Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.07/2010
- Nomor
- 12/PMK.07/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010;
MENTER! KEUANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 12/PMK.07 /2010 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 SALINAN MENTERI KEUANGAN
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010. Menetapkan
Memperhatikan: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2466 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2010;
1) DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp9.332.224.690.000,00(sembilan triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan 2) DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 0,5% (nol koma lima persen) sebesar Rp149.848.228.000,00(seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
1) DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15% (lima belas persen) sebesar Rp12.699.986.860.000,00 (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan 2) DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 0,5% (nol koma lima persen) sebesar Rp415.351.136.000,00(empat ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar. LamP-iran . BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 29 PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta padatanggal25Januari2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta padatanggal25Januari2010 MENTER! KEUANGAN, Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dalam hal pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas perkiraan alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam satu Tahun Anggaran dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN Perubahan tidak mencukupi kebutuhan atau realisasi melebihi pagu dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai realisasi penerimaan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
triwulan ketiga dan triwulan keempat.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)