DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.011/2011

Nomor: 110/PMK.011/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 18 Juli 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 2 Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
c.bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4203 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen dan/atau produk elektronika.
2.Barang dan Bahan untuk Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang, komponen, dan sub-komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh Perusahaan.

Pasal 2

(1)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 4 pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
(3)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
1. a.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. b.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. c.Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. d.Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
5. e.Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
(4)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
(6)Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
(2)Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4205
1. a.nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
2. b.nama Perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.alamat;
5. e.kantor pabean tempat pemasukan barang;
6. f.uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
7. g.pos tarif (HS);
8. h.jumlah/satuan barang;
9. i.perkiraan harga impor;
10. j.negara asal;
11. k.perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
12. l.pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 6

Pasal 5

(1)Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
(2)Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4207 pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

(1)Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4209 DAFTAR BARANG DAN BAHAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF

1.Polyethylene (PE) Dalam bentuk selain butiran 3901.10.90.90
2.Polypropylene (PP) Dalam bentuk butiran 3902.10.20.00
3.Polypropylene (PP) copolymer Dalam bentuk butiran 3902.30.90.10
4.Polystyrene (PS) Dalam bentuk butiran & bubuk 3903.19.00.00
5.Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Jenis kopolimer 3903.30.90.00
6.Polypropylene (PP) sheet Jenis kopolimer 3920.20.00.90
7.Polyvinyl Chloride (PVC) sheet Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, Mengandung bahan Plastisitas < 6% 3920.49.00.00
8.PVF/TPT/TPE film 0,2 mm < Tebal < 0,5 mm, 500 mm < Lebar < 1010 mm 3920.99.00.90
9.Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sheet 0,2 mm < Tebal < 0,5 mm, 500 mm < Lebar < 1.010 mm 3921.90.20.00
10.Low iron tempered glass - 7007.19.90.00
11.Hot rolled steel sheet in coil 4,75 mm ≤ Tebal < 10 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.37.00.00
12.Hot rolled steel sheet in coil 3 mm ≤ Tebal < 4,75 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.38.00.00
13.Hot rolled steel sheet in coil Tebal < 3 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.39.00.00 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 10 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
14.Hot rolled steel plate 4,75 mm ≤ Tebal < 10 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.52.00.00
15.Hot rolled steel plate 3 mm ≤ Tebal < 4,75 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.53.00.00
16.Cold rolled steel sheet in coil 0,5 mm ≤ Tebal < 1 mm, 600 mm ≤ Lebar ≤ 1.250 mm 7209.17.00.10
17.Cold rolled steel sheet in coil 0,17mm < Tebal < 0,5 mm, 600 mm ≤ Lebar ≤ 1.250 mm 7209.18.90.00
18.Galvanized steel sheet Tebal ≤ 1,5 mm 7210.49.20.00
19.Galvanized steel sheet Tebal > 1,5 mm 7210.49.90.00
20.PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal) Tebal ≤ 1,50 mm, Lebar ≥ 600 mm 7210.70.10.00
21.PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal) 0,15 mm < Tebal ≤ 0,5 mm, Lebar < 600 mm 7212.40.90.00
22.Cold rolled stainless steel sheet 400 mm < Lebar < 600 mm 7220.20.90.00
23.Copper nickel alloy wire Diameter 0,2 mm 7408.22.00.00
24.Tinned copper foil 0,003 mm < Tebal < 0,005 mm, 0,05 mm < lebar < 0,25 mm 7410.12.00.00
25.Copper tube 0,5 mm ≤ Diameter ≤ 1 mm, Tebal < 1,5 mm 7411.10.00.00
26.Alumunium non alloy sheet 0,2 mm < Tebal ≤ 1,5 mm 7606.91.20.00
27.Alumunium alloy sheet 0,2 mm < Tebal ≤ 1,5 mm 7606.92.30.20
28.Alumunium foil Tebal < 0,2 mm, in rolled 7607.11.00.00
29.Aluminium non alloy pipe 0,2 mm ≤ Tebal ≤ 1,5 mm, 2 mm ≤ Diameter ≤ 15 mm 7608.10.00.00
30.Aluminium alloy pipe 0,2 mm ≤ Tebal ≤ 1,5 mm, 2 mm ≤ Diameter ≤ 15 mm 7608.20.00.00
31.Nikel Plated Steel (NPS) wire of alloy steel 0,4 mm ≤ Diameter ≤ 0,6 mm 7806.00.20.00
32.Tungsten wire - 8101.96.00.00
33.Oiless bearing Untuk kipas angin, kipas ventilasi 8482.80.00.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.42011 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
34.Motor AC Single phase, daya ouput ≤ 1kW 8501.40.10.00
35.Electric heating resistors Untuk peralatan rumah tangga 8516.80.30.00
36.Fuse Khusus untuk pemakaian di elektronika 8536.10.90.00
37.Switch part Voltase < 1.000V 8536.50.99.90
38.Lamp holders Untuk refrigerator & emergency lamp 8536.61.90.00
39.Junction box Untuk panel modul 30WP s/d 225WP 8536.90.29.00
40.Lamp Lampu khusus untuk produk refrigerator 8539.29.90.00
41.Remote control Untuk barang elektronika 8543.70.20.00
42.Kawat gulung dari tembaga Dilak atau dienamel, dengan ukuran 0,08mm ≤ Diameter ≤ 0,6mm 8544.11.00.10
43.Kawat gulung dari tembaga (Toroid Wire) Tidak dilak atau dienamel, dibungkus PVC, dengan ukuran 0,3 mm ≤ Diameter ≤ 0,9 mm 8544.11.00.20
44.Timer -- 9106.90.00.00
45.Compressor Kapasitas ≤ 21 kW/jam 8414.30.90.00
46.Roll bond evaporator Untuk lemari pendingin 8418.99.40.00
47.Polyol Bentuk cair/padat 3907.20.00.00
48.Steel tube Diameter dalam < 12,5 mm 7306.30.20.10
49.Socket Untuk IC & printed circuit 8536.90.99.10
50.Valve Katup untuk keperluan mesin cuci dengan dimeter dalam > 25 mm 8481.40.90.00
51.Drain valve Dari tembaga atau paduan tembaga dengan dia dalam < 25 mm 8481.40.1000 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 12 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
52.Motor protector Sakelar over current otomatis untuk kompressor lemari es dan AC 8536.50.20.00
53.Katup pengurang tekanan Dari besi atau baja, selain daripada Katup pintu air atau katup pintu yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tapi tidak melebihi 40 cm 8481.10.19.00
54.Katup pengurang tekanan Tidak terbuat dari besi atau baja dan tembaga atau paduan tembaga 8481.10.90.00
55.Ball valve Selain dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm 8481.80.72.00
56.Bagian mesin, tidak mengandung konektor elektris, isolator, koil, kontak atau bagian elektris lainnya Selain Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu dan selain cincin sil oli 8487.90.00.90
57.Bagian dari motor dan generator listrik serta bagian dari Perangkat pembangkit tenaga listrik dan converter berputar Bagian yang digunakan dalam pembuatan motor listrik dan bagian dari generator dengan keluaran kurang dari 10.000 kW 8503.00.90.00
58.Instrumen transformator potensial Daya tidak melebihi 1 kVA 8504.31.10.00
59.Silica Dalam bentuk bubuk 2811.22.10.00
60.Antioxidant Powder type 4,4 thiobis (6Ter- Butyl-M-Cresol) 2930.90.00.00
61.Glass fiber mat Tebal maksimum 5 mm 7019.31.00.00 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 2 Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
c.bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4203 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen dan/atau produk elektronika.
2.Barang dan Bahan untuk Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang, komponen, dan sub-komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh Perusahaan.

Pasal 2

(1)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 4 pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
(3)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
1. a.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. b.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. c.Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. d.Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
5. e.Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
(4)Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
(6)Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
(2)Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4205
1. a.nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
2. b.nama Perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.alamat;
5. e.kantor pabean tempat pemasukan barang;
6. f.uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
7. g.pos tarif (HS);
8. h.jumlah/satuan barang;
9. i.perkiraan harga impor;
10. j.negara asal;
11. k.perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
12. l.pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 6

Pasal 5

(1)Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
(2)Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4207 pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

1.Polyethylene (PE) Dalam bentuk selain butiran 3901.10.90.90
2.Polypropylene (PP) Dalam bentuk butiran 3902.10.20.00
3.Polypropylene (PP) copolymer Dalam bentuk butiran 3902.30.90.10
4.Polystyrene (PS) Dalam bentuk butiran & bubuk 3903.19.00.00
5.Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Jenis kopolimer 3903.30.90.00
6.Polypropylene (PP) sheet Jenis kopolimer 3920.20.00.90
7.Polyvinyl Chloride (PVC) sheet Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, Mengandung bahan Plastisitas < 6% 3920.49.00.00
8.PVF/TPT/TPE film 0,2 mm < Tebal < 0,5 mm, 500 mm < Lebar < 1010 mm 3920.99.00.90
9.Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sheet 0,2 mm < Tebal < 0,5 mm, 500 mm < Lebar < 1.010 mm 3921.90.20.00
10.Low iron tempered glass - 7007.19.90.00
11.Hot rolled steel sheet in coil 4,75 mm ≤ Tebal < 10 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.37.00.00
12.Hot rolled steel sheet in coil 3 mm ≤ Tebal < 4,75 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.38.00.00
13.Hot rolled steel sheet in coil Tebal < 3 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.39.00.00 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 10 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
14.Hot rolled steel plate 4,75 mm ≤ Tebal < 10 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.52.00.00
15.Hot rolled steel plate 3 mm ≤ Tebal < 4,75 mm, Lebar ≥ 600 mm 7208.53.00.00
16.Cold rolled steel sheet in coil 0,5 mm ≤ Tebal < 1 mm, 600 mm ≤ Lebar ≤ 1.250 mm 7209.17.00.10
17.Cold rolled steel sheet in coil 0,17mm < Tebal < 0,5 mm, 600 mm ≤ Lebar ≤ 1.250 mm 7209.18.90.00
18.Galvanized steel sheet Tebal ≤ 1,5 mm 7210.49.20.00
19.Galvanized steel sheet Tebal > 1,5 mm 7210.49.90.00
20.PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal) Tebal ≤ 1,50 mm, Lebar ≥ 600 mm 7210.70.10.00
21.PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal) 0,15 mm < Tebal ≤ 0,5 mm, Lebar < 600 mm 7212.40.90.00
22.Cold rolled stainless steel sheet 400 mm < Lebar < 600 mm 7220.20.90.00
23.Copper nickel alloy wire Diameter 0,2 mm 7408.22.00.00
24.Tinned copper foil 0,003 mm < Tebal < 0,005 mm, 0,05 mm < lebar < 0,25 mm 7410.12.00.00
25.Copper tube 0,5 mm ≤ Diameter ≤ 1 mm, Tebal < 1,5 mm 7411.10.00.00
26.Alumunium non alloy sheet 0,2 mm < Tebal ≤ 1,5 mm 7606.91.20.00
27.Alumunium alloy sheet 0,2 mm < Tebal ≤ 1,5 mm 7606.92.30.20
28.Alumunium foil Tebal < 0,2 mm, in rolled 7607.11.00.00
29.Aluminium non alloy pipe 0,2 mm ≤ Tebal ≤ 1,5 mm, 2 mm ≤ Diameter ≤ 15 mm 7608.10.00.00
30.Aluminium alloy pipe 0,2 mm ≤ Tebal ≤ 1,5 mm, 2 mm ≤ Diameter ≤ 15 mm 7608.20.00.00
31.Nikel Plated Steel (NPS) wire of alloy steel 0,4 mm ≤ Diameter ≤ 0,6 mm 7806.00.20.00
32.Tungsten wire - 8101.96.00.00
33.Oiless bearing Untuk kipas angin, kipas ventilasi 8482.80.00.00 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.42011 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
34.Motor AC Single phase, daya ouput ≤ 1kW 8501.40.10.00
35.Electric heating resistors Untuk peralatan rumah tangga 8516.80.30.00
36.Fuse Khusus untuk pemakaian di elektronika 8536.10.90.00
37.Switch part Voltase < 1.000V 8536.50.99.90
38.Lamp holders Untuk refrigerator & emergency lamp 8536.61.90.00
39.Junction box Untuk panel modul 30WP s/d 225WP 8536.90.29.00
40.Lamp Lampu khusus untuk produk refrigerator 8539.29.90.00
41.Remote control Untuk barang elektronika 8543.70.20.00
42.Kawat gulung dari tembaga Dilak atau dienamel, dengan ukuran 0,08mm ≤ Diameter ≤ 0,6mm 8544.11.00.10
43.Kawat gulung dari tembaga (Toroid Wire) Tidak dilak atau dienamel, dibungkus PVC, dengan ukuran 0,3 mm ≤ Diameter ≤ 0,9 mm 8544.11.00.20
44.Timer -- 9106.90.00.00
45.Compressor Kapasitas ≤ 21 kW/jam 8414.30.90.00
46.Roll bond evaporator Untuk lemari pendingin 8418.99.40.00
47.Polyol Bentuk cair/padat 3907.20.00.00
48.Steel tube Diameter dalam < 12,5 mm 7306.30.20.10
49.Socket Untuk IC & printed circuit 8536.90.99.10
50.Valve Katup untuk keperluan mesin cuci dengan dimeter dalam > 25 mm 8481.40.90.00
51.Drain valve Dari tembaga atau paduan tembaga dengan dia dalam < 25 mm 8481.40.1000 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.420 12 NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK DALAM POS TARIF
52.Motor protector Sakelar over current otomatis untuk kompressor lemari es dan AC 8536.50.20.00
53.Katup pengurang tekanan Dari besi atau baja, selain daripada Katup pintu air atau katup pintu yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tapi tidak melebihi 40 cm 8481.10.19.00
54.Katup pengurang tekanan Tidak terbuat dari besi atau baja dan tembaga atau paduan tembaga 8481.10.90.00
55.Ball valve Selain dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm 8481.80.72.00
56.Bagian mesin, tidak mengandung konektor elektris, isolator, koil, kontak atau bagian elektris lainnya Selain Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu dan selain cincin sil oli 8487.90.00.90
57.Bagian dari motor dan generator listrik serta bagian dari Perangkat pembangkit tenaga listrik dan converter berputar Bagian yang digunakan dalam pembuatan motor listrik dan bagian dari generator dengan keluaran kurang dari 10.000 kW 8503.00.90.00
58.Instrumen transformator potensial Daya tidak melebihi 1 kVA 8504.31.10.00
59.Silica Dalam bentuk bubuk 2811.22.10.00
60.Antioxidant Powder type 4,4 thiobis (6Ter- Butyl-M-Cresol) 2930.90.00.00
61.Glass fiber mat Tebal maksimum 5 mm 7019.31.00.00 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.011/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.011/2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.011/2010