Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.02/2017
- Nomor
- 114/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN (FEE) KEPADA PENJUAL MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA YANG DIBEBANKAN PADA BAGIAN NEGARA DARI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
( 2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Imbalan (Fee).
Imbalan (Fee ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) dihitung berdasarkan formula dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
( 2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Badan Usaha setiap triwulan.
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Badan Usaha dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
( 1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala SKK Migas atau deputi atas nama Kepala SKK Migas mengajukan surat permintaan pembayaran Imbalan (Fee) kepada Direktur Jenderal Anggaran. ( 2) Surat permintaan pembayaran Imbalan (Fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
Dalam hal Badan Usaha memiliki kewajiban atas setoran hasil penjualan minyak dan/ atau gas bumi bagian negara, SKK Migas harus memperhitungkan kewajiban Badan Usaha tersebut dalam surat permintaan pembayaran Imbalan (Fee) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1).
( 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan SKK Migas.
( 4) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan surat perintah pembayaran Imbalan (Fee) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 5 ( lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani.
( 2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada Bank Indonesia.
( 4) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id pemindahbukuan dana untuk pembayaran Imbalan (F ee) dari Rekening Minyak dan Gas Bumi.
( 2) Berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran Imbalan (F ee) pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran Imbalan (F ee ) kepada SKK Migas untuk disampaikan dan dimintakan konfirmasi penerimaan pembayaran kepada Badan Usaha.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)