Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.06/2005
- Nomor
- 107/PMK.06/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995, Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
Bagian Kedua Ruang Lingkup
Penyelesaian Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, meliputi Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang disalurkan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bagian Ketiga Asas Umum
BAB II KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN
BAB II
Penetapan penghapusan secara bersyarat/secara mutlak atas Piutang Negara pada PDAM dilakukan oleh:
dan
BAB III OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PDAM
BAB III
BAB IV TAHAPAN RESTRUKTURISASI Bagian Pertama Penjadwalan Kembali Pembayaran Utang Pokok, Bunga, Denda, dan/atau Ongkos-ongkos Lainnya
BAB IV
PDAM yang dapat memperoleh penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah PDAM yang berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menunjukkan tingkat keberhasilan cukup, kurang, atau tidak baik.
atau
Bagian Kedua Perubahan Persyaratan
Bagian Ketiga Penghapusan Mutlak
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)