DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2021

Nomor: 113/PMK.02/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Pen etapan J enis dan Tarif atas J enis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, www.jdih.kemenkeu.go.id 2 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN USULAN, EVALUASI USULAN, DAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I

Pendahuluan, membahas latar belakang penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, alur penyusunan penyusunan usulan, penyampaian usulan, dan evaluasi usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan Sistematika petunjuk penyusunan usulan, penyampaian usulan, dan evaluasi usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau www.jdih.kemenkeu.go.id 3 - pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
3.Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, Jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah.
5.Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.
7.Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
8.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
10.Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.
11.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kernen terian / Lem baga yang bersangku tan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
13.Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
14.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 -
16.Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

( 1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP:

a.Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
b.Pelayanan;
c.Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara;
d.Pengelolaan Dana; dan
e.Hak Negara Lainnya.

(2)Dikecualikan dari ruang lingkup Peraturan Menteri ini, tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari:
1. a.objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
2. b.objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; dan C. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan PPK-BLU.
(3)Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id -6
(4)Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan/ atau dalam rapat umum pemegang saham.
(5)Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.

Pasal 3

(1)Tarif atas jenis PNBP berbentuk:
1. a.tarif spesifik; dan/ atau
2. b.tarif ad valorem.
(2)Tarif spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.
(3)Tarif ad valorem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula.
(4)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP pada masing- masing objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(5)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode:
1. a.tarif dihi tung le bih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost minus);
2. b.tarif dihitung sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost recovery); a tau www.jdih.kemenkeu.go.id - 7
3. c.tarif dihi tung le bih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost plus).
(6)Penghitungan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark).
(7)Dalam hal penghitungan tarif atas jenis PNBP tidak dapat ditentukan dengan rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi.
(8)Petunjuk teknis penyusunan tarif atas jenis PNBP sesuai dengan dasar pertimbangan pada masing- masing objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tercantum dalam Lampiran Bab II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: www.jdih.kemenkeu.go.id 8 -
1. a.penetapan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP yang belum memiliki dasar hukum pungutan; dan/atau
2. b.penyesuaian tarif atas Jerns PNBP, berupa penghapusan, kenaikan, dan/ atau penurunan.

BAB II

PENYUSUNAN USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP Salah satu tugas dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP kepada Menteri Keuangan. Dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP berpedoman pada dasar pertimbangan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk masing-masing objek PNBP. Selain itu, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP juga melakukan upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP serta melakukan analisis atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, yang meliputi analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP, analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP, analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 5

( 1) Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP melakukan:

a.upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
b.analisis efektivitas dan kinerja pengenaan Jems dan tarif atas jenis PNBP;
c.analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
d.analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/ atau
e.analisis dampak pengenaan Jems dan tarif atas jenis PNBP.

(2)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP:
1. a.Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. b.Pelayanan berupa perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Hak Negara Lainnya berupa pengenaan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari analisis efektivitas dan kinerja pengenaan Jems dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Petunjuk teknis atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran BAB II huruf B sampai dengan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id 9 -
(1)Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(2)Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris J enderal / Sekretaris U tama/ Sekretaris / Pejabat Eselon I setingkat.
(3)Dalam hal penyampaian usulan jenis dan tarif atas Jems PNBP dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat usulan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Direktur Jenderal Anggaran.
(4)Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
1. a.rincian jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP paling sedikit meliputi tarif atas jenis PNBP yang masih berlaku, perubahan tarif atas jenis PNBP, dan/ atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
2. b.dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
3. c.ketentuan yang dilakukan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(5)Surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.
(6)Petunjuk teknis mengenai dokumen dalam usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Bab III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

( 1) Direktur J enderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP setelah penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterima.

(2)Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
2. b.evaluasi atas ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Direktur Jenderal Anggaran dapat berkoordinasi dengan:
1. a.unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
2. b.Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP.
(4)Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berasal dari objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 huruf a termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas Jerns PNBP tersebut terhadap perpajakan, PNBP, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah.
(5)Evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mempertimbangkan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan atas objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(6)Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berdampak langsung kepada harga jual produk/jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut terhadap inflasi.
(7)Dalam hal usulan Jerns dan tarif atas jenis PNBP berasal dari objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
(8)Petunjuk teknis mengenai evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf A dan B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

Pasal 8

( 1) Pelaksanaan evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan usulan. www.jdih.kemenkeu.go.id 12 -

(2)Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/ atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP.
(3)Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan, dan/ atau data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.penyesuaian atas usulan jenis dan/ atau tarif atas jenis PNBP;
2. b.penyederhanaan atas usulan jenis dan/ atau tarif atas jenis PNBP;
3. c.pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
4. d.penghapusan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang tidak efektif; dan/ atau
5. e.identifikasi tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil dan/ atau kebutuhan mendesak.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e terdapat usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang memenuhi kriteria:

a.tarif bersifat volatil; dan/ atau
b.kebutuhan mendesak, Direktur Jenderal Anggaran menyusun rancangan Peraturan Menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 10

( 1) Dalam hal terdapat penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP di luar yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), www.jdih.kemenkeu.go.id penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru tersebut disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Anggaran.

(2)Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Sekretaris J enderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
(3)Dalam hal penyampaian penambahan usulan Jems dan tarif atas jenis PNBP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat, surat usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri.

Pasal 11

( 1) Berdasarkan hasil evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP.

(2)Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

Pelaksanaan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berupa pembahasan bersama dengan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) dapat dilakukan secara terpisah a tau bersamaan dengan pembahasan panitia antarkementerian dan/ atau antarnonkementerian dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.
(2)Dalam hal tertentu, tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pelayanan, Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara, dan Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dapat diatur dalam Peraturan Menteri.
(3)Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.tarif bersifat volatil; dan/ atau
2. b.kebutuhan mendesak.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Pen etapan J enis dan Tarif atas J enis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, www.jdih.kemenkeu.go.id 2 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN USULAN, EVALUASI USULAN, DAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I

Pendahuluan, membahas latar belakang penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, alur penyusunan penyusunan usulan, penyampaian usulan, dan evaluasi usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan Sistematika petunjuk penyusunan usulan, penyampaian usulan, dan evaluasi usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau www.jdih.kemenkeu.go.id 3 - pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
3.Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, Jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah.
5.Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.
7.Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
8.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
10.Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.
11.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kernen terian / Lem baga yang bersangku tan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
13.Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
14.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 -
16.Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

( 1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP:

a.Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
b.Pelayanan;
c.Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara;
d.Pengelolaan Dana; dan
e.Hak Negara Lainnya.

(2)Dikecualikan dari ruang lingkup Peraturan Menteri ini, tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari:
1. a.objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
2. b.objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; dan C. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan PPK-BLU.
(3)Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id -6
(4)Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan/ atau dalam rapat umum pemegang saham.
(5)Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.

Pasal 3

(1)Tarif atas jenis PNBP berbentuk:
1. a.tarif spesifik; dan/ atau
2. b.tarif ad valorem.
(2)Tarif spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.
(3)Tarif ad valorem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula.
(4)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP pada masing- masing objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(5)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode:
1. a.tarif dihi tung le bih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost minus);
2. b.tarif dihitung sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost recovery); a tau www.jdih.kemenkeu.go.id - 7
3. c.tarif dihi tung le bih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost plus).
(6)Penghitungan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark).
(7)Dalam hal penghitungan tarif atas jenis PNBP tidak dapat ditentukan dengan rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi.
(8)Petunjuk teknis penyusunan tarif atas jenis PNBP sesuai dengan dasar pertimbangan pada masing- masing objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tercantum dalam Lampiran Bab II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: www.jdih.kemenkeu.go.id 8 -
1. a.penetapan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP yang belum memiliki dasar hukum pungutan; dan/atau
2. b.penyesuaian tarif atas Jerns PNBP, berupa penghapusan, kenaikan, dan/ atau penurunan.

BAB II

PENYUSUNAN USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP Salah satu tugas dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP kepada Menteri Keuangan. Dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP berpedoman pada dasar pertimbangan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk masing-masing objek PNBP. Selain itu, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP juga melakukan upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP serta melakukan analisis atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, yang meliputi analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP, analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP, analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 5

( 1) Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP melakukan:

a.upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
b.analisis efektivitas dan kinerja pengenaan Jems dan tarif atas jenis PNBP;
c.analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
d.analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/ atau
e.analisis dampak pengenaan Jems dan tarif atas jenis PNBP.

(2)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP:
1. a.Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. b.Pelayanan berupa perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Hak Negara Lainnya berupa pengenaan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari analisis efektivitas dan kinerja pengenaan Jems dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Petunjuk teknis atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran BAB II huruf B sampai dengan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id 9 -
(1)Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(2)Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris J enderal / Sekretaris U tama/ Sekretaris / Pejabat Eselon I setingkat.
(3)Dalam hal penyampaian usulan jenis dan tarif atas Jems PNBP dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat usulan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Direktur Jenderal Anggaran.
(4)Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
1. a.rincian jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP paling sedikit meliputi tarif atas jenis PNBP yang masih berlaku, perubahan tarif atas jenis PNBP, dan/ atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
2. b.dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
3. c.ketentuan yang dilakukan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(5)Surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.
(6)Petunjuk teknis mengenai dokumen dalam usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Bab III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

( 1) Direktur J enderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP setelah penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterima.

(2)Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
2. b.evaluasi atas ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Direktur Jenderal Anggaran dapat berkoordinasi dengan:
1. a.unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
2. b.Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP.
(4)Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berasal dari objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 huruf a termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas Jerns PNBP tersebut terhadap perpajakan, PNBP, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah.
(5)Evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mempertimbangkan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan atas objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(6)Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berdampak langsung kepada harga jual produk/jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut terhadap inflasi.
(7)Dalam hal usulan Jerns dan tarif atas jenis PNBP berasal dari objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
(8)Petunjuk teknis mengenai evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf A dan B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

Pasal 8

( 1) Pelaksanaan evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan usulan. www.jdih.kemenkeu.go.id 12 -

(2)Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/ atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP.
(3)Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan, dan/ atau data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.penyesuaian atas usulan jenis dan/ atau tarif atas jenis PNBP;
2. b.penyederhanaan atas usulan jenis dan/ atau tarif atas jenis PNBP;
3. c.pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
4. d.penghapusan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang tidak efektif; dan/ atau
5. e.identifikasi tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil dan/ atau kebutuhan mendesak.

Pasal 9

a.tarif bersifat volatil; dan/ atau
b.kebutuhan mendesak, Direktur Jenderal Anggaran menyusun rancangan Peraturan Menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 10

(2)Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Sekretaris J enderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
(3)Dalam hal penyampaian penambahan usulan Jems dan tarif atas jenis PNBP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat, surat usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri.

Pasal 11

(2)Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

Pasal 13

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.
(2)Dalam hal tertentu, tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pelayanan, Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara, dan Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dapat diatur dalam Peraturan Menteri.
(3)Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.tarif bersifat volatil; dan/ atau
2. b.kebutuhan mendesak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024