Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.07/2012
- Nomor
- 133/PMK.07/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2010, DAN TAHUN ANGGARAN 2011 SERTA ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8023
1) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota adalah sebesar Rp25.684.149.266,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah); dan 2) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai Insentif kepada seluruh kabupaten dan kota adalah sebesar Rp13.829.926.689,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
1) Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp7.338.671.537,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan 2) Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.418.139,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
1) Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp953.722.294,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 4 2) Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.184.326.691,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah); dan 3) Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp46.942,00 (empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8025
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 6 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8027 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 8 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8029 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 10 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80211 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 12 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80213 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 14 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80215 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 16 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80217 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 18 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80219 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 20 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80221 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 22 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80223 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 24 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80225 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 26 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80227 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 28 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80229 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 30 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80231 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 32 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80233 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 34 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.80235 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.802 36 www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)