DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2015

Nomor: 13/PMK.010/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya dumping atas impor produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan dan terjadi kerugian material yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat impor dumping dari Negara Malaysia;
c.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1024/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1136/M-DAG/SD/11/2014 tanggal 5 November 2014, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Malaysia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Malaysia;

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan MENTER! KEUANGAN
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,995 Nomor 75, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
1.Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1024/M- DAG/SD/9/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Pertimbangan atas rekomendasi KADI tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas produk Spin Drawn Yam (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan;
2.Surat · Menteri Perdagangan Nomor: 1136/M- DAG/SD/11/2014 tanggal 5 November 2014 perihal Keputusan atas · hasil akhir penyelidikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk Spin Drawn Yam (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan;
3.Laporan Akhir (Final Disclosure) Hasil Penyelidikan Anti Dumping Terhadap Barang Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) Asal Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA.

Pasal 1

Terhadap impor produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Malaysia berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter, dari bahan poliester, yang termasuk dalam pos tarif 5402.47.00.00 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 2

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: Negara Besaran Bea Masuk Anti Asal Nama Perusahaan Dumping dalam Barang Persentase (%) Malaysia Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. 7,5 Perusahaan Lainnya 7,5

Pasal 3

(1)Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia.
(2)Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/ Most Favoured Nation (MFN).

Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dima:ksud da:Iam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dima:ksud da:Iam Pasa:I 1 yang dokumen pemberita:huan pabean impornya tela:h mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tangga:I berla:kunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tt www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ·"' Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Pada tanggal 21 Januari 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 83 � 0 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya dumping atas impor produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan dan terjadi kerugian material yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat impor dumping dari Negara Malaysia;
c.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1024/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1136/M-DAG/SD/11/2014 tanggal 5 November 2014, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Malaysia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Malaysia;

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan MENTER! KEUANGAN
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,995 Nomor 75, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
1.Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1024/M- DAG/SD/9/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Pertimbangan atas rekomendasi KADI tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas produk Spin Drawn Yam (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan;
2.Surat · Menteri Perdagangan Nomor: 1136/M- DAG/SD/11/2014 tanggal 5 November 2014 perihal Keputusan atas · hasil akhir penyelidikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk Spin Drawn Yam (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan;
3.Laporan Akhir (Final Disclosure) Hasil Penyelidikan Anti Dumping Terhadap Barang Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) Asal Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia.
(2)Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/ Most Favoured Nation (MFN).

Pasal 4

Pasal 5

(1)Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tt www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ·"' Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Pada tanggal 21 Januari 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 83 � 0 www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006