Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.02/2010
- Nomor
- 125/PMK.02/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKATBERPENDAPATANRENDAH. BABI KETENTUANUMUM
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN Menetapkan 7/5/2019 3/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/125-PMK.02-201 OPer.HTM BABIII Dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Umum (PERUM) BULOG menyusun Master Budget untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan, Perusahaan Umum (PERUM)BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. BABII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADAPERUSAHAANUMUM (PERUM)BULOG
Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/125-PMK.02-201 OPer.HTM
BABIV TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDIBERASBAGI MASYARAKATBERPENDAPATANRENDAH
SUBSIDIBERASBAGI MASYARAKATBERPENDAPATANRENDAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/125-PMK.02-201 OPer.HTM
Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK).
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 6/10
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/125-PMK.02-201 OPer.HTM
BABV PROSEDURPENGAJUANSPP DAN PENERBITANSPM
sudah disalurkan maupun yang masih berada di Perusahaan Umum (PERUM) BULOGdalam tahun berkenaan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/125-PMK.02-201OPer.HTM
Dalam hal Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM)BULOG selaku KPA akan mengajukan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dengan dilampiri:
7/5/2019 PERATURAN MENTERI KEUANGAN 8/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/125-PMK.02-201 OPer.HTM
Membuka PDF…