DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.011/2011

Nomor: 104/PMK.011/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 18 Juli 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik, telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 2 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
c.bahwa rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Boiler dan/atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4143
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama memproduksi komponen untuk pembangkit listrik yang dibangun oleh industri jasa dan telah terintegrasi secara nasional serta telah menandatangani kontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara.
2.Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Boiler dan/atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik oleh Perusahaan.

Pasal 2

(1)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 4 Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
(3)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
1. a.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. b.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. c.Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. d.Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
5. e.Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
(4)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.446.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
(5)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
(6)Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4145 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
(2)Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
1. a.nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
2. b.nama Perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.alamat;
5. e.kantor pabean tempat pemasukan barang;
6. f.uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
7. g.pos tarif (HS);
8. h.jumlah/satuan barang;
9. i.perkiraan harga impor;
10. j.negara asal;
11. k.perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
12. l.pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 6
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

(1)Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
(2)Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4147
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

(1)Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4149 DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF

1.Bakelite Plate Plate dari plastik (bakelite) 3920.94.90.00
2.Air Vent Alat ventilasi terbuat dari plastik dengan bentuk persegi empat 3926.90.90.00
3.Gasket/Neoprene Impregnated Cork/Viton O Ring Gasket dari karet 4016.93.90.00
4.Atmoseal Karet non seluler berbentuk silinder dengan diameter ≤ 2 meter dan panjang ≤ 5 meter 4016.95.00.00
5.Gummi Metal Puffer Karet peredam getaran berbentuk silinder dengan diameter ≤ 200 mm 4016.99.90.00
6.Anti Vibration Pads Karet keras peredam getaran berbentuk lembaran 4017.00.00.00
7.Sylomer Karet keras peredam getaran berbentuk lembaran 4017.00.00.00
8.Transformer Wood (TW KP)/ Dehonit rings Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip, atau profil untuk penopang trafo 4413.00.00.00
9.Angle Ring & Segment Kayu dipadatkan, profil berbentuk cincin bersudut untuk bahan isolasi trafo 4413.00.00.00
10.Transformer Board/Presspan/Pressboard Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip, atau profil untuk penopang trafo 4413.00.00.00 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2011 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 10 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
11.Pressure Vessel Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled of a thickness of 10mm, Grade A-36, A 516-Gr.70, ASTM A-572 Gr.60 7208.52.00.00 Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled of a thickness more than 10mm but not exceeding 25mm, Grade A-36, A 516-Gr.70, ASTM A-572 Gr.60 7208.51.00.00
12.Drums Plate/sheet, not in coil, thickness exceeding 10mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.51.00.00 Plate/sheet, not in coil, thickness of 4.75mm or more but not exceeding 10mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.52.00.00 Plate/sheet, not in coil, thickness of 3.0mm or more but less than 4.75mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.53.00.00 Plate/sheet, not in coil, thickness less than 3.0mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.54.00.00
13.Water Wall Panel Finned Bar Carbon steel, Tape and band, width 25 - 100mm, A36 7227.90.00.00
14.Water Panel Tubes Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00
15.Generating Bank Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.41411 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
16.Economizer Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00
17.Boiler Piping Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00
18.Super Heater Element Tubes, seamless, alloy steel, cold drawn/other, Grade A-213 T11/T12/T22 /T23 & T91 7304.51.90.00
19.Boiler Piping (Header Superheater) Seamless Pipes, Alloy Steel A-335 P11/P12/P22 & P91 7304.59.00.00
20.Bolts and Nuts Baut dengan nut untuk logam, diameter luar tidak melebihi 16mm 7318.15.12.00
21.Bolts and Nuts Baut dengan nut untuk logam, diameter luar melebihi 16mm 7318.15.92.00
22.Thermometer Pocket Tempat untuk sensor suhu trafo berbentuk silinder dari stainless steel 7326.90.90.00
23.Copper Plate Plate tembaga dengan ketebalan lebih dari 0,15mm 7409.19.00.00
24.Bushing Connectors Bahan terbuat dari kuningan yang berbentuk silinder dan berulir berdiameter 50 -100mm 7415.39.00.00
25.Boiler Auxiliary Equipment Aux plant for use w/ boilers, Other, Electrostatic Precipitator (incl. Bag House) 8404.10.10.90
26.Boiler Auxiliary Equipment Fan/Blower incl. Motor, Other 8414.59.90.00
27.Ventilator/Transformer Cooling Fan/Air Cooler Blower dengan ukuran diameter ≤ 2 meter, Kapasitas daya ≤ 5 Kw 8414.80.91.10
28.Bandaged Ring/Bushing Current Transformer/ Transformator arus Transformator arus dengan daya ≤ 1kVA 8504.31.20.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 12 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
29.Condensor Bushing Bushing terbuat dari porselin dengan daya voltase melebihi 1.000 volt 8535.90.10.00
30.OLTC /Tap Con Tap changer untuk transformator daya 8535.90.90.00
31.Paper Insulated Copper Conductor Kawat tembaga pipih dilapis kertas 8544.11.00.20
32.Copper Cable/Stranded Copper Cable and Solid Kabel penghantar dari tembaga tanpa isolasi 8544.11.00.90
33.Insulated Flexible Leads Kabel penghantar dari tembaga dengan isolasi kertas untuk voltase lebih dari 1.000 Volt 8544.60.29.00
34.Oil Temperature Indicator Instrument pengukur suhu dioperasikan secara elektrik 9025.19.10.00
35.Winding Temperature Indicator Instrument pengukur suhu dioperasikan secara elektrik 9025.19.10.00
36.Bucholz Relay/Gas Detector Relay Alat ukur analisa gas yang dioperasikan secara mekanis 9027.10.20.00
37.Bushing Monitor Alat elektronik dengan perekam untuk mengukur kapasitan bushing 9030.84.90.00
38.Impact Recorder/RD298 Shocklog Str Filter Aparatus untuk mendeteksi getaran 9031.80.92.00
39.Gas Nitrogen Pressure Instalation Alat kontrol tekanan 9032.89.90.00
40.Silica Gel / Pura Carb Dalam bentuk butiran 2839.19.10.00
41.Air Vent Alat dari bahan plastik yang berongga untuk keluar masuk udara pada panel atau kabel box 3917.40.00.00
42.Corona Ring Bahan dari Aluminium 7616.10.90.00
43.Pressure Relief Device Alat pelepas tekanan 8481.10.11.00
44.Valve Katup dari bahan tembaga atau paduan dengan diameter bagian dalam 25mm atau kurang 8481.40.10.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.41413 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF Katup dari bahan tembaga atau paduan dengan diameter bagian dalam lebih dari 25mm 8481.40.90.00
45.Radiator Kisi pendingin 8504.90.90.00
46.Air Breather / Dehydrating Breather / Air Drying / Drycol Breather Alat pernafasan trafo 8504.90.90.00
47.Zn O Block Bahan untuk melepaskan tegangan 8535.40.00.00
48.Bushing / DIN Bushing Untuk Transformator 8546.20.00.10
49.Oil Level Gauge Untuk mengukur atau memeriksa tinggi arus permukaan cairan dioperasikan secara elektrik 9026.10.30.00 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik, telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 2 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
c.bahwa rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4143
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama memproduksi komponen untuk pembangkit listrik yang dibangun oleh industri jasa dan telah terintegrasi secara nasional serta telah menandatangani kontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara.
2.Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Boiler dan/atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik oleh Perusahaan.

Pasal 2

(1)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 4 Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
(3)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
1. a.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. b.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. c.Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. d.Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
5. e.Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
(4)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.446.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
(5)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
(6)Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4145 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
(2)Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
1. a.nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
2. b.nama Perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.alamat;
5. e.kantor pabean tempat pemasukan barang;
6. f.uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
7. g.pos tarif (HS);
8. h.jumlah/satuan barang;
9. i.perkiraan harga impor;
10. j.negara asal;
11. k.perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
12. l.pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 6
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

(1)Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
(2)Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4147
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik oleh industri pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan boiler dan/atau transformator untuk pembangkit tenaga listrik dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

1.Bakelite Plate Plate dari plastik (bakelite) 3920.94.90.00
2.Air Vent Alat ventilasi terbuat dari plastik dengan bentuk persegi empat 3926.90.90.00
3.Gasket/Neoprene Impregnated Cork/Viton O Ring Gasket dari karet 4016.93.90.00
4.Atmoseal Karet non seluler berbentuk silinder dengan diameter ≤ 2 meter dan panjang ≤ 5 meter 4016.95.00.00
5.Gummi Metal Puffer Karet peredam getaran berbentuk silinder dengan diameter ≤ 200 mm 4016.99.90.00
6.Anti Vibration Pads Karet keras peredam getaran berbentuk lembaran 4017.00.00.00
7.Sylomer Karet keras peredam getaran berbentuk lembaran 4017.00.00.00
8.Transformer Wood (TW KP)/ Dehonit rings Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip, atau profil untuk penopang trafo 4413.00.00.00
9.Angle Ring & Segment Kayu dipadatkan, profil berbentuk cincin bersudut untuk bahan isolasi trafo 4413.00.00.00
10.Transformer Board/Presspan/Pressboard Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip, atau profil untuk penopang trafo 4413.00.00.00 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2011 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 10 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
11.Pressure Vessel Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled of a thickness of 10mm, Grade A-36, A 516-Gr.70, ASTM A-572 Gr.60 7208.52.00.00 Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled of a thickness more than 10mm but not exceeding 25mm, Grade A-36, A 516-Gr.70, ASTM A-572 Gr.60 7208.51.00.00
12.Drums Plate/sheet, not in coil, thickness exceeding 10mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.51.00.00 Plate/sheet, not in coil, thickness of 4.75mm or more but not exceeding 10mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.52.00.00 Plate/sheet, not in coil, thickness of 3.0mm or more but less than 4.75mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.53.00.00 Plate/sheet, not in coil, thickness less than 3.0mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70 7208.54.00.00
13.Water Wall Panel Finned Bar Carbon steel, Tape and band, width 25 - 100mm, A36 7227.90.00.00
14.Water Panel Tubes Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00
15.Generating Bank Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.41411 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
16.Economizer Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00
17.Boiler Piping Tubes & Pipes, seamless, iron/non- alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C 7304.31.90.00
18.Super Heater Element Tubes, seamless, alloy steel, cold drawn/other, Grade A-213 T11/T12/T22 /T23 & T91 7304.51.90.00
19.Boiler Piping (Header Superheater) Seamless Pipes, Alloy Steel A-335 P11/P12/P22 & P91 7304.59.00.00
20.Bolts and Nuts Baut dengan nut untuk logam, diameter luar tidak melebihi 16mm 7318.15.12.00
21.Bolts and Nuts Baut dengan nut untuk logam, diameter luar melebihi 16mm 7318.15.92.00
22.Thermometer Pocket Tempat untuk sensor suhu trafo berbentuk silinder dari stainless steel 7326.90.90.00
23.Copper Plate Plate tembaga dengan ketebalan lebih dari 0,15mm 7409.19.00.00
24.Bushing Connectors Bahan terbuat dari kuningan yang berbentuk silinder dan berulir berdiameter 50 -100mm 7415.39.00.00
25.Boiler Auxiliary Equipment Aux plant for use w/ boilers, Other, Electrostatic Precipitator (incl. Bag House) 8404.10.10.90
26.Boiler Auxiliary Equipment Fan/Blower incl. Motor, Other 8414.59.90.00
27.Ventilator/Transformer Cooling Fan/Air Cooler Blower dengan ukuran diameter ≤ 2 meter, Kapasitas daya ≤ 5 Kw 8414.80.91.10
28.Bandaged Ring/Bushing Current Transformer/ Transformator arus Transformator arus dengan daya ≤ 1kVA 8504.31.20.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.414 12 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
29.Condensor Bushing Bushing terbuat dari porselin dengan daya voltase melebihi 1.000 volt 8535.90.10.00
30.OLTC /Tap Con Tap changer untuk transformator daya 8535.90.90.00
31.Paper Insulated Copper Conductor Kawat tembaga pipih dilapis kertas 8544.11.00.20
32.Copper Cable/Stranded Copper Cable and Solid Kabel penghantar dari tembaga tanpa isolasi 8544.11.00.90
33.Insulated Flexible Leads Kabel penghantar dari tembaga dengan isolasi kertas untuk voltase lebih dari 1.000 Volt 8544.60.29.00
34.Oil Temperature Indicator Instrument pengukur suhu dioperasikan secara elektrik 9025.19.10.00
35.Winding Temperature Indicator Instrument pengukur suhu dioperasikan secara elektrik 9025.19.10.00
36.Bucholz Relay/Gas Detector Relay Alat ukur analisa gas yang dioperasikan secara mekanis 9027.10.20.00
37.Bushing Monitor Alat elektronik dengan perekam untuk mengukur kapasitan bushing 9030.84.90.00
38.Impact Recorder/RD298 Shocklog Str Filter Aparatus untuk mendeteksi getaran 9031.80.92.00
39.Gas Nitrogen Pressure Instalation Alat kontrol tekanan 9032.89.90.00
40.Silica Gel / Pura Carb Dalam bentuk butiran 2839.19.10.00
41.Air Vent Alat dari bahan plastik yang berongga untuk keluar masuk udara pada panel atau kabel box 3917.40.00.00
42.Corona Ring Bahan dari Aluminium 7616.10.90.00
43.Pressure Relief Device Alat pelepas tekanan 8481.10.11.00
44.Valve Katup dari bahan tembaga atau paduan dengan diameter bagian dalam 25mm atau kurang 8481.40.10.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.41413 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF Katup dari bahan tembaga atau paduan dengan diameter bagian dalam lebih dari 25mm 8481.40.90.00
45.Radiator Kisi pendingin 8504.90.90.00
46.Air Breather / Dehydrating Breather / Air Drying / Drycol Breather Alat pernafasan trafo 8504.90.90.00
47.Zn O Block Bahan untuk melepaskan tegangan 8535.40.00.00
48.Bushing / DIN Bushing Untuk Transformator 8546.20.00.10
49.Oil Level Gauge Untuk mengukur atau memeriksa tinggi arus permukaan cairan dioperasikan secara elektrik 9026.10.30.00 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.011/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.011/2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.011/2010