Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2005
- Nomor
- 11/PMK.03/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 2/9
Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 3/9
1) penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 2) penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau 3) Penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 5/9 1) pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak; 2) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau 3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Keja Pajak.
Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kontraktor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 6/9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, JUSUF ANWAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.03/2005 TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAKTOR KONTRAK KARYA, DAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJA SAMA PENGUSAHAAN TERTAMBANGAN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA. 8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 7/9 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KONTRAKTOR KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAKTOR KONTRAK KARYA, DAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN I. UMUM
II. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
- lembar ke-1 untuk Rekanan - lembar ke-2 untuk pertinggal Rekanan 8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 8/9 - lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar.
- lembar ke-1 untuk Rekanan - lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar melalui KPKN. - Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN. - Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos. - Lembar ke-5 untuk pertinggal Kontraktor.
III. TATA CARA PELAPORAN Kontraktor wajib melaporkan PPn dan atau PPn BM yang telah dipungut dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN Bagi Pemungut PPn” yang dibuat dalam rangkap 2(dua) setiap bulan, paling lambat pada hari ke-20 (dua puluh) setelah bulah dilakukannya pemungutan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut : - lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak Standar lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar. - Lembar ke-2, arsip Kontraktor. MENTERK KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, JUSUF ANWAR 8/5/2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2005/11~PMK.03~2005Per.htm 9/9
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)