Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018
- Nomor
- 128/PMK.07/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
hak . . rnasmg-masmg daerc.h
BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KONTRIBUSI DAERAH
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mekanisme pemotongan penenmaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB III PENYETORAN POTONGAN PAJAK ROKOK Bagian Kesatu Pejabat Perbendaharaan
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pajak Rokok ke rekening BPJS, yang sekaligus merupakan KPA pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.
Bagian Kedua Penerbitan SPM Kontribusi Pajak Rokok
BAB IV REKONSILIASI DAN PELAPORAN
BAB IV
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pemotongan Pajak Rokok untuk mendukung program Jaminan Kesehatan tahun 2018, berlaku ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok setelah memperhitungkan pemotongan Pajak Rokok yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Men:.eri ini.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)