Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016
- Nomor
- 111/PMK.06/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 110
Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
dwww.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Ruang Lingkup
Bagian Ketiga Bentuk Pemindahtanganan
Bentuk Pemindahtanganan BMN meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keempat Prinsip Umum
BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
sampai miliar dengan rupiah)
www.jdih.kemenkeu.go.id
f_. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rpl0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pengelola Barang
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
C. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden;
1. J. melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan; mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Pengguna Barang
Membuka PDF…