Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017
- Nomor
- 104/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.OS/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum negarajlembaga; Negara dan kementerian
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian NegarajLembaga; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
MEMUTUSKAN: · PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
5 . Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PELAKSANAAN. REKONSILIASI
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
keuangan tahunan
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Um.um Negara dan Kementerian Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV SANKSI
BAB IV
( 4) ·Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan UAKPA/UAKPA BUN untuk melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
aksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.
Dalam hal UAKPA/UAKPA BUN telah melaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah setelah dikenakan www.jdih.kemenkeu.go.id sanksi administratif, UAKBUN-Daerah menerbitkan SP3 S bersamaan dengan penerbitan BAR.
Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian· Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
{2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain volume transaksi yang besar. {3 ) Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan Rekonsiliasi yang dilakukan antara Satker kantor pusatjkementerian negarajlembaga dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN Khusus Penerimaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. {4) Pelaksanaan Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dapat dilakukan terhadap penerimaan yang volume transaksinya besar, meliputi:
{5) Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Rekonsiliasi yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai Rekonsiliasi berdasarkan Peraturan Menteri ini. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.OS/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup. Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun www.jdih.kemenkeu.go.id 2013 Nomor 161 4) dan segala ketentuan yang mengatur mengenai Rekonsiliasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)