DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.06/2013

Nomor: 123/PMK.06/2013
Tahun: 2013
Ditetapkan: 27 Agustus 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET LAIN-LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang kekayaan negara.
3.Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lain yang sah.
4.Penyerah Barang adalah badan internasional, negara asing, badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, badan-badan ad hoc, yayasan yang akan/telah dibubarkan yang memiliki secara sah atas barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah.
5.Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart adalah Kementerian/ Lembaga yang melakukan kerjasama dengan badan internasional/ negara asing yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
6.Pihak Ketiga adalah pihak yang menggunakan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, maupun Lembaga Sosial Masyarakat.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
8.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.
9.Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Pe... 1 of 12 21/12/2015 16:11
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dari daftar barang dengan mencoret dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain untuk membebaskan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
12.Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian.
13.Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing- masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
14.Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.
15.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang terdiri dari:

a.Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
b.Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

Pasal 3

(1)Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain meliputi barang yang diperoleh dari:
1. a.pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing;
2. b.pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga;
3. c.pembubaran badan-badan ad hoc; atau
4. d.pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap barang yang digunakan atau berasal dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain meliputi:

a.penetapan status penggunaan;
b.Penjualan;
c.Hibah;
d.Pemusnahan;
e.Penghapusan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.Penatausahaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Menteri berwenang dan bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.menerima penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;
2. b.melakukan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Pe... 2 of 12 21/12/2015 16:11
3. c.menetapkan keputusan mengenai penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, dan Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;
4. d.menyetujui permohonan Hibah dan Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; dan
5. e.melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilimpahkan kepada pejabat Eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki kewenangan mengelola Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan keputusan atau persetujuan atas nama Menteri mengenai penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan keputusan atau persetujuan atas nama Menteri terhadap Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Penyerah Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.
(2)Penyerah Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada:
1. a.perjanjian; dan/atau
2. b.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.melaporkan data Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktur Jenderal;
2. b.melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;
3. c.menerima Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan dari Penyerah Barang;
4. d.melakukan pengamanan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang berada dalam penguasaannya;
5. e.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan, Hibah, Pemusnahan, atau Penghapusan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktur Jenderal;
6. f.menetapkan keputusan Hibah atau Pemusnahan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah mendapat persetujuan Menteri; dan
7. g.melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi Eselon I yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Kementerian/Lembaga terkait.
(3)Pejabat struktural pada unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat pada kantor pusat dan/atau pejabat di instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENYERAHAN

Pasal 10

(1)Penyerah Barang melakukan penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada:
1. a.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau
2. b.Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sesuai dengan perjanjian.
(2)Penyerahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pejabat yang menerima penugasan.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui verifikasi bersama antara Penyerah Barang dengan:
1. a.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau
2. b.Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Pe... 3 of 12 21/12/2015 16:11
(4)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(5)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.
(6)Penyerahan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart atau pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET LAIN-LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang kekayaan negara.
3.Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lain yang sah.
4.Penyerah Barang adalah badan internasional, negara asing, badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, badan-badan ad hoc, yayasan yang akan/telah dibubarkan yang memiliki secara sah atas barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah.
5.Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart adalah Kementerian/ Lembaga yang melakukan kerjasama dengan badan internasional/ negara asing yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
6.Pihak Ketiga adalah pihak yang menggunakan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, maupun Lembaga Sosial Masyarakat.
7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
8.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.
9.Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Pe... 1 of 12 21/12/2015 16:11
10.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dari daftar barang dengan mencoret dari daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain untuk membebaskan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
12.Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian.
13.Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing- masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.
14.Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.
15.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang terdiri dari:

a.Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
b.Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.

Pasal 3

(1)Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain meliputi barang yang diperoleh dari:
1. a.pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing;
2. b.pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga;
3. c.pembubaran badan-badan ad hoc; atau
4. d.pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap barang yang digunakan atau berasal dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain meliputi:

a.penetapan status penggunaan;
b.Penjualan;
c.Hibah;
d.Pemusnahan;
e.Penghapusan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.Penatausahaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Menteri berwenang dan bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.menerima penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;
2. b.melakukan pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah diserahkan; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Pe... 2 of 12 21/12/2015 16:11
3. c.menetapkan keputusan mengenai penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, dan Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;
4. d.menyetujui permohonan Hibah dan Pemusnahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; dan
5. e.melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilimpahkan kepada pejabat Eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki kewenangan mengelola Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan keputusan atau persetujuan atas nama Menteri mengenai penetapan status penggunaan, Penjualan, Hibah, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan keputusan atau persetujuan atas nama Menteri terhadap Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Penyerah Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.
(2)Penyerah Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada:
1. a.perjanjian; dan/atau
2. b.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.melaporkan data Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktur Jenderal;
2. b.melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;
3. c.menerima Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain berupa selain tanah dan/atau bangunan dari Penyerah Barang;
4. d.melakukan pengamanan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang berada dalam penguasaannya;
5. e.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan, Hibah, Pemusnahan, atau Penghapusan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada Direktur Jenderal;
6. f.menetapkan keputusan Hibah atau Pemusnahan atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain yang telah mendapat persetujuan Menteri; dan
7. g.melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi Eselon I yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Kementerian/Lembaga terkait.
(3)Pejabat struktural pada unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat pada kantor pusat dan/atau pejabat di instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENYERAHAN

Pasal 10

(1)Penyerah Barang melakukan penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada:
1. a.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau
2. b.Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart sesuai dengan perjanjian.
(2)Penyerahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pejabat yang menerima penugasan.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui verifikasi bersama antara Penyerah Barang dengan:
1. a.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau
2. b.Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/123~PMK.06~2013Pe... 3 of 12 21/12/2015 16:11
(4)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(5)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain.
(6)Penyerahan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart atau pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.06/2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENYERAHAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENYERAHAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007