Terhadap rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara. jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 691 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi I rasi Kernen terian I ~ .. ; 51RC I} ~ • ' ' MAS SOE~ ARTO '., NIP 1969092Q·l 9900 ( 1001 ~ jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMIZ.07/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19) DAN DAMPAKNYA FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PELAKSANAAN DUKUNGAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVJD-19 DI DAERAH TAHUN 2021 BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PELAKSANAAN DUKUNGAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVJD-19 DI DAERAH TAHUN 2021 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... !1l Pada hari ini ......... ,tanggal ...... , bulan ...... , tahun ...... (2l, kami masing- mas1ng: 1............. (nama Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Ditunjuk}, ........ (NIP dan jabatan) mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .......... (3), dan 2 ............. (nama pejabat}, ........ (NIP dan jabatan) mewakili Tentara Nasional Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Badan Intelijen Negara, telah melaksanakan rekonsiliasi atas pelaksanaan dukungan penanganan dampak pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVJD-19) di daerah pada tahun 2021 dan disepakati hal-hal sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id No. Jenis Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi 111 P • d p I ks Sasaran (Dosis) untuk erI0 e e a anaan 121 Pelaksanaan Vaksinasi Jumlah Petugas Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 C id g d. h 131 OV -1 1 Ta un 2021 (Orang) 141 Tahun 2021151 a b 1 Operasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan (c) Juni Juli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro oleh Tentara Nasional ...A......._us_tu_s____ Republik Indonesia dst. e) f JUMLAH ........... (6) ........... (7) 2 operasi yustisi/kawal vaksin oleh i.;;.J.;.;.un.;.;.i_____ Kepolisian Negara Republik 1-J_ul_i_____ Indonesia ...A_,.u.;..;s.;;.;tu..;.s____ dst. JUMLAH ........... (8) ........... (9) 3 rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan Juni Juli A ustus dst. JUMLAH ........... (10) ........... (11) 4 operasional kegiatan Juni Juli Agustus dst. JUMLAH ........... (12) ........... (13) ........... 14 5 pendanaan untuk pembayaran Juni t-------+--------+-------+-------l insentif atau honor kepada tenaga l'-Ju.;..l.;..i-----+--------+------+-------! kesehatan dan tenaga pendukung l'-A""gu:;:.;:s;..:.;tu;;.:;s___-+--------+-------1-------1 dst. JUMLAH ........... (15) ........... (16) ........... (17) JUMLAH KESELURUHAN ........... (18) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ............ (31 menyatakan bersedia dilakukan pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagai penggantian dana APBN yang digunakan untuk dukungan penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp ............. (terbilang). Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. .......... , ................... 20xx Perwakilan Pemerintah Perwakilan Provinsi/Kabupaten/Kota ....... (3l TNI/POLRI/BKKBN /BIN (Sekretaris Daerah atau Pejabat (Jabatan) Yang Ditunjuk) (Tanda Tangan dan Stempel) (Tanda Tangan dan Stempel) (Nama) (41 (Nama) 14l (NIP) 151 (NIP) 151 l jdih.kemenkeu.go.id NO. (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
(18)PETUNJUK PENGISIAN URAIAN Diisi sesuai dengan nama Daerah Diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi Diisi sesuai dengan nama Daerah Diisi Nama Penandatangan Diisi NIP Penandatangan Petunjuk Pengisian Tabel Diisi Jenis Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Diisi bulan/periode pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Diisijumlah realisasi sasaran (dosis) per bulan/periode Diisi jumlah petugas) per bulan/periode Diisijumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 per bulan/periode Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisijumah realisasi anggaran pada Tahun 202 l(penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) Diisi jumlah seluruh sasaran (dosis) per bulan/periode di Tahun 2021 untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisi jumlah seluruh sasaran (dosis) per bulan/periode di Tahun 2021 untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisi penjumlahan realisasi anggaran pada angka (7), (9), (11), (14), dan (17) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala · ,. ___ ·, MAS SOEHARTO_ ""--~~ / NIP 196909221'99'0◊ 1 1001 ~ jdih.kemenkeu.go.id