Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.04/2007
- Nomor
- 125/PMK.04/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanan; Menginagat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3674);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AUDIT KEPABEANAN.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
Pejabat bea dan Cukai berwenang melakukan audit terhadap orang yang bertindak sebagai importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan.
Audit bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan kepabeanan.
dan/atau
Audit dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain.
Dalam melaksanakan audit, tim audit harus berpedoman pada standar audit kepabeanan.
Dalam melaksanakan audit, tim audit berwenang:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)