Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2011
- Nomor
- 127/PMK.07/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.500 2 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5003
BAB II BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD
BAB II
BAB III BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB III
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.500 4 BAB IV PENGENDALIAN DEFISIT APBD
BAB IV
Prosedur pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5005
Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. BAB V PERTIMBANGAN RENCANA PINJAMAN DAERAH
BAB V
BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH
BAB VI
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5007
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)