bidang jasa Penilaian Properti Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penilaian:
1. a.tanah kosong untuk permukiman paling luas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal;
2. b.1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
3. c.peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
4. d.1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor, termasuk pembangkit tenaga listrik (genset) dan pompa air; dan
5. e.1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil beban, dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada angkutan.
(3)Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penilaian:
1. a.tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
2. b.mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
3. c.alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
4. d.perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi;
5. e.pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; dan
6. f.pertambangan.
(4)Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Penilaian:
1. a.entitas bisnis;
2. b.penyertaan;
3. c.surat berharga termasuk derivasinya;
4. d.hak dan kewajiban perusahaan;
5. e.aset takberwujud;
6. f.kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
7. g.opini kewajaran; dan
8. h.instrumen keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 4 of 39 12/21/2015 1:18 PM
(5)Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
1. a.konsultasi pengembangan properti;
2. b.desain sistem informasi aset;
3. c.manajemen properti;
4. d.studi kelayakan usaha;
5. e.jasa agen properti;
6. f.pengawasan pembiayaan proyek;
7. g.studi penentuan sisa umur ekonomi;
8. h.studi penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use); dan
9. i.studi optimalisasi aset.
(6)Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Bisnis dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
1. a.studi kelayakan usaha; dan
2. b.penasihat keuangan korporasi.

BAB IV

PERIZINAN PENILAI PUBLIK

Pasal 6

(1)Izin menjadi Penilai Publik diberikan oleh Menteri.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(4)Izin Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam bidang jasa:
1. a.Penilaian Properti Sederhana;
2. b.Penilaian Properti; dan
3. c.Penilaian Bisnis.

Pasal 7

(1)Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian harus sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana dilarang memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6).
(3)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana dilarang memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 5 of 39 12/21/2015 1:18 PM
(4)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis dapat memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6) jika Penilai Publik dimaksud memiliki kompetensi di bidangnya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pelatihan, atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(6)Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melalui KJPP.
(7)Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Kertas Kerja.
(8)Penilai Publik yang dalam memberikan jasa Penilaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
(9)Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
(10)Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), ayat (6), atau ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

(1)Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mempunyai KJPP, dengan cara mendirikan KJPP berbentuk perseorangan atau menjadi Rekan pada KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak izin Penilai Publik diterbitkan.
(3)Penilai Publik yang telah mengundurkan diri dari suatu KJPP, wajib mempunyai KJPP atau menjadi Rekan pada KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengunduran diri.
(4)Kewajiban mempunyai KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penilai Publik yang sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.
(5)Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
3. c.lulus Ujian Sertifikasi Penilai di bidang Properti Sederhana;
4. d.menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 20 (dua puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan Ujian Sertifikasi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
5. e.lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 6 of 39 12/21/2015 1:18 PM
6. f.menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi dimaksud;
7. g.memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian Properti Sederhana dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan di antaranya paling sedikit 600 (enam ratus) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian;
8. h.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
10. j.melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian fisik langsung terhadap permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana.

Pasal 10

(1)Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 6 ayat (4) huruf c, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
3. c.lulus dalam Ujian Sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang diajukan;
4. d.menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan Ujian Sertifikasi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
5. e.lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
6. f.menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi dimaksud;
7. g.memiliki pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan izin, dan di antaranya paling sedikit 1.000 (seribu) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian yang meliputi paling sedikit 200 (dua ratus) jam kerja sebagai penyelia atau yang setara;
8. h.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
10. j.melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian fisik langsung terhadap permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis yang diajukan.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan keputusan oleh pelaku ekonomi, baik masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah, yang tepat dan didasari pertimbangan profesional;
c.bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai merupakan bagian dari pertimbangan profesional yang memberikan kontribusi penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi;
d.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan Penilai, perlu dilakukan pengaturan terhadap Penilai dalam bentuk pemberian izin Penilai Publik sebagai profesi penunjang sektor keuangan;
e.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAI PUBLIK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 1 of 39 12/21/2015 1:18 PM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI.
2.Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.
3.Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4.Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.
5.Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disebut KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
6.Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
7.Cabang KJPP adalah kantor yang dibuka oleh KJPP yang telah mendapat izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri.
8.Kantor Perwakilan KJPP yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan adalah unit atau bagian dari KJPP yang telah mendapat persetujuan pembukaan dari Kepala Pusat untuk melakukan fungsi pemasaran dan Inspeksi.
9.Kantor Jasa Penilai Publik Asing yang selanjutnya disingkat KJPPA adalah badan usaha atau aliansi profesi di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara asal untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang Penilaian.
10.Domisili adalah tempat kedudukan Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, atau Kantor Perwakilan dalam suatu wilayah provinsi.
11.Rekan adalah Penilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPP berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.
12.Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KJPP.
13.Pemimpin Cabang adalah Penilai Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada Cabang KJPP.
14.Laporan Penilaian adalah dokumen tertulis yang memuat pendapat atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik.
15.Kertas Kerja Penilaian yang selanjutnya disebut Kertas Kerja adalah dokumen tertulis, dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Penilai Publik.
16.Inspeksi adalah kunjungan atau penelitian atas suatu objek Penilaian dengan tujuan mendapatkan informasi sebelum dikeluarkannya pendapat atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian, sebagaimana dimaksud dalam SPI.
17.Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait Penilaian yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Profesi Penilai dan/atau PPAJP.
18.Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL.
19.Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 2 of 39 12/21/2015 1:18 PM
21.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
22.Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang selanjutnya disingkat PPAJP adalah Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
23.Kepala Pusat adalah Kepala PPAJP.

Pasal 2

Penilaian yang dilakukan oleh Penilai bertujuan untuk:

a.transaksi;
b.pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik;
c.penjaminan utang;
d.penerimaan negara; dan
e.tujuan Penilaian lainnya sesuai SPI.

BAB II

PENILAI

Pasal 3

(1)Seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian disebut Penilai.
(2)Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.
(3)Selain Penilai memiliki kompetensi, Penilai harus pula memiliki etik dan perilaku profesional.
(4)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan cara:
1. a.Pendidikan awal Penilaian;
2. b.Ujian Sertifikasi Penilai; dan
3. c.PPL.
(5)Pendidikan awal Penilaian adalah pendidikan Penilaian yang meliputi:
1. a.pendidikan non formal Penilaian dasar dan/atau lanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
2. b.pendidikan formal Penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; atau
3. c.pendidikan formal dan non formal Penilaian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
(6)Pendidikan awal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pendidikan Penilaian yang telah diakui atau disetarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai.
(7)Ujian Sertifikasi Penilai hanya dapat diikuti oleh peserta ujian yang telah menyelesaikan pendidikan awal Penilaian.
(8)PPL harus diikuti oleh Penilai untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.
(9)Penilai wajib mengikuti pelatihan etik sesuai dengan KEPI.
(10)Penilai harus memiliki perilaku profesional dengan cara memahami dan menerapkan SPI dalam melaksanakan Penilaian.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan Penilaian, Penilai harus melakukan proses Penilaian sebagai berikut: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 3 of 39 12/21/2015 1:18 PM
1. a.mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan;
2. b.melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data;
3. c.menerapkan pendekatan Penilaian; dan
4. d.menyusun Laporan Penilaian.
(2)Proses Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan SPI.

BAB III

BIDANG JASA PENILAIAN

Pasal 5

(1)Bidang jasa Penilaian meliputi:
1. a.Penilaian Properti Sederhana;
2. b.Penilaian Properti; dan
3. c.Penilaian Bisnis.
(2)Bidang jasa Penilaian Properti Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penilaian:
1. a.tanah kosong untuk permukiman paling luas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal;
2. b.1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
3. c.peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
4. d.1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor, termasuk pembangkit tenaga listrik (genset) dan pompa air; dan
5. e.1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil beban, dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada angkutan.
(3)Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penilaian:
1. a.tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
2. b.mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
3. c.alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
4. d.perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi;
5. e.pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; dan
6. f.pertambangan.
(4)Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Penilaian:
1. a.entitas bisnis;
2. b.penyertaan;
3. c.surat berharga termasuk derivasinya;
4. d.hak dan kewajiban perusahaan;
5. e.aset takberwujud;
6. f.kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
7. g.opini kewajaran; dan
8. h.instrumen keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 4 of 39 12/21/2015 1:18 PM
(5)Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
1. a.konsultasi pengembangan properti;
2. b.desain sistem informasi aset;
3. c.manajemen properti;
4. d.studi kelayakan usaha;
5. e.jasa agen properti;
6. f.pengawasan pembiayaan proyek;
7. g.studi penentuan sisa umur ekonomi;
8. h.studi penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use); dan
9. i.studi optimalisasi aset.
(6)Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Bisnis dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
1. a.studi kelayakan usaha; dan
2. b.penasihat keuangan korporasi.

BAB IV

PERIZINAN PENILAI PUBLIK

Pasal 6

(1)Izin menjadi Penilai Publik diberikan oleh Menteri.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(4)Izin Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam bidang jasa:
1. a.Penilaian Properti Sederhana;
2. b.Penilaian Properti; dan
3. c.Penilaian Bisnis.

Pasal 7

(1)Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian harus sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana dilarang memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6).
(3)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana dilarang memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 5 of 39 12/21/2015 1:18 PM
(4)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis dapat memberikan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6) jika Penilai Publik dimaksud memiliki kompetensi di bidangnya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pelatihan, atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(6)Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melalui KJPP.
(7)Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Kertas Kerja.
(8)Penilai Publik yang dalam memberikan jasa Penilaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
(9)Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
(10)Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), ayat (6), atau ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

(1)Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mempunyai KJPP, dengan cara mendirikan KJPP berbentuk perseorangan atau menjadi Rekan pada KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak izin Penilai Publik diterbitkan.
(3)Penilai Publik yang telah mengundurkan diri dari suatu KJPP, wajib mempunyai KJPP atau menjadi Rekan pada KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengunduran diri.
(4)Kewajiban mempunyai KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penilai Publik yang sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.
(5)Penilai Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
3. c.lulus Ujian Sertifikasi Penilai di bidang Properti Sederhana;
4. d.menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 20 (dua puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan Ujian Sertifikasi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
5. e.lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/101~PMK.01~2014Per.HTM 6 of 39 12/21/2015 1:18 PM
6. f.menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi dimaksud;
7. g.memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian Properti Sederhana dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan di antaranya paling sedikit 600 (enam ratus) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian;
8. h.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
10. j.melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian fisik langsung terhadap permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana.

Pasal 10

(1)Untuk mendapatkan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 6 ayat (4) huruf c, Penilai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Domisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
3. c.lulus dalam Ujian Sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang diajukan;
4. d.menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan Ujian Sertifikasi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
5. e.lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
6. f.menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri, dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi dimaksud;
7. g.memiliki pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir di bidang Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan izin, dan di antaranya paling sedikit 1.000 (seribu) jam kerja sebagai Penilai dalam penugasan Penilaian yang meliputi paling sedikit 200 (dua ratus) jam kerja sebagai penyelia atau yang setara;
8. h.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. i.tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik; dan
10. j.melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian fisik langsung terhadap permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis yang diajukan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2022