DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.03/2020

Nomor: 123/PMK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6530);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, www.jdih.kemenkeu.go.id yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
4.Wajib Pajak Perseroan Terbuka adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.
5.Pihak adalah orang pribadi atau badan.
6.Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
7.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8.Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
9.Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB II

TARIF DAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF

Pasal 2

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:

a.22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
b.20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Pasal 3

(1)Wajib Pajak dalam negeri:
1. a.berbentuk Perseroan Terbuka;
2. b.dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); clan
3. c.memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
2. b.masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan clan disetor penuh;
3. c.ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta huruf a clan huruf b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; clan
4. d.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b clan pada huruf a, huruf b, serta huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
(3)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a clan huruf b tidak termasuk:
1. a.Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; clan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(4)Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi:
1. a.pemegang saham pengendali; dan/ atau
2. b.pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(5)Pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Pihak yang mempunyai hubungan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Wajib Pajak Perseroan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal.
(6)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi peraturan yang mengatur mengenai:
1. a.pengambilalihan Perseroan Terbuka; dan/atau
2. b.Pihak yang mempunyai hubungan pengendalian.
(7)Pemegang saham utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB III

PELAPORAN PEMANFAATAN PENURUNAN TARIF

Pasal 5

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.laporan bulanan; clan
2. b.laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
1. a.laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik clan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek; atau
2. b.laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten clan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten clan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri.
(3)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat untuk setiap Tahun Pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4)Wajib Pajak melampirkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh untuk setiap Tahun Pajak. , www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap akhir bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal laporan bulanan yang disampaikan Biro Administrasi Efek belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Wajib Pajak menyampaikan sendiri laporan bulanan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Untuk Tahun Pajak 2020, Wajib Pajak dapat mendapatkan penurunan tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku ketentuan:
1. a.untuk periode sejak awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah berlaku, memenuhi syarat:
  1. 1.paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak; dan
  3. 3.masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
2. b.untuk periode sejak Peraturan Pemerintah berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2020, memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3); dan
3. c.Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/ atau huruf b secara akumulasi harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak, sesuai contoh kondisi yang memenuhi kriteria pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Terhadap Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang menyampaikan:
1. a.SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/ atau Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
2. b.pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/ atau Tahun Pajak sebelumnya, tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. www.jdih.kemenkeu.go.id BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 988 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ministrasi Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.03/2020 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA A. LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI) LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI) NAMA WAJIB PAJAK NPWP TAHUN PAJAK Akhir Pemegang No Bulan Saham Nama NPWP
(4)(5) (6) 17) .................................. ( 1) .................................. (2) .................................. (3) Hubungan Jumlah Kepemilikan Pengendalian Kepemilikan Saham Saham 18) (9) (10) Persentase
(11)Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. ...................... , ...................... (12) Wajib Pajak, ................................................ (13) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
(1)Diisi dengan Nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(2)Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(3)Diisi dengan Tabun Pajak pemanfaatan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan.
(4)Diisi dengan nomor urut.
(5)Diisi dengan bulan.
(6)Diisi dengan nama pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(7)Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang sabam.
(8)Diisi dengan bentuk hubungan istimewa pemegang sabam dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(9)Diisi dengan jenis pengendalian berupa pengendalian secara langsung a tau tidak langsung
(10)Diisi denganjumlah kepemilikan saham.
(11)Diisi dengan persentase kepemilikan sabam.
(12)Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
(13)Diisi dengan tanda tangan direktur atau pengurus Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2020 TAHUN PAJAK: .... (1) JUMLAH PIHAK PERSENTASE JUMLAH HARi NAMA WAJIB NAMABIRO PEMEGANG KEPEMILIKAN DALAM SATU NO PAJAK/EMITEN/PERUSAHMN NPWP ADMINISTRASI NPWP KETERANGAN SAHAM KURANG SAHAM KURANG TAHUN PAJAK PUBLIK EFEK DARI 5% DARI 5% YANG DIPENUHI
(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA
(1)Diisi dengan Tahun Pajak.
(2)Diisi dengan nomor urut.
(3)Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria.
(4)Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(5)Diisi dengan nama Biro Administrasi Efek yang melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
(6)Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Biro Administrasi Efek.
(7)Diisi dengan jumlah Pihak pemegang saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat (3) hurufa.
(8)Diisi dengan persentase dari kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas seluruh saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.
(9)Diisi dengan jumlah hari dipenuhinya persyaratan.
(10)Diisi dengan keterangan lain. www.jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT LAPORAN BULANAN Posisi Akhir Bulan Jumlah Harl Pemegang Saham Dengan Kepemilikan >=5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan <5% Memenuhi Modal Pemegang Saham Syarat Utama dan Saham Hasil Pemegang Saham Pemegang Saham Saham Hasil Pemegang Saham % Total Bulan Pemegang Saham Pembelian Kembali Lainnya Pengendali Pembelian Kembali Se bagai Pihak Memenuhi Pengendali Syarat Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Total Dasar Disetor Pemegang Jumlah Pemegang Jumlah Pemegang Jumlah Pemegang Jumlah Pemegang Jumlah Pemegang Jumlah Bulan s.d. (saham) (saham) Saham Saham Saham ini bulan Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (15/3) 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 www.jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH KONDISI YANG MEMENUHI KRITERIA PADA MASA TRANSISI Informasi Kondisi PT AE Tbk, pada Tahun 2020:

1.Informasi Umum PT AE Tbk. mempunyai modal dasar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rpl.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham.
2.Kondisi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan PT AE Tbk. mencatatkan 40% (empat puluh persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, yaitu sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia. Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen). Kondisi tersebut terjadi selama 65 (enam puluh lima) hari kalender dalam sejak Tahun Pajak sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan.
3.Kondisi setelah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan. Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen). Kondisi tersebut terjadi selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 sampai dengan akhir Tahun Pajak. Dengan demikian, jumlah saham PT AE Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan www.jdih.kemenkeu.go.id dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada Direktorat J enderal Pajak, maka PT AE Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .-~- tlG~:, 9(μ u b . . ministrasi Kementerian SYAI:I J 0213 199703 1 001 ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ' www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.03/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TARIF DAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAPORAN PEMANFAATAN PENURUNAN TARIF

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TARIF DAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAPORAN PEMANFAATAN PENURUNAN TARIF

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2023