DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2017

Nomor: 130/PMK.010/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
b.bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah

Menetapkan

menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juli 2017; www.jdih.kemenkeu.go.id

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, diatur dalam hal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia mener1ma permohonan perpanJangan Tindakan Pengamanan, maka Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa perpanJangan Tindakan Pengamanan masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri, yang masih melakukan upaya penyesuaian;
d.bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan;
e.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 612/M-DAG/SD/6/2017 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor 784/M-DAG/SD/ 7 j 2017, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan perpanJangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan; ;; 1 www.jdih.kemenkeu.go.id Menetap�an
1. 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4661);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN.

Pasal 1

(1)Terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Produk impor berupa canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6o/o (nol koma enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex. 7210.61.11.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No. Periode Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan

1.Tahun pertama, dengan Rp2.891.858 j ton periode 1 (satu) tahun (dua juta delapan sejak tanggal berlakunya ratus sembilan puluh Peraturan Menteri ini. ribusatu ratus delapan ton) delapan puluhlima rupiah per
2.Tahun kedua, dengan Rp2.186.030/ton periode 1 (satu) tahun (dua juta seratus sejak tanggal berakhirnya delapan puluh enam tahun pertama. ribu tiga puluh rupiah per ton) www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perJanJian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal 1mpor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perJanJian perdagan·gan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perJanJlan perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri lnl.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. �' www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1292 i' O YUWON� 21997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK. 0 10/20 17 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA

1.Afghanistan 35. Ecuador
2.Albania 36. Egypt
3.Angola 37. El Salvador
4.Antigua and Barbuda 38. Fiji
5.Argentina 39. Gabon . 6. Armenia 40. Gambia
7.Bahrain, Kingdom of 4 1. Georgia
8.Bangladesh 42. Ghana
9.Barbados 43. Grenada
10.Belize 44. Guatemala 1 1. Benin 45. Guinea
12.Bolivia, Plurinational State of 46. Guinea-Bissau
13.Botswana 47. Guyana
14.Brazil 48. Haiti
15.Brunei Darussalam 49. Honduras
16.Bulgaria 50. India
17.Burkina Faso 5 1. Jamaica
18.Burundi 52. Jordan
19.Cabo Verde 53. Kazakhstan
20.Cambodia 54. Kenya 2 1. Cameroon 55. Kuwait, the State of . 22. Central African Republic 56. Kyrgyz Republic
23.Chad 57. Lao People's Democratic Republic
24.Chile 58. Lesotho
25.Colombia 59. Lithuania
26.Congo 60. Macao, China
27.Costa Rica 6 1. Madagascar
28.Cote d'Ivoire 62. Malawi
29.Croatia 63. Malaysia
30.Cuba 64. Maldives 3 1. Democratic Republic of the Congo 65. Mali
32.Djibouti 66. Mauritania
33.Dominica 67. Mauritius
34.Dominican Republic 68. Mexico www.jdih.kemenkeu.go.id -· 9 - NO. NAMA NEGARA NO.
69.Moldova, Republic of 96.
70.Mongolia 97.
71.Montenegro 98.
72.Morocco 99.
73.Mozambique 100.
74.Myanmar 101.
75.Namibia 102.
76.Nepal 103.
77.Nicaragua 104.
78.Niger 105.
79.Nigeria 106.
80.Oman 107.
81.Pakistan 108.
82.Panama 109.
83.Papua New Guinea 110.
84.Paraguay 111.
85.Peru 112.
86.Philippines 113.
87.Qatar 114.
88.Romania 115.
89.Russian Federation 116.
90.Rwanda 117.
91.Saint Kitts and Nevis 118.
92.Saint Lucia 119.
93.Saint Vincent and the Grenadines 120.
94.Samoa 121.
95.Saudi Arabia, Kingdom of NAMA NEGARA Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Solomon Islands South Africa Sri Lanka Suriname Swaziland Tajikistan Tanzania Thailand The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates Uruguay Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI jy www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
b.bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, diatur dalam hal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia mener1ma permohonan perpanJangan Tindakan Pengamanan, maka Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa perpanJangan Tindakan Pengamanan masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri, yang masih melakukan upaya penyesuaian;
d.bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan;
e.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 612/M-DAG/SD/6/2017 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor 784/M-DAG/SD/ 7 j 2017, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan perpanJangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan; ;; 1 www.jdih.kemenkeu.go.id Menetap�an
1. 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4661);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN.

Pasal 1

(1)Terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Produk impor berupa canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6o/o (nol koma enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex. 7210.61.11.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No. Periode Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan

1.Tahun pertama, dengan Rp2.891.858 j ton periode 1 (satu) tahun (dua juta delapan sejak tanggal berlakunya ratus sembilan puluh Peraturan Menteri ini. ribusatu ratus delapan ton) delapan puluhlima rupiah per
2.Tahun kedua, dengan Rp2.186.030/ton periode 1 (satu) tahun (dua juta seratus sejak tanggal berakhirnya delapan puluh enam tahun pertama. ribu tiga puluh rupiah per ton) www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perJanJian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal 1mpor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perJanJian perdagan·gan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perJanJlan perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

1.Afghanistan 35. Ecuador
2.Albania 36. Egypt
3.Angola 37. El Salvador
4.Antigua and Barbuda 38. Fiji
5.Argentina 39. Gabon . 6. Armenia 40. Gambia
7.Bahrain, Kingdom of 4 1. Georgia
8.Bangladesh 42. Ghana
9.Barbados 43. Grenada
10.Belize 44. Guatemala 1 1. Benin 45. Guinea
12.Bolivia, Plurinational State of 46. Guinea-Bissau
13.Botswana 47. Guyana
14.Brazil 48. Haiti
15.Brunei Darussalam 49. Honduras
16.Bulgaria 50. India
17.Burkina Faso 5 1. Jamaica
18.Burundi 52. Jordan
19.Cabo Verde 53. Kazakhstan
20.Cambodia 54. Kenya 2 1. Cameroon 55. Kuwait, the State of . 22. Central African Republic 56. Kyrgyz Republic
23.Chad 57. Lao People's Democratic Republic
24.Chile 58. Lesotho
25.Colombia 59. Lithuania
26.Congo 60. Macao, China
27.Costa Rica 6 1. Madagascar
28.Cote d'Ivoire 62. Malawi
29.Croatia 63. Malaysia
30.Cuba 64. Maldives 3 1. Democratic Republic of the Congo 65. Mali
32.Djibouti 66. Mauritania
33.Dominica 67. Mauritius
34.Dominican Republic 68. Mexico www.jdih.kemenkeu.go.id -· 9 - NO. NAMA NEGARA NO.
69.Moldova, Republic of 96.
70.Mongolia 97.
71.Montenegro 98.
72.Morocco 99.
73.Mozambique 100.
74.Myanmar 101.
75.Namibia 102.
76.Nepal 103.
77.Nicaragua 104.
78.Niger 105.
79.Nigeria 106.
80.Oman 107.
81.Pakistan 108.
82.Panama 109.
83.Papua New Guinea 110.
84.Paraguay 111.
85.Peru 112.
86.Philippines 113.
87.Qatar 114.
88.Romania 115.
89.Russian Federation 116.
90.Rwanda 117.
91.Saint Kitts and Nevis 118.
92.Saint Lucia 119.
93.Saint Vincent and the Grenadines 120.
94.Samoa 121.
95.Saudi Arabia, Kingdom of NAMA NEGARA Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Solomon Islands South Africa Sri Lanka Suriname Swaziland Tajikistan Tanzania Thailand The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates Uruguay Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI jy www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011