Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.05/2021
- Nomor
- 127/PMK.05/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
www.jdih.kemenkeu.go.id
1046); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan imbalan atas jasa layanan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan U saha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah dengan pihak penenma pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sebelum www.jdih.kemenkeu.go.id berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.
Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:
204); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa110 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 ., Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1071 Salinan sesuai dengan aslinya KepalaBiro u. Kepala B Kementerian YAB~ 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id POLA KONVENSIONAL No Lembaga Pengelola Dana
Perantara www.jdih.kemenkeu.go.id No Lembaga Pengelola Dana Pengguna Jasa Layanan Skema Model Tarif Keterangan (Penerima Dana Bergulir) Maksimal
Perantara C. KSP/USP-Koperasi Primer UMKM Tanpa Sliding atau 13% Tingkat suku bunga KSP / USP-Koperasi Lembaga Flat Sekunder ke KSP/USP-Koperasi Primer ditambah Perantara maksimal 13%.
Perantara
www.jdih.kemenkeu.go.id POLA SYARIAH No Lembaga Pengelola Dana Pengguna Jasa Layanan Skema Model Tarif Keterangan (Penerima Dana Bergulir) Maksimal
Koperasi Primer
Perantara
www.jdih.kemenkeu.go.id No Lembaga Pengelola Dana Pengguna Jasa Layanan Skema Model Tarif Keterangan (Penerima Dana Bergulir) Maksimal C. KSPPS/USPPS- Koperasi UMKM Tanpa Bagi Hasil 40% Tingkat nisbah maksimal 40% untuk Primer Lembaga KSPPS/USPPS-Koperasi Primer dari pendapatan Perantara kotor.
Perantara C. KSPPS /USPPS-Koperasi UMKM Tanpa Margin 18% Tingkat margin maksimal 18% per tahun untuk Primer Lembaga KSPPS/USPPS-Koperasi Primer. Perantara
www.jdih.kemenkeu.go.id No Lembaga Pengelola Dana
Tingkat nisbah untuk akad Mudharabah (kerja sama bagi hasil) dan akad Musyarakah (kerja sama pembiayaan) dari LPDB KUMKM ke KSPPS/USPPS-Koperasi Primer maksimal 30% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor, dengan ujrah kepada KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder sebagai channeling fee maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM. Tingkat margin untuk akad Murabahah (jual beli) dan akad Ijarah/ Ijarah Al Muntahiya Bittamlik/IMBT (sewa guna usaha) dari LPDB KUMKM ke Koperasi Primer Non Simpan Pinjam, maksimal 18% per tahun dari harga beli, dengan ujrah kepada KSPPS/USPPS-Koperasi Sekunder sebagai channeling fee maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM. www.jdih.kemenkeu.go.id No Lembaga Pengelola Dana
Tingkat margin untuk akad Murabahah ijual beli) dan akad Ijarah/ Ijarah Al Muntahiya Bittamlik/IMBT (sewa guna usaha) dari LPDB KUMKM ke Koperasi dan UMKM maksimal 18% per tahun dari harga beli, dengan ujrah kepada LKB, LKBB, BLU atau BLUD sebagai channeling fee maksimal 50% dari pendapatan yang diterima LPDB KUMKM. Tingkat nisbah untuk akad Mudharabah (kerja sama bagi hasil) dan akad Musyarakah (kerja sama pembiayaan) dari LPDB KUMKM kepada LKB atau LKBB, maksimal 40% untuk LPDB KUMKM dari pendapatan kotor. www.jdih.kemenkeu.go.id No Lembaga Pengelola Dana Pengguna J asa Layanan (Penerima Dana Bergulir)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bir www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…