Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017
- Nomor
- 117/PMK.07/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II
BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
. Pasal 4 Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2018. BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB IV
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB V PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH
BAB V
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan Batas l'v1aksimal Defisit APBD dengan melampirkan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
Persetujuan atau peno�akan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD. BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH
BAB VI
www.jdih.kemenkeu.go.id
{1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c. q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)