Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.010/2016
- Nomor
- 104/PMK.010/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 58
dimaksud dalam huruf a,. huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan PerAerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (1) huruf a,
Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus; Un 1 ang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umpm Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara i . Repubhk Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubl_3.han I . Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); I . . .
Pajak Pen�hasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . I 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas '·· Jwww.jdih.kemenkeu.go.id Unqang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Ten.tang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
Ta�un 2007 Nomor 105, Tambahan Lemb,aran Negara i Re:Aublik Indonesia Nomor 4755); I j www.jdih.kemenkeu.go.id
5783); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jwww.jdih.kemenkeu.go.id I
tentang Cukai.
I
j www.jdih.kemenkeu.go.id
termasuk bahan untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi, serta suku cadang yang dimasukkan tidak bersamaan dengan Barang Modal yang bersangkutan.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II FASILITAS DAN KEMUD.AHAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI Bagian Kesatu Jenis Fasilitas Dan Syarat Umum Penerima Fasilitas
BAB II
dan
J www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Pajak Penghasilan
( 4) Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan. Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria:
) www.jdih.kemenkeu.go.id
Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
J www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dimaksud.
www.jdih.kemenkeu.go.id J
J, www.jdih.kemenkeu.go.id
. (8) Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk ,, memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Direktur Jenderal Pajak.
Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
dan · c. kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan masuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)