Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.07/2018
- Nomor
- 106/PMK.07/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan
menetapkan Batas Maksimal · Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
g www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 'P www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD
BAB II
BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD
BAB III
£ www.jdih.kemenkeu.go.id
Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2019 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2019. BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB IV
~ www.jdih.kemenkeu.go.id BABV PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi. ~ www.jdih.kemenkeu.go.id
Penyampaian surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APED sebagaimana climaksucl clalam Pasal 7 clengan melampirkan clokumen sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)